Kamis, 31 Oktober 2019

Bupati Sukoharjo sambut baik hasil TMMD Sengkuyung

Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM menyambut baik hasil TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap III tahun 2019 berupa pembangunan fisik maupun nonfisik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam program TMMD terkait percepatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik," kata H. Wardoyo pada penutupan TMMD Sengkuyung di Lapangan desa Serut, Nguter,  Kamis ( 31/10).

Dalam kesempatan tersebut Bupati  bersama  Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Chandra Ariyadi Prakosa dan segenap jajaran Forkopimda  meninjau secara langsung  hasil kegiatan TMMD berupa pembangunan fisik di wilayah setempat.

Sasaran fisik meliputi pembangunan rabat beton di Dukuh Banaran RT 1 RW 2 dengan ukuran panjang 620 meter x lebar 2,3 meter x tinggi 0,12 meter, pembangunan talud jalan di Dukuh Kepuh Rt 1 RW 5 dengan ukuran tinggi 254 meter x tinggi 0,75 meter, pembangunan talud jalan di Dukuh Banaran RT 2 RW 1 dengan ukuran panjang 70 meter x tinggi 0,75 meter. Pembangunan tersebut merupakan kebutuhan mendesak dan segera terealisasi.

Program pembangunan lainnya dalam TMMD kali ini dibangun satu unit RTLH. Selain itu juga dilakukan pemasangan meteran listrik sebanyak lima unit.

TMMD digelar Kodim 0726 Sukoharjo juga melakukan kegiatan dengan sasaran non fisik berupa penyuluhan dan pelayanan diberbagai bidang. Seperti, penyuluhan wasbang bela negara, penyuluhan Kamtibmas, sosialisasi pembangunan, baksos pengobatan massal, nonton bareng film TNI, rekam KTP-el.

Perwira pelaksana TMMD III Kapten Czi Hartono mengatakan, bahwa penutupan TMMD dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

"Kegiatan yang berlangsung selama 30 hari ini ditutup secara serentak di Indonesia dengan program pembangunan yang dilakukan yaitu menyasar pembangunan fisik maupun nonfisik," katanya.

Selain itu, Dandim bersama dengan Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo  berkesempatan meninjau langsung lokasi pembangunan fisik,

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Rabu, 30 Oktober 2019

Bupati Sukoharjo Terima Kunjungan Kerja Bupati Brebes

Pemkab Brebes melangsungkan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sukoharjo, Rabu (30/10). Kunjungan kerja ini dipimpin langsung Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti, SE., MH didampingi sejumlah pejabat. Antara lain, Suami Bupati Drs H Kompol Warsidin MH, Sekda Kabupaten Brebes beserta segenap rombongan serta kepala OPD Kabupaten Brebes.

Rombongan Bupati Brebes diterima langsung Bupati Sukoharjo didampingi sejumlah pejabat antara lain, Kepala Bapelbangda, Inspektur, Kepala DPU, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan, Plt. Kepala Dinsos, Kabid Anggaran serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Bupati Sukoharjo mengapresiasi Kunjungan  Kerja Bupati Sukoharjo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  Kabupaten Brebes.

"Kami merasa berbahagia dan bangga karena Rombongan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  Kabupaten Brebes memilih dan menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi Kunjungan Kerja," ungkap H. Wardoyo.

Bupati menambahkan" Kami percaya bahwa Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah  Kabupaten Brebes memiliki alasan dan pertimbangan tertentu sehingga akhirnya memutuskan Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi Studi Banding," tambah Bupati Sukoharjo.

Bupati berharap forum semacam ini dijadikan sebagai momentum silaturahmi antara Rombongan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Bupati Brebes mengatakan "Mereka ingin belajar bagaimana pengelolaan (dan) pengeluaran keuangan kinerja yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo," ungkap Bupati Brebes.

Dari kunjungan kerja ini, Hj. Idza Priyanti berharap agar apa yang didapat dalam diskusi dapat diterapkan di wilayah mereka. Ia pun mengharapkan kunjungan kali ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi Kabupaten Brebes. Acara diakhiri tukar menukar cinderamata dan dilaksanakan foto bersama.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Senin, 28 Oktober 2019

Bupati Sukoharjo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Ini Pesannya

SUKOHARJO- Bupati H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM, bertindak sebagai inspektur upacara dalam pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda 2019. Kegiatan berlangsung di Alun-Alun Satya Negara,  Senin (28/10).

H. Wardoyo Wijaya membacakan sambutan seragam Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali.

"Hari Sumpah Pemuda ke- 91 kali ini mengambil tema bersatu kita maju untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pemuda pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa," ujar Bupati.

Menurutnya, pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras.

"Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia," pesan Bupati H. Wardoyo.

Turut Hadir Wakil Bupati,  jajaran Forkopimda, Kepala OPD serta ratusan peserta upacara. 

Sejumlah pemuda pemudi mengenakan baju adat daerah turut meramaikan upacara Sumpah Pemuda.

Acara diakhiri dengan acara tambahan berupa penampilan drama kolosal berjudul pemuda satu untuk Indonesia dari tim Bhineka Tunggal Ika.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Kamis, 24 Oktober 2019

Sekda Sukoharjo: Kader Posyandu Harus Semangat Kawal Ibu Hamil

SUKOHARJO- Sekda Sukoharjo Drs. Agus Santosa memberikan petunjuk dan arahan dengan para kader posyandu yang mengikuti pelatihan. Sekda secara langsung meminta kepada Kader Posyandu agar lebih maksimal dan pro aktif dalam melakukan pengawasan dan pendampingan Ibu Hamil dan cegah stunting.

"Kader posyandu telah bekerja dengan baik, maka mari lebih maksimal dan pro aktif lakukan pendampingan ibu hamil sesuai program Gubernur dengan program nginceng wong meteng dan cegah stunting, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki peran penting dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Pasalnya, tinginya angka harapan hidup masyarakat tidak didapat secara serta merta, melainkan sudah disiapkan sejak masih didalam kandungan. Disitulah peran kader Posyandu yang melakukan pengawasan kesehatan ibu hamil termasuk anak yang masih dalam kandungan. Saat ini, angka harapan hidup warga Sukoharjo mencapai 77 tahun, angka tersebut tertinggi di Jawa Tengah," jelas Sekda Drs. Agus Santosa saat membuka pelatihan kader Posyandu desa/kelurahan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (24/10).

Ditmbahkan Sekda Drs. Agus Santos, pelayanan kesehatan masyarakat dimulai dari Posyandu dan Puskesmas. Untuk itu, kader Posyandu memiliki peran penting dalam kesehatan msyarakat sejak masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, setelah lahir pun kesehatan bayi terus dipantau melalui Posyandu. Dengan kesehatan yang baik sejak dalam kandungan, menjadi salah satu faktor tingginya angka harapan hidup masyarakat Sukoharjo.

"Kesehatan dan pendidikan menentukan perjalanan bangsa ini dan kader posyandu memiliki peran didalamnya," kata Agus.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo, YC. Sriyana S.Sos., M.Si mengatakan, pelatihan kader Posyandu desa/kelurahan bertujuan untuk meningkatan SDM kader Posyandu. Selain itu, ujar Sriyana, juga dalam rangka meningkatkan peran aktif kader Posyandu dalam perkembangan pembangunan bidang kesehatan, khususnya kader Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Peserta pelatihan sendiri adalah kader Posyandu tingkat desa/kelurahan se-Sukoharjo.

"Kader Posyandu Desa/kalurahan se Kabupaten Sukoharjo yng belum pernah mengikuti Pelatihan Kader Posyandu di tahun tahun sebelumnya sebanyak 1.900 orang, berasal dari 95 desa/kelurahan dibagi 4 angkatan, pada hari kita laksanakan Angkatan pertama sebanyak 460 orang berasal dari Kecamatan Sukoharjo, Bendosari dan Kecamatan Weru," jelasnya.Materi pelatihan sendiri meliputi peran kader Posyandu, kebijakan pemerintah dalam Posyandu, juga penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS. Nara sumber yang dihadirkan adalah Ketua TP PKK Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE., MM, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, DPPKBP3A, Komisi Penanggulangan AIDS dan DPMD. Adapun materi terdiri dari peran kader posyandu, kebijakan pemerintah dalam bidang Posyandu, Posbundi PTM (penyakit tidak menular), penanggulangan HIV AIDS, PAUD, Bina Keluarga Balita, Administrasi Posyandu dan pengelolaan Posyandu Integrasi.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Rabu, 23 Oktober 2019

Multi Stakeholder Forum 2019, Bupati Sukoharjo Teken Deklarasi Integritas

SUKOHARJO- Dalam acara "Multi Stakeholder Forum PLN 2019" yang bertemakan 'Sinergi Terangi Negeri' di Kantor Dinas Bupati Sukoharjo, Selasa (22/10), Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM memimpin penandatanganan deklarasi integritas bersama stakeholder menandatangani deklarasi integritas dalam rangka mensinergikan informasi pelayanan dan pembangunan ketenagalistrikan yang berintegritas.

Turut hadir jajaran Forkopimda,  perwakilan seluruh lapisan stakeholder PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo , instansi terkait, mitra kerja, hingga media.

Bupati dalam sambutan menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Multi Stakeholder Forum 2019 di Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan mensinergikan informasi pelayanan dan pembangunan ketenagalistrikan tersebut. Bupati meminta pada PLN agar pasokan listrik untuk kawasan industri bisa dijamin sehingga mampu menarik investor baru. Ketersediaan listrik menjadi perhatian utama investor saat menanamkan investasinya.

"lisrik mendukung produktivitas rumah tangga dan juga industri. Saat ini, sektor industri tumbuh dan berkembang di Sukoharjo sehingga dibutuhkan sinergi dengan PLN dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Untuk itu, kerjasama dengan PLN dan stakeholder harus ditingkatkan. Disisi lain, peningkatan layanan dari PLN dari segala aspek menjadi keharusa," jelas Bupati.

Sedangkan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Sukoharjo, La Ode Lawati dalam kesempatan itu menyatakan, pasokan listrik untuk kawasan industri di Sukoharjo aman. Menurutnya, untuk wilayah Solo Raya mendapat pasokan listri dari tiga gardu induk dimana salah satunya berada di Solo baru Grogol. Untuk itu, suplai listrik untuk pengembangan kawasan industri di Sukoharjo tidak ada masalah.

"Kami juga punya layanan pelanggan premium yang bisa dikatakan layanan listrik tanpa padam untuk kalangan industri," ujarnya.

Menurutnya, jenis layanan premium yang ditawatkan tersebut merupakam bentuk peningkatan layanan sehingga memberikan alternatif bagi pelanggan. Termasuk pelanggan untuk kawasan industri nantinya. Dengan Multi Stakeholder Forum ini, ujar La Ode, PLN ingin menjalin komunikasi dengan semua stakeholder yang ada dan juga mencari masukan terkait layanan PLN ke depannya," ujarnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Ketua RBM Sukoharjo Hj. Etik Suryani: Keluarga, Pendidikan Pertama dan Utama Anak Berkebutuhan Khusus

SUKOHARJO- Ketua Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kabupaten Sukoharjo, Hj. Etik Suryani SE., MM mengatakan "keluarga di rumah tempat penerapan pendidikan dan pengembangan kreatifitas anak berkebutuhan khusus pertama dan utama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Alasannya, dirumah merupakan tempat meluangkan sebagian besar waktu dalam memandirikan anak berkebutuhan khusus amat penting," ujar Hj. Etik Suryani SE., MM selaku Ketua Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kabupaten Sukoharjo dalam sambutannya menghadiri kegiatan super MOM di Carefour Mall Solo Baru, Grogol Sukoharjo (23/10).

Selain itu Hj. Etik Suryani SE, MM menambahkan dan berharap dengan kegiatan ini, dapat meningkatkan kreatifitas anak dalam menuangkan imajinasinya dalam memberikan warna di pola gambar yang sudah disediakan serta dapat pula memberikan apresiasi bagi anak berkebutuhan khusus agar bersinergi juga dalam kegiatan ini adalah mengikuti lomba memasak serta selain mewarna anak-anak yang berbakat dalam seni pentas juga diberikan kesempatan menampilkan agar anak berkebutuhan khusus lebih percaya diri.

Sedangkan Ketua Panitia pelaksana emmy dwi hastuti SE mengatakan anak anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama baik dalam hal pendidikan kesehatan maupun organisasi.

"Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan menjalin silaturahmi antara orang tua anggota sanggar dan forum sanggar,  pengetahuan tentang hak anak berkebutuhan khusus itu penting terkait pemahaman tentang hak perlindungan kesehatan, tumbuh kembang, serta pendidikan.  Dengan mengambil tema super MOM karena bagi orang tua yang mempunyai ABK itu orang tua yang super hebat, karena tidak semua orang bisa menjalaninya. Kegiatan ini disuppot Bapak Bupati, Ketua RBM dan instansi terkait lainnya" ujar Emmy.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua RBM, pimpinan carefour solo baru, Camat Grogol, pengurus RBM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), forum sanggar inklusi, serta ratusan orang tua dan Anak Berkebutuhan Khusus.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Selasa, 22 Oktober 2019

Hari Santri Nasional, Bupati Sukoharjo: Santri Harus Kuasai Iptek

Dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat, Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM mengajak para santri agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"saya berharap para santri  mampu menjawab tantangan zaman globalisasi dan mampu mengambil peran strategis dalam kehidupan sebagai wujud dedikasi tinggi untuk umat dan Negara Indonesia yang tercinta," jelas Bupati, saat upacara Hari Santri Nasional (HSN) 2019 PCNU Kabupaten Sukoharjo di Lapangan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Selasa (22/10).

Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2019 mengusung tema "Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia".

Bupati menambahkan, "Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2019, semoga dengan momentum peringatan HSN ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh santri untuk belajar, berbakti dan mengabdi bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara ini. Pada hari ini tepatnya tanggal 22 Oktober kita semua memperingati hari santri nasional. Sebuah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari Santri Nasional dimaksudkan agar kita selalu ingat untuk meneladani semangat jihad ke indonesiaan. Para pendahulu kita semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, dan semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan semangat ini saya berharap kepada para santri baik yang di pesantren maupun di luar pesantren, dapat memperkuat nasionalisme kebangsaan,  penguasaan pangan energi dan air dalam menjaga keseimbangan kehidupan dalam aspek sumber daya manusia tetapi juga dalam penguasaan teknologi, khususnya teknologi yang memudahkan kehidupan manusia secara efektif dan efisien. Untuk itu saya berharap kepada para santri agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini dan dimasa yang akan datang harus mampu menjawab tantangan zaman globalisasi dan mengambil peran strategis dalam kehidupan sebagai wujud dedikasi tinggi untuk umat dan negara Indonesia yang tercinta," pungkas Bupati.

Turut hadir jajaran Forkopimda, Ketua TP. PKK Hj Etik Suryani S.E.,M.M, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Wawan Pribadi, S.Sos, Sekda Drs. H. Agus Santosa,  Asisten I Sekda Kab. Sukoharjo Sukito, S.Sos., M.Si, Asisten II Sekda Widodo,S.H., M.H, Kepala Kemenag Ikhsan Muhadi, S.Ag, Ketua MUI Drs. H. Abdulah Faizol, M.Pd beserta jajaran, Kepala Satpol PP Heru Indarjo, Kabag Kesra Suparmin,  Kakesbangpol Gunawan Wibisono,  Ketua PCNU Khomsun Nur Arief, S.Ag, Ketua MWC NU Sukoharjo, Rois Syuriah  PCNU , Pimpinan / Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Islam, Camat Sukoharjo Gondang Redjono S.Sos, Kapolsek Sukoharjo Kota AKP Gerry Armando S.P Sampetoding. S.T,. Danramil 01 Sukoharjo Kapten CZI Hartono, Kepala KUA se Kab. Sukoharjo, Ketua Anshor Kab. Sukoharjo, Ketua Pagar Nusa Kab. Sukoharjo , Jajaran NU / Badan Otonom Muslimat, Pelajar / Siswa MI, MTS, MAN se Kecamatan Sukoharjo dan  Santri Pondok Pesantren se Kecamatan Sukoharjo.  Acara diakhiri atraksi pagar nusa.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Senin, 21 Oktober 2019

Ada Lima Pilar Yang Dikedepankan STBM, Sekda Sukoharjo Sebut Kuatkan Komitmen

SUKOHARJO - Sekretaris Daerah Drs. Agus Santosa membuka pencanangan Desa Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia di Kabupaten Sukoharjo di Gedung Pusat Promosi potensi Daerah Graha Wijaya , Senin (21/10).

Kegiatan acara dihadiri  Asisten, Ketua TP.PKK Hj. Etik Suryani SE, MM,  Kepala OPD terkait, Camat se-Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa dan Lurah.

Sekda Drs. Agus Santosa mengatakan "dengan pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini, kita menyamakan persepsi dan menyelaraskan program masing-masing OPD, serta menguatkan komitmen, sehingga  mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten STBM yang dimulai dari desa dan kelurahan STBM," jelas Sekda.

Sebanyak enam desa dan kelurahan di Sukoharjo berhasil melaksanakan lima pilar Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM). Program tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat.

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo berharap kedepan jumlah desa dan kelurahan yang berhasil menerapkan STBM terus bertambah sekaligus membidik sebagai Kabupaten STBM.

Kepala DKK Sukoharjo dr. Yunia Wahdiyati, Senin (21/10/2019) mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 185 tahun 2014 tentang universal akses air minum dan sanitasi bahwa seluruh wilayah agar tercapai kondisi 100 0 100 pada akhir tahun 2019. Sejalan dengan aturan tersebut maka Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang STBM yang selanjutnya ditindaklanjuti ditingkat kabupaten sebagai bentuk komitmen yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 19 tahun 2019 tentang sanitasi total berbasis masyarakat.

Dalam aturan tersebut meliputi lima pilar, pertama, stop buang air besar sembarangan,kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ketiga, pengelolaan air minumdan makanan di rumah tangga, keempat, pengelolaan sampah di rumah tangga, kelima,pengelolaan limbah cair di rumah tangga.

Program sanitasi total berbasis masyarakat menitikberatkan pada pendekatan dan pemberdayaan dengan cara masyarakat mengindentifikasi masalah sanitasi memetakan dan mengatasi permasalahan sanitasi melalui pemicuan. Pendekatan partisipasif ini mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan yang menyerang atau menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat buang air besar sembarangan, pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga yang tidak aman.

"Dari lima pilar STBM yang ada tahap pertama dititik beratkan pada pilar pertama stop buang air besar sembarangan. Kabupaten Sukoharjo sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten ODF atau open Defecation free pada tahun 2017 yang artinya 100 persen masyarakat sudah akses ke jamban sehat," ujarnya.

Yunia menambahkan, pilar pertama tercapai bukan sebuah keberhasilan melainkan tantangan baru. Selain mempertahankan status ODF dan meningkatkan kepemilikan ke jamban sehat, tantangan baru itu adalah mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten STBM yang dimulai dari desa dan kelurahan STBM.

"Rintisan menuju Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten STBM sudah dimulai dari sekarang setelah ada enam desa dan kelurahan berhasil melaksanakan lima pilar STBM,"lanjutnya.

Desa dan kelurahan tersebut yakni, Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Desa Pondok,Kecamatan Nguter, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Desa Gonilan, KecamatanKartasura, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yaitu Sekda Drs. Agus Santosa, Ketua TP. PKK Hj. Etik Suryani SE, MM, Kepala DKK dr. Yunia Wahdiyati serta Ketua DPRD Wawan Pribadi serta turut diserahkan sertifikat STBM.(Tj)

Ada Lima Pilar Yang Dikedepankan STBM, Sekda Sukoharjo Sebut Kuatkan Komitmen

SUKOHARJO - Sekretaris Daerah Drs. Agus Santosa membuka pencanangan Desa Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia di Kabupaten Sukoharjo di Gedung Pusat Promosi potensi Daerah Graha Wijaya , Senin (21/10).

Kegiatan acara dihadiri  Asisten, Ketua TP.PKK Hj. Etik Suryani SE, MM,  Kepala OPD terkait, Camat se-Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa dan Lurah.

Sekda Drs. Agus Santosa mengatakan "dengan pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini, kita menyamakan persepsi dan menyelaraskan program masing-masing OPD, serta menguatkan komitmen, sehingga  mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten STBM yang dimulai dari desa dan kelurahan STBM," jelas Sekda.

Sebanyak enam desa dan kelurahan di Sukoharjo berhasil melaksanakan lima pilar Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM). Program tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat.

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo berharap kedepan jumlah desa dan kelurahan yang berhasil menerapkan STBM terus bertambah sekaligus membidik sebagai Kabupaten STBM.

Kepala DKK Sukoharjo dr. Yunia Wahdiyati, Senin (21/10/2019) mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 185 tahun 2014 tentang universal akses air minum dan sanitasi bahwa seluruh wilayah agar tercapai kondisi 100 0 100 pada akhir tahun 2019. Sejalan dengan aturan tersebut maka Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang STBM yang selanjutnya ditindaklanjuti ditingkat kabupaten sebagai bentuk komitmen yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 19 tahun 2019 tentang sanitasi total berbasis masyarakat.

Dalam aturan tersebut meliputi lima pilar, pertama, stop buang air besar sembarangan,kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ketiga, pengelolaan air minumdan makanan di rumah tangga, keempat, pengelolaan sampah di rumah tangga, kelima,pengelolaan limbah cair di rumah tangga.

Program sanitasi total berbasis masyarakat menitikberatkan pada pendekatan dan pemberdayaan dengan cara masyarakat mengindentifikasi masalah sanitasi memetakan dan mengatasi permasalahan sanitasi melalui pemicuan. Pendekatan partisipasif ini mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan yang menyerang atau menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat buang air besar sembarangan, pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga yang tidak aman.

"Dari lima pilar STBM yang ada tahap pertama dititik beratkan pada pilar pertama stop buang air besar sembarangan. Kabupaten Sukoharjo sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten ODF atau open Defecation free pada tahun 2017 yang artinya 100 persen masyarakat sudah akses ke jamban sehat," ujarnya.

Yunia menambahkan, pilar pertama tercapai bukan sebuah keberhasilan melainkan tantangan baru. Selain mempertahankan status ODF dan meningkatkan kepemilikan ke jamban sehat, tantangan baru itu adalah mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten STBM yang dimulai dari desa dan kelurahan STBM.

"Rintisan menuju Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten STBM sudah dimulai dari sekarang setelah ada enam desa dan kelurahan berhasil melaksanakan lima pilar STBM,"lanjutnya.

Desa dan kelurahan tersebut yakni, Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Desa Pondok,Kecamatan Nguter, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Desa Gonilan, KecamatanKartasura, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yaitu Sekda Drs. Agus Santosa, Ketua TP. PKK Hj. Etik Suryani SE, MM, Kepala DKK dr. Yunia Wahdiyati serta Ketua DPRD Wawan Pribadi serta turut diserahkan sertifikat STBM.(Tj)

 

Pembinaan KST Oleh Bupati Sukoharjo

SUKOHARJO– Sebanyak 1503 anggota Kader Siaga Trantib ( KST ) se-Kabupaten Sukoharjo mendapatkan pembinaan oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM di Gedung IPHI Sukoharjo, Senin (21/10).

Dalam kegiatan ini turut hadir Asisten Pemerintahan Sukito, S.Sos., M.Si, Kasatpol PP Heru Indarjo SH., MH dan jajarannya, Kabag Kesra serta ribuan Kader Siaga Trantib (KST).

Acara yang di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya di lanjutkan dengan laporan Kegiatan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Sukoharjo Heru Indarjo SH., MH.

Bupati  dalam arahannya, menjelaskan tugas Kader Siaga Tramtib memberikan informasi yang cepat dalam kaitannya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

"anggota KST diharapkan memberi informasi dan melaporkan kepada kantor Satpol PP terhadap temuan pelanggaran yang terjadi di wilayah masing-masing. Tahun depan seragam akan kita ganti yang baru," janji Bupati.

H. Wardoyo berharap agar anggota Kader Siaga Trantib Kabupaten Sukoharjo tegak lurus dalam satu komando dan profesional dalam bertugas. " imbuhnya.

Sementara itu , Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo mengatakan "dalam meminimalisir bentuk pelanggaran - pelanggaran yg terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, perlu diadakan Pembinaan dan Pelatihan sebagai bekal anggota Kader Siaga Trantib dalam menyikapi dan mengambil tindakan yang dianggap perlu ketika terjadi permasalahan di daerah khususnya di tingkat desa/kelurahan. Selain daripada itu, pembekalan ini adalah bentuk Silaturahmi anggota KST dengan Satpol PP serta memberikan pemahaman akan tugas dalam membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan peraturan daerah,"jelasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

 

 

Jumat, 18 Oktober 2019

Bupati Sukoharjo Ajak Doa Lintas Agama untuk Kelancaran Pelantikan Presiden

SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah menjelang Pelantikan Presiden danWakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 mendatang.

""Doa bersama ini diselenggarakan karena seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sukoharjo sungguh-sungguh menginginkan agar negara dan bangsa kita, selalu berada dalam keadaan damai. Mari kita jaga situasinya agar selalu kondusif," harap Bupati H.  Wardoyo, di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Jumat (18/9/2019).

Turut hadir segenap Jajaran Forkopimda, Sekda Drs. Agus Santosa, Ketua TP. PKK Hj.Etik Suryani SE., MM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Perangkat Daerah, Kepala Desa, Lurah se-Kabupaten Sukoharjo, Ketua FKUB serta tokoh masyarakat.

Kapolres Sukoharjo AKBP. Bambang Yugo P, SH.,SIK.,M.Si mengajak masyarakatbersama-sama mendoakan semoga pelantikan presiden dan wapres RI terpilih pada Pemilu 2019 berjalan dengan lancar dan sukses.

"Dengan harapan. Presiden Joko Widodo bisa melanjutkan tugasnya untuk memimpin negeri ini, semoga semakin aman, semakin makmur, dan makin sejahtera," harap Kapolres.

Sementara itu, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf. ChandraAriyadi Prakosa, S.IP, M.Tr (Han) dalam sambutan berharap sama meminta agar masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak mudah terpancing isu hoax medsos dan tetap merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mari kita jaga kondusivitas, mari kita dukung Presiden menyelesaikan tugasnya dan kita juga dukung kepemimpinan beliau dalam melaksanakan tugasnya nanti setelah dilantik, seluruh elemen bangsa wajib ikut bersama-sama mendukung terciptanya kedamaian bagi bangsa Indonesia dan kita semua berharap jangan sampai  mudah terpecah belah," harap  Dandim  dalam sambutan pengarahannya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(TJ) 

Kamis, 17 Oktober 2019

Dibuka Bupati, Rembug Madya KTNA Sukoharjo Matangkan Persiapan PEDA Tahun 2019

SUKOHARJO- Bupati H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM membuka Rembug Madya Kelompok Kontak Tani Andalan ( KTNA ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Oktober 2019, dalam rangka persiapan dan mensukseskan Pekan Daerah( PEDA ) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kateguhan Tawangsari, Kamis (17/10).

Dalam bimbingan dan arahan, Bupati mengapreasiasi  dan mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya membangun citra positif guna mendorong pengembangan pertanian modern di Kabupaten Sukoharjo.

"saya berharap kepada peserta EXPO dan Rembug Madya ini untuk selalu kreatif dan inovatif, agar mampu menghasilkan produk produk yang memiliki daya saing tinggi, dan diharapkan KTNA dapat membuka peluang pasar untuk mensukseskan produk produk pertanian," harap Bupati.

Sukirno, SE, Ketua panitia Rembug madya dan expo KTNA dalam laporannya menyampaikan bahwa Rembug Madya KTNA Sukoharjo 2019 diikuti oleh peserta dari unsur pengurus KTNA tingkat Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo, Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Sukoharjo dan UMKM.

"Rembug Madya KTNA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Pekan Daerah (PEDA) KTNA Tingkat Propinsi Jawa Tengah 2019 serta untuk memperkuat kelembagaan tani serta sarana peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan, perkebunan di Kabupaten Sukoharjo dan memberikan media para petani nelayan untuk berexpresi sekaligus mempererat tali persaudaraan," ungkapnya.

Turut hadir pimpinan DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan perikanan, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan, para camat, lurah serta para pengurus KTNA. Acara diakhiri peninjauan stan pameran yang berjumlah 33 stan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

Dibuka Bupati, Rembug Madya KTNA Sukoharjo Matangkan Persiapan PEDA Tahun 2019

SUKOHARJO- Bupati H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM membuka Rembug Madya Kelompok Kontak Tani Andalan ( KTNA ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Oktober 2019, dalam rangka persiapan dan mensukseskan Pekan Daerah ( PEDA ) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kateguhan Tawangsari, Kamis (17/10).

Dalam bimbingan dan arahan, Bupati mengapreasiasi  dan mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya membangun citra positif guna mendorong pengembangan pertanian modern di Kabupaten Sukoharjo.

"saya berharap kepada peserta EXPO dan Rembug Madya ini untuk selalu kreatif dan inovatif, agar mampu menghasilkan produk produk yang memiliki daya saing tinggi, dan diharapkan KTNA dapat membuka peluang pasar untuk mensukseskan produk produk pertanian," harap Bupati.

Sukirno, SE, Ketua panitia kegiatan Rembug madya dan expo KTNA dalam laporannya menyampaikan bahwa Rembug Madya KTNA Sukoharjo 2019 diikuti oleh peserta dari unsur pengurus KTNA tingkat Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo, Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Sukoharjo dan UMKM.

"Rembug Madya KTNA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Pekan Daerah (PEDA) KTNA Tingkat Propinsi Jawa Tengah 2019 serta untuk memperkuat kelembagaan tani serta sarana peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan, perkebunan di Kabupaten Sukoharjo dan memberikan media para petani nelayan untuk berexpresi sekaligus mempererat tali persaudaraan," ungkapnya.

Turut hadir pimpinan DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan perikanan, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan, para camat, lurah serta para pengurus KTNA.

Acara diakhiri peninjauan stan pameran yang berjumlah 33 stan oleh Bupati dan jajarannya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

Rabu, 16 Oktober 2019

Ibu Etik Suryani dan Bapak Wardoyo Wijaya Tanam Padi Di Hamparan Sawah Sapen

SUKOHARJO –  Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM beserta Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Etik Suryani, SE, MM melaksanakan penanaman padi di hamparan sawah Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Rabu (16/10). Selain itu, Bupati membagikan alat mesin pertanian untuk petani.

Bupati menyampaikan, selama ini Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai lumbung pangan di Jawa Tengah (Jateng). Hal itu terbukti di tahun 2018 lalu dimana Sukoharjo mampu surplus beras sebanyak 135.723 ton. Surplus beras tersebut meningkat 388 ton dibandingkan tahun 2017. Dikatakan Bupati, surplus beras tersebut bisa dicapai karena berbagai inovasi yang dilakukan khususnya pengembangan pertanian modern.

"Selama ini, bantuan pemerintah untuk petani sudah sangat banyak dan beragam. Baik itu berupa benih, subsidi pupuk, alat mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi dan pengembangan sumber air," jelas Bupati.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Ir. Netty Harjianti mengatakan luas lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat 20.460 hektar. Dari jumlah tersebut, terdiri dari sawah irigasi teknis 14.469 hektar, sawah irigasi setengah teknis 2.241 hektar, irigasi sederhana 1.874 hektar, dan sawah tadah hujan 1.876 hektar. Dari 14.469 sawah irigasi teknis, 73% diantaranya bergantung pada aliran air dari Dam Colo dan 27% dari irigasi provinsi maupun kabupaten. Untuk itu, petani yang tidak memiliki sumber air lainnya, otomatis tidak bisa menanam padi saat Dam Colo ditutup.

"Untuk itu, selama Dam Colo ditutup, petani yang ingin menanam padi dituntut untuk menggali potensi sumber air lain dan salah satunya menggunakan pompa air," jelasnya.

Dikatakan Netty, tanam padi di bulan Oktober seperti yang dilakukan Gapoktan Sri Makmur Desa Sapen sebagai bukti jika petani bisa melakukan tanam padi meski Dam Colo ditutup. Hal itu terjadi karena petani mencari sumber air lain dengan membuat sumur bor dan menggunakan pompa air untuk mengairi lahan pertanian. Menurutnya, apa yang dilakukan Gapoktan Sri Makmur tersebut sebagai contoh bagi petani lainnya agar cermat dalam menentukan awal tanam.

Netty juga mengatakan, hingga akhir September, kondisi pertanian di Sukoharjo tercatat seluas 11.934 hektar. Terdiri dari tanaman padi seluas 10.914 hektar, palawija 711 hektar, hortikultura 148 hektar, dan perkebunan 167 hektar. Untuk bulan Oktober ini, ujar Netty, potensi sawah beririgasi masih terdapat lahan seluas 1.535 hektar yang bisa ditanami dengan catatan petani bisa mencari sumber air alternatif.

"Kami sudah mengajukan bantuan pengembangan sumber air ke Kementerian Pertanian, namun karena keterbatasan anggaran, belum semua kebutuhan terpenuhi," ujarnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Murhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

 

Senin, 07 Oktober 2019

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Gelar Rakor PPID

SUKOHARJO – Asisten Administrasi Umum Eko Adji Arianto, SH., MM membuka rapat koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (7/10).

Mengawali sambutannya sekaligus membuka secara resmi Rakor PPID tersebut, Asisten III mewakili Sekretaris Kabupaten (Sekda) Drs, Agus Santosa menyampaikan dalam upaya meningkatkan peran aktif, kapasitas dan kapabilitas keberadaan PPID, lebih khusus terkait pengelolaan dokumen negara di lingkup Pemkab Sukoharjo, sangat penting untuk dilakukan komunikasi dan koordinasi publik. Hal ini dimaksudkan agar tugas-tugas pemerintah, baik dari segi pembangunan dan kemasyarakatan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum yang menjadi sasaran pelayanan.

Tampak Sekretaris Diskominfo Sukoharjo, Suyamto ST.,M.Kom memberikan materi dengan judul Implementasi dan Fenomena Penerapan UU 14/2008 tentang KIP pada Badan Publik dan Kepala Bidang Sistem Informasi Ade Kristiawan ST. M.ENG serta Kepla Bidang Persandian dan Kepala Bidang Persandian dan Statistik Muhammad Ngadenan S.Sos.,saat memberikan materi kepada peserta rakor PPID.

Lebih lanjutnya dikatakan, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tertang keterbukaan informasi publik yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian dan Pemda.

Menurut Suyamto ST., M.Kom, kebutuhan dan keterbukaan informasi sangat penting dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan adanya pengelolaan informasi yang baik dan terformat sehingga menjadi pedoman layanan publik, baik melalui layanan langsung maupun melalui media telepon, email ataupun website.

"harus menjadi catatan kepada pejabat pengelola informasi bahwa, dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan suatu sistem kerja yang harus saling terkoordinasi, terinformasi, terkoneksi, terintegrasi, terpadu dan terdokumentasi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid)  Kepala Bidang Sistem Informasi Ade Kristiawan ST. M.ENG menyampaikan, PPID akan berjalan baik jika ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan perangkat daerah.

Hadir dalam kegiatan ini, seluruh perangkat daerah dan sekretaris camat dan sekretaris desa yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs.Joko Nurhadiyanto EN., M.Hum.(Tj)

Rabu, 02 Oktober 2019

Upacara Pencanangan TMMD di Sukoharjo, Wakil Bupati H. Purwadi Sebagai Inspektur Upacara

SUKOHARJO- Upacara Pembukaan Pencanangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 di lakukan di lapangan Desa Serut Kecamatan Nguter, bertindak sebagai pembina upacara Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE., MM, Rabu (2/10). Turut hadir Jajaran Forkopimda, Ketua TP.PKK Hj. Etik Suryani SE., MM beserta ketua OPD terkait.

TMMD Sengkuyung III digelar mulai 2 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Program rabat beton masih jadi andalan dalam TMMD Sengkuyung III ini dimana pembangunan rabat beton dilakukan di Dukuh Banaran RT 1/2 dengan panjang 620 meter dan lebar 2,3 meter.

Wakil Bupati Sukoharjo Purwadi membacakan sambutan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, TMMD adalah salah suatu program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan harapan, kesejahteraan masyarakat di daerah juga meningkat. Selain sasaran pokoknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, TMMD juga bertujuan sebagai upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"TMMD dapat terlaksana dengan baik apabila ada gotong royonh dan kerja sama yang saling mendukung daru semua unsur yang terlibat, baik TNI, Polri, Pemda dan masyarakat," ujar Wabup H. Purwadi.

Dikatakan Hartono, ada dua program utama yang akan dikerjakan selama TMMD Sengkuyung III, yakni program fisik dan program nonfisik. Untuk fisik, selain rabat beton adalah pembangunan talud jalan di Dukuh Kepuh Dampit RT 1/5 dengan panjang 254 meter, pembangunan talud jalan di Dukuh Banaran RT 2/1 pajang 70 meter, dan pembangunan talud jalan di Dukuh Banaran RT 2/1 panjang 70 meter. Selain itu, ada sasaran tambahan berupa pembangunan RTLH 1 unit dan pemasangan meteran listrik sebanyak lima unit.

Untuk sasaran nonfisik, ujar Hartono, berupa penyuluhan dan pelayanan dibidang Wasbang Bela Negara, penyuluhan Kamtibmas, serta sosialisasi pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, juga bakti sosial pengobatan massal, nonton bareng film TNI, dan juga perekaman data e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber dana TMMD Sengkuyung Tahap III sendiri berasal dari APBD provinsi sebesar Rp 225 juta, APBD Sukoharjo Rp 150 juta, serta CSR Rp 22,5 juta.

"Manfaat program TMMD adalah terwujudnya peningkatan pembangunan pedesaan dan kesejahteraan, peningkatan cinta tanah air dan bela negara, peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, juga terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan," jelas Perwira Pelaksana TMMD Sengkuyung III, Kapten Czi Hartono.,

Demikian informasi yang disampaikan Kabag humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)


Virus-free. www.avast.com