Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Bupati Sukoharjo melihat Demo Teknologi Pertanian 4.0

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo  H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM melihat demo teknologi pertanian mekanisasi 4.0 bersama Menteri Pertanian RI DR. IR. H. Andi Amran Sulaiman, MP di hamparan sawah Gapoktan Tani Mandiri di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, Senin (30/9).

Sejumlah alsintan karya Kementerian Pertanian yang didemonstrasikan antara lain Drone penebar benih padi, drone penebar prill, drone sprayer untuk aplikasi pestisida, Robot Tanam Padi, Traktor Rawa, dan Mesin panen plus olah tanah yg terintegrasi.

Dalam siaran persnya Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa Sukoharjo sebagai salah satu lokasi pencanangan demplot pertanian 4.0 Kementerian Pertanian mengimplementasikan teknologi mekanisasi 4.0.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pertanian modern mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menekan biaya produksi hingga 50 persen. Pertanian modern juga bisa meningkatkan indeks pertanaman, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pengolahan panen dan tanam.

"Tantangan ke depan, kita harus betul-betul ikut Pertanian 4.0. Smart farming yang diimpi-impikan, pertanian berbasis digitalisasi harus kita jadikan kenyataan. Di pertanian, mimpi besar kita adalah menjadi pertanian modern dan sejajar dengan negara-negara maju khususnya untuk sektor pertanian. Inovasi dan pemanfaatannya oleh petani perlu terus didorong. Semakin berkurang nya minat anak-anak muda untuk menjadi petani, dengan adanya revolusi industri 4.0 digital ini semoga anak-anak muda tertarik untuk menjadi petani, karena dengan menggunakan internet mereka bisa menggerakkan Alsintan tanpa harus turun ke sawah, mimpi kita, kedepan petani di Indonesia itu hanya duduk dibawah pohon, pegang remote dan semua pekerjaan diawah dikerjakan oleh mesin pertanian," harapnya.

Ditambahkan Mentan, Drone penebar benih memiliki keunggulan yang mampu menebar benih satu hektar lahan dalam waktu 1 jam dengan kapasitas 50 sampai 60 kg per hektar. Drone penebar benih ini mampu bekerja mandiri sesuai pola atau alur yang sudah dibuat pada perangkat android dan dipandu oleh GPS,"ungkap Mentan.

"Robot Tanam Padi dapat difungsikan untuk menanam bibit padi di lahan sawah yang mampu berkomunikasi melalui Internet of Thing melalui sarana GPS dan mampu bekerja mandiri," sambungnya. Adapun spesifikasi Robot Tanam Padi ini mempunyai lebar tanam 30 cm, 6 Baris Tanam, Kecepatan Kerja 2,0 km/jam dan Lebar Kerja 1,8 m memiliki kapasitas kerja 0,36 ha/jam atau 3 jam/ha.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan Autonomous Tractor adalah traktor roda 4 tanpa awak yg dikendalikan oleh sistem navigasi berbasis IoT. Dapat melakukan pengolahan lahan sesuai dengan peta perencanaan menggunakan GPS.

Kemudian, alat mesin pertanian berupa panen padi terintegrasi dengan olah tanah merupakan alsin yg mampu melakukan 2 proses sekaligus, yaitu proses memanen padi sekaligus olah tanah dengan rotari. Alsintan ini mampu mempercepat dan mengurangi pekerjaan olah tanah, memutus siklus perkembangan OPT padi, dan mengkondisikan sanitasi lingkungan pasca panen yang baik.

"Melalui implementasi Mekanisasi 4.0 di sektor pertanian, diharapkan proses usaha tani menjadi semakin efisien guna menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan daya saing," beber Mentan.

Kementan sendiri saat ini tengah menggencarkan program modernisasi pertanian melalui berbagai ragam bantuan alat mesin pertanian. Program ini menjadi salah satu jawaban terhadap tantangan di era industri 4.0. Program mekanisasi tidak hanya berperan nyata dalam meningkatkan produksi pangan. Tapi di sisi lain juga terbukti menjadi solusi dalam kelangkaan tenaga kerja pertanian.

"sejak 2015 lalu hingga 2019 ini, sekitar 400 ribu unit alsintan sudah diberikan oleh pemerintah pada petani di seluruh Indonesia. Nilai alsintan tersebut sudah mencapai Rp 1,9 triliun. Ke depan, pertanian modern akan ditingkatkan dengan melibatkan petani milenial. Menurutnya, penggunaan alsintan modern adalah jawaban atas tantangan di era Industri 4.0 saat ini. Apa yang dilihat di Gapoktan di Sukoharjo ini menjadi bukti. Saat ini musim kemarau, tapi petani tetap bisa menanam padi karena menggunakan sistem pompanisasi," tambah Mentan.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM mengucapkan terimakasih kepada Menteri Pertanian, yang telah melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo dan memberikan pengarahan serta melaksanakan demo teknologi pertanian baru yang diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat tanam dan panen dalam kondisi yang semakin terbatasnya tenaga kerja di bidang pertanian.

" Semangat petani di Kabupaten Sukoharjo sangat luar biasa. Dalam membangun pertanian di Kabupaten Sukoharjo, para petani sudah menerapkan berbagai teknologi budidaya dan menggunakan alsintan sehingga sudah terbentuk klaster pertanian modern berbasis corporate farming dengan melaksanakan korporasi berbasis mekanisasi seluas 1.000 hektare. Selain itu dikembangkan integrated farming seperti mina padi 37 hektar dan tanaman padi, hortikultura diintegrasikan dengan ikan dan ternak ayam atau sapi," pungkas Bupati.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Bupati Sukoharjo Serahkan Kendaraan Dinas dan Laksanakan Pembinaan terkait Peraturan Perundang - Undangan tentang Desa

SUKOHARJO– Pada hari  Kamis tanggal 29 September 2019 bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM melaksanakan pembinaan terkait Peraturan Perundang - Undangan tentang Desa dan turut diserahkan kendaraan dinas Kepala Desa Tahun 2019.

Turut hadir Ketua DPRD Kab. Sukoharjo, Sekda Drs. Agus Santosa, para asisten serta kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Setda, para Camat, Kepala Desa se Kabupaten Sukoharjo, Ketua dan Sekretaris BPD dan perangkat desa.

Menurut laporan penyelenggara oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Setyo Aji Nugroho S.Sos, MM pembinaan Bupati Sukoharjo terkait peraturan perundang-undangan tentang desa dan penyerahan kendaraan dinas Kepala Desa tahun 2019 mempunyai Maksud dan tujuan bahwa dengan terbitnya undang-undang 6 Tahun 2014 tentang desa mengandung konsekuensi terbitnya peraturan perundangan dalam tataran teknis terhadap beberapa hal pengaturan tentang desa pengaturan-pengaturan tersebut ada yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah maupun Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo, sejak tahun 2015 telah Menindaklanjuti beberapa perihal tersebut baik berupa peraturan daerah maupun Peraturan Bupati.

" Adapun materi pembinaan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan, Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 19 tahun 2006 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 tahun 2019 tentang penghasilan tetap tunjangan dan penerimaan lain-lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 144.1/500 tahun 2019 tentang besaran tunjangan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Sukoharjo.

Bupati dalam pembinaan terkait Peraturan Perundang - Undangan tentang Desa mengapreasiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah berusaha optimal sehingga peraturan perundang-undangan tentang Desa itu dapat terealisasikan tepat pada waktunya.

"Pemerintah berhak menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa peraturan tersebut mengandung konsekuensi terbitnya peraturan perundang-undangan dalam tataran teknis terhadap beberapa hal peraturan tentang desa. Pengaturan-pengaturan tersebut ada yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah maupun Peraturan Bupati. Saat ini pemerintah telah berupaya menyempurnakan kebijakan dan regulasi dalam aspek Pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa," jelas Bupati.

Ditambahkan Bupati beberapa peraturan perundang-undangan tentang desa yang saat ini dapat kita jadikan pedoman penyelenggaraan pemerintah Desa antara lain Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 tahun 2019 tentang penghasilan tetap tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sukoharjo.

 "Adapun amanah esensi yang terkandung dalam Perbup tersebut adalah Besaran penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa yang ditetapkan sebagai berikut Kepala desa sebesar Rp4.500.000 tiap bulan,  Sekretaris desa sebesar Rp3.000.000 tiap bulan dan Perangkat desa lainnya sebesar Rp2.500.000 tiap bulan. Besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa ditetapkan sebagai berikut Kepala desa sebesar Rp1.250.000 setiap bulan, Sekretaris desa sebesar rp850.000 bulan, Perangkat desa lainnya sebesar Rp700 setiap bulan.

Kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan Dengan hormat menerima jasa pengabdian yang bersumber dari Pengelolaan tanah kas pemberiannya diberikan saat akhir masa jabatan yang dianggarkan dalam APBD desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan hari raya yang bersumber dari pendapatan asli Desa besarannya ditetapkan dalam peraturan desa," jelas Bupati.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 19 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Amanah yang terkandung dalam produk tersebut yaitu perangkat desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatan nya dan usia kurang dari 60 tahun di angkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 tahun.

Surat keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 144.1 / 500 tahun 2019 tentang besaran tunjangan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Sukoharjo Surat keputusan ini mengandung amanah /esensi hibah uang Sukoharjo seluruh anggota badan permusyawaratan desa mendapat tunjangan bersumber dari APBD Adapun besaran pinjaman tersebut adalah Ketua Rp. 650.000,  wakil ketua Rp. 600.000,  sekretaris Rp. 550.000,  ketua bidang Rp. 500.000 dan  anggota Rp. 450.000.

Dengan adanya penerapan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat semakin mendorong Pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja dengan baik dan profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas unggul Dan kesejahteraan perangkat desa. selanjutnya tugas pemerintah daerah adalah menendang lanjuti dengan mensosialisasikan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa.

Bupati berharap dengan kegiatan ini seluruh peserta mampu mencermati materi yang disampaikan narasumber sehingga dapat dijadikan pedoman pada penyelenggaraan Pemerintah desa di wilayah masing-masing.

Dikatakan Bupati, pemberian motor dinas baru untuk camat, kades, dan lurah dengan harapan dapat digunakan untuk menunjang kinerja. Khususnya kades dan lurah yang selama ini memiliki mobilitas tinggi.

Motor dinas baru ternyata tidak hanya untuk kepala desa (Kades). Pasalnya, Pemkab juga memberikan sepeda motor yang sama untuk 12 camat dan 17 lurah. Sehingga, total pengadaan sepeda motor dinas jenis Yamaha NMAX mencapai 179 unit. Rinciannya, 150 unit untuk kades, 17 untuk lurah, dan 12 unit untuk camat.

"Kalau hanya kades yang dapat motor baru, nanti lurah "meri", begitu juga camat yang notabene adalah pembina kades/lurah. Jadi totalnya ada 179 unit motor," tandas Bupati.

Menurutnya, pengadaan 179 motor dinas baru jenis Yamaha NMAX tersebut dilakukan secara e-catalog dimana tiap motor seharga Rp27,5 juta. Sehingga, total anggaran untuk 179 motor tersebut mencapai Rp4,922 miliar.

Penyerahan secara simbolis dilakukan di pendopo dan dilanjutkan penyerahan langsung di halaman Setda. Sepeda motor tersebut lengkap dengan helm dan juga jaket. Usai kunci diserahkan, motor-motor itupun langsung dibawa pulang oleh masing-masing camat, kades, dan lurah.

Sebelumnya, Kabag Umum Setda Pemkab Sukoharjo, Feriyanti menyampaikan, sepeda motor dinas baru tersebut untuk menggantikan sepeda motor dinas yang lama. Motor dinas kades diganti karena motor dinas lama sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan dan tidak efisien. Selain itu, motor dinas lama juga dinilai tidak layak untuk digunakan sebagai operasional kedinasan.

Menurutnya, motor dinas kades saat ini membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis, seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. "Dengan berbagai pertimbangan dan alasan itulah Pemkab memutuskan memberikan motor dinas baru," ujar Kabag umum Setda.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Bupati Sukoharjo Pastikan Santunan Kematian untuk Masyarakat Miskin Rp 3 Juta Jalan Terus

 

SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM kembali menyerahkan bantuan sosial uang duka kepada 520 orang rumah tangga sasaran (RTS) kurang mampu/miskin se- Kabupaten Sukoharjo, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Setda, Rabu (25/9).

Bupati dalam sambutannya, memastikan program penyaluran santunan uang duka dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo untuk warga miskin (miskin) senilai Rp 3 juta yang dijalankan sejak 2011 akan terus bergulir. Hingga kini Pemkab Sukoharjo telah menyalurkan dana santunan kematian senilai Rp 98,8 miliar.

"Bantuan ini akan terus berlanjut. Tidak ada yang berhenti karena sudah masuk dalam program kerja pemkab ke depan," ungkap Bupati saat penyerahan santunan dana kematian.

Bupati pun meminta kepada ahli waris penerima santunan agar uang yang diterima digunakan sebaik-baiknya dan diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan pengertian dijadikan modal usaha.

"Ahli waris menerima utuh tanpa potongan sebesar Rp3 juta. Pesan saya ya itu tadi, gunakan sebaik-baiknya," ujarnya

Plt Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Joko Indriyanto S.Sos mengatakan kali ini Pemkab menyalurkan untuk 520 penerima bantuan uang duka atau kematian periode November-Desember 2018. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp1,56 miliar.

Kemudian Pemkab berencana menyalurkan kembali dana santunan kematian ini kepada 1.710 penerima untuk periode Januari-Mei 2019 pada November mendatang.

"Bantuan santunan uang duka kepada ahli waris ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo," jelasnya.

Penyerahan secara simbolis bantuan uang duka oleh Bupati diberikan kepada 12 perwakilan penerima bantuan sosial antara lain diberikn kepada Mardi Dukuh Kedungaron Rt. 1/5 Dusun. Karanganyar Kec. Weru, Warsito dan Khoyrusita Dukuh Bantar angin Rt. 2/2 Ds. Leking Kecamatan Bulu,  Feri Ratna Sari Ngaren Rt. 2/2 Dusun Pundungrejo Tawangsari, Anto Dukuh Mayungan Rt. 2/6 Kenep Sukoharjo, Saliyem Dukuh Rt. 3/2 Ds. Dukuh Mojolaban,  Sugiyanto Gadingan Rt. 1/11 Kel. Jombor Kec. Bendosari, Rusidi, Tulakan Rt. 3/6 Ds. Godog Kec. Polokarto,  Paiyah Karangbaru Rt. 2/15 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol , Suratno Dukuh Slemben Rt. 1/5 Duwet Baki, Didik Haryono Dukuh Jati Rt. 1/2 Jati Gatak,  Agustina Sumirah Krapyak Rt. 3/7 Pucangan Kartasura dan Eko Yulianto Nguter Rt. 1/4 .

Turut hadir Ketua DPRD, Sekda, Asisten Sekda , Kepala OPD, camat, Direktur Bank Jateng serta ratusan warga penrima bantuan sosial uang duka.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Bupati Lantik dan Kukuhkan 158 Pejabat Administrasi dan Fungsional Pemkab Sukoharjo

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo,H. Wardoyo Wijaya SH.,MH., mengambil sumpah dan melantik  pejabat Administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Selasa (24/09). Pejabat  administrasi dan fungsional yang dilantik dan dikukuhkan, sebanyak 158 orang.

Dalam kata sambutannya, Bupati menyatakan, Jabatan adalah sebuah amanah yang harus disyukuri dijaga dan dipertanggungjawabkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, saya ucapkan selamat, semoga amanah ini menjadikaan kinerja secara maksimal, kretif dan inovatif dilandasi profesionalisme dan integritas yang tinggi guna mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Sukoharjo," harap Bupati.

Pejabat yang dilantik berjumlah 158 terdiri dari pejabat administrasi 10 orang terdiri eselon III dan eselon IV dan pejabat fungsional 148 orang terdiri dari bidan di Dinas Kesehatan  126 orang, asisten apoteker pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo  3 orang dan pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai penyuluh pertanian pertama 18 orang serta auditor pertama pada Inspektorat 1 orang

Mutasi pejabat tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/244/2019 tanggal 20 September 2019, dan Nomor 821.2/245/2019 tanggal 20 September 2019, tentang Pengangkatan dalam Jabatan administrasi eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Sukoharjo, serta Keputusan Bupati Nomor 821.2/245/2019 tanggal 20 September 2019,tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional auditor serta keputusan yang lainnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo,  para Asisten Sekda serta perwakilan OPD terkait serta Camat.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

BUPATI SUKOHARJO RESMIKAN LAYANAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MOBILE

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH meresmikan layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mobile  pada hari Senin (23/9), bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP).

Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi JawaTengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Asisten Sekda, Kepala OPD terkait serta para Kepala instansi vertikal di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Bupati dalam sambutannya pada acara peresmian menyampaikan apresiasi atas upaya KPPN dalam mengembangkan inovasi terkait pelayanan dana APBN. Selama ini, dana APBN merupakan salah satu komponen penggerak ekonomi di daerah sehingga harus dikelola dengan baik. Salah satu upaya pengelolaan yang baik tersebut antara lain diwujudkan melalui pelayanan yang baik oleh para pemangku kepentingan.

Bupati berharap kepada segenap aparat Pemda Kabupaten Sukoharjo dan para satuan kerja untuk memanfaatkan inovasi ini dengan sebaik-baiknya.

" manfaatkan waktu yang telah disediakan untuk belajar dan konsultasi agar tidak ada lagi kesenjangan knowlodge dan skill dalam pengelolaan APBN. Kita harus aktif meng-update pengetahuan kita karena teknologi dan informasi keuangan Negara dari waktu ke waktu berkembang dengan pesat," harap Bupati.

Bupati selanjutnya meresmikan layanan KPPN Surakarta Mobile secara resmi dibuka dan akan beroperasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu Kepala Kantor KPPN Surakarta Sugiyarso SE dalam sambutannya mengatakan "Layanan mobile ini merupakan inovasi kami dalam upaya memudahkan pelayanan pada satuan kerja yang mengelola dana dari APBN," jelasnya.

Menurutnya, terdapat 30 satuan kerja (Satker) di Sukoharjo baik itu satker vertikal maupun satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Total dana yang dikelola oleh satker tersebut sekitar Rp2,7 triliun. Jumlah itu belum ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Desa, sehingga bisa mencapai Rp2,9 triliun. Sugiyarso menyatakan, saat ini penyerapan anggaran masih cukup rendah karena baru mencapai 50%. Padahal, waktu yang tersisa tiggal empat bulan lagi di tahun 2019 ini.

Untuk itu, dengan layanan mobile diharapkan bisa menjembatani satker mitra KPPN di Sukoharjo dapat lebih cepat melakukan pencairan atau melaksanakan anggaran. Sugiyarso berharap semua satker mitra KPPNbisa mengakses layanan mobile ketika ada di Sukoharjo. "Dalam satu bulan direncanakan dua hari di Sukoharjo dan kemungkinan ditambah harinya sesuai arahan Pak Bupati. Saya harap semua satker bisa mengakses dan tidak perlu ke Solo untuk mengakses layanan KPPN kecuali ada hal-hal yang mendesak," tambahnya.

Acara dilanjutkan penandatangan fakta integritas penyaluran dana alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa oleh Bupati dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Ka.KPPN Surakarta serta acara diakhiri penyerahan penghargaan dan cinderamata dilanjutkan peninjauan mobil layanan  KPPN.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

Virus-free. www.avast.com

Keceriaan Hj. Etik Suryani Ketua TP. PKK Sukoharjo BermainHula Hoop Bersama Anak

Matahari tampak terik menyinari kawasan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo. Namun, anak-anak sekolah tetap semangat untuk bergembira bersama Bupati H. Wardoyo dan Ibu Ketua TP. PKK Hj. Etik suryani SE, MM dengan bermain hula hoop, Sabtu (21/9). Turut hadir Sekda Drs. Agus Santosa bersama jajaran Forkopimda.

Bupati dan Hj. Etik Suryani saat keluar dari Stadion Jombor dalam acara kelola sampah langsung menuju alun alun Satya Negara untuk bermain hula hoop dengan anak-anak."Ini bermain apa?" tanya Hj. Etik "Main ini Ibu (hula hoop). Ikutan Bu," ajak anak anak sambil menunjukkan alat permainan hula hoop.

Hj. Etik berpesan untuk selalu menjadi anak yang baik serta rajin belajar. Acara dilanjutkan senam Hullahoop massal bersama.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Aksi World CleanUp Day 2019 di Sukoharjo, Bupati: kelola sampah dengan sebaik-baiknya

SUKOHARJO - Gerakan pungut sampah sedunia atau Word Clean Up Day bersama elemen masyarakat se- Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, diikuti ribuan orang dilaksanakan di Gelora Merdeka Jombor pada hari sabtu (21/9/2019).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sukoharjo,  H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM, menyampaikan permasalahan sampah sudah bukan lagi menjadi isu nasional semata namun sudah menjadi isu internasional penyebab dari permasalahan ini antara lain karena meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan gaya hidup .

"sampah apabila tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi dalam pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan manusia," ungkap Bupati.

H. Wardoyo mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kabupaten Sukoharjo untuk dapat mengelola sampah dengan sebaik-baiknya agar permasalahan sampah ini tidak terus berkembang di masa yang akan datang dan Bupati berharap gerakan pungut sampah ini tidak hanya dilakukan pada saat peringatan World Clean Up Day seperti ini saja.

"marilah gerakan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga lingkungan kita akan selalu bersih dan kesehatan kita selalu terjaga," tambah Bupati.

Menurut Kepala Dinas L:ingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo Agustinus Setyono S.Sos.,M.H gerakan aksi membersihkan sampah-sampah ini juga diikuti serentak di 158 negara, 34 Propinsi dan jutaan relawan.

"Pada hari ini kita bersama-sama dengan masyarakat di seluruh dunia melakukan gerakan kebersihan secara massal ada 157 negara dengan 380 juta penduduk dunia ikut bergabung dengan kegiatan ini dan khusus di Kabupaten Sukoharjo kita menargetkan 150.000 masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini," ungkapnya.

Acara dimulai sejak pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB para relawan sudah bersiap membawa kantong plastik di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan Pungut sampah ini sendiri diikuti oleh Pemkab Sukoharjo bersama dengan Instansi terkait. Dilaksanakan di beberapa tempat seperti jalan-jalan nasional, sekolah, terminal, stasiun, dan objek-objek wisata.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M..Hum. (Tj)  

Seminar Kesehatan Reproduksi Remaja dibuka Sekda Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO- Remaja adalah masa depan bangsa.Kesehatan remaja sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak demi mewujudkankesuksesan bangsa dan negara. Sebagai bentuk perhatian untuk meningkatkankualitas kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Sukoharjo dan menyiapkankualitas sumberdaya manusia yang berkualitas , Pemerintah Kabupaten Sukoharjomelalui Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakanseminar tentang kesehatan reproduksi remaja pada hari Jum'at (13/9) di pendopoGraha Satya Praja (GSP). Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa ini diikuti 700siswa SMA/SMK di Kabupaten Sukoharjo. MenurutKetua pelaksana Ir. Proboningsih Dwi Danarti mengatakan bertindak selaku narasumber Ketua TP. PKK Sukohrjo Hj. Etik Suryani SE., MM dengan mengambil judul materi penanaman dan penerapan nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga pada remaja dan narasumber kedua dari provinsi Jateng Dr. Epsilon Dewanto, MM dengan mengambil judul sexualitas remaja dan pacaran sehat. Pengetahuan yang berkaitan dengan seksualitas, seputar penyakit menular seksual dan cara menanggulanginya, serta pengetahuan tentang macam-macam gaya pacaran sehat cara orang muda disampaikan oleh dr. Espilon dengan sangat gamblang dan detail. Suasana semakin cair saat Hj. Etik Suryani dan Sekda Agus Santosa memberikan hadiah handphone bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaannya.  Para murid sekolah menengah terlihat sangat antusias mengikuti seminar. Hal itu karena Hj. Etik Suryani dan Dr. Epsilon Dewanto menyampaikan materi secara atraktif dan menggunakan bahasa yang tidak asing ditelinga mereka.

Hj.Etik Suryani mengungkapkan, memasuki kehidupan berkeluarga tentunya memerlukan persiapan yang matang dari setiap pasangan. Menyiapkan pribadi yang matang sangat diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis. Menyiapkan pribadi yang matang dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai moral dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih dan sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam setiap fungsi keluarga terdapat nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam keluarga.

Sedangkan Dr. Epsilon Dewanto menjelaskan, pendidikan seks bukan semata-mata bicara tentang anatomi tubuh manusia laki-laki maupun perempuan. Melainkan juga tentang kesehatan reproduksi. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi menurutbnya, tidak bisa dilakukan di dalam kelas serta harus berbasis sekolah. Kesehatan reproduksi yang komprehensif menurutnya, dipengaruhi oleh aspek medis/biologis, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek ekonomi. Pendidikan seks harus disampaikan orang tua kepada anak-anak mereka sejak dini atau paling tidak ketika remaja memasuki masa pubertas. Hal ini untuk menghindari pencarian informasi tentang seks yang tidak tepat dan menjerumuskan. Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.[Tj] 

 

BUPATI SUKOHARJO SERAHKAN HADIAH TABUNGAN BIMA BANK JATENG PERIODE 1 2019

SUKOHARJO– Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM  didampingi Pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo, Agus Hastono menyerahkan hadiah hasil undian tabungan BIMA Bank Jateng Periode 1 tahun 2019 kepada para pemenang di Halaman Bank Jateng Cabang Sukoharjo, Selasa (10/9) pagi.

Adalah Suwestri, yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan di Puskesmas Baki  menjadi orang beruntung yang berhasil mendapatkan satu unit mobil Mitsubishi Xpander dari program Undian Tabungan Bima Bank Jateng periode 1 tahun 2019.

Bupati mengapresiasi Bank Jateng yang memberikan hadiah pada nasabah Tabungan Bima. Hal itu sebagai bentuk penghargaan dan perhatian pada nasabah. Dikatakan Bupati, perbankan berperan dalam pembangunan sebagai lembaga intermediasi antara kreditur dan debitur. Perbankan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, menggerakkan sektor ekonomi produktif dan juga ekonomi daerah.

"Saya harap Bank Jateng bekerja lebih maksimal dan profesional dengan mengoptimalkan potesi internal sehingga semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang. Dengan harapan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan daerah khususnya di Sukoharjo," ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Bank Jateng Cabang Sukoharjo Agus Hastono menjelaskan Total dana penyertaan modal Pemkab Sukoharjo yang diberikan pada Bank Jateng mencapai Rp105 miliar. Jumlah tersebut merupakan modal terbesar di Provinsi Jateng yang diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya modal yang diberikan oleh Pemkab Sukoharjo menjadikan nilai deviden laba yang didapat juga besar dimana tahun ini mendapatkan Rp18 miliar yang merupakan deviden tahun 2018.

"Jadi, penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkab Sukoharjo mencapai Rp105 miliar dan menjadi nilai terbesar di Jateng," ujar Agus.

Agus menambahkan, hingga Agustus 2019, total aset Bank Jateng Sukoharjo mencapai Rp1,6 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp1,55 triliun, dan total kredit yang disalurkan mencapai Rp1,02 triliun. Untuk nasabah tabungan di Bank Jateng Sukoharjo sendiri sebanyak 26.501 orang dengan total dana Rp332,6 miliar. Jumlah tersebut naik 11,6% dibandingkan bulan yang sama tahun 2018 lalu.

Terkait undian Tabungan Bima periode 1 sendiri, dikatakan Agus sudah dilakukan di Semarang pada 15 Agustus lalu. Untuk nasabah Sukoharjo mendapatkan satu mobil Mitsubishi Expander, tujuh Yamaha NMAX, dan tujuh keping emas 10 gram. Pemenang dari berbagai latar belakang profesi seperti PNS, bidan, polisi, dan juga pedagang.

"Semua pemenang dibebaskan dari pajak hadiah karena ditanggung oleh Bank Jateng. Untuk pemenang mobil Mitsubishi Expander sendiri diraih oleh bidan di Puskesmas Baki atas nama Suwestri," jelasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Virus-free. www.avast.com

Gandeng BNK, Pemkab Sukoharjo Sosialisasikan Bahaya Narkoba Pada Siswa SMP

SUKOHARJO- Indonesia darurat narkoba bukanlah slogan semata. Fakta menunjukan, selain pengguna sudah mencapai 5 juta orang, juga menyasar semua kalangan masyarakat. Kini, tidak ada segmen masyarakat yang bebas dari narkoba, dari aparat keamanan, birokrat hingga pelajar sekolah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo menggelar Penyuluhan Sosialisasi bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza) bagi pelajar SMP di Graha PGRI Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Selasa (10/09).

Dalam konteks pencegahan bagi pelajar sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo posisi pelajar adalah mitra strategis penyampai informasi pencegahan bahaya narkoba di lingkungannya serta bertekad kuat membendung informasi yang tidak benar tentang narkoba di kalangan pelajar. 

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdikbud Sukoharjo Dwi Atmojo Heri menjelaskan, kegiatan penyuluhan narkoba dengan sasaran pelajar tingkat SMP sudah menjadi agenda tahunan.

" Penyuluhan Narkoba sudah menjadi agenda tahunan dari Disdikbud. Sebab jika tidak dilakukan sejak dini, maka dampaknya akan sangat berbahaya, apalagi pelajar SMP sangat rentan terhadap berbagai informasi tentang narkoba ," ungkap Dwi.

Ditambahkannya melalui penyuluhan yang dilakukan BNK, "kami berharap para pelajar di kabupaten Sukoharjo menjadi cerdas dan terbebas dari narkoba," tambahnya.

Sosialisasi dan Penyuhan tentang bahaya Narkoba menghadirkan nara sumber dari BNK ( Badan Narkoba Kabupaten) Sukoharjo Agus Widanarko bersama timnya The Blangkon.

Agus Widanarko mengatkan "agar peserta tidak jenuh, BNK Sukoharjo juga selalu membawa tim kami yakni "The Blangkon" lengkap dengan gitar eletriknya untuk menghibur dengan lagu-lagu tematis, serta permainan sulap.

Selama sosialisasi BNK memaparkan berbagai jenis narkoba dan bahayanya. Selain itu juga diberikan  edukasi tentang sekilas sejarah Radio Republik Indonesia (RRI)I yang akan berulang tahun ke 74 pada 11 September 2019.

" Ya, sambil menyuluh narkoba, para pelajar juga kami berikan tentang sekilas sejarah RRI. Edukasi tentang salah satu radio milik bangsa itu dilakukan lantaran RRI merupakan media paling tua yang masih memiliki pendengar cukup banyak tersebar di semua propinsi termasuk di wilayah Solo raya ," ungkap  Koordinator BNK Sukoharjo Agus Widanarko.

Menurutnya, RRI yang tetap eksis ditengah persaingan media elektronik patut didukung. Sebab pemberitaan RRI benar-benar dapat dipercaya, jauh dari Hoax dan dapat menetralisir keadaan.

" Disamping itu yang tidak kalah penting adalah RRI juga masih bertahan dengan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu untuk anak serta lagu dan gending jawa. Sehingga melalui penyuluhan Narkoba kami sengaja menyelipkan waktu khusus untuk memberikan edukasi tentang RRI yang saat ini dapat diakses melalui HP Android RRIplay Go, RRINet dan media online ," cetusnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Bupati Sukoharjo Hadiri Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Sukoharjo Periode 2019-2024

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH.,MM menghadiri prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sukoharjo periode 2019-2024, Senin (9/9) di Gedung DPRD Jalan Veteran, Senin (9/9).

Sebanyak 45 anggota DPRD Sukoharjo periode 2019-2024 resmi bertugas setelah diambil sumpah dan janjinya. Pelantikan dengan pengambilan sumpah dan janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo Hariyadi. Pelantikan dihadiri oleh Bupati Sukoharjo H Wardoyo Wijaya SH,MH, MM,  Wakil Bupati H.Purwadi SE,MM, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat di lingkungan Pemkab, tingkat kecamatan, hingga kepala desa.

Seperti diketahui, 45 anggota DPRD Sukoharjo periode 2019-2024 merupakan representasi delapan partai politik (parpol). Masing-masing PDIP sebanyak 20 anggotam Gerindra lima anggota, Golkar lima anggota, PKS lima anggota, PAN lima anggota, PKB tiga anggota dan dari Partai Demokrat serta Nasional Demokrat (NasDem) masing-masing satu anggota.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat atas pelantikan anggota DPRD Sukoharjo periode 2019-2024. "Jalankan amanah ini dengan kerja keras, penuh dedikasi dan jaga sumpah janji yang telah diucapkan," pesan Bupati.

Khusus bagi anggota DPRD yang baru menjabat, lanjut Bupati, diharapkan agar segera memahami wewenang, tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. Sehingga, dapat segera menjalankan semua tugas dan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Bupati juga mengatakan, berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi saat ini, daerah telah memperoleh wewenang dan hak seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus daerah sendiri, urusan pemerintahan, serta kepentingan rakyat setempat.

"adanya hak wewenang dan kewajiban yang demikian luas dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, tentunya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kemandirian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah," jelas Bupati.

"Hal itu dapat dimaknai DPRD memiliki tanggungjawab yang sama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Bupati.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Peringati Haornas ke-36, Bupati Sukoharjo Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat

Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) setiap tanggal 9 September. HAORNAS menjadi sebuah momen yang penting karena di hari yang bersejarah ini kita mengingat kembali prestasi-prestasi membanggakan yang telah diraih oleh para atlet kita.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar apel dalam rangka peringatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) ke- 36 di halaman Setda, Senin (9/9) pagi.

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM bertindak sebagai Pembina apel dan  melepas ribuan peserta jalan sehat. Dalam sambutan seragam dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi yang dibacakan Bupati, mengatakan tema utama Haornas Tahun 2019 "Ayo Olahraga, Dimana Saja Kapan Saja" mengandung makna bahwa olahraga itu mudah karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja, tidak terpaku hanya di fasilitas olahraga yang tersedia.

Dalam sambutannya, mengandung ajakan untuk olahraga selayaknya menjadi kebutuhan hidup dan menjadi gaya hidup bersama. Permasalahan terbesar saat ini, karena derajat kebugaran masyarakat indonesia yang masih rendah sehingga dengan gerakan ayo olahraga diharapkan akan menjawab permasalah tersebut.

"Dengan kesegaran jasmani yang bagus, dengan kesehatan yang baik, masyarakat terutamanya adik-adik pelajar kita akan memudahkan lahirnya bibit-bibit yang berpotensi menuju pentas nasional dan dunia di masa selanjutnya," ungkap Bupati.

Untuk optimalisasi permasalahan dan pembudayaan olahraga sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menpora RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga, kita sama-sama laksanakan secara masif dan meluas di semua lapisan masyarakat.

"saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk terus melakukan olah raga secara rutin dan secara teratur. Baik pelajar, masyarakat, pekerja/karyawan, dan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan," ungkap H.Wardoyo membacakan sambutan Menpora.

Turut hadir dalam peringatan Haornas, Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM, jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait serta ribuan siswa siswi SMK/SMA.

Acara dilanjutkan dengan gerak jalan sehat dengan ditandai pengibaran bendera start oleh Bupati dan acara diakhiri panggung hiburan musik dan pembagian hadiah utama satu sepeda motor.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Sukoharjo

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebagai pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kali ini sebanyak 3.000 sertifikat diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan digelar di Gedung Olahraga Pandawa, pada Jumat, 6 September 2019.

Dalam penyerahan ini, Presiden Joko Widodo mengabarkan bahwa seluruh bidang tanah di provinsi Jawa Tengah kemungkinan besar akan dapat diterbitkan seluruh sertifikatnya pada tahun 2024 atau 2025 mendatang. Sukoharjo, sebagaimana laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang, juga diperkirakan akan dapat diterbitkan seluruhnya pada tahun depan.

"Insyaallah nanti 2024 (Jawa Tengah) rampung semua. Sukoharjo justru mendahului. Tahun depan selesai semuanya Sukoharjo. Yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri BPN," kata Presiden Joko Widodo yang disambut riuh tepuk tangan.

Di Indonesia sendiri, dari sekira 126 juta sertifikat yang semestinya telah diberikan kepada rakyat, baru 46 juta yang mampu terpenuhi di tahun 2015. Maka itu, Kepala Negara menargetkan percepatan penerbitan sertifikat tersebut.

Apabila sebelum-sebelumnya pemerintah hanya menerbitkan 500 hingga 600 ribu sertifikat per tahun, mulai tahun 2017 jumlah tersebut berlipat sekian kali.

"Tahun 2017 saya minta 5 juta. Langsung sepuluh kali. Tak tunggu tahun 2017 (selesai), bisa 5,3 juta. Berarti kita bisa ini. Tahun berikutnya 7 juta, bisa lagi. Tahun ini 9 juta, insyaallah juga bisa," ia menegaskan.

Atas capaian selama beberapa tahun terakhir tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi bagi jajaran Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia.

"Terima kasih Pak Kanwil BPN, Kantor BPN di Kabupaten Sukoharjo, dan yang lainnya. Kerja pagi, siang, malam saya tahu. Tapi memang seperti itulah melayani masyarakat," imbuh Kepala Negara, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Dengan sertifikat tanah yang kini semakin banyak dipegang sendiri oleh masyarakat, Presiden juga berharap kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang. Apalagi, dalam tiap kunjungannya ke daerah, Presiden mengakui bahwa keluhan soal sengketa tersebut selalu terdengar olehnya.

"Kenapa saya resah dengan sertifikat ini coba? Saya ke desa, ini di kuping saya pasti masuk ini konflik lahan, konflik tanah, sengketa lahan, sengketa tanah. Enggak ada habisnya," tandas Presiden.

Untuk diketahui, penyerahan sertifikat kali ini mencakup lahan seluas kurang lebih 2,4 juta meter persegi yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Sertifikat terbanyak diterbitkan berada di Kecamatan Nguter dengan 600 sertifikat dan disusul oleh Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Bulu dengan masing-masing 448 dan 426 sertifikat. Turut hadir Wakil Gubernur JawaTengah, Bupati Sukoharjo beserta jajarannya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

TP. PKK Sukoharjo Dorong Angka Konsumsi Ikan Lewat Gemarikan

SUKOHARJO - Dalam kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 2019 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Graha Wijaya Sukoharjo, Rabu (4/9), Ketua Tim Penggerak (TP.PKK) Ketua Tim Peningkatan Makan Ikan (Forikan) Tingkat Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE., MM, terus mendongkrak angka konsumsi ikan melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Menurut Hj. Etik Suryani, peningkatan konsumsi ikan berperan penting dalam Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program tersebut dapat mengurangi permasalahan balita stunting (gagal tumbuh) dan kurang gizi. Kampanye ini dilakukan untuk memasyarakatkan kebiasaan mengkonsumsi ikan

"Manfaat dari makan ikan itu luar biasa, karena dari makan ikan saja bisa mengurangi dampak yang sekarang sedang marak yaitu kasus stunting, kurang gizi, juga kasus lain dan termasuk juga penyakit regeneratif," katanya.

Hj. Etik menambahkan, peran ibu-ibu dalam menentukan menu makanan di rumah turut menentukan suksesnya gemarikan. "Karena strategisnya peran tersebut, maka saya minta kepada ibu-ibu PKK untuk menularkan kampanye ini kepada lingkungan sekitar, hingga tingkat dasawisma supaya benar-benar bisa dilaksanakan di tingkat keluarga," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng Ir. Sri Astuti, M.Si menjelaskan, kampanye gemarikan sengaja melibatkan ibu-ibu PKK karena peran mereka sangat strategis.

Dalam kesempatan ini, turut diserahkan seminar Kit secara simbolis dari perwakilan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi jawa Tengah serta Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo kepada 2 orang perwakilan peserta.

Acara dilanjutkan pemaparan materi kedua dari Dinas Kesehatan Sukoharjo dengan judul" ikan sebagai sumber protein bagi pemenuhan gizi keluarga" dan diakhiri demo masak olahan ikan menu keluarga. Demikian informasi yang disampaiakan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)