Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Pemerintahan dan Hukum serta Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gresik, Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik mengadakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Selasa siang 6 November 2018. Rombongan dari DPRD Kabupaten Gresik berjumlah 30 orang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Ibu Nur Saidah, SE. Studi banding diterima Kabag Pemerintahan Setda Bapak Ari Haryanto, S.Pd, M.Si dan didampingi Kasi Damkar Satpol PP, Bapak Margono di ruang rapat Sekretaris Daerah.
Kabag Pemerintahan Setda berkesempatan membacakan sambutan Bupati, yang intinya mengungkapkan rasa bangga karena Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai lokasi kunker. Dipaparkan bahwa kenaikan APBD dan PAD Kabupaten Sukoharjo yang cukup signifikan, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan, misalnya pendidikan gratis, santunan kematian, Jamkesda dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional serta jalan / jembatan.
Dalam sesi tanya jawab, materi yang dipilih dalam studi banding DPRD Kabupaten Gresik ini, Komisi I (bidang Pemerintahan dan Hukum) konsen tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Kebakaran. Paparan mengenai damkar ini dijelaskan dengan gamblang oleh Bapak Margono. Sedangkan dari Komisi IV (bidang Kesejahteraan Sosial) materi yang dipilih terkait dengan bagaimana pola Penganggaran Bidang Sosial pada APBD TA 2019, yang diuraikan oleh pejabat perwakilan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Hadir dalam acara ini pejabat dari BKD, Inspektorat, Bappelbangda, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan, Damkar Satpol PP dan OPD terkait. Demikian penjelasan Kabag Humas Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (yk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar