Dalam rangka rangkaian peringatan kegiatan Hari Koperasi ke-71 Tingkat Kabupaten Sukoharjo diadakan Sarasehan Nasional Perkoperasian Menteri Koperasi Dan UKM dan Bupati Sukoharjo dengan Gerakan Koperasi se-Kabupaten Sukoharjo, bertempat di Hotel Best Western Solo Baru Sukoharjo, Kamis (26/7).
Turut hadir Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga bertindak sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara, Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE.,MM. tampak hadir pula Ibu Bintang Puspayoga, , Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo selaku Pembina Koperasi Bunda Hj. Etik Suryani, SE, Forkopimda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng Dra. Ema Rahmawati, M.Hum, Kepala Bank Pengelola KUR serta narasumber pakar koperasi dari LPPM UNS Surakarta Prof. Ir Endang Siti Rahayu, MS dengan moderator Kunto Adi, SP, MP dari LPPM UNS.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo Sutarmo, SE., M.Pd selaku penyelenggara melaporkan kegiatan sarasehan nasional dengan Menkop UKM dan Bupati Sukoharjo ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka hari Koperasi ke-71 Kabupaten Sukoharjo dan bertujuan sebagai forum untuk menampung aspirasi dari Gerakan Koperasi dalam menciptakan iklim dan kondisi yang medorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi,"jelasnya.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan secara penuh oleh Wakil Bupati H. Purwadi SE.,MM, menyampaikan apresiasi serta mengucapkan selamat datang kepada Menkop UKM serta menyampaikan, dengan terbitnya SK Menkop dan UKM RI tentang pembubaran koperasi, jumlah koperasi Sukoharjo tinggal 429. Jumlah itu berkurang dari sebelumnya 804 unit koperasi karena 375 koperasi yang tidak aktif telah dibubarkan.
"kondisi perkoperasian di Kabupaten Sukoharjo secara kuantitatif terjadi penurunan, hal ini disebabkan terbitnya SK Menkop UKM RI, dari 429 koperasi yang masih aktif, memiliki anggota sebanyak 115.224 orang dan memiliki modal sendiri Rp300 miliar, omzet Rp500 miliar dan menghasilan SHU Rp24,19 miliar rupiah," jelas H.Purwadi saat membacakan sambutan tertulis Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH.
Disisi lain, untuk jumlah UMKM sendiri mencapai 18.592 unit yang terdiri dari skala mikro 12.934 unit, skala kecil 5.045, dan skala menengah 613 unit. Total aset UMKM mencapai Rp1,24 triliun rupiah dengan omzet mencapai Rp3,4 triliun. Dikatakan H. Purwadi, selama ini pemkab Sukoharjo telah memberikan dukungan besar dalam hal pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang terbaru adalah memprakarsasi terbentuknya 167 koperasi baru (Program Keluarga Harapan) berbasis perempuan. Tiap-tiap koperasi mendapat bantuan berupa hibah modal kerja Rp12 juta. Nilai total bantuan mencapai Rp2,1 miliar Rupiah. Bantuan serupa berupa modal kerja koperasi juga telah digulirkan sejak 2016 dan terus berlanjut hingga disediakannya gedung baru yang cukup megah dan siap mendukung PLUT atau pusat layanan usaha terpadu Koperasi dan UMKM Mandiri di Gedung P3D atau pusat promosi potensi daerah Graha Wijaya, "jelasnya.
Bupati menegaskan seluruh Gerakan Koperasi di Kabupaten Sukoharjo, baik yang produsen, konsumen, jasa maupun simpan pinjam untuk terus bergerak menjadi usaha yang moden tanpa meninggalkan jati diri Koperasi sebagai kelompok usaha serta menjalankan nilai nilai dan prinsip Koperasi secara konsisten dan saya ingin Gerakan Koperasi mengedepankan pendidikan dan pelatihan perkoperasian berkelanjutan,"tambah Bupati dalam sambutannya.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga menjadi keynote speaker dalam Sarasehan Nasional Perkoperasian kali ini, dengan materi "kebijakan Pemerintah Pusat Kementrian Koperasi dan UKM RI terhadap Koperasi".
Kemenkop UKM menegaskan visi Presiden Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Pertumbuhan tidak boleh dinikmati segelintir orang, harus memberikan pemerataan kepada masyarakat," tegasnya.
Dengan begitu, koperasi bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, serta berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
"Agar reformasi total ini berjalan, ada tiga langkah yang terus kami perkuat yakni reorientasi koperasi, rehabilitasi koperasi, dan pengembangan koperasi," jelas Menkop UKM.
"Untuk peningkatan ekonomi dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, salah satu solusinya adalah dengan pemberdayaan koperasi," ujar Menkop.
Saat ini, ujarnya, pemerintah tengah menggalakkan gerakan reformasi total koperasi. Ada tiga langkah yang dilakukan. Masing-masing reorientasi koperasi, rehabilitasi koperasi dan pengembangan koperasi. Reorientasi koperasi salah satunya dengan pembubaran koperasi yang tidak aktif. "Jangan asal banyak koperasi tapi tidak aktif. Saat ini orientasinya bukan lagi kuantitas, tapi kualitas koperasi," tandasnya.
Untuk rehabilitasi koperasi sendiri, pemerintah melakukan perbaikan database koperasi. Sebelumnya, data koperasi di Indonesia mencapai 200 ribu lebih. Saat ini, database koperasi mencapai 80 ribu yang sehat. Selain itu, sebanyak 75 ribu koperasi tengah dibina. Pembinaan dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota.
"Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu koperasi yang dibubarkan karena tidak aktif. Yang 75 ribu itu juga bisa dibubarkan kalau tidak bisa dibina," ujarnya.
Diakhir acara turut
Seperti diketahui sebelumnya, Prestasi kembali diraih dalam bidang Perkoperasian Kabupaten Sukoharjo. Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH meraih penghargaaan berupa tanda jasa dan kehormatan Bakti Koperasi Tahun 2018. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan dalam acara Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-71 di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (12/07). Dalam acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Demikian informasi yang diberikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar