Wabup Lepas Peserta Gerak Jalan Sehat HAB 73 Kemenag Sukoharjo

SUKOHARJO- Wakil Bupati  Sukoharjo H. Purwadi SE, MM melepas peserta gerak jalan sehat kerukunan umat beragama dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke -73 Kementerian Agama RI tahun 2019 bertempat di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo, Sabtu (29/12).

Kegiatan gerak jalan sehat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB) Ke -73 tahun 2019, dengan  dengan mengambil tema "Jaga Kebersamaan Umat dengan tagline Bersih Melayani".

Menurut ketua panitia kegiatan Imám Waladi mengatakan "peserta kegiatan kurang lebih 7000 orang dengan menempuh jarak sekitar 3 km.dengan peserta berasal dari keluarga besar Kementerian Agama yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo,"

Dalam keterangan pers, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo H. Ihsan Muhadi. menyampaikan serangkaian acara HAB ke-73 meliputi olahraga, gerak jalan/jalan sehat, donor darah, pentasarufan Bazis kepada guru honorer  dan  pentas religi yang diadakan Dharma Wanita Kemenag Sukoharjo.

"Hari Amal Bhakti ke-73 jatuh pada tanggal 3 Januari 2019. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Amal Bakti tersebut, kegiatan tersebut ada olahraga, gerak jalan/jalan sehat, donor darah, pentasarufan Bazis kepada guru honorer  dan pentas religi yang diadakan Dharma Wanita Kemenag Sukoharjo dan kegiatan lainnya, adapun untuk acara puncak HAB ke-73 akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari mendatang dengan dolaksanakan  upacara di rencanakan di MIN Jetis," ungkap Ka Kemenag sukoharjo.

Acara gerak jalan sehat  dalam rangka hari amal bakti dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian dan pengundian doorprise bagi ribuan peserta. Pihak Panitia menyediakan berbagai macam hadiah hadir.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (TJ)

Sukoharjo Canangkan Program Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan

RALAT. MAAF KELIRU

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mencanangkan kegiatan Kesatuan Gerak PKK - Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)-Kesehatan di Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, bertempat Di Gedung Pusat Promosi Daerah "Graha Wijaya" Kabupaten Sukoharjo, Kamis (27/12).

Bupati Sukoharjo yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Sukito, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan, Kesatuan Gerak PKK khususnya KKBPK dan Kesehatan sangat mendukung pembangunan di Sukoharjo, khususnya non-fisik, dimana laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan dan kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Sebelumnya Ketua Penyelenggara yaitu Kepala Dinas PPKB dan P3A , Ir. Proboningsih Dwi Danarti menyampaikan tujuan kegiatan ini perlu dilaksanakan adalah untuk meningkatkan peran semua pengurus PKK di semua tingkatan dan kader dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. "kegiatan ini  juga meningkatkan peran semua elemen masyarakat dengan motor penggerak PKK dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia sejahtera dan berkualitas" ungkapnya.

"kegiatan ini juga mewujudkan peningkatkan cakupan pelaksanaan kesehatan guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang sehat dengan budaya perilaku hidup bersih dan sehat" pungkasnya.

Kegiatan Ini Diikuti Sekitar 700 Peserta Terdiri Dari Ketua TP PKK Sukoharjo, Kepala OPD, Camat Beserta Ketua TP. PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Lurah Beserta Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan, Penyuluh KB Serta Dari Petugas PPKBD Se Kecamatan di Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

Sukoharjo Canangkan Program Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan

SUKOHARJO- Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mencanangkan kegiatan kesatuan gerak PKK-Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga-Kesehatan di tingkat kota, Senin.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mencanangkan kegiatan Kesatuan Gerak PKK - Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)-Kesehatan di Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, bertempat Di Gedung Pusat Promosi Daerah "Graha Wijaya" Kabupaten Sukoharjo, Kamis (27/12).

Bupati Sukoharjo yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Sukito, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan, Kesatuan Gerak PKK khususnya KKBPK dan Kesehatan sangat mendukung pembangunan di Sukoharjo, khususnya non-fisik, dimana laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan dan kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Sebelumnya Ketua Penyelenggara yaitu Kepala Dinas PPKB dan P3A , Ir. Proboningsih Dwi Danarti menyampaikan tujuan kegiatan ini perlu dilaksanakan adalah untuk meningkatkan peran semua pengurus PKK di semua tingkatan dan kader dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. "kegiatan ini  juga meningkatkan peran semua elemen masyarakat dengan motor penggerak PKK dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia sejahtera dan berkualitas" ungkapnya.

"kegiatan ini juga mewujudkan peningkatkan cakupan pelaksanaan kesehatan guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang sehat dengan budaya perilaku hidup bersih dan sehat" pungkasnya.

Kegiatan Ini Diikuti Sekitar 700 Peserta Terdiri Dari Ketua TP PKK Sukoharjo, Kepala OPD, Camat Beserta Ketua TP. PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Lurah Beserta Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan, Penyuluh KB Serta Dari Petugas PPKBD Se Kecamatan di Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

 

SOSIALISASI FGD TAHUN 2018, BUPATI SUKOHARJO HARAPKAN PERCEPATAN PTSL

SUKOHARJO –Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM menghadiri Focus Group Discussion (FGD) evaluasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan persiapan Sukoharjo lengkap 2019, di Hotel Brother Sukoharjo, Kamis (27/12).

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh Lurah, Kepala desa, Depag, Babisa dan Babinkamtibmas se Kabupaten Sukoharjo.

Dalam sambutannya, Bupati meminta para lurah dan camat bekerja bersama menggerakkan warga. Sehingga, warga diinta untuk proaktif jika tanahnya belum memiliki sertifikat. "Semua pihak harus bekerja agar program ini bisa selesai sesuai target," tegasnya.

Kepala BPN Sukoharjo Dwi Purnama menyatakan Pemkab Sukoharjo berkomitmen untuk menyelesaikan sisa tanah yang belum memiliki sertifikat. Penyelesaian pensertifikatan tanah ditargetkan selesai tahun depan. Dengan kata lain, sisa lahan sekitar 16.000 bidang diharapkan sertifikatnya selesai dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Pensertifikatan tanah tersebut akan dibagi dalam Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) yang dibiayai APBN dan juga PTSL yang dibiayai APBD," ungkap Kepala BPN Kabupaten Sukoharjo.

"Total tanah yang belum bersertifikat ada 16 ribu bidang atau 3,8% dari seluruh jumlah bidang 488.700, 475 ribu sudah bersertifikat. Lokasinya tersebar di 167 desa kelurahan," kata Dwi Purnama. Dilaporkan, pada tahun 2018 dilaporkan ada 2850 PLSL dengan biaya dari APBD, dan 4138 PTSL dari biaya APBN dengan 17710 pemetaan bidang," ungkap kepala BPN Kabupaten Sukoharjo.

Kasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Burhan Surya Aji disela-sela acara sosialisasi PTSL oleh BPN di Hotel Brothers Solo Baru, Grogol menyatakan bahwa jumlah 16.000 bidang tanah tersebut akan dibagi menjadi dua yakni PTSL APBD sebanyak 8.000 bidang dan PTSL APBN sebanyak 8.000 bidang. Setelah semua tanah sudah bersertifikat, Kabupaten Sukoharjo akan tercatat sebagai kabupaten pertama tertib sertifikat. Setelah selesai seluruhnya, nantinya akan dilakukan penyempurnaan aplikasi elektronik sistem informasi pertanahan dan lahan (e-siplah).

Nantinya, ujar Burhan, aplikasi tersebut akan memudahkan sistem pencarian bidang tanah. Misalnya, kedepan untuk mencari bidang tanah milik A, pengguna aplikasi tinggal mengetik nama pada aplikasi dan klik. "Nantinya daftar bidang tanah yang dimiliki akan keluar, termasuk letaknya," ujar Burhan.

Aplikasi e-siplah dia klaim akan memudahkan masyarakat. Pasalnya, aplikasi nantinya akan terintegrasi mulai dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan juga zona bidang. Burhan mengaku, saat ini pembuatan aplikasi tersebut masih dalam tahap migrasi peta. Bila penyertifikatan selesai progresnya akan lebih cepat lagi.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati Sukoharjo

SUKOHARJO -- Bupati H. Wardoyo Wijaya SH.,MH.,MM melantik dan mengambil Sumpah 125 Kepala Desa (kades) terpilih periode 2018-2024 di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) di kompleks Gedung Setda Sukoharjo, Rabu (26/12).

Kepala Desa terpilih merupakan tindaklanjut dari  hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang digelar hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 lalu yang diikuti 362 cakades (calon kepala desa), sedangkan untuk kepala desa terpilih sebanyak 125 orang.

Para Kades terpilih menerima Surat Keputusan (SK) Nomor 141.1/1070 sd 1154 tahun 2018 tentang pengangkatan Kepala Desa dan Penyematan tanda jabatan dari Bupati Sukoharjo. Selanjutnya dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pengambilan sumpah janji secara simbolis, dilaksanakan perwakilan Kades tiap Kecamatan.

Turut hadir Wakil Bupati Sukoharjo, unsur Forkopimda, Sekda, para Asisten Sekda, Ketua Wakil Ketua DPRD Sukoharjo,  Ketua TP PKK Kab. Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE, MM,  Ketua Dharma wanita Kab. Sukoharjo Hj. Galuh Agus Santosa, Para Staf ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Setda kab. Sukoharjo, Para kepala OPD Kab. Sukoharjo, Camat se Kab. Sukoharjo,  Rohaniawan Agama, Para saksi pengambilan sumpah janji Asisten I sekda Kab. Sukoharjo H. Sukito, S.Sos.,M.Si dan Kabag Pemdes Setyo Aji Nugroho, S.Sos.,M.H,  Ketua panwasdes pilkades se Kab. Sukoharjo serta para Keluarga para Kepala Desa yang dilantik.

Bupati dalam sambutannya mengucapkan "atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh kepala desa yang baru saja diambil Sumpah dan dilantik. Semoga saudara-saudara dapat menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kita patut bersyukur bahwa kepala desa yang dilantik pada hari ini merupakan hasil dari Pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018, di 125 Desa se Kabupaten Sukoharjo, yang dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pemilihan kepala desa semua calon kepala desa, tokoh masyarakat, aparat keamanan, satuan perangkat daerah terkait, jajaran legislatif, teman-teman wartawan dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak Kabupaten Sukoharjo tahun 2018," kata Bupati.

Bupati berpesan kepada semua kepala desa yang baru saja dilantik, bahwa di antara kewajiban saudara sebagai kepala desa, antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa serta mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Sehingga Seorang Kepala Desa harus dapat menjadi sosok seorang pemimpin dan bisa menjadi teladan bagi warga masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan Desa, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Hal ini penting diketahui karena Desa pada saat ini anggaran yang cukup besar, sehingga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab," pesan Bupati menambahkan.

"Kepada istri kepala desa yang baru saja dilantik, Saya berharap agar dapat mendampingi, memberi motivasi kepada suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa, sehingga dapat berjalan sesuai norma dan ketentuan yang ada. Seorang istri kepala desa juga harus mampu memahami tugas sebagai ketua tim penggerak PKK dalam hal ini pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta berfungsi sebagai motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program program PKK. Khusus kepada para Pj. Kepala Desa yang telah berakhir masa tugasnya Pada hari ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengertian dalam melaksanakan tugas saudara selama menjabat sebagai PJ kepala desa, sehingga peran dan kontribusi saudara untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di semua bidang dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara langsung. Saya ucapkan selamat bekerja Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemudahan petunjuk dan kekuatan lahir batin terhadap usaha Luhur kita.," harap Bupati menutup kata sambutan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj).

Virus-free. www.avast.com

Wabup Sukoharjo Berangkatkan Sepeda Sehat

SUKOHARJO-  Senam dan sepeda sehat masih menjadi alternatif masyarakat Sukoharjo untuk hidup sehat. Bahkan dalam kemeriahan menyambut tahun baru 2019 ini, dua jenis olahraga tersebut dipilih untuk menggiatkan masyarakat agar  semakin semarak.

Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM mengibarkan bendera start sebagai tanda diberangkatkannya ribuan peserta sepeda sehat bertempat di alun alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo, Minggu ( 23/12). 

Turut hadir mendampingi Wabup dalam memberangkatkan ribuan peserta Dandim 0726/SKH Letkol Inf. Chandra Ariyadi Prakosa. SIP. MTr, Kapolres Sukoharjo yang diwakili Kabag Ops Kompol Teguh Prasetyo MH dan Kapolsek Sukoharjo Kota AKP. Parwanto SH, MH. 

Wabup berharap, kegiatan tersebut dapat bermanfaat. "Hati hati di jalan serta jaga keamanan," pesannya sesaat sesudah mengibarkan bendera start.

Start  pemberakatan  rute yang dilalui, start di depan Alun alun Satya Negara - simpang lima  - simpang 3 kejaksaan- simpang 4 Bulakrejo - simpang 4 Sonorejo - pasar Cuplik Kelurahan Bulakan - pasar Carikan - Finish kembali di Alun alun sukoharjo. Senam sehat pun dilaksanakan para peserta kegiatan.

Selanjutnya dilaksanakan undian peserta dengan hadiah  Spesial Umroh diraih An. Hadianto alamat Ds. Banaran Kecamatan Grogol dengsn nomor peserta 008391 serta hadiah utama 1 Unit Suzuki Karimun Wagon diraih An. Narwanto alamat Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban dengan nomor peserta  002289.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Wakil Bupati Sukoharjo Hadiri Khitanan Massal yang Digelar Baznas

SUKOHARJO –  Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM menghadiri acara khitanan massal di Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (22/12). Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Darno M.Pd, Ketua MUI Yazid Anwari, Kepala Kemenag H. Ihsan Muhadi S.Ag .

Menurut Ketua Kegiatan, Tri Minarno, khitanan massal ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. "Peserta yang mendaftar saat ini sebanyak 200 orang, kita memang membatasi kuota segitu," terang Tri. Kami bekerja sama juga dengan Pemkab Sukoharjo melalui Dinkes untuk tenaga medisnya yang mana, Dinkes mengirimkan petugas khitannya dari 12 Puskesmas di Sukoharjo.  Selain Puskesmas, Dinkes juga mengirimkan bantuan dari rumah sakit di Sukoharjo, dengan total 22 tim medis. Kami menyasar untuk warga yang kurang mampu dalam kegiatan ini, karena ini merupakan salah satu program dari Baznas untuk menyalurkan dana kepada yang berhak," jelas Tri Minarno. Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo (Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Upacara Hari Ibu Ke-90 tahun 2018

SUKOHARJO-  Puncak Peringatan Hari Ibu tingkat Kabupaten Sukoharjo ke-90 Tahun 2018 dilaksanakan dalam bentuk upacara. Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Bupati Sukoharjo, H Purwadi SE, MM bertempat di halaman Setda Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (22/12).

Upacara diikuti oleh unsur Forkopimda Sukoharjo, Sekda,  para asisten sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkab Sukoharjo, Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) ,ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) ,persit, Bhayangkari dan ASN Pemkab Sukoharjo. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu dilaksanakan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo.

Bertepatan dengan PHI ke-90 Tahun 2018 ini diusung tema "Bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan bangsa".

Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise yang dibacakan Wabup H.Purwadi SE, MM dalam amanatnya mengatakan, hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan peran perempuan Indonesia sungguh bermakna. Pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya.

Dimana, keterlibatan perempuan dibuktikan melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

Menurut Wabup H. Purwadi, SE, MM saat membacakan sambutan, hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Untuk itu sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai hari nasional bukan hari libur.

"PHI juga diharapkan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan," kata Wabup.

Peringatan Hari Ibu, juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak dan kemajuan perempuan. Di lain sisi juga memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Saat ini bahkan terbukti perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan (agent of change).

Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya pembagian tugas, peran dan tanggungjawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki mulai darilingkup keluarga, masyarakat bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Perempuan dan laki-laki keduanya adalah "parthnership" sekaligus sumber daya insani yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional," ungkapnya.

Tema ini dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia Tahun 2018 dan menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan PP dan PA sebagaimana telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 serta mewujudkan Nawacita sebagai salah satu agenda nasional. Berbagai persoalan sosial saat ini marak terjadi, dan berdampak kepada kehidupan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, seperti terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk perlakukan diskriminatif, dan lain-lainnya.

Untuk itu dengan terselenggaranya Peringatan Hari Ibu ke-90 Tahun 2018, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada 6 (enam) pimpinan organisasi perempuan yaitu OASE, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), TP PKK Pusat, Dharma Pertiwi, Dharma Wanita Persatuan Pusat, Bhayangkari dan mitra kerja lainnya yang selalu bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu.

Peringatan Hari Ibu ke-90 Tahun 2018 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

PEMKAB SUKOHARJO SELENGGARAKAN GIAT SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL BELA NEGARA

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Kantor Kesbangpol dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah menjelang Peringatan Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 menyelenggarakan kegiatan "Solidaritas dan Ikatan Sosial Bela Negara" dengan tema : Membangun Karakter Bangsa Dalam Bingkai NKRI, di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Setda Kabupaten Sukoharjo, Jum'at (21/12).

Menurut Laporan ketua penyelenggara Kepala Kesbangpol Gunawan Wibisono, S. Sos. menyampaikan  bahwa  penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara dengan jiwa patriotisme melalui rasa solidaritas seluruh elemen masyarakat, menciptakan rasa rukun, damai dan harmonis dalam masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dalam bela negara  masyarakat," ungkapnya.

Peserta terdiri dari  takmir masjid, pengurus atau pengasuh pondok pesantren, ormas kepemudaan, ormas Islam perwakilan se Kabupaten Sukoharjo.

Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi, SE,MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bela negara amanat undang-undang yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Kesadaran bela negara sangat penting untuk ditanamkan sejalan dengan program revolusi mental yang diselenggarakan oleh pemerintah guna mewujudkan pertahanan nasional yang tangguh," ungkap wabup.

Ditambahkan Wabup, harapannya Kesadaran bernegara ini terpatri dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh sehingga mampu menghadapi paradigma, ancaman nyata sedini mungkin.

"bela negara untuk semua lapisan masyarakat Indonesia apapun profesi dan peran warga negara dalam kehidupannya. Beliau sangat mengapresiasi penyelenggaraan pada siang hari ini mudah-mudahan melalui kegiatan ini mampu menumbuhkan dan menguatkan semangat bela negara kita semua khususnya bagi generasi muda sehingga akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat berdaulat dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Wabup mengakhiri sambutan.

Tiga tokoh sebagai pembicara, yakni Ustad Abu Tholud, mantan nara pidana teroris bom Sri Rejeki Semarang, Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi dan Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Candra Ariyadi.

Ustad Abu Tholud, mantan napiter bom sri rejeki semarang yang terlahir dengan nama Imron Baihaqi, mengisahkan bagaimana konflik teroris yang terjadi didunia, yang menyeretnya masuk ke jaringan radikal.

"Orang Indonesia ini levelnya pengikut, jadi banyak yang tidak paham mengenai paham yang dilarang seperti ISIS dan kelompok yang dianggap radikal lain. Karena ketidaktahuan itu yang menjerumuskan mereka, seperti yang saya alami," kata Abu Tholud yang sempat kuliah kedokteran hewan UGM, sampai ia ikut dalam kelompok teroris jaringan pelatihan Aceh.

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi, menyatakan Indonesia dilahirkan dari keberagaman sehingga tidak dapat dipaksakan untuk merubah ideologi negara.

"Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat satu sebagai pengendali masyarakat dalam Bernegara, dua menumbuhkan sikap nasionalisme dan bertindak tidak melanggar sesuai hukum serta ajaran agama, dan ketiga sebagai sosok pedoman bagi masyarakat dalam rangka bela negara sebagai filter apabila masuk ajaran bersifat radikal dan anti Pancasila," jelas Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, aparat selalu bekerjasama dan berkoordinasi selalu mengupayakan pencegahan. Salah satunya dengan membumikan bela negara.

"Bela negara mengandung empat esensial yakni kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, kesatuan dan persatuan, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai nilai Pancasila dan UUD 45," tandas Kapolres Iwan Saktiadi.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. [TJ]

Wabup Sukoharjo hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2018 dan Pemusnahan Miras

SUKOHARJO - Wakil Bupati Sukoharjo, H. Purwadi SE, MM menghadiri upacara  apel operasi gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin  Candi 2018, di halaman Setda Pemkab Sukoharjo, Jumat (21/12). Dengan mengambil tema "Melalui apel gelar pasukan operasi lilin candi 2018 kita tingkatkan sinergritas POLRI, dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan natal 2018 dan Tahun baru 2019".

Bertindak sebagai inspektu upacara Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Candra Ariyadi Prakosa S.I.P.,M. Tr ( Han) dan  AKBP Iwan Saktiadi S.I.K.,S.H.,M.Si selaku inspektur upacara sekaligus yang membacakan  amanat Kapolri.

Selesai apel gelar pasukan, Wakil Bupati bersama Kapolres dan Dandim  melanjutkan  pengecekan pasukan dan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti miras. Jumlah pemusnahan barang bukti sebanyak 2.150 liter jenis Ciu dan oplosan.  Turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo,  Asisten Sekda dan Kepala OPD Pemkab Sukoharjo dan  Kabag, Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres Sukoharjo.

Peserta upacara diikuti oleh Kompi satu terdiri dari 1 SST group 2 Kopassus,  1 SST Brigif 6/2 strad, 1 SST Yonif MR 413 Kostrad, 1 SST Kodim 0726/ Sukoharjo,1 SST BRIMOB Surakarta dan  1 SST Dalmas polres Sukoharjo. KOMPI II diikuti 1 SST SAT LANTAS Polres Sukoharjo, 1 SST Gabungan pospam Gereja pos 1, 1 SST Gabungan pospam Gereja pos 2, 1 SST Gabungan pospam gereja pos 3, 1 SST Gabungan Sat Intelkam dan Reskrim,1 SST DISHUB Sukoharjo dan 1 SST Satpol PP.  KOMPI III diikuti1 SST DKK ( gabungan PMI ), 1 SST BPBD, 1 SST SENKOM, 1 SST KOKAM SKH,  1 SST Banser, 1 SST MTA, 1 SST Pemuda Pancasila Sukoharjo serta dari 1 SST PRAMUKA.

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi S.I.K.,S.H.,M.Si selaku inspektur upacara membacakan  amanat Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian Ph.d  mengatakan apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran ini, merupakan momentum penting untuk meninjau kesiapsiagaan personil melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan serta guna memperkuat soliditas para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengamanan hari raya Natal 2018 dan tahun baru 2019. Sebagaimana kita ketahui situasi menjelang perayaan natal dan pergantian tahun merupakan momen yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga Karena diiringi pula dengan penetapan libur nasional.  Realitas ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, mobilitas moda transportasi serta peningkatan demand terhadap kebutuhan pokok khususnya bahan pangan kondisi ini memunculkan potensi kerawanan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan konsolidasi bersama sembari mengecek kesiapan pengamanan serta menyamakan persepsi agar pengamanan dapat berjalan dengan lancar soliditas dan sinergitas yang baik di antara para pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci utama yang harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Dalam kaitan tersebut Polri bersama segenap jajaran TNI dan stakeholder terkait lainnya gelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi lilin 2018 yang melibatkan 167.783 personil pengamanan operasi kepolisian terpusat ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019 kecuali pada 13 Polda prioritas yang di Sumut, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, sulut, Maluku, NTT dan Papua di mana kegiatan operasi akan digelar selama 12 hari terhitung sejak 21 Desember 2018. Polri telah menginventarisir beberapa potensi kerawanan diantaranya kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat potensi aksi terorisme sweeping ormas dan aksi intoleransi kecelakaan moda transportasi baik darat, Laut, maupun udara ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.Peningkatan intensitas kegiatan masyarakat akan memunculkan potensi meningkatnya kejahatan konvensional seperti begal premanisme maupun aksi street crimes seperti pencurian pencopetan dan sebagainya upaya Cipta kondisi seperti Operasi Zebra dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran kejahatan jalanan premanisme penerbitan penyakit masyarakat miras dan petasan telah dilaksanakan. Namun demikian keberadaan pos pos pengamanan dan pelayanan tetap harus dilakukan di samping itu pula penegakan aturan terkait tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat.Terkait dengan aksi terorisme peran Satgas anti teror Polda jajaran perlu untuk ditingkatkan upaya upaya preemtif Strike termasuk seluruh jaringan pelaku teror perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme Selain itu guna meningkatkan keamanan personil di lapangan perlu diterapkan Boddy system dan peningkatan kewaspadaan personil.Terhadap potensi aksi sweeping oleh ormas tertentu perlu dilakukan himbauan kepada para tokoh ormas agar tidak melakukan upaya swiping melainkan melaporkan kepada pihak kepolisian Selanjutnya petugas kepolisian yang menerima laporan segera merespon sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Ditambahkan , dalam menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan moda transportasi baik di darat laut dan udara Saya berharap jajaran kepolisian dan stakeholder terkait dapat melaksanakan upaya promotif guna menjamin terwujudnya moda transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.Sedangkan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan yang baik yang banyak dipengaruhi oleh kelancaran supply dan distribusi supaya menekankan agar seluruh jajaran terus melakukan kegiatan pendampingan dan operasi pasar secara bersama dengan seluruh instansi terkait Jika perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku penimbunan monopoli dan mafia pangan secara tepat yang tidak menimbulkan dampak kontraproduktif.Terakhir, terkait dengan kelancaran arus mudik dan arus balik dengan telah terbangunnya jalan tol di sepanjang pulau Jawa maka potensi kemacetan dan kecelakaan dalam pengamanan operasi lilin 2018 kali ini cenderung lebih rendah dibandingkan sebelumnya kondisi ini jangan membuat kita lengah Untuk itu lakukan monitoring dan pengamanan pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan yang telah dipetakan serta laksanakan manajemen dan rekayasa arus lalu lintas yang tepat. Sebelum menutup amanat ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil Polri jajaran TNI pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya yang selama ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memelihara stabilitas Kamtibmas yang kondusif Saya berharap kerjasama dan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan," jelas Kapolres membacakan secara lengkap pidato Kapolri.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

Bupati Sukoharjo Hadiri Sosialisasi Bansos Non Tunai BI Lewat Pertunjukan Wayang Kulit

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menghadiri sosialisasi bantuan sosial non  melalui pertunjukan wayang kulit  dengan lakon Pandawa Syukur Dalang Ki Jungkung Darmoyo, Selasa (18/12) bertempat di  Gedung Sari Mulyo, Desa Blimbing  Kecamatan Gatak.

"Kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk dapat meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial non tunai. Sengaja kita gunakan pertunjukan wayang kulit agat masyarakat lebih mudah memahami," kata  Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, Pungky P. Wibowo.

Sosialisasi bantuan sosial non tunai tersebut ditujukan pada penerima Program keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai. Penerima dijelaskan juga mengenai manfaat bantuan, termasuk tata cara bertransaksi menggunakan kartu dan penarikan bantuan di e-warong.

Kepala Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan di sebelas kota di Indonesia. Kegiatan sosialisasi mengundang 1.600 orang dari 14 desa di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan sosialisasi dihadiri berbagai elemen seperti bupati Sukoharjo, Forkompinda dan Muspika.

"Kegiatan sosialisasi ini mendukung kelancaran penyaluran bansos non tunai, sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan BI dan Pemerintah pada 14 Agustus 2014. Transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai," tandasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. [Tj]

Pemkab Sukoharjo Bakar 14.416 Keping KTP Elektronik Invalid

SUKOHARJO- Sebanyak 14.416 keping e-KTP  invalid atau KTP lama yang sudah tidak terpakai lagi,  dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sukoharjo, Rabu (19/12). Pemusnahan dilakukan di Pemkab Sukoharjo dengan disaksikan petugas kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Pemusnahan e-KTP tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP Elektronik. Dalam lembaran legal itu disebutkan bahwa pemusnahan KTP elektronik yang rusak atau tak terpakai dilakukan dengan cara dibakar, "ungkap Kepala Dispendukcapil Sukoharjo Sriwati Anita, SE

Ditambahkan Kepala Dispendukcapil Sukoharjo mengatakan, e-KTP invalid tersebut terdiri dari berbagai jenis. Mulai e-KTP rusak, tidak terpakai, blanko invalid karena chipnya tidak bisa dimasukkan data, dan juga e-KTP yang sudah tidak sesuai dengan data yang ada. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara dibakar. "e-KTP yang dimusnahkan ini merupakan akumulasi sejak program e-KTP dimulai. Selama ini yang rusak dan invalid kami simpan," jelasnya.

Kepala Dispendukcapil Sukoharjo menambahkan, bahwa pemusnahan hari ini merupakan pemusnahan kali pertama. Selanjutnya, sesuai instuksi dari pemerintah pusat, e-KTP invalid dan lainnya akan dimusnahkan setiap hari. Pemusnahan massal hari ini dan rencana pemusnahan harian harus dibuat berita acara dan dilaporkan ke pemerintah pusat,"tambahnya.

Pada prinsipnya, Kepala Dispendukcapil Sukoharjo menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan untuk alasan keamanan. Dengan kata lain, e-KTP rusak atau invalid tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, selama ini e-KTP rusak atau invalid hanya disimpan saja di gudang.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

 

Virus-free. www.avast.com

Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo Evaluasi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

SUKOHARJO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (19/12).  Kegiatan Evaluasi Kinerja pengelolaan ADD dan DD dihadiri para Camat, Kasi PMD Kecamatan , tenaga ahli pendamping desa, Kaur Keuangan serta perwakilan badan Keuangan Daerah dan perwakilan bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas PMD, YC. Sriyana S.Sos, M.Si mewakilkan Drs. Rudiyanto, M.Si untuk membuka rapat evaluasi kinerja pengelolaan ADD dan DD Tahun 2018. Dalam sambutannya, Drs. Rudiyanto, M.Si menjelaskan bahwa yang dimaksud dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

"Pemkab Sukoharjo dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas pelaksanaan ADD dan DD relative cukup baik, dilihat dari sisi alokasi anggaran terus mengalami kenaikan setiap tahun. Seperti diketahui, Pemkab Sukoharjo Pada tahun 2015 alokasi dana desa sejumlah 45 Milyar dan pada tahun 2018 ini sudah meningkat menjadi 126 Milyar dan pada tahun 2019 direncanakan nanti alokasi anggaran sekitar 146 Milyar untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan  penyelenggaran pemerintahan di desa. ," ungkap Drs. Rudiyanto, M.Si .

Ditambahkannya tujuan dilaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan ADD dan DD untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan sekaligus pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya untuk mengevaluasi diri seberapa jauh kita bisa menjalankan amanat yang dibebankan terkait pengelolaan tersebut, sehingga kita dapat melakukan pemetaan permasalahan permasalahan yang ada, harapannya tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

" harapannya makin hari kedepan pelaksanaaan ADD dan DD di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan semakin baik lagi, harapan kami, tiap tiap desa bisa mandiri. Tujuannya paling tidak yang hadir disini bisa lebih meningkatkan kehati hatian dan lebih tertib dalam pengelolaan administrasi khususnya administrasi pengelolaan ADD dan DD dan lebih baik dalam pelaksanaannya ," harapnya mengakhiri sambutan.

Materi yang disampaikan dalam pertemuan kali ini adalah berjudul evaluasi APBDes yang disampaikan dari bagian Pemerintahan Desa serta materi dengan judul kendala dan permasalahan pengajuan pencairan ADD dan DD Tahun 2018 dari Badan Keuangan Daerah.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol. (Tj)

 

Virus-free. www.avast.com

Pemkab Sukoharjo Adakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018

SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018 tingkat kabupaten di halaman Kantor Setda Pemkab Sukoharjo, Rabu (19/12).

Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM menyampaikan sambutan tertulis dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2018 untuk menghormati dan mengajak semua warga negara untuk membela negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

"Bela Negara tidak hanya bisa dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam  upaya dan profesi. Bela Negara tidak hanya dilakukan aparatur negara saja, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa dan negara." Ungkap Wabup H. Purwadi membacakan amanat dari Presiden RI Jokowi.

Jokowi, seperti amanat yang dibacakan Wabup Sukoharjo H. Purwadi, SE, MM kemudian menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan aksi bela negara. Bela Negara Merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media hingga tokoh pemuda dan tokoh agama, untuk memberikan sumbangsih kepada negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

"Sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, negara maritim dengan ribuan pulau, dan bangsa yang bhinneka dalam suku, ras dan agama, kita bersyukur bahwa negara kita tetap rukun, damai dan bersatu. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, bangsa Indonesia telah menunjukan keteladannya dalam menjalankan demokrasi dan mencapai banyak kemajuan yang membanggakan." Ungkapnya

Menurutnya Interaksi antar bangsa dan antar budaya ini menuntut kita untuk membuka diri berdialog dengan bangsa lain, tetapi harus berpegang teguh pada kepentingan bangsa Indonesia. Saya yakin, setiap warga negara Indonesia bisa memberikan kontribusi dengan kemampuan yang dimilikinya.

"Generasi muda kita yang menebarkan berita-berita baik dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan terus mempererat bhinneka Tunggal Ika, Merekalah yang telah ikut bela negara, yang mewujudkan kecintaan pada bangsa melebih tugas dan tanggungjawabnya." Ungkap Wabup.

Baginya Kesadaran Bela Negara, yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa harus tertanam dalam jiwa dan raga segenap bangsa Indonesia sejak dini melalui pendidikan serta Aksi Nasional Bela Negara diberbagai bidang.

Acara ini dihadiri juga oleh jajaran Forkopimda serta ribuan peserta upacara. Setelah upacara, diadakan acara tambahan berupa penyerahan hadiah piala bergilir turnamen futsal piala Bupati Cup ke 3 Purnapaskibraka Indonesia Kabupaten Sukoharjo . Wabup  beserta Muspida tampak menyerahkan piala serta uang pembinaan kepada para peraih kejuaraan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Bupati Sukoharjo Serahkan Bahan Pakaian Seragam Pengurus RT/RW, Anggota BPD, Seragam Linmas dan Sertifikat PTSL

ralat

SUKOHARJO- Bertempat di Lapangan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto, Senin (17/12),  Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menyerahkan bahan pakaian seragam anggota BPD, pengurus RT/RW, seragam Linmas dan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo untuk putaran pertama berada di Kecamatan Polokarto dan dihari yang sama dilaksanakan hal serupa di Kecamatan Mojolaban di Gedung Serbaguna Kragilan.

Direncanakan Bupati akan menyerahkan langsung dimasing masing wilayah Kecamatan sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 yang direncanakan akan berada di Kecamatan Sukoharjo dan di Kecamatan Bendosari.

Sebanyak 20.057 bahan pakaian seragam dengan perincian bahan pakaian seragam untuk anggota BPD sebanyak 1.346, Pengurus RT terdiri ketua, sekretaris dan bendahara 14.271 seragam dan pengurus RW terdiri Ketua, Sekretaris, bendahara 4.440, Seragam Linmas berjumlah yang dibagikan ke seluruh Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6.293 dan dibagikan pula kegiatan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2018 dengan jumlah 2.850 dengan perincian tanah warga 1.784 dan tanah kas sebanyak 1.066 untuk 12 Kecamatan di Sukoharjo secara bertahap direncanakan sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.

Bupati dalam arahannya mengatakan Badan Permusyawaratan Desa, RT dan RW adalah Lembaga mitra pemerintah desa/Kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada lembaga-lembagatersebut diatas adalah, pemberian bahan pakaian seragam, termasuk pemberian pakaian seragam kepada satlinmas yang dilaksanakan pada pagi hari ini," jelas Bupati

Ditambahkan Bupati, selain itu, turut diserahkan Sertifikat Tanah PRODA (PRONA yang dibiayai dengan APBD), secara langsung diterima oleh masyarakat kecamatan Polokarto yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo atas kerjasamanya untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah program Proda di Kabupaten Sukoharjo," tambah Bupati

Bupati di akhir sambutannya berharap semoga bahan Pakaian dan Seragam ini akan lebih menumbuhkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian agar dapat lebih berperan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Kepada masyarakat penerima Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo, saya berharap penyerahan Sertifikat ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,"harap Bupati mengakhiri sambutan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

Virus-free. www.avast.com

Bupati Sukoharjo Serahkan Bahan Pakaian Seragam Pengurus RT/RW, Anggota BPD, Seragam Linmas dan Sertifikat PTSL

SUKOHARJO- Bertempat di Lapangan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto, Senin (17/12),  Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menyerahkan bahan pakaian seragam anggota BPD, pengurus RT/RW, seragam Linmas dan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo untuk putaran pertama berada di Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban di Gedung Serbaguna Kragilan.

Direncanakan Bupati akan menyerahkan langsung dimasing masing wilayah Kecamatan sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 yang direncanakan akan berada di Kecamatan Sukoharjo dan di Kecamatan Bendosari.

Sebanyak 20.057 bahan pakaian seragam dengan perincian bahan pakaian seragam untuk anggota BPD sebanyak 1.346, Pengurus RT terdiri ketua, sekretaris dan bendahara 14.271 seragam dan pengurus RW terdiri Ketua, Sekretaris, bendahara 4.440, Seragam Linmas berjumlah yang dibagikan ke seluruh Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6.293 dan dihari yang sama turut dibagikan pula kegiatan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2018 dengan jumlah 2.850 dengan perincian tanah warga 1.784 dan tanah kas sebanyak 1.066 untuk 12 Kecamatan di Sukoharjo secara bertahap.

Bupati dalam arahannya mengatakan Badan Permusyawaratan Desa, RT dan RW adalah Lembaga mitra pemerintah desa/Kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada lembaga-lembagatersebut diatas adalah, pemberian bahan pakaian seragam, termasuk pemberian pakaian seragam kepada satlinmas yang dilaksanakan pada pagi hari ini," jelas Bupati

Ditambahkan Bupati, selain itu, turut diserahkan Sertifikat Tanah PRODA (PRONA yang dibiayai dengan APBD), secara langsung diterima oleh masyarakat kecamatan Polokarto yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo atas kerjasamanya untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah program Proda di Kabupaten Sukoharjo," tambah Bupati

Bupati di akhir sambutannya berharap semoga bahan Pakaian dan Seragam ini akan lebih menumbuhkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian agar dapat lebih berperan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Kepada masyarakat penerima Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo, saya berharap penyerahan Sertifikat ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,"harap Bupati mengakhiri sambutan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Virus-free. www.avast.com