Buka Jambore Anak, Sekda Sukoharjo Ajak Kepedulian Terhadap Anak Ditingkatkan

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menggelar Jambore Anak 2019. Kegiatan digelar di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (30/4). Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Agus Santosa. Menurutnya, dengan momentum Jambore Anak 2019, kepedulian terhadap anak harus ditingkatkan. Pasalnya, anak merupakan investasi sosial untuk keberlanjutan pembangunan bangsa.

Dikatakan Sekda, anak merupakan pewaris negeri yang menentukan maju mundurnya negeri ini. Kegagalan dalam memberikan perlindungan pada anak, pada hakekatnya merupakan kegagalan bangsa itu sendiri dalam mempersiapkan kehidupan masa yang akan datang. "Sebaliknya, keberhasilan kita dalam melindungi dan mendidik anak, merupakan keberhasilan bangsa untuk menuju kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang," paparnya.

Sekda melanjutkan, menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan anak semakin berkualitas karena akan menjadi modal pembangunan. Kegiatan Jambore Anak 2019 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas anak. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk anak-anak berkreasi, mengembangkan potensi diri dan menambah wawasan kelimuan. Jambore Anak juga merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak anak dalam menyuarakan aspirasinya yang dituangkan dalam Suara Anak Sukoharjo.

Sedangkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan P3A) Sukoharjo Ir. Proboningsih Dwi Danarti mengatakan, tema yang diusung dalam Jambore Anak 2019 adalah "Stop Diskriminasi". Tujuan penyelenggaraan Jambore Anak sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi anak di Kabupaten Sukoharjo. "Selain itu juga untuk memenuhi kualitas hidup anak di Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.

Ir.Proboningsih juga mengatakan, kegiatan Jambore Anak 2019 diisi dengan ceramah, tanya jawab, dan juga outbond. Nara sumber yang dihadirkan berasal dari Yayasan Setara Semarang dan juga dari Forum Anak Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag humas dan Protokol Setda kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

Grebeg Penjalin Sukoharjo Dibuka Wabup

SUKOHARJO - Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SH, MH membuka Grebeg Penjalin IV tahun 2019 di Desa Wisata Rotan Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo Selasa (30/04). Tahun 2019 ini, Grebeg Penjalin memasuki tahun keempat yang mengangkat tema Pesona Kerajinan Rotan Trangsan Menjalin Kebersamaan. rangkaian acara akan digelar pada tanggal 29 April 2019 hingga 5 Mei 2019 .

Tampak hadir dalam pembukaan Grebeg Penjalin IV ini Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Darno M.Pd, Camat Gatak Dra. Sumi Rahayu, MHum serta para tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati mengapresiasi Grebek Penjalin dimana dapat menjadi momentum kebersamaan dan kekompakan para pengrajin lokal berskala kecil hingga besar. Event budaya ini bertujuan mengangkat pamor kerajinan rotan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, yang mana menampilkan kirab dan pameran budaya dengan menggunakan rotan. Wabup berharap bisa menjadi momentum untuk meningkatkan dan membangkitkan industri rotan Trangsan.

 " Rotan pernah menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Trangsan. Selain itu juga dapat meningkatkan geliat pasar dalam negeri. Apalagi selama ini pangsa pasar rotan desa Trangsan sudah di ekspor ke luar negeri. Industri rotan di Desa Trangsan ini bukan hanya faktor ekonomi, namun juga budaya yang diturunkan sejak lama ," ungkap Wabup.

Puncak Grebeg Penjalin adalah kirab budaya yang melibatkan 20 komunitas seni dan budaya. Mereka bakal berjalan kaki sepanjang 1,5 kilometer sembari membawa lima gunungan berisi berbagai produk kerajinan rotan. "Ikon Grebeg Penjalin IV 2019 adalah bola takraw raksasa yang dipajang di depat panggung utama. Ada juga tiga sepeda unik dan raksasa karya para mahasiswa Institur Seni Indonesia [ISI] Solo yang ikut memeriahkan kirab budaya," kata Ketua Panitia Grebeg Penjalin IV 2019, Mujiman.

Sekretaris Panitia Grebeg Penjalin IV, Ucok Suwarto mengatakan  acara ini sendiri digagas dengan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) untuk memajukan Desa Wisata Trangsan. Desa Wisata Trangsan sendiri terealisasi empat tahun yang lalu atas SK Bupati, untuk kembali membangun industri rotan di Desa Trangsan yang pernah jatuh.

"Desa Trangsan sudah terkenal hingga mancanegara dengan kerajinan rotannya, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum tahu Desa Trangsan. Dengan adanya acara Grebek budaya ini, kita ingin mengenalkan Desa Trangsan utamanya untuk masyarakat di Indonesia," kata Ucok Suwarto.

Selain itu, acara ini juga sebagai wujud syukur kepada Tuhan karena telah memberi anugrah berupa kerajinan rotan yang menjadi mata pencaharian utama warga desa Trangsan.

"Kami ingin memajukan Desa Wisata Trangsan, selain untuk mengembalikan kejaan industri olahan rotan, dengan wisata dapat menjadi motor penggerak seperti kuliner dan penginapan," katanya.

Grebek Penjalin IV ini dihiasi Terdapat tujuh kegiatan yang dilaksanakan selama Grebeg Penjalin yakni pawai budaya, bazar produk rotan, pasar malam, workshop, panggung seni dan wayang kulit, lomba menganyam holahop, dan pentas wayang kulit.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Bupati Sukoharjo Buka Pencanangan BBGRM Ke-16 Dan HKG-PKK Ke-47

SUKOHARJO– Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM membuka acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang ke – 16 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke – 47 Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, di  Gedung Serbaguna Desa Banaran Kecamatan Grogol, Selasa (30/04).

kegiatan BBGRM XVI dan HKG PKK ke-47 tahun ini mengangkat tema "Giatkan Gotong Royong, Maju Bersama Membangun Desa". Acara pencanangan BBGRM tersebut dipadukan dengan kegiatan Hari Gerak Kesatuan (HKG) PKK ke-47 Kabupaten Sukoharjo yang ditandai dengan pemukulan kentongan dengan irama "Doro Muluk" oleh Bupati didampingi Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo beserta Forkopimda.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Ketua TP. PKK se-Kabupaten Sukohrjo, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika Kecamatan Grogol, dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM mengajak seluruh masyarakat di wilayah masing masing secara serentak melaksanakan gotong royong masyarakat yang  di mulai 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2019. Terkait HKG PKK ke-47 Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para ibu dan kaum perempuan, para penggiat PKK di seluruh Kabupaten Sukoharjo  yang tanpa lelah dan dengan penuh semangat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

"Terima kasih kepada tim penggerak PKK, baik tingkat kabupaten maupun  tingkat kecamatan dan desa atas capaian-capaian yang selama ini telah dikerjakan. Ke depan saya ingin melihat PKK tumbuh sebagai sebuah gerakan yang berperan lebih  dalam melaksanakan program-program prioritas Pemerintah." pungkasnya.

Disamping itu, Bupati berharap melalui kegiatan BBGRM mampu meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan kegotongroyongan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa serta mampu meningkatkan peran serta dukungan masyarakat, tanggung jawab rasa dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil hasil pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan akan semakin bermakna, jika kebersamaan dan gotong royong masyarakat ada di dalamnya," harap Bupati.

"saya berharap kegiatan BBGRM, yang akan dilaksanakan sebulan penuh di bulan Mei 2019 ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1440 H, agar diatur dengan lebih bijaksana," pesan Bupati.

Ketua TP-PKK Kabupaten Sukohartjo Hj. Etik Suryani SE, MM selaku panitia penyelenggara  melaporkan kegiatan BBGRM keXVI dan HKG ke -47 bermaksud memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga serta bertujuan meningkatkan kepedulian serta peran aktif masyarakat berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

"Sebagai upaya meningkatkan semangat dan inovasi para kader PKK  di semua tingkatan dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, TP.PKK Kabupaten Sukoharjo memprogramkan evaluasi dan lomba 10 program pokok PKK dalam rangka hari Kesatuan Gerak PKK ke-46," ungkap Hj. Etik.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan sejumlah Hadiah lomba, diantaranya Juara tertib administrasi 10 program Pokok PKK dengan juara I diraih Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo, Tertin administrasi kelompok kelompok PKK Juara I diraih Kelurahan Kenep, Paparan Ketua dan Inovasi Juara I diraih Desa Luwang Kecamatan Gatak, Partisipasi masyarakat dan penggalian swadaya juara I diraih Desa Jetis Kecamatan Baki, Permainan simulasi Juara I diraih Kelurahan Kenep, Sosiodrama Juara I diraih Desa Gedongan Kecamatan Baki,Pengelolaan UP2K-PKK Juara I diraih Desa Jatingarang Kecamatan Weru, Pemanfaatan Lahan melalui Gerakan hatinya PKK juara I diraih Desa Pondok Kecamatan Nguter, Posyandu Integrasi juara I dirih Desa Pondok Nguter, Pelaksana terbaik 10 program pokok PKK Desa kelurahan binaan juara I diraih Kelurahan kenep Kecamatan Sukoharjo dan untuk Pelaksana terbaik 10 program pokok PKK tingkat Kecamatan Juara I diraih TP. PKK Kecamatan Polokarto. Dari hasil evaluasi pelaksana 10 program pokok PKK Tahun 2018 Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan keluar sebagai Juara Umum Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo. Para juara mendapatkan penghargaan berupa tropy, piagam penghargaan dan uang pembinaan.

Diakhir acara, Bupati melaksanakan peletakan batu pertama pembuatan taman serta didampingi Ketua TP.PKK beserta jajaran Forkopimda melakukan peninjauan warung pethuk 12 Kecamatan.

Demikian informasi yang disampaikan kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Simulasi Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggelar simulasi evakuasi bencana mandiri guna meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, bertempat di gedung bangunan masing masing organisasi perangkat daerah (OPD), pada bagian Setda Kabupaten Sukoharjo melaksanakan simulasi bertempat di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukoharjo, Selasa (30/4).

Adapun tema peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2019 "Kesiapsiagaan Dimulai Dari Diri Sendiri, Keluarga dan komunitas," dengan slogan "siap untuk selamat."

Turut mengikuti simulasi Asisten Sekda Administrasi Umum Eko Adji Aryanto SH, MM, Kepala Bagian Pemerintahan Ari Haryanto, M.Si, Kepala OPD terkait lainnya serta seluruh para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup  Setda.

Asisten Administrasi Umum Sekda, Eko Adji Arianto, SH, MM setelah melaksanakan apel pagi mengatakan "bahwa pelaksanaan simulasi evakuasi mandiri bencana mandiri dilaksanakan secara serentak, berdasarkan surat edaran Bupati Sukoharjo Nomor 360/1360/2019 tentang peringatan hari kesiapsiagaan bencana tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 pada tanggal 26 April 2019,  adapun tujuannya untuk menggugah dan menanamkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sukoharjo, maka dihimbau untuk mengadakan simulasi evakuasi bencana mandiri. Dengan memahami risiko, maka kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas sehingga risiko tersebut dapat diperkecil.," jelas Asisten Sekda Adji.

Ditambahkannya, Slogan "Siap untuk Selamat" mengedepankan empat hal, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini.

Pada aksi suimulasi itu, "Suatu pagi, saat karyawan karyawati Sekda Kabupaten Sukoharjo sedang melakukan aktifitas kesehariannya, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Seketika para karyawan dan orang orang yang berada di bangunan gedung masing masing melakukan penyelamatan diri. Diharapkan dalam upaya penyelamatan diri diupayakan dengan dengan berlindung dibawah meja disamping meja (segitiga kehidupan) atau ditempat lain yang aman, sambil berlari pelan pelan menuju tangga darurat, jangan menggunakan lift ," ucap Kabag Pemerintahan bertindak sebagai narator dalam membuka aksi simulasi yang diperagakan oleh seluruh PNS bagian Setda Kabupaten Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukohrjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Bupati Sukoharjo Resmikan Pembangunan SP3T di Desa Dalangan Tawangsari

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menghadiri panen padi dan melaksanakan pengecoran secara simbolis gudang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta membuka Sarana Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) di hamparan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Mandiri desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Jumat (26/4).

Bupati mengatakan, Kabupaten Sukoharjo sudah tidak diragukan lagi keberhasilannya disektor pertanian. Hasil panen padi yang didapat selalu melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal Sukoharjo. Selain itu juga berkontribusi terhadap pemenuhan pangan nasional.

Hasil panen padi Sukoharjo bahkan mampu surplus 135 ribu ton dan menjadi stok pangan nasional. Namun besarnya hasil panen yang didapat ternyata belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu lebih disebabkan karena petani mengalami masalah keterbatasan modal. Hasil panen padi langsung dijual agar bisa mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya modal tanam berikutnya.

Pemerintah harus turun tangan membantu mengatasi masalah tersebut yakni meningkatkan kesejahteraan petani. Keberadaan berbagai bantuan pertanian dari pemerintah pusat seperti diterima Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

"Baik gapoktan dan petani harus serius dalam pengembangan pertanian. Tidak hanya meningkatkan hasil panen namun juga kesejahteraan petani. Bantuan dari pemerintah harus dimanfaatkan dengan maksimal tidak hanya digunakan tapi juga dirawat, Diharapkan setelah mendapatkan peralatan lengkap dari pemerintah pusat, sektor pertanian modern diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap ketersediaan bahan pangan nasional sekaligus membuat petani lebih sejahtera, " harap Bupati.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Ir. Netty Harjianti mengatakan, pada akhir tahun 2018 Kabupaten Sukoharjo mendapatkan bantuan SP3T yang terdiri dari 1 unit rice mill dengan kapasitas 10 ton per jam dan dana bantuan sebesar Rp 498 juta. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah dryer maupun bangunan rice mill unit

Keberadaan SP3T tersebut diharapkan dapat menyerap hasil panen padi dari petani Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari dan lokasi panen lain disekitarnya. Hasil gabah kering panen dapat diproses menjadi gabah kering giling menggunakan dryer dan dapat dilanjutkan untuk diproses menjadi beras dengan penggilingan padi.

Proses modern menggunakan SP3T mempermudah petani untuk segera memasarkan beras hasil penggilingan. Penjualan hasil panen padi oleh petani dalam bentuk beras diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Sebab hasil yang didapat dipastikan lebih tinggi menjual beras dibandingkan hanya gabah kering panen saja. Dengan demikian maka kesejahteraan petani juga bisa meningkat.

"Sektor pertanian modern terus dikembangkan di Sukoharjo dengan harapan tidak hanya hasil panen padi melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun juga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan terhadap petani," ujarnya.

Ir. Netty melanjutkan pada tahun 2019 Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari juga mendapatkan bantuan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi yang terdiri dari pembangunan satu unit gudang alat pertanian modern. Selain itu juga ada sarana penunjang yang terdiri dari kios sarana produksi padi (saprodi), prasarana kantor, peralatan bengkel dan modal usaha senilai Rp 800 juta. Bantuan dilengkapi dengan satu unit excavator, dua unit traktor roda empat, dua unit rice transplanter.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo sangat berharap model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dapat dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo yang mengelola budidaya dari hulu sampai hilir.

"Mulai budidaya sampai penanganan pasca panen dan pemasaran hasil tersinergi dalam satu gapoktan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Kepala Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari Bagyo Slameto mengatakan, pemerintah desa dan petani sangat berterimakasih terhadap pemerintah atas ditunjuknya Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari sebagai desa percontohan pertanian modern sekaligus mendapatkan bantuan peralatan. Bantuan yang diterima diharapkan tidak hanya memajukan sektor pertanian saja namun juga meningkatkan kesejahteraan petani. 

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs.Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Kantor Pertanahan Sukoharjo Berkomitmen Bangun Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

 THZ_6830.JPG

 THZ_6834.JPG

 THZ_6860.JPG

 THZ_6888.JPG

 

Kantor Pertahanan Sukoharjo melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan penandatanganan pakta integritas, Kamis (25/4). Pencanangan tersebut dalam rangka komitmen Kantor Pertanahan Sukoharjo menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan tersebut dihadiri oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH, MM serta sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pencanangan ini ditandai dengan Pemakaian Pin Zona Integritas yang secara simbolis disematkan oleh Bupati Sukoharjo Kepada Kepala BPN Sukoharjo, dan penandatangan kesepakatan Zona Integritas oleh Kepala BPN dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo, Perwakilan BPN Jawa Tengah dan Perwakilan REI.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi pada Kantor Pertanahan Sukoharjo. Menurutnya, dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas tersebut tentunya akan menjadikan Kantor Pertanahan Sukoharjo lebih baik. Baik itu terkait dengan SDM maupun pelayanan pada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo Dwi Purnama mengatakan, pencanangan tersebut sebagai wujud komitmen dan keinginan kuat serta kesungguhan dalam mengukuhkan diri untuk mencegah terjadinya korupsi. Juga, komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan yang disertai upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

"Melakukan pemberantasan korupsi merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi yang modern, tetapi sudah menjadi keharusan yang utamanya untuk memenuhi ekspektasi dan aspirasi masyarakat, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien," paparnya.

Dwi mengaku masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menuju lebih baik lagi. Mengingat, masih dimungkinkan adanya oknum yang melakukan tindakan kurang terpuji atau melukai hati masyarakat. Selain itu, juga hambatan dan gangguan baik secara eksternal maupun internal, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada wibawa dan citra Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan.

"Penerapan zona integritas ini merupakan salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra kementerian pada umumnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada khususnya," ujarnya.

Dwi juga mengatakan, pembangunan zona integritas dibangun dengan dua komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit dengan melakukan pembangunan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedang komponen hasil merupakan penilaian masyarakat atas hasil pembangunan yaitu indeks persepsi anti korupsi dan indeks kepuasan masyarakat.

Dalam kerangka membangun zona integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo akan melakukan 5 langkah utama. Yakni, komitmen pimpinan dan semua anggota dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan semangat dan visi yang sama, kemudahan layanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi kaum difabel.

Juga, program yang menyentuh masyarakat antara lain layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL APBN, APBD), loket online, pengaduan masyarakat medsos, monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik, serta manajemen Media antara lain menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. (ang)

 

 

Pemkab Sukoharjo Gelar Sosialisasi Perbup Tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi Cell Plan

SUKOHARJO- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Widodo SH, MH membuka acara Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana induk menara telekomunikasi (CellPlan) Kabupaten Sukoharjo 2019, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (25/4)). Turut hadir seluruh Camat, Kepala Desa atau Lurah, OPD terkait dan pimpinan perusahaan provider operator menara telekomunikasi.

Sosialisasi Perbup cellplan sehari ini digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sukoharjo dengan narasumber melalui Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Sukoharjo Muhammad Ngadenan S.Sos, MM dengan judul materi tutorial aplikasi cellplan pada android dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Menurut laporan ketua panitia yang disampaikan Suryanto SH, MM Kepala Dinas Kominfo menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah  untuk memberi pemahaman tentang pelayanan titik cellplan yang akan diikuti dengan layanan mobile cellplansukoharjo melalui aplikasi playstore serta menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pengelolaaan menara telekomunikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Kominfo, selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan mensosialiasasikan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 tentang rencana induk menara telekomunikasi (Cellplan).

Menyampaikan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa, Asisten II Widodo SH, MH mengatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 telah diberlakukan mulai tanggal 5 September 2018 dan dapat diakses oleh publik.

"Perbup Nomor 46 tahun 2018 dapat diupload di website www.cellplan.sukoharjokab.go.id. Cellplan Kabupaten Sukoharjo memlilki 156 titik pusat koordinat yang tersebar di seluruh wilayah Sukoharjo, setiap titik pusat koordinator memiliki radius zona 400 meter. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa Diskominfo sudah tidak memiliki kewenanangan dalam penarikan retribusi menara telekomunikasi, kewenangan tersebut sudah beralih ke Dinas PUPR. Sehingga pada tahun 2019 ini agar segera dapat melaksanakan pembayaran retribusi menara ke Dinas PUPR bukan lagi di Dinas Kominfo ," jelas  Asisten II Widodo.

Ditambahkan, diharapkan dalam forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat memahami zona dalam cellplan atau zona mana saja yang bisa untuk mendirikan menara telekomunikasi dan zona mana saja tidak boleh untuk mendirikan menara telekomunikasi atau zona diluar cellplan dan tidak mengabaikan persyaratan lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang sejajar Diskominfo dalam melengkapi ijin berdirinya menara telekomunikasi.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Bupati Sukoharjo Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah 2019

Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke-XXIII tahun 2019, yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab, Kamis (25/4) di halaman Setda.

Tahun ini, peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII mengusung tema "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif".

Bupati membacakan amanat dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH. Dalam amanatnya, Mendagri Tjahjo Kumolo  berharap dengan semangat Hari Otonomi Derah dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini.

"bahwa Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah merupakan tonggak sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Hari otonomi daerah merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi. Setiap Pemerintah Daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi dipemerintahan otonomi daerahnya masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut Mendagri menegaskan tiga hal peting yakni Pertama, "Mari kita kawal otonomi daerah ini agar selalu diisi dengan kegiatan kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kedua, mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional. Ketiga, Mari kita tingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintah yang sinergis," tambahnya.

Turut hadir dalam peringatan Hari Otonomi Daerah Nasional ke XXIII tahun 2019 ini, Wakil Bupati H. Purwadi, SE, MM, Sekda Drs. Agus Santosa, Jajaran Forkopimda serta para pejabat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

Cegah Peredaran Miras dan Narkoba, Satpol PP Sukoharjo Lakukan Penyuluhan

SUKOHARJO– Guna mencegah peredaran miras dan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibawah Pimpinan Kasat Pol PP Heru Indarjo SH, M.Hum melakukan penyuluhan pencegahan peredaran pengunaan miras dan narkoba tahun 2019, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (24/4).

Dalam penyuluhan ini diikuti bagi pelajar SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo. Adapun sebagai narasumber dalam acara ini Agus Widanarko SE, MH dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo.

Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran miras dan narkoba ini dibuka oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Wardino S.Sos, M.Si. Menurutnya, penyuluhan ini dilakukan agar dapat mencegah peredaran miras serta narkotika di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya para generasi milenial. Dalam acara ini, diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Peringatan Hari Kartini ke-140

SUKOHARJO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, menggelar peringatan Hari Kartini ke-140 Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (22/4). Peringatan Hari Kartini Ke-140 tahun 2019 mengusung tema "Dengan Semangat Kartini Kita Wujudkan Kualitas Keluarga untuk Jawa Tengah Maju dan Berdikari ".

Pada Peringatan Hari Kartini itu dilaksanakan pembacaan sejarah singkat riwayat R. A. Kartini oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE, MM.

Adapun sambutan Bupati H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM yang dibacakan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Widodo, SH, MH mengajak kepada para wanita dan ibu-ibu Kabupaten Sukoharjo untuk dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga apa yang menjadi tema peringatan ini dapat terwujud dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sukoharjo yang telah menyukseskan Pemilu baik Pilpres dan Pileg.

"pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan Pemilu tanggal 17 April yang lalu, semoga akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat bangsa dan Negara, marilah kita kembali bersatu bekerja bersama untuk membangun Kabupaten Sukoharjo,"jelasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini ke-140 Tingkat Kabupaten Sukoharjo, Kepala DPPKB dan P3A Sukoharjo Ir. Proboningsih Dwi Danarti menjelaskan, ada dua lomba yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Hari Kartini. Masing-masing Lomba Senam Maumere dan Lomba Kreasi Plastik sampah rumah tangga. Peserta lomba tersebut berasal dari perwakilan Dharma Wanita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga dari instansi lainnya.

"Untuk Lomba Senam Maumere diikuti 22 peserta, sedangkan Lomba Kreasi Plastik diikuti 27 peserta. Tujuan  kegiatan ini untuk mengenang melanjutkan dan mewujudkan cita cita Kartini dalam memajukan kaum perempuan. Banyak kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2019 antara lain lomba senam maumere dan lomba kreatif plastik. Adapun pemenang Lomba senam Maumere Juara I diraih Polres Sukoharjo, Juara II Bhayangkari Sukoharjo dan Juara III Persid Kartika Chandra Kirana Kodim 0726/Sukoharjo. Untuk Lomba kreatif Plastik Juara I diraih TP. PKK Kabupaten Sukoharjo, Juara II Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo dan Juara III diraih Kecamatan Tawangsari, masing masing mendapatkan hadiah piala dan uang pembinaan,"jelasnya.

Turut hadir dalam peringatan Hari Kartini Tingkat Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 antara lain Asisten Sekda, jajaran Forkopimda, Ketua TP. PKK Hj. Etik Suryani SE, MM, Wakil Ketua TP. PKK  Hj. Amik Purwadi, Ketua Bhayangkari Polres Sukoharjo Retno Kusumo Dewi SE, Istri Ketua DPRD Nurita Tyas Susanti, Ketua Dharwa Wanita Persatuan (DWP) Hj. Galuh Agus Santosa, Kepala OPD, Camat, Ketua TP. PKK Kecamatan, Ketua TP. PKK tingkat Kalurahan serta para undangan lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

 

 

 

Bupati Sukoharjo dan Keluarga Gunakan Hak Pilih di TPS 03 Gayam

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM bersama istri dan anak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ini. Keluarga Bupati mencoblos di TPS 3, Kampung Larangan, Gayam, Sukoharjo yang terletak di sebelah timur rumah dinas Bupati.
Bupati dan keluarga datang sekitar pukul 08.00 WIB, disambut Lurah Desa Gayam, Havid Danang serta Ketua RT dan RW setempat.
Layaknya pemilih pada umumnya, Bupati menyerahkan formulir C6 kepada Panitia TPS dan menunggu giliran mencoblos.
Sambil menikmati secangkir kopi di warung dekat TPS 3, bupati dan keluarga sabar menunggu giliran. Setelah beberapa saat lamanya, nama bupati dan keluarga dipanggil petugas.
Berdasarkan pantauan, Bupati beserta keluarga membutuhkan waktu beberapa menit saat berada di bilik suara. Setelah itu, bupati memasukkan surat suara ke dalam kotak dan menyelupkan jari ke dalam kotak tinta.
Bupati mengaku meski dengan lima surat suara, coblosan tidak sulit. Karena itu pihaknya yakin warga juga mengalami hal yang sama saat nyoblos. "Tidak sulit, saya yakin warga bisa melakukannya dengan baik," ungkap Wardoyo.
Bupati berharap  warga yang punya hak suara dapat menggunakan dengan baik di TPS untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihannya masing-masing. Di sisi lain, bupati berharap pasca coblosan nanti situasi di Sukoharjo tetap tenang, aman dan kondusif. Sementara itu, Wakil Bupati H. Purwadi bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS desa Gadingan Kecamatan Mojolaban.
Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

 

 

 

 

Dibagi 2 Tim, Bupati Sukoharjo Pantau Sejumlah TPS

SUKOHARJO- Guna memastikan kelancaran jalannya Pemilu 2019, Bupati Sukoharjo dan Wakil beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sukoharjo, Rabu (17/4).

Pemantauan pelaksanaan Pemilu ini, tim dibagi dua, untuk tim pertama dipimpin langsung oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM  dan tim dua dipimpin Wakil Bupati  H. Purwadi SE, MM.

Tim pertama memantau di 6 Kecamatan antara lain Kecamatan Mojolaban, Baki, Kartasura, Grogol, Polokarto dan Gatak. Tim kedua memantau 6 Kecamatan pula meliputi Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru dan Tawangsari. Turut hadir jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) di Pemkab Sukoharjo.

Dari hasil pemantauan di sejumlah TPS, Bupati bersama Wakil Bupati berharap kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo untuk mengunakan hak pilih, karena ini menentukan masa depan Indonesia untuk 5 tahun kedepannya.

"Saya juga telah meminta kepada penyelenggara agar menciptakan suasana yang kondusif dan aman," pungkasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

BUPATI HADIRI APEL PERGESERAN PASUKAN DI SUKOHARJO

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menghadiri Apel Pergeseran Pasukan (Serpas) pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019 di halaman Setda, Senin (15/04).

Selaku pimpinan apel pergeseran pasukan Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H.,M.Si dan dihadiri oleh Bupati serta jajaran Forkopimda, Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM, Ketua KPU Sukoharjo, Ketua Bawaslu serta peserta apel pergeseran pasukan terdiri dari Personil gabungan TNI – POLRI, Satpol dan Linmas.

Kapolres berharap Pemilu 2019 ini dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar.

"Saya berharap Pemilu 2019 ini khususnya diwilayah Kabupaten Sukoharjo berjalan aman damai dan lancar, Pesan saya agar seluruh personil yang terlibat pam Tempat Pemungutan Suara agar mempersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan, maksimalkan peran intelejen dan babinkamtibmas, jaga norma etika, profesional dan pahami perkiraan ancaman serta  mengenali Situasi TPS masing-masing, Jaga Netralitas"  Ujar Kapolres  Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H.,M.Si dalam amanatnya.

Sementara itu, usai mengikuti apel, Kapolres mengatakan seluruh personil langsung bergeser ke TPS dimana akan bertugas. Personil yang bertugas di TPS sudah lengkap dan langsung ditangani oleh Kapolsek di masing-masing kecamatan. "Pola pengamanan TPS yang diterapkan, dua personil Polri membawahi 12 TPS. Untuk pengamanan TPS sendiri petugas Linmas yang standby," jelasnya.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, pengamanan pemilu nanti akan di backup jajaran TNI seperti dari Kodim 0726, Grup II Kopassus. Selain itu, juga dibantu elemen lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta organisasi kemasyarakatan. Pengamanan TPS sendiri dibagi dalam tiga karakter, masing-masing karakter kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.

Menurutnya, kondisi Kabupaten Sukoharjo yang sudah kondusif saat ini akan dipertahankan agar situasi yang ada tetap terkendali. Artinya, ujar Kapolres, saat ini tidak ada hal-hal yang patut diantisipasi untuk meningkat menjadi hal yang sangat rawan. Namun demikian, Polres telah menyiapkan rencana kontijensi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaaan pemilu.

Rencana kontijensi tersebut diantaranya pola pengamanan sistem rayonisasi dimana dibagi dalam tiga rayon. Masing-masing rayon utara meliputi Kecamatan Gatak, Grogol, Baki, Kartasura, rayon selatan meliputi Tawangsari, Bulu, Weru, Nguter, serta rayon timur yang meliputi Sukoharjo, Bendosari, Mojolaban, dan Polokarto.

"Nanti akan dibagi dalam regu-regu atau personil patroli gabungan bersama TNI skala besar untuk mem-back up pengamanan di TPS," ujarnya.

Kapolres juga mengatakan, status semua wilayah sama sehingga kewaspadaan petugas dinaikkan ke level tertinggi dengan tujuan tidak ada personil yang lengah dan tetap melaksanakan kewaspadaan saat melaksanakan pengamanan di TPS. Kapolres mengklaim sampai saat ini belum ada temuan kerawanan, tapi sudah ada prediksi dari data intelejen tentang potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya gangguan nyata.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengucapkan apresiasi atas digelarnya apel tersebut. Terlebih fokus pengamanan yang ditujukan adalah Tempat Pemungutan Suara. Bila pengamanan ditingkatkan dan personel dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, diharapkan pemilu di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan aman, lancar dan kondusif tanpa hambatan dan gangguan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

 

171 PPPK Kabupaten Sukoharjo Ikuti Pengarahan

SUKOHARJO- Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), membuka peluang untuk melakukan penerimaan pegawai. Bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Jumat (12/4) dilaksanakan pengarahan pada peserta yang lulus seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2019 oleh Bupati yang dalam hal ini diwakili Sekda Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa.

Menurut Sekda dalam pengarahannya menjelaskan bahwa tidak semua kabupaten/kota menyampaikan usulan pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan pertimbangan tidak adanya anggaran daerah untuk kegiatan itu.

"kita wajib bersyukur dengan  bekerja dengan baik, lewat kebijakan Bapak Bupati H. Wardoyo Wijaya, Kabupaten Sukoharjo salah satu Kabupaten/kota yang mengadakan membuka rekrutmen  seleksi pengadaan PPPK Tahap I ini, di Jawa Tengah sepengetahuan saya Kabupaten Klaten dan Kabupaten Purworejo tidak mengadakan seleksi ini, dengan pertimbangan belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan rekrutmen dan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di APBD 2019. Pemkab mengapresiasi kebijakan bupati serta berharap masalah kepegawaian tahap demi tahap kita selesaikan dengan mengikuti alur normatif dari pusat, sebab segala kebijakan kepegawaian berada di pusat Kemenpan RB, daerah tidak punya kewenangan. Rangkaian tes kompetensi PPPK dilakukan dengan berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan tahapan wawancara harus dilalui setiap calon aparatur saat ini," ungkap Sekda.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Joko Triyono SH, MH menjelaskan sebelum pelaksanaan seleksi, Bupati Sukoharjo menandatangani perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bersedia melaksanakan seleksi sekaligus mengalokasikan gaji, karena gaji PPPK dibayarkan dengan APBD Kabupaten. PPPK juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh pejabat Pembina kepegawaian apabila tidak mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

"peserta seleksi PPPK Tahun 2019 Pemkab Sukoharjo sejumlah 211 orang terdiri guru eks tenaga honorer Kategori II sejumlah 167 dan tenaga bantu penyuluh pertanian sejumlah 44 orang. Dari jumlah peserta tersebut, yang memenuhi nilai ambang batas sejumlah 171 orang peserta terdiri dari guru eks tenaga honorer kategori II sejumlah 128 dan tenaga bantu penyuluh pertanian sejumlah 43 orang. Sehubungan peserta seleksi PPPK yang lulus sejumlah 171 telah siap menerima pengarahan," jelas Kepala BKPP dalam laporannya.

Turut hadir Asisten Sekda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Darno M.Pd beserta jajaran, Kepala  Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Ir. Netty Harjianti, Kepala Badan Keuangan Sukoharjo RM Suseno Wijayanto serta tamu undangan lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Bupati Sukoharjo Terima kunjungan Temu Regional Kampung KB Nasional

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM didampingi Hj. Etik Suryani SE, MM selaku Ketua TP. PKK Sukoharjo menerima kunjungan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari wilayah Regional II, di Dukuh Kedung Batang Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, Kamis (11/4).

Kehadiran rombongan yang berjumlah sekitar 250 orang dari 16 Provinsi ( Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Maluku, Bali, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Bengkulu) ini bermaksud untuk mengadakan kegiatan temu regional  Kampung KB (Keluarga Berencana) Percontohan (Central of Excellent/ COE) Duta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Dukuh Kedung Batang Desa Ngasinan Kecamatan Bulu.

Bupati dalam sambutannya mengapresiasi serta mengucapkan selamat datang kepada rombongan Kepala OPD dari wilayah regional II serta mengatakan Kampung KB Duta Makmur merupakan salah satu kampung KB di Sukoharjo yang telah ditunjuk menjadi COE atau kampung KB percontohan oleh BKKBN Republik Indonesia sehingga sering dikunjungi Kabupaten/kota baik itu dari pulau jawa maupun luar pulau jawa.

"Selamat datang di Kabupaten Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo sangat konsen terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta kesehatan, hal itu diwujudkan dengan adanya kebijakan anggaran yang berpihak kepada upaya untuk membantu akseptor, kader dan kelompok Posyandu,"jelas Bupati dalam sambutan penerimaanya.

Dalam kesempatan ini, pimpinan rombongan Drs. Budi Budiman Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN RI mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Bupati Sukoharjo, dan seluruh pihak yang terlibat karena telah berkenan menerima kehadiran rombongan.

"Terima kasih atas komitmen dan dukungan dari Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, tokoh masyarakat dan seluruh pihak yang berperan, beserta seluruh masyarakat di Dukuh Kedung Batang Desa Ngasinan Bulu, hingga rangkaian persiapan penerimaan dari tim regional II dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Rudi Budiman ketua rombongan.

Ditambahkan, Rudi Budiman berharap, Kampung KB COE di Kabupaten Sukoharjo ini, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Sukoharjo dapat semakin bersinergi, berkolaborasi, dan saling mendukung satu sama lain dengan sektor-sektor pembangunan terkait lainnya dalam mengisi berbagai kegiatan di Kampung KB nantinya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Peringati Isra Miraj, Bupati Sukoharjo: Esensinya Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menghadiri peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1440 Hijriyah/2019 M, yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (11/4)

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan esensi peringatan Isra Miraj adalah mampu meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta dapat menjadi motivasi dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Isra Miraj yang kita peringati hari ini merupakan sebuah peristiwa spektakuler yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperoleh wahyu perintah sholat, diharapkan mampu meningkatkan kualitas Iman dan taqwa kita kepada Allah SWT," harap Bupati.

Bupati menambahkan menjelang pelaksanaan Pemilu, bersama sama untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan, saling menghormati dengan umat beragama lainnya serta bersama sama memerangi hoax berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, isu sara yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sementara itu, hikmah Isra' Mi'raj dibawakan oleh Ustadz KH. Sri Setyo SH, M.Pd, M.Si pengasuh pondok pesantren Al-Falah Gedongan Baki, menurutnya, "Isra' mi'raj merupakan Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat. Sholat bisa menghilangkan keluh kesah, Sholat bisa menghilangkan sifat kikir, Orang mukmin diharapkan selalu besyukur atas segala nikmatNya dan diwaktu mendapat kesulitan dia bersabar, karena sholat mencegah perbuatan  keji dan mungkar. Orang yang tidak ingat pada Allah SWT akan selalu berbuat maksiat, maka dengan diselenggarakan peringatan  isra' mi'raj ini semoga akan menghilangkan segala kemaksiatan dan bentuk kemungkaran," jelas Ustadz KH. Sri Setyo.

Turut hadir Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM, Sekda Sukoharjo , para asisten, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat,  Ketua MUI, Ketua BAZNAS, Kepala sekolah SD/SMP/SMA SMK Negeri dan swasta se Kabupten Sukoharjo,  Kepala atau pimpinan BUMN dan BUMD Sukoharjo, Tokoh masyarakat,  Ketua pimpinan Ormas Islam dan Pramuka Kabupaten Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

Pemkab Sukoharjo dan USAID IUWASH PLUS Gelar Pertemuan Meningkatkan Kualitas Sanitasi

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dan United States Agency For International Development- Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene- Penyehatan Lingkungan untuk Semua (USAID IUWASH PLUS), menggelar pertemuan dengan pemangku kepentingan hasil monitoring dan evaluasi partisipatif masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dengan mengambil tema " GEMAS JAMU KUAT" Gerakan Masyarakat Membangun Jamban dan Air Minum untuk Keluarga Sehat, bertempat di Pendopo Kalurahan Sukoharjo, Rabu (10/4).

Asisten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Widodo SH.,MH mengapresiasi USAID IUWASH PLUS dan Tim Monitoring dan Evaluasi partisipatif wilayah hotspot, yang sejak 2017, bahkan sejak jauh sebelumnya 2012 ketika masih bernama program IUWASH yang telah menjalin kemitraan bersama Pemkab Sukoharjo untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi serta perbaikan perilaku hygiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Sukoharjo.

"Dengan dilaksanakan kegiatan GEMAS JAMU KUAT ini, dapat menjadikan seluruh pemangku kepentingan dan Tim Monev Partisipatif dapat lebih bersemangat dalam menyelesaikan berbagai upaya pembangunan di bidang air minum, sanitasi dan perilaku hygiene yang dilaksanakan  Pemkab Sukoharjo. Partisipasi dan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat, swasta, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan lainnya diperlukan agar kita dapat menuntaskan target Universal Acces 100-0-100. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, Pemkab Sukoharjo telah berupaya melibatkan peran masyarakat melalui aspirasi masyarakat antara lain melalui Musrengbang Desa atau Kalurahan, Musrengbang Kecamatan, Musrengbang Kabupaten, Focus Group Dioscussion (FGD), konsultasi publik. Harapannya peran dunia usaha dapat semakin meningkat dalam pembangunan air minum, sanitasi dan perilaku hygiene di Kabupaten Sukoharjo, salah satunya melalui mekanisme corporate social responsibility (CSR), apalagi ada perda nomor 15 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosil dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan petunjuk pelaksanaanya," jelas Asisten II mewakili Sekda dalam sambutannya.

Sementara itu Jefri Budiman dari USAID IUWASH PLUS Regional Jateng mengatakan saat ini banyak upaya dari Pemkab Sukoharjo untuk mencapai akses air minum dan sanitasi 100% yang tertuang dalam target Universal Akses.

"Apresiasi kami atas kerja keras Pemkab Sukoharjo dan kerjasama yang sangat baik dengan program USAID IUWASH PLUS yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2016, berbagai program pembangunan Air Minum, sanitasi dan perilaku Higiene sudah dilaksanakan, dengan dilihat dari bertambahnya sambungan pelanggan Perumda Air Minum secara signifikan, juga meningkatnya akses layanan sanitasi dengan tercapainya bebas buang air sembarangan atau ODF. Harapanya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Monev Partisipatif ini dilanjutkan dan direplikasi di wilayah lainnya di Kabupaten Sukoharjo," ungkapnya.

Turut hadir Kasubdit Air Limbah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Suharso Adi Broto, Kasubdit Sanitasi Kementerian PPN/BAPPENAS, Chief Of Party Program USAID IUWASH PLUS Bill Parente, Kepala Bappelbangda, Kepala OPD terkait bidang air minum, sanitasi dan hygiene, Direktur Perumda Air Minum, Camat, perwakilan program KOTAKU, Perwakilan Forum CSR serta Tim Monev Partisipatif wilayah Hotspot dari Kalurahan Sukoharjo, Pucangan, Kartasura dan Kriwen.

Acara terlebih dahulu diadakan talkshow, pemutaran video masalah yang ada hotspot, opera entit dan ragil kuning, diskusi Tanya jawab, testimony dan diakhiri mengunjungi stand pameran hasil hasil kegiatan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)