FOTO

foto MoU Bupati dengan Kantor BPN

Tahun 2019 Pemkab Sukoharjo Menuju Kabupaten Tertib Sertifikat

sukoharjo- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH mentargetkan tahun 2019, seluruh tanah di Kabupaten Sukoharjo bebas dari sertifikat Letter C. Guna mencapainya, ia meminta kepada para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Sukoharjo untuk bekerja keras tanpa mengharapkan imbalan dan dapat menjadi obyek percontohan nasional sebagai Kabupaten tertib Sertifikat.

 "Saya harapkan para camat dan kades nanti harus bekerja keras dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakatnya terkait pensertifikatan ini. Saya tidak ingin ada suara masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi," ungkap H. Wardoyo Wijaya, usai penandatanganan MoU dan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di hotel Best Western, Grogol, Rabu (30/8/).

Bupati menambahkan, melalui program Prona (program operasi nasional agraria) maupun Proda (program operasi daerah agraria), masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mensertifikasi tanahnya dengan gratis. Pemerintah Desa dan Kecamatan harus mampu menyelesaikan persyaratan administratifnya dari program tersebut.

"Kesulitan justru muncul dari bawah, para kepala desa kadang masih kesulitan dalam merumuskan data dokumen. Nanti kita juga akan kumpulkan lagi camat dan kades, serta kami target kurang berapa bidang yang belum disertifikas," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Sukoharjo Dwi Purnama, menuturkan, proses percepatan pendokumentasian letter C, salah satunya terkendala di banyaknya tanah warisan. Dalam persyaratannya, sertifikasi tanah yang diwariskan harus ada keterangan dari pewaris tanah. Namun banyak dari data pewaris tanah yang sudah berada di luar kota.

"Kemarin kita sudah coba percepatan pada saat idul fitri kemarin, karena pada momentum itu biasanya pada berkumpul di kampung halaman. Nah itu saat ini kita akan minta kerja sama secara menyeluruh dengan kades dan camat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, BPN menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Sukoharjo, dengan salah satu poin yakni rencana pembuatan database pertanahan. (Tj)

 

 

KAPOLDA JATENG BERSAMA BUPATI SUKOHARJO BUKA SUMUR BOR

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendorong adanya kegiatan corporat social responsibility (CSR) dari pihak swasta untuk mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah yang dinilai krisis air bersih. Pembuatan sumur dalam di beberapa titik, dinilai cukup ampuh dalam mengatasi kekeringan yang tiap tahun terdampak musim kemarau.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya di sela peresmian dan pembukaan sumur bor di Dukuh Kerjo, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Sukoharjo, Selasa (29/8/2017). Pasalnya dengan adanya sumur dalam, maka kebutuhan warga akan air bersih bisa terpenuhi.

"Dengan adanya sumur dalam ini harapan saya Alhamdulillah rakyat di sini harusnya merasa bersyukur. Ke depannya peningkatan untuk kesehatan, kebersihan, pasti hidupnya akan terjamin dengan adanya air bersih," kata Bupati.

Lanjut Bupati, hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan warga di desa tersebut. Hingga saat ini wilayah yang dahulu berlangganan kekeringan dan krisis air bersih saat ini tidak lagi kesulitan mencari air bersih.

Hal ini merupakan salah satu hasil dari pembangunan sumur dalam oleh pemerintah melalui berbagai program air bersih. Sumur-sumur dalam di wilayah Kecamatan Bulu, Weru, dan Tawangsari saat ini sudah berfungsi melayani warga dengan baik.

Bupati menambahkan, pemerintah juga masih mempertimbangkan akan adanya jalan tembus di lokasi Dukuh Bulu agar bisa terakses lebih mudah.

Peresmian dan pembukaan sumur bor di Desa Dukuh tersebut dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Sumur tersebut merupakan bentuk CSR dari PT Batik Keris Solo bekerja sama dengan Pemkab Sukoharjo.

Dengan adanya sumur dalam tersebut, sebanyak 17 kepala keluarga di Dukuh Kerjo akan terlayani kebutuhan air bersih. (Tj)

150 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Ikuti Bimtek

SUKOHARJO- Sebanyak 150 pengurus Lembaga Kemasyarakatan  Desa  se- Kabupaten Sukoharjo, mengikuti bimbingan teknis. Bimtek dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo Hasni SH.
"Bimbingan Teknis bagi pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa ini untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung tugas-tugas dan fungsi sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa," ungkap Hasni, SH Asisten Pemerintahan di Gedung Dinas PTMPTSP Lt 3, Selasa (29/8).
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setyo Aji Nugroho S.Sos mengatakan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengandung konsekuensi terbitnya peraturan perundangan dalam tataran teknis terhadap beberapa hal pengaturan tentang desa. Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2015 menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan peraturan bupati . LKM selaku mitra pemerintah desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan kegiatan Bimtek bagi pengurus LKM untuk meningkatkan kapasitas maupun kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata manajemen yang lebih optimal sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut Kabag Pemdes, materi yang akan diberikan dalam bimtek ini mengenai produk hukum desa perda nomor 5 tahun 2016 oleh Kepala Bagian Hukum, Lembaga kemasyarakatan Desa oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo dan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dengan pembicara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. (Tj)

18 THL-TB PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO TERIMA SK PENGANGKATAN CPNS

Proses pengadaan CPNS formasi Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementrian Pertanian di Kabupaten Sukoharjo melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan, tes dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT), pengumuman, pemberkasan usul penetapan NIP, penetapan NIP oleh BKN kemudian penyerahan SK pengangkatan CPNS yang dilakukan pagi ini, Selasa, 29 Agustus 2017. Rona bahagia tampak di wajah 18 THL-TB Penyuluh Pertanian penerima SK Pengangkatan CPNS di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. Seperti disampaikan oleh Kepala BKPP Kabupaten Sukoharjo, Bp. Joko Triyono, SH, MH bahwa SK Pengangkatan CPNS diserahkan oleh Asisten Pemerintahan Sekda, Ibu Hasni, SH yang mewakili Bupati Sukoharjo, disaksikan Kepala BKPP dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan.

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Bupati berpesan kepada penerima SK, selama menjadi CPNS akan dinilai sejauh mana prestasi, dedikasi, dan loyalitasnya. Karena masih dalam masa percobaan maka akan dipantau kepribadiannya dalam menjalankan tugas. Apabila dipandang cakap, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta memenuhi persyaratan maka akan diangkat menjadi PNS. Bupati juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada ke-18 CPNS ini agar dapat bekerja sebaik-baiknya. (Yk)

 Data Penerima SK Pengangkatan CPNS THL – TB Penyuluh Pertanian :

Abdul Bashir, S.Pt	Isnaini Mayasari, SP	Supriyanto, SP
Achdiah Triana A, SP	Nurul Faridha, SP	Suranti, SP
Ardiyanto, SP	Nurul Susanti, S.Pt	Wuri Triyaningsih, S.Pt
Dina Umi M, SP	Rais Bima Kuncara	Asih Prasetyo, A.Md
Ika Harminingsih, SP	Rohmat Basuki, SP	Risma Nurmasari, A.Md
Indri Widiastuti, SP	Sri Saparni, SP	Aji Catur Nugroho

Bupati Buka Sukoharjo Expo 2017, Diikuti 120 Perajin

Sebanyak 120 perajin di Kabupaten Sukoharjo  dan sekitarnya mengikuti Sukoharjo Expo 2017 bertempat di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah ( GPPPD) Graha Wijaya. Sukoharjo Expo 2017 dalam rangka memeriahkan Hari jadi Kabupaten Sukoharjo ke -71 serta HUT Kemerdekaan RI ke-72 resmi di buka oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH, Rabu (23/8). Pembukaan dihadiri para FORKOPIMDA, pejabat OPD serta disaksikan oleh masyarakat .

Sukoharjo Expo kali ini diikuti oleh 120 stand yang terdiri dari berbagai perajin termasuk dari luar daerah Kabupaten Sukoharjo. Ada perwakilan perajin dari Kabupaten Cilacap, Rembang dan Dinas Pertanian Pemprov Jateng.

Bupati dalam sambutannya mengatakan ajang ini merupakan sarana untuk mencintai produk dalam negeri serta Bupati berharap para peserta tidak hanya berasal dari eks karesidenan Surakarta. Seluruh Kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah harus diundang,"pinta Bupati Sukoharjo.

"Masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya, harus tahu semua produk produk daerah lain di Jawa Tengah. Karena ini juga bagian dari kampanye cinta produk dalam negeri," ungkap Bupati.

Ketua panitia Sukoharjo Expo 2017 Sutarmo menjelaskan, kegiatan ini digelar selama empat hari. Mulai tanggal 23-26 Agustus. Tahun ini kemasan kegiatan dibuat beda. Bukan hanya menampilkan produk tapi ditunjukan juga proses pembuatan dari produk produk tersebut. "Kita bedakan kemasannya ini," papar Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sukoharjo Sutarmo. (Tj)

Sosialisasi TP4D Tentang Dana Desa Serentak se-Indonesia, di Sukoharjo Diikuti 150 Kepala Desa

Kejaksaan Tinggi Sukoharjo mengusung tagline "kami datang untuk melayani bukan minta dilayani" dalam penyuluhan penerangan hukum Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).  "Kegitan ini merupakan program nasional, dilaksanakan di seluruh Kejari yang ada di Indonesia. Guna memberikan pemahaman pada kepala desa agar terhindar dari jeratan hukum dan diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Bambang Marwoto, SH saat memberikan sambutan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) dan diikuti 150 kepala desa, Kamis (24/8).

Sosialisasi ini, dihadiri Langsung oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH.,MH dan dibuka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Bambang Marwoto, SH. Turut hadir Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukoharjo Setyo Aji Nugroho, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sukoharjo, Y.C. Sriyana, M.Si serta 150 kepala desa se-Kabupaten dan unsur terkait.

Dihadapan puluhan kepala Desa dan para penyidik Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Bupati mengapresiasi dan berharap tidak ada penyalahgunaan atau korupsi dana desa di Kabupaten Sukoharjo serta mengajak para  Kepala Desa bersungguh-sungguh mengikuti sosialisasi dan diharapkan bisa menggunakan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Tj)

Pemkab Sukoharjo Peringati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah

 

Bertempat di Halaman Kantor Setda Pemkab Sukoharjo berlangsung kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 67  Provinsi Jawa Tengah.  Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE.,MM bertindak sebagai Pembina Upacara. Upacara diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo , pada hari Selasa (15/8).

Dalam amanat yang dibacakan Pembina Upacara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SH.,MIP menegaskan, peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-67 setiap tanggal 15 Agustus menjadi momentum untuk terus memperbaiki kinerja. Terus berikan pelayanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat, kita sepakat bersama penandatanganan bahwa Jawa Tengah siap menjadi garda terdepan dalam penanganan Radikalisme dan Terorisme. Masih banyak PR dan tugas yg perlu pembenahan terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Undang- undang Nomor 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah  yang dinyatakan berlaku tanggal 15 Agustus 1950. Proses Pembentukan Provinsi telah ada sejak jaman penjajahan Belanda serta Jepang dan era setelah kemerdekaan. Selamat melanjutkan pengabdian Dirgahayu Pemprop Jateng ke 67"," ungkap Wabup H. Purwadi SE.,MM saat  membacakan amanat tertulis Gubernur Jateng.

Diakhir acara dilaksanakan  pembacaan Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

RIBUAN ANGGOTA PRAMUKA SUKOHARJO IKUTI UPACARA HARI JADI KE 56

Lebih dari 1000 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sukoharjo mengikuti Upacara Peringatan Hari Pramuka ke- 56, yang dilaksanakan di halaman SETDA Kabupaten Sukoharjo Senin (14/8).

Upacara Hari Pramuka ke-56 tingkat Kwartir Cabang Sukoharjo diawali dengan pemukulan Kentongan doro muluk oleh Ketua Kwartir Cabang Sukoharjo H. Purwadi SE.,MM, sebagai tanda dimulainya Upacara Peringatan hari Pramuka Kwartir Cabang Sukoharjo Tahun 2017.

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi yang juga merupakan Mabicab Sukoharjo hadir sebagai Inspektur Upacara. "Semoga Peringatan Hari Pamuka kali ini dapat mendorong perkembangan dan kemandirian Gerakan Pramuka sebagai garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter generasi muda, sebagai calon pemimpin bangsa yang lebih handal dan lebih baik pada masa depan", demikian yang disampaikan Kak Iwan saat membacakan Sambutan Bupati.

AKBP Iwan Saktiadi mengingatkan, Gerakan Pramuka di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perhatian yang cukup baik dari Pemerintah Daerah yang ditandai dengan telah dicanangkannya Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten Pramuka, tentunya untuk mewujudkannya perlu kerja keras dan dukungan dari semua pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, jajaran Majelis Pembimbing, Andalan Cabang dan Ranting, Gugus Depan, Pembina, pelatih dan seluruh anggota Pramuka. Anggota Gerakan Pramuka Kwarcab Sukoharjo diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kaum muda.

Di hari jadinya ke-56 ini mengusung tema "Bekerja untuk Kaum Muda Mewariskan yang Terbaik Bagi Bangsa"adalah tema peringatan Hari Pramuka ke-56, di tahun 2017 ini. Agenda kegiatan di Kwartir Cabang Sukoharjo antara lain ziarah tokoh gerakan pramuka, renungan suci dan ulang janji yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2017 di halaman setda dan pada hari senin dilaksanakan upacara Hari Pramuka ke-56 di halaman Setda Pemkab Sukoharjo.

Diakhir acara KaKwarcab H. Purwadi SE.,MM didampingi Mabicab menyerahkan tanda penghargaan kepada kurang lebih 20 orang pembina  gerakan pramuka atas kesetiaan, keaktifan, prestasi kerja, darma bakti yang telah diberikan kepada Gerakan Pramuka dewasa yang terdiri atas  lencana pancawarsa yaitu tanda penghargaan atas kesetiaan kepada gerakan pramuka selama lima tahun atau kelipatannya secara terus menerus. Lencana Pancawarsa 1 sampai 10 turut diserahkan oleh KaKwarcab Sukoharjo. Selain itu penerima lencana darma bakti yaitu tanda penghargaan yang diberikan atas jasa sumbangan pemikiran yang cukup besar untuk kemajuan Gerakan Pramuka diberikan kepada 3 orang pembina dan lencana melati yaitu tanda penghargaan karena dianggap pengabdian dan jasa yang lebih besar untuk gerakan Pramuka di Kabupaten Sukoharjo diserahkan kepada 2 orang Pembina penerima. (Tj)

 

SUKOHARJO TERIMA ADIPURA (LAGI)

Setelah Tahun 2016 Sukoharjo menerima Adipura, kembali di tahun ini Sukoharjo meraihnya. Penghargaan Adipura diterima Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, SH, MH, pada acara Malam Anugerah Lingkungan, di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu(2/8). Penghargaan diterimakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar.

            Menurut Drs. Djoko Sutarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Program Adipura bertujuan untuk mewujudkan kota yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). "melalui program Adipura, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong penyesesaian berbagai isu lingkungan hidup, dan khususnya di Sukoharjo ini menerima Adipura dikarenakan pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah, dengan baik" jelasnya.

            "Gas Methane dari TPA, dapat kita manfaatkan untuk alternatif bahan bakar, misalnya untuk kompor dapur," tambahnya.

            Tempat Pembuangan Akhir di Sukoharjo tidak hanya sebagai tempat penampung buangan sampah di bagian hilir saja. Pada TPA di Sukoharjo, sampah tidak hanya ditimbun saja, tetapi sampah dimanfaatkan menjadi barang yang sangat bermanfaat. Timbunan sampah mempunyai banyak output yang bisa dimanfaatkan warga sekitar, salah satu diantaranya adalah gas methane (CH4) atau biogas karena gas ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bahan bakar.

Menurut Agus Suprapto, ST, MM, M.Si, Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo "Gas methane sebenarnya merupakan salah satu gas yang berbahaya, karena gas ini merupakan salah satu dampak efek rumah kaca yang disebabkan global warming pada bumi. Namun Pemerintah Sukoharjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Juga berkat partisipasi Masyarakat, gas ini dijadikan sebagai pengganti gas yang digunakan untuk memasak oleh masyarakat sekitar" ungkapnya.

Ditempat terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo, Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum, menjelaskan, dengan diterimanya penghargaan Adipura ini akan lebih memacu Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang selalu peduli lingkunga, "dengan penghargaan Adipura ini, tentunya kebijakan-kebijakan pembangunan di Sukoharjo akan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan".

"di era yang modern ini tentunya diharapkan ada kedinamisan antara perkembangan teknologi dan juga kelestarian lingkungan" pungkasnya.(ang)

Ditargetkan 195.276 Anak di Sukoharjo Ikut Imunisasi MR

Mulai Bulan Agustus- September 2017 ini Pemkab Sukoharjo mulai melaksanakan imunisasi MR.  Sebanyak 195.276 anak  menjadi target sasaran Imunisasi MR. Tahap awal di bulan Agustus sebanyak 141.584 anak ditargetkan mengikuti imunisasi, dan sebanyak 53.692 anak lainnya menyusul di Bulan September 2017.
"Total ada 195.276 anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun ditarget mengikuti imunisasi MR di Sukoharjo, yang terdiri 141.584 anak sekolah dan 53.692 anak balita" ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dr. Nasrudin M.Kes, Kamis (3/8) di SD Negeri Karanganyar 3 Weru.
Pelaksanaan imunisasi MR di Bulan Agustus dilaksanakan di instalasi pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 644 sekolah. Sementara imunisasi MR di Bulan September dilaksanakan di 1182 Posyandu dan 6 rumah sakit dan sebagai rujukan ditunjuk RSUD dan RS dr. Moewardi, dengan target mencapai 95 persen anak-anak di wilayah  ini. Tenaga untuk melaksanakan imunisasi MR di Sukoharjo meliputi 26 tenaga dokter, bidan 252 orang dan tenaga perawat 60 orang.

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH meminta semua pihak mendukung dan berperan dalam upaya mencapai Eliminasi Campak dan pengendalian Rubella dan berharap tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo eliminasi penyakit campak dan rubella berangsur hilang dan cacat bawaan pada bayi akibat rubella juga akan semakin menghilang, wajib saya serukan agar  anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun diimunisasi campak dengan dibawa di Pos pelayanan imunisasi yang terdekat, harap Bupati H. Wardoyo. Selain itu Program imunisasi ini untuk menjaga kualitas SDM generasi penerus. Karena generasi yang berkualitas itu dasar utamanya sehat," imbuh Bupati.
" Dengan mengucap Bismilahirohmanirohim Saya canangkan Pelaksanaan Kampanye MR Tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo." jelas Bupati.

Diakhir acara Bupati dan Forkopimda menyaksikan  pelaksanaan Imunisasi Measles rubella (Tj)

 

 

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN NIRWASITA TANTRA

Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya, SH, MH, menerima Penghargaan Nirwasita Tantra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Acara penerimaan Penghargaan itu dilaksanakan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Manggala Wanabakti, rabu (2/8), yang pada acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Setelah melewati penilaian akhir yaitu presentasi dan wawancara oleh Bupati Sukoharjo dihadapan Tim Panel Penilai yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 7 Juli 2017, Bupati Sukoharjo bersama dengan Bupati Malang dan Bupati Dharmasraya berhasil menyabet Penghargaan Nirwasita Tantra untuk tingkat kabupaten Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 345/MENLHK/SETJEN/SET.1/7/2017 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Nirwasita Tantra pada Tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.

Menurut Drs. Djoko Sutarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo "Penghargaan Nirwasita Tantra merupakan penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya," jelasnya.

"Penghargaan Nirwasita Tantra dinilai berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu Dokumen yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya," tambahnya.

Tim Panel telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada 24 Provinsi, 40 Kota dan 109 Kabupaten. Disamping penghargaan Nirwasita Tantra, Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2017 ini kembali mampu meraih Penghargaan Adipura.

Pada Tahun 2016 lalu Kabupaten Sukoharjo mampu meraih penghargaan Adipura Kirana, setelah puasa selama 20 tahun. Dan pada tanggal 2 Agustus malam Bupati Sukoharjo akan menerima kembali penghargaan Adipura yang kedua kalinya dalam masa kepemimpinanya, demikian yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Sukoharjo, Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum, dalam keterangannya.(ang)

Tarian Daerah dan Pasar Murah Meriahkan Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II di Weru

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, ditutup Selasa (2/8). Upacara penutupan dipimpin oleh Perwira pelaksana harian Dandim 0726/Sukoharjo Mayor Inf. Nurul Muthahar, S.Ag.

Selain upacara, penutupan dimeriahkan dengan kegiatan tarian identitas Jawa Tengah dari SD MI Negeri Grogol Weru serta pasar murah dan warung pethuk. Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2017 mengambil tema " Dengan semangat kemanunggalan TNI dan Rakyat kita percepat pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI".TMMD dilaksanakan dalam rangka membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah serta meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat".

TMMD Sengkuyung Tahap II dilaksanakan selama 30 hari yang dimulai tanggal 4 Juli  sampai dengan 2 Agustus 2017.  Penutupan TMMD dihadiri  Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE.,MM, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Etik Suryani SE, Ketua Dharma Wanita Luh Galuh Santosa, Wakapolres Sukoharjo Kompol Irfan, Forkopimda, Camat se Kabupaten Sukoharjo, tokoh masyarakat, Kepala Desa se- Kecamatan Weru dan masyarakat setempat.

Perwira Pelaksana Harian Kodim 0726/SKH dalam Amanatnya mengatakan Program TNI Manunggal Membangun Desa ini telah dimulai sejak tahun1980-an dengan sebutan Program ABRI Masuk Desa (AMD). Setelah melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, program TMMD yang telah berlangsung selama lebih kurang 37 tahun ini, semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program TMMD masih sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan, sehingga keterlibatan TNI dalam membangun sarana prasarana dan infrastruktur wilayah masih sangat relevan dan sesuai dengan koridor undang-undang. Selain itu juga dititipkan pesan kepada masyarakat dan seluruh komponen masyarakat agar dapat terus menjaga kebersamaan bersama TNI, memelihara semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI-Rakyat, serta jangan mudah terhasut dan terprovokasi oleh pihak manapun yang ingin memecah persatuan dan kesatuan.

Perwira Pelaksana harian Kodim 0726/SKH mengatakan, program TMMD Sengkuyung Tahap II di desa Grogol Kecamatan weru kali ini mencakup dua aspek sasaran fisik dan sasaran nonfisik.

Untuk program sasaran fisik, pihaknya membangun talud dengan panjang 842 m, rehab poskamling 1 unit, rehab masjid 1 unit, pembuatan MCK 2 unit, dan pembuatan jamban keluarga 2 unit.

Sementara untuk program sasaran non fisik berupa penyuluhan dan pelayanan bidang bela Negara, Kamtibmas, KB Kesehatan, BPJS Kesehatan, UKM dan pasar murah.  Personel TNI yang dilibatkan dalam Satgas TMMD sebanyak 40 orang, Polri 5 orang, DPU 2 orang Ormas 20 orang, Linmas 10 orang dan masyarakat 50 orang," ungkap Kapten Inf. Joko Susilo ketika membacakan laporan pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2017.

Acara diakhiri penandatanganan naskah hasil program dengan Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili H. Purwadi SE.,MM Wakil Bupati Sukoharjo serta pelepasan tanda peserta dan diserahkan bantuan kelompok usaha  bersama (Kube) untuk desa Tegalsari dan desa Grogol dan dilaksanakan peninjauan lokasi sasaran TMMD Sengkuyung Tahap II 2017 dengan ditandai pemotongan untaian melati oleh Hj. Etik Suryani SE selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo (Tj)