SUKOHARJO – Pengesahan Undang-undang Desa adalah titik balik sejarah bagi desa di Indonesia, desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total menjadi subyek. Didukung Nawacita Presiden Jokowi yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggian, adalah salah satu yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Pengesahan UU Desa , Nawacita dan kemudian dana desa memang menjadi amunisi baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri, salah satunya adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Wakil Bupati H. Purwadi, SE., MM mewakili Bupati menghadiri peresmian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) center Maju Sejahtera desa Wonorejo Kecamatan Polokarto oleh OJK dan DPR RI , bertempat di Balai Desa Wonorejo, Sabtu (17/11). Tampak hadir pula Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso, anggota DPR RI Budiman Sujatmiko, Kepala OJK Solo Laksono Dwionggo, Muspika Polokarto.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. BUMDes tersebut merupakan yang ketiga setelah sebelumnya diresmikan BUMDes Center Jaya Makmur di Desa Traktakan Kabupaten Bonodowoso pada 27 Agustus dan BUMDes Center Maju Bersama di Desa Tunjungtirto Kabupaten Malang pada 13 November ,"ungkap Ketua OJK Pusat saat meresmikan.
Ditambahkannya "BUMDes Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo tersebut merupakan role model suatu pusat aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan antara unit usaha sektor riil dengan unit usaha di sektor jasa keuangan, meliputi Agen Laku Pandai, BUMDes Grosir, BUMDes Online, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta penyediaan jasa penyewaan lapangan bola," kata Wimboh seperti tertulis dalam siaran pers.
Selain itu, skema bisnis BUMDes Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo dalam menjalankan usahanya telah disinergikan dengan UMKM binaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Imam Syuhodo sebagai off-taker maupun enabler dalam mengakses pasar. Hal itu terlihat dari kehadiran UMKM binaan BWM sebagai bagian dari peserta bazar pada peresmian BUMDes Center tersebut.
Skema BUMDes Center yang difaslitasi OJK tersebut telah dikembangkan dengan fokus pada penguatan tiga pilar utama. Pertama, pilar kelembagaan dan bisnis. BUMDes yang telah memiliki legalitas badan hukum didorong mendirikan unit usaha berbasis potensi desa melalui fasilitasi business matching agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
Pilar kedua, akses keuangan, dengan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui ketersediaan akses keuangan di BUMDes.
Selanjutnya, pilar digitalisasi. "Selain berperan sebagai off-taker terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui platform market place yang dikembangkan melalui ekosistem BUMDes yaitu BUM-desa Online," katanya.
Kegiatan tersebut dimeriahkan aktivitas bazar produk UMKM masyarakat desa dan UMKM binaan BWM Imam Syuhodo di halaman Balai Desa Wonorejo Polokarto. Kegiatan bazar tersebut bertujuan mengenalkan produk para pelaku UMKM baik kepada pengurus BUMDes Center maupun masyarakat luas.
Ke depannya, lanjut Wimboh, ketika BUMDes Center telah beroperasi secara optimal maka diharapkan mampu menyerap produk UMKM masyarakat desa. Selanjutnya produk tersebut bisa dipasarkan kembali untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dengan skala usaha yang lebih luas baik lokal, nasional maupun luar negeri melalui jaringan BUMDes Center di seluruh Indonesia dengan bantuan BUM-desa Online.
Wakil Bupati H. Purwadi SE., MM dalam keterangannya, pertama mengapresiasi atas terbentuknya BUMDes di wonorejo serta mengucapkan selamat datang kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan anggota DPR RI Budiman Sujatmiko di Kabupaten Sukoharjo.
Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Optimalisasi ini untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi.
Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar