Beri Contoh, Bupati Sukoharjo Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM sangat mendukung Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan memberikan keteladanan  yang baik dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 Tahun 2019 di Payment Point (Bus Bank Jateng) bertempat di halaman Pemkab Sukoharjo diikuti oleh Wakil Bupati, Sekda serta para pejabat lainnya, sehingga diharapkan dari keteladanan diberikan dapat diikuti oleh masyarakat.

Bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (29/1) Pemkab Sukoharjo melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menyelenggarakan acara Panutan pembayaran PBB-P2 Tahun 2019 dengan maksud dan tujuan untuk membangun tali silaturahmi serta untuk memberikan contoh tauladan bagi masyarakat akan kewajiban membayar atau melunasi PBB-P2 Tahun 2019.

Terkait lima desa yang sudah lunas, disebut Bupati terdiri dari Desa Gentan Kecamatan Bulu, Desa Ngasinan Kecamatan Bulu, Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto, Desa Genengsari Kecamatan Polokarto, serta Desa Pojok Kecamatan Tawangsari.

Dalam kesempatan ini pula, Bupati menyerahkan kunci mobil Samsat Keliling dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dipinjam pakaikan kepada UPPD Kabupaten Sukoharjo dengan menandatangani berita acara.

" kami serahkan secara simbolis satu unit Mobil Luxio AD 9518 BB dan Berita Acara dari Pemkab Sukoharjo untuk dipinjam pakai kepada Unit Pengelola Pendapatan daerah (UPPD) Sukoharjo sebagai mobil Samsat keliling. Hal ini kami lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih dekat, mudah dan cepat dalam membayar pajak bermotor. Tentunya dengan peningkatan penerimaan besarnya  pajak bermotor, otomatis dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil pajak kendaraan bermotor," ungkapnya.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo RM Suseno Wijayanto, SH.,MH menyampaikan bahwa SPPT PBB-P2 tahun 2019 seluruhnya sudah disampaikan ke desa dan Kalurahan, sehingga diharapkan masyarakat mulai bulan Januari 2019, sudah bisa melakukan pembayaran PBB-P2 di Bank Jateng Cabang Sukoharjo atau Payment Point yang ada di tiap Kecamatan. Sehingga Diharapkan dapat memberikan percepatan dalam hal penerimaan daerah dari sektor pajak. Total penerimaan Pajak Daerah di tahun 2018 lalu naik 14,9 Milyar dibanding Tahun 2017. Penerimaan pajak terbesar adalah dari Pajak PPJ sebesar Rp 81,5 Milyar disusul Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 76 Milyar dan PBB-P2 Rp 36 Milyar," jelasnya.

RM Suseno menjelaskan, bahwa masing-masing Pajak Hotel dengan target Rp 5 miliar terealisasi Rp7,649 miliar (153%), Pajak Restoran dengan target Rp 11,525 miliar terealisasi Rp16 miliar (139,36%), Pajak Hiburan dengan target Rp 5 miliar terealisasi Rp 6,5 miliar (130,38%), Pajak Reklame dengan target Rp 3 miliar terealisasi Rp 4,616 miliar (153,89%).

Begitu juga untuk Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp 65 miliar terealisasi Rp 81,578 miliar (125,51%), Pajak Galian C target Rp 525 juta realisasi Rp1,172 miliar (223,40%), Pajak Parkir target Rp 1,250 miliar terealisasi Rp1,780 miliar (142,45%), Pajak Air Bawah Tanah target Rp 3 miliar realisasi Rp 4,383 miliar (146,13%), Pajak PBB target Rp 30 miliar realisasi Rp 36 miliar (120,02%), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) target Rp 45 miliar realisasi Rp 76,1 miliar (146,16%). Sehingga, ujar Suseno, di tahun 2018 lalu total target pendapatan dari pajak sebesar Rp 169,3 miliar dan terealisasi Rp 235,889 miliar (139,33%). Jika dibandingkan dengan 2017, penerimaan pajak terdapat kenaikan Rp 14,9 miliar karena di 2017 realisasi Rp 221,779 miliar," jelasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M. Hum. (Tj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus-free. www.avg.com

SUKOHARJO TERIMA KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN SLEMAN

Penerimaan Kunjungan Kerja dari Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sukoharjo pada hari Selasa, 29 Januari 2019 dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Graha Satya Karya Sukoharjo. Kunker diterima oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekda, Bp. Ari Haryanto, S.Pd, M.Si beserta Bp. Agustinus Haryanto, S.Sos, M.Hum. Turut hadir dalam penerimaan kunker ini dari Inspektorat, Bappelbangda, BKD, Satpol PP, DPMPTSP, Bagian Hukum dan Bagian Humas Protokol. Rombongan dari Pansus II DPRD Kabupaten Sleman berjumlah 15 orang dipimpin oleh Ketua Rombongan Bp. Robertus Ramelan, SE. Materi yang dipilih dalam kunker kali ini adalah pengembangan wawasan dan penambahan referensi terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kabag Pemerintahan Setda, Bupati mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai lokasi kunker. Dengan visi "Terus Membangun Sukoharjo yang lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional" Kabupaten Sukoharjo berusaha terus untuk terwujudnya kemakmuran rakyat. Melalui potensi daerah yang ada, Pemerintah berusaha melaksanakan program – program yang pro rakyat. Kenaikan APBD dan PAD Kabupaten Sukoharjo yang cukup signifikan, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan,  misalnya pendidikan gratis, santunan kematian, Jamkesda, JITUT dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional serta jalan / jembatan.

Dalam dialog dijelaskan bagaimana dasar hukum/regulasi yang berkaitan dengan Reklame di Kabupaten Sukoharjo serta bagaimana penataan dan pengelolaan PAD dari reklame. Acara ditutup dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama. Demikian penjelasan singkat dari Kabag Humas dan Protokol Setda Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (yk)

Penandatanganan Kerjasama Pemkab Dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo

SUKOHARJO-Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersepakat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam hal penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (TUN) yang dinyatakan dalam penandatanganan nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo Tatang Agus Vallyanto, S.H, M.H di lobby Kantor Bupati Sukoharjo, Selasa (22/1).

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemkab Sukoharjo menyaksikan penandatangan MoU tersebut para Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Bupati H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM dalam sambutannya menjelaskan, penandatanganan kerjasama ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara Pemkab Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo, serta bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemkab dan Kajari Sukoharjo akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian Bantuan Hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Sukoharjo," jelas Bupati dalam sambutannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Sukoharjo berharap, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo selalu mengedepankan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan pada semua bidang di Kabupaten Sukoharjo

 

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tatang Agus Vallyanto, S.H, M.H mengaku sangat menyambut baik kerja sama ini. Pihaknya juga siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemkab Sukoharjo di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan.

"Kami selaku Jaksa Pengacara Negara dengan senang hati memberikan pendampingan bagi semua OPD untuk berkonsultasi dengan kami tentang permasalahan hukum yang sekirannya kurang dipahami, dan apabila diperlukan untuk sosialisasi, Kejaksaan Negeri Sukoharjo siap membantu dan memberikan sosialisasi dan kami berharap nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tadi segera dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan nyata dengan penuh kesungguhan," harap Kepala Kajari Sukoharjo.

Dalam kesempatan ini  juga Kejaksaan Negeri Sukoharjo melakukan Launching Aplikasi e- TP4D ( Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) dan aplikasi pelayanan hukum  yng disingkat SIAP PAK ( sistem aplikasi online pelayanan hukum ) pada Website kejari-sukoharjo.go.id sehingga dengan aplikasi tersebut dapat memberikan informasi kepada segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkaitan dengan TP4D Kabupaten Sukoharjo dan sebagai   pelayanan pengaduan Hukum online dari Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M. Hum. [Tj]

Virus-free. www.avg.com

KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN BOJONEGORO KE KABUPATEN SUKOHARJO

Penerimaan Kunjungan Kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 21 Januari 2019 dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Graha Satya Karya Sukoharjo. Kunker diterima oleh Asisten Pemerintahan Sekda, Bp. H. Sukito, S.Sos didampingi perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Drs. Sukimin. Turut hadir dalam penerimaan kunker ini dari Inspektorat, Bappelbangda, BKD, Dinas Dukcapil, Bagian Hukum, dan dari Bagian Kesra. Rombongan dari Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro berjumlah 12 orang dipimpin oleh Bp. Sugeng Hari Anggoro, S.Pd. Materi yang dipilih dalam kunker kali ini adalah yang terkait regulasi dan pelaksanaan pemberian bantuan Santunan Uang Duka di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten I Sekda Kabupaten Sukoharjo, Bupati mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai lokasi kunker. Dengan visi "Terus Membangun Sukoharjo yang lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional" Kabupaten Sukoharjo berusaha terus untuk terwujudnya kemakmuran rakyat. Melalui potensi daerah yang ada, Pemerintah berusaha melaksanakan program – program yang pro rakyat. Kenaikan APBD dan PAD Kabupaten Sukoharjo yang cukup signifikan, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan,  misalnya pendidikan gratis, santunan kematian, Jamkesda, JITUT dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional serta jalan / jembatan.

Kabupaten Sukoharjo di bidang sosial, sebagai salah satu upaya penurunan angka kemiskinan, ada program pemberian bantuan uang duka kepada ahli waris keluarga miskin sebesar Rp. 3.000.000,- utuh tanpa potongan yang telah berjalan sejak tahun 2011. Berkaitan dengan materi ini, segala pertanyaan telah dijawab dengan jelas dari Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah, Bagian Hukum, dan Dinas Dukcapil.

Acara ditutup dengan tukar menukar cinderamata. Demikian penjelasan singkat dari Kabag Humas dan Protokol Setda Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (yk)

Sukoharjo Masuk Tiga Besar Lomba Iva Test, Berharap Bisa Wakili Jateng Maju Tingkat Nasional

SUKOHARJO- Kabupaten Sukoharjo mengawali tahun 2019 ini dengan kembali maju Lomba Pelaksana Terbaik Iva Test tingkat provinsi. Saat ini, Kabupaten Sukoharjo masuk tiga besar di lomba tingkat provinsi bersaing dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Penilaian oleh tim penilai dari Provinsi Jateng dilakukan pada Kamis, (17/1). Tim penilai diterima di Gedung PKK Dharma Bhakti Wijaya oleh Bupati H. Wardoyo Wijaya SH,MH,  Ketua DPRD Nurjayanto, Sekda Drs. Agus Santosa serta jajaran Asisten Sekda dan Kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD).

Sementara Ketua tim penilai lomba Iva Test Propinsi Jawa Tengah Tjondrorini menjelaskan, penilaian ini menindaklanjuti penilaian secara administrasi yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu ke Propinsi Jawa Tengah. Dari penilaian secara administrasi tersebut, Kabupaten Sukoharjo masuk tiga nominator tingkat Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

Sedangkan untuk menentukan juara pertama, kedua dan ketiga, pihaknya pada hari ini melakukan penilaian lapangan ke Kabupaten Sukoharjo guna mencocokan dengan data administrasi yang telah dikirim sebelumnya ke Provinsi.

"Penilaian ini meliputi tiga aspek yakni, aspek input, aspek proses, dan aspek output, seperti bagaimana SDM-nya, bagaimana programnya, dan lainnya. Aspek kedua adalah aspek proses seperti pelayanan, inovasi yang dilakukan, dan ketiga aspek keluaran atau output antara lain mengenai coverage dari target yang telah ditetapkan" ungkapnya.

Ketua Tim Penilai Lomba Iva Test Provinsi Jateng Tjondrorini menambahkan, Lomba Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test merupakan lomba terkait pelaksanaan test deteksi dini kanker serviks. Lomba tersebut merupakan bagian dari Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK. "Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK sendiri merupakan bentuk apresiasi pada kader PKK yang telah bekerja keras mengimplementasikan program pokok PKK di lapangan," tambahnya.

Sedangkan Ketua TP PKK Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE, MM memaparkan mengenai program-program yang telah dilakukan oleh TP. PKK di Sukoharjo selama ini. Menurut bunda Etik, TP. PKK Sukoharjo intensif melakukan koordinasi dan pembinaan kader PKK hingga tingkat dasa wiswa. Selama ini, TP. PKK juga bekerjasama dengan OPD terkait dalam mengelar berbagai macam lomba, baik lomba terkait Hari Kesatuan Gerak PKK maupun lomba yang terkait dengan Bulan Bakti Gotong Royong.

"Selama ini sudah banyak penghargaan yang kami terima baik tingkat provinsi maupun nasional," ujar Hj. Etik.

Soal Iva Test, Etik mengaku sudah berjalan dengan baik dengan bekerjasama dengan OPD terkait. Bahkan, selama ini sudah memberikan pelatihan dan uji kompetensi pada tenaga provider Iva Test sebanyak 40 orang. Etik mengaku selama ini peserta Iva Test di Sukoharjo selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2016 lalu peserta test baru sekitar 1.000 orang dan di 2018 sudah mencapai 3.646 orang. Hal itu membuktikan Iva Test mendapat respon positif dari masyarakat. Penilaian Lomba Iva Test sendiri diwakili oleh Kecamatan Grogol.

Sementara itu, Bupati menyambut baik adanya lomba tersebut. Menurutnya, selama ini Pemkab Sukoharjo berkomitmen mendukung program TP PKK yang ada. Terkait Ivas Test, saat ini sudah ada 40 orang baik dokter maupun tenaga medis yang dilatih sebagai provider pelaksana Iva Test di 12 Puskesmas di Sukoharjo. "Selanjutnya saya berharap agar Sukoharjo bisa menjadi yang terbaik sehingga mewakili Jateng maju dalam lomba yang sama tingkat nasional," harapnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M. Hum.(Tj)

 

 

Prestasi Awal Tahun, Sukoharjo Kembali Terima Piala Adipura

SUKOHARJO - Di awal tahun 2019, Sukoharjo mendapat kado manis, Piala Adipura kini dalam genggaman, bukan yang pertama kali namun Piala Adipura kali ini menjadi Piala Adipura yang ke tiga secara beruntun sejak tahun 2016, untuk Kategori Kota Kecil.

Penghargaan Adipura yang diraih Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah Adipura untuk kategori Kota Kecil. Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden RI  Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla kepada Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (14/1). Turut mendampingi Wapres, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dan anggota Dewan Pertimbangan Adipura, Prof. Haryadi.

Menurut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Penghargaan Adipura ini diraih karena penilaian yang tinggi terkait pengelolaan sampah skala kota, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Taman atau ruang terbuka hijau (RTH) dan sekolah dengan baik, dan memiliki kebijakan serta strategi daerah (Jakstrada) dalam upaya pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Bupati.

"Prinsip utama penerapan Adipura adalah pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku dalam pengelolaan lingkungan," jelasnya.

Dalam keterangannya juga menambahkan "terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi di Sukoharjo serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang, menjadi penilaian plus untuk Sukoharjo kembali meraih Adipura."

Dalam rilis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyatakan bahwa program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo, Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Ang/Tj)

Bupati Sukoharjo Raih Penghargaan Anugerah Kencana Bidang KKBPK

Penghargaan Anugerah Kencana adalah penghargaan tertinggi dalam membangun Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menerima penghargaan anugerah Kencana Bidang KKBPK karena dinilai mampu membangun bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Sukoharjo, bertempat di Hotel Grand Seraton, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Baru, Jakarta , Senin, (24/12).

Dalam rangka meningkatkan dukungan dan komitmen agar keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  terus mengalami peningkatan maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) pada tahun 2018 yang lalu kembali memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan (pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota) yang berprestasi dalam pengelolaan program KKBPK.

Pergelaran Apresiasi Anugerah Kencana Bidang KKBPK ini dihadiri oleh menteri kesehatan Nila Djuwita F.Moeloek serta kepala daerah di Indonesia dan para undangan lainnya. Penghargaan Apresiasi Anugerah Kencana Bidang KKBPK diberikan kepada lima kepala daerah provinsi dan 29 kepala daerah kabupaten serta kota karena dianggap telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KKBPK di wilayahnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan P3A) Sukoharjo Ir. Proboningsih Dwi Danarti menjelaskan "anugerah Kencana diberikan kepada Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM karena Bupati Sukoharjo mempunyai komitmen yang tinggi memberikan perhatian berupa honor kepada Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) se-Kabupaten Sukoharjo sejumlah 167 orang, masing masing mendapatkan Rp 200.000 setiap bulannya, lalu yang kedua adanya pengelolaan tenaga lini lapangan dengan menyediakan tempat untuk dijadikan Balai Penyuluh KB di masing-masing Kecamatan serta yang ketiga adanya pencanangan Kampung KB dan komitemen dengan Camat se Kabupaten Sukoharjo untuk membentuk Kampung KB di masing masing desa," jelas Ir. Proboningsih Dwi Danarti .

Selain itu ditambahkan Ir. Proboningsih indikator diraihnya anugrah kencana bidang KKBPK, bahwa adanya Kampung KB unggulan di Sukoharjo menjadi Role Model Kampung KB di Jateng yaitu Kampung KB Duta Makmur Dukuh Kedung Batang Desa Ngasinan Bulu sebagai Juara 1 Tingkat Provinsi Jateng sekaligus sebagai CEO (center of excellent) tingkat Provinsi Jateng dan adanya kebijakan Bupati untuk peserta KB MOP dengan memberikan dana stimulant sebesar 2 juta untuk setiap akseptor KB MOP dan dengan adanya Perbup Kampung KB yang didalamnya tertuang peran serta OPD lintas sektor untuk berperan aktif di Kampung KB.

Prestasi yang telah dicapai dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kabupaten Sukoharjo yang berhasil diraih  antara lain menerima penghargaan Manggala Karya Kencana bidang KKBPK, tanda kehormatan Satya Lencana Bidang KKBPK, Juara I Pelayanan KB Perusahaan Tingkat Nasional oleh PT. Sritex , Juara I Lomba Kampung KB Tingkat Provinsi Jateng da Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah lomba BKB Holistik Integratif.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN M. Hum. (Tj) 

Sukoharjo Raih Dua Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2018

Prestasi kembali diraih Kabupaten Sukoharjo dipenghujung akhir tahun 2018 lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 21 Desember 2018 memberikan penghargaan dua sekolah yakni SMPN 1 Grogol dan MIN Jetis Sekolah untuk menerima penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 bertempat di Manggala Wana Bhakti Jakarta.

Seperti diketahui,  sebelumnya empat sekolah di Kabupaten Sukoharjo maju lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional tersebut yakni MIN 2 Sukoharjo, SMPN 1 Sukoharjo, SMPN 1 Grogol dan SD Tarakanita Grogol, akhirnya terpilih dua sekolah.

Ada beberapa penilaian akan dilakukan tim penilai dari pusat terhadap peserta lomba sekolah adiwiyata. Penilaiannya seperti pengelolaan sampah, penghijauan, meminimalkan sampah plastik. Selain itu juga berkaitan dengan administrasi. Selain sampah program penghijauan juga dijalankan dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Berbagai jenis tanaman seperti hias, buah dan lainnya sudah ditanam secara rapi.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo Agus Suprapto mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada sekolah yang telah melaksanakan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan baik. Penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.577/MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2018.

"Tentunya prestasi ini patut disyukuri dan dibanggakan bagi Sukoharjo karena ada dua sekolah yang berprestasi," ujar Agus, Rabu (9/1).

Menurutnya, penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diberikan kepada sekolah yang telah menerapkan konsep sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang meliputi kurikulum, anggaran sekolah yang berbasis lingkungan serta sarana prasarana sekolah yang berwawasan lingkungan. Hal itu sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata.

Penghargaan tersebut diharapkan memicu sekolah lain untuk menjadi Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan secara berjenjang. Meliputi Sekolah Adiwiyata Kabupaten, Sekolah Adiwiyata Provinsi dan Sekolah Adiwiyata Nasional.

"Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup sejak usia sekolah ini diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo," pungka Agus.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Ibunda Jokowi Resmikan Gedung Baru di Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro Sukoharjo

SUKOHARJO- Nama Ibunda Presiden Joko Widodo, Hj. Sudjiatmi Notomiharjo diabadikan menjadi nama salah satu gedung di Pondok Pesantren (Ponpes) Kholufatullah Singo Ludiro, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Peresmian gedung tiga lantai untuk asrama dan laboratorium tersebut diresmikan langsung oleh Ibunda Presiden, Selasa (8/1).

Turut mendampingi dalam kegiatan itu, Menteri Perdagangan RI Enggartiasno Lukito, Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Dr. H. Imam Syafii, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin, Staf Ahli Kemendag Eva Yuliana, Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM, dan jajaran Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan menyerahkan bantuan mesin untuk UKM Ponpes meliputi Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro, Ponpes Al Muayyad Windan dan Ponpes Azjayadi. Mesin yang diberikan terdiri dari mesin pecetak mie, mesin perajang bawang, mesin pengolah daging dan mesin presto.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin juga menyatakan dukungan Pemprov Jateng siap memfasilitasi Pondok pesantren di Jateng untuk maju.

Hj. Lilis Fatimah Agung Syuhada, pengasuh Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro mengapresiasi pemerintah karena telah memberikan dukungan kepada pondok pesantren untuk maju dan berkembang.

"Sepeninggal Bapak (Kyai Agung Syuhada) kami terus melanjutkan pondok ini maju dan berkembang. Kami mendapat dukungan banyak pihak. Mengenai gedung yang kami beri nama Gedung Sujiatmi Notomiharjo ini sebagai bentuk penghormatan kami pada ibunda presiden," katanya.

Karena ini merupakan cara ponpes menghargai kepedulian keluarga Presiden Jokowi khususnya sang ibunda terhadap kelangsungan kegiatan ponpes pasca meninggalnya Agung Syuhada 2017 lalu.

"Jujur, saja saya sempat down ketika suami sekaligus pendiri ponpes meninggal. Saya berpikir, bagaimana nanti kelangsungan belajar anak-anak ini ke depan," tuturnya.

Namun, karena dorongan dari Ibunda Presiden Jokowi agar dirinya tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan sang suami, maka dirinya bangkit sehingga kegiatan ponpes tetap berjalan, bahkan jumlah santrinya juga bertambah.

"Saya masih ingat wejangan ibu Sudjiatmi yang membesarkan hati, bahwa saya tidak sendiri dalam meneruskan kelangsungan kegiatan ponpes. Akan banyak yang membantu. Dan itu dibuktikan beliau melalui utusannya yang selalu datang menyampaikan bantuan. Meski tidak besar, tapi bagi kami supportnya luar biasa," katanya.

Gedung Sujiatmi Notomiharjo dibangun sejak 2017. Gedung tersebut dibangun tiga lantai di mana masing-masing luas bangunannya 250 meter persegi di setiap lantai. Lantai satu diperuntukan operasional kegiatan belajar mengajar, lantai dua laboratorium, serta lantai atas untuk asrama.

Mendiang pengasuh sekaligus pendiri Kholifatullah Singo Ludiro ini semasa hidupnya dikenal sebagai guru mengaji keluarga Presiden Jokowi.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Menteri Perdagangan Lepas Ekspor Kerajinan Rotan Asal Sukoharjo Ke Prancis

SUKOHARJO- Menteri Perdagangan RI Dr. Drs. Enggartiasto Lukita melepas produk ekspor kerajinan rotan asal Kabupaten Sukoharjo di Dukuh Galan, Denggala, Desa Trangsan, ke negara Prancis. Diketahui produk hasil perajin di Desa Trangsan Sukoharjo sudah merambah ke sejumlah negara seperti Belanda, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat. Turut hadir Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Sutarmo, SE., M.Pd beserta para pengrajin rotan desa Trangsan.

"Kunci penting untuk meningkatkan ekspor furnitur, pengrajin harus bisa mengikuti dan memenuhi selera pasar," jelas Mendag Enggartiasto Lukita usai melepas ekspor rotan di desa Trangsan, Sukoharjo, Selasa (8/1/2019).

Mendag mendorong pelaku industri untuk menggenjor ekspor karena di tahun 2018 lalu ekspor fuirnitur mengalami penurunan.

"Salah satu komoditi unggulan dan yang kita prioritaskan adalah produk furniture. Bahan bakunya dari dalam negeri dan mempekerjakan tukang atau ahli dari dalam negeri yang saat ini juga dicari di luar negeri. Semua dari dalam negeri sehingga nilai tambahnya banyak sekali," ujar Mendag.

Mendag mengakui jika tahun lalu nilai ekspor khususnya furniture bergerak turun. Untuk itu, pihaknya mendorong ekspor komoditi yang banyak mempunyai nilai tambah. Seperti yang terlihat di Maju Jaya, banyak tenaga ahli ukir dan kerajinan rotan yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Terkait bahan baku yang selama ini sulit didapatkan, Mendag berjanji untuk membantu. Yakni dengan mempermudah dan menyederhanakan peraturan yang selama ini menjadi penghambat. "Kesulitan-kesulitan yang ada, kita akan tinjau betul. Seperti perintah bapak presiden, peraturan-peraturan yang membuat sulit atau memperlambat agar dievaluasi," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Mendag Melepas satu kontainer furniture yang akan dikirim ke Prancis. Produk furniture tersebut berbahan baku kayu dan rotan. Yakni berupa meja, kursi dan almari.

Pemilik CV Maju Jaya, Mulyadi mengemukakan, dalam seminggu pabrik yang dia kelola bisa mengekspor 2 kontainer ke Eropa, seperti Italia, Prancis dan Eropa Timur. Terkait bahan baku, Mulyadi mengakui ada kesulitan, namun bisa teratasi.

"Bisa diatasi karena sudah ada kerja sama dengan negara lain. Untuk ekspor dia ini memang ada penurunan, tapi ini sudah mulai naik," tukas Mulyadi, perajin yang memulai ekspor sejak tahun 1998 itu.

Selain melepas produk ekspor, Mendag juga meresmikan Laboratorium Kewirausahaan di Pondok Pesantren Singo Ludiro, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. buffet dan lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Sukoharjo. [Tj]

Kunjungi Sukoharjo, Menteri Perdagangan Dorong UKM Ponpes Sebagai Inkubator Ekonomi Keumatan

SUKOHARJO – Perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren (ponpes) terus ditingkatkan, termasuk upaya membangun ekonomi keumatan berbasis ponpes. Dengan begitu, ponpes semakin berkembang dan jiwa kewirausahaan santri kian tumbuh. Kementerian Perdagangan (Kemendag) membidik usaha kecil menengah (UKM) yang dikembangkan pondok pesantren (Ponpes) sebagai inkubator ekonomi keumatan. Sebagai pusat pendidikan berbasis agama, Ponpes didorong harus mampu menghidupi diri sendiri dan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan.

Hal itu disampakan Menteri Perdagangan RI Dr. Drs. Enggartiasto Lukita saat memberi sambutan pada peresmian Gedung Hj. Sudjiatmi Notomiharjo dan Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) Kholifatullah Singo Ludiro, serta pelantikan Jamiyyah Pengasuh Pesantren Putri dan Muballighoh (JP3M) Kabupaten Sukoharjo dan Klaten di Kompleks Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro, Sukoharjo, Selasa (8/1).

Selain Menteri Perdagangan, hadir pula dalam acara tersebut, Hj Sudjiatmi yang merupakan bunda Presiden RI Joko Widodo, Wakil Gubernur Jateng H. Taj Yasin Maimoen, Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM serta Forkopimda Kabupaten Sukoharjo.

"Ekonomi keumatan berbasis ponpes akan terus berproses. Tahun 2019 penyusunan akan lebih rinci untuk membuat program ini berkelanjutan. Di situlah letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak ada yang tertinggal maupun yang meninggalkan," ujar Mendag.

Mendag menjelaskan, membangun ekonomi keumatan berbasis pondok pesantren tidak bisa dilakukan seketika, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Termasuk, belajar menghasilkan suatu produk yang bisa dijual kemudian memasarkannya.

Ditambahkan, keberadaan toko-toko ritel modern juga diharapkan ikut membangun dan membantu meningkatkan ekonomi pondok pesantren. Tidak kalah pentingnya, pembelajaran bagi para santri melalui kurikulum. Sebab membuka usaha terutama toko ritel modern tidak mudah. Perlu strategi menempatkan barang sehingga menarik konsumen. Ilmu tentang pengelolaan barang dari gudang sampai tata letak barang dan manajemen ķeuangan pun harus dikuasai santri.

Mendag Enggartiasto juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perizinan pendirian toko ritel modern berbasis pondok pesantren. Sehingga jiwa kewirausahaan para santri yang tersebar di penjuru daerah di Jateng, dapat diterapkan di berbagai bidang usaha berbasis ponpes.

"Terlebih sebelum saya ke sini, Pak Presiden Jokowi berpesan pada saya, jangan hanya datang untuk meresmikan, tetapi coba lihat apa yang bisa dilakukan karena ini berbicara tentang ekonomi keumatan," terangnya.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, lanjut Enggartiasto, pihaknya akan membuat 'inkubator' di pondok pesantren, seperti program Pemprov Jateng untuk memberdayakan jiwa kewirausahaan santri melalui ekonomi pesantren (Ekotren). Sehingga toko ritel modern berbasis ponpes tidak kalah, bahkan mampu bersaing dengan pasar ritel modern.

Sementara itu, Gubernur Jateng H. Ganjar Pranowo SH, MIP dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur H Taj Yasin Maimoen menyebutkan data dari Kemenag, Jateng menempati urutan tiga tingkat nasional sebagai daerah dengan jumlah pesantren terbanyak. Pada 2017 lalu terdapat 4.759 ponpes dengan jumlah santri mencapai 614.569 orang. Jumlah ini tentu tidak sedikit. Hal itu menjadi potensi yang harus dikembangkan bersama.

"Kami terus mendorong pesantren yang ada di Jateng untuk bersama-sama bergerak maju membangun Jateng. Termasuk mendorong pesantren di Jateng untuk mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang mereka miliki," terangnya.

Program Pengembangan Pertanian Terpadu Berdikari Berbasis Pesantren, menurutnya bertujuan merangkul pesantren dan mengajak kerjasama. Pesantren didorong mendidik santri-santri agar mengembangkan bidang pertanian dalam arti luas. Ternyata manfaatnya tidak hanya diperoleh pesantren itu saja tetapi juga lingkungan sekitar ponpes.

Gubernur mengatakan, pondok pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis agama mempunyai peran sangat strategis dalam membentuk dan melahirkan generasi penerus bangsa yang akhlaqul karimah, sekaligus sebagai daya dukung percepatan pembangunan bangsa.

"Selain itu, pondok pesantren merupakan basis pembelajaran dan pengaplikasian agama Islam yang rahmatan lil alamin. Yaitu agama Islam yang membawa rahmat tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi siapapun makhluk ciptaan Allah SWT," katanya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Sukoharjo.(Tj)