Foto Bupati Menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Audiensi Badan Wakaf Indonesia Sukoharjo

Tanah Wakaf Tak Bersertifikat, Rawan Digusur

 

Tanah wakaf di Kabupaten Sukoharjo masih banyak yang belum memiliki sertifikat karena belum tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Contoh kasusnya adalah tanah wakaf digugat ahli waris ketika orang yang mewakafkan meninggal, tanah wakaf itu digugat oleh keluarga ahli waris yang tidak tahu tanah itu diwakafkan. Hal itu dijelaskan  Ketua Perwakilan BWI Kabupaten Sukoharjo H. Masdiro, S.Pd.,M.Pd dalam acara  silaturahmi pengurus perwakilan BWI periode 2015-2018  dan audiensi dengan Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE.,MM, di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (30/1).

Wakil Bupati H. Purwadi SE.,MM meminta kepada perwakilan BWI kabupaten Sukoharjo untuk segera melakukan pendataan tanah wakaf di Kabupaten Sukoharjo, sehingga suatu saat wakaf itu tidak dipermasalahkan ahli waris atau pihak lain kedepannya, jangan sampai ada benturan dibawah.  Wakil Bupati berjanji segera  akan berkoordinasi dengan Bupati untuk mendukung program kerja perwakilan BWI Kabupaten Sukoharjo dan mendukung pendanaan sesuai dengan amanah UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mewajibkan Pemerintah membantu biaya operasional Badan Wakaf Indonesia.

Sementara itu H. Nur Syahid, S.Ag dalam audiensinya mengungkapkan, saat ini Nazhir di Badan wakaf Indonesia  bertugas untuk mengelola,  menyelamatkan tanah wakaf tersebut serta BWI mempunyai Visi terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat mempunyai integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional serta mempunyai  misi menjadi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf tidak hanya berupa wakaf tanah dan gedung, tapi paradigm baru wakaf bisa berupa uang dan perhiasan. Pemberdayaan wakaf sebagai sumber ekonomi umat perlu diberdayakan untuk masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ," ungkap sekretaris perwakilan BWI Kabupaten Sukoharjo dalam audiensinya. (Tj)

 

PGRI GOTONG ROYONG BANGUN GEDUNG

Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sukoharjo dilakukan Bupati, H. Wardoyo Wijaya, SH, MH. Pembangunan gedung dijadwalkan berlangsung 18 bulan dengan rencana anggaran Rp. 4,5 Miliar, dalam acara yang dihadiri Forkominda tersebut dilaksanakan di Eks Gedung SMU PGRI, pada hari Kamis (26/01).

"Karena PGRI mempunyai ribuan anggota kebutuhan anggaran senilai Rp 4,5 Miliar tidak terlalu banyak. Apalagi banyak yang mempunyai sertifikasi," ujar Bapak Bupati. Percepatan pembangunan menunjukkan kekompakan guru di Sukoharjo. "Saya menjadi Bupati berkat guru, dan guru itu ikut andil dalam memajukan daerah," lanjut beliau.

Hingga acara peletakan batu pertama, baru terkumpul anggaran senilai Rp. 1,46 Miliar, Anggota PGRI Sukoharjo mengadakan iuran untuk membangun gedung di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Iuran setiap anggota berbeda-beda antara Rp. 10.000 hingga Rp. 40.000 per anggota, hal itu disampaikan Ketua PGRI Sukoharjo, Bambang Sutrisno pada acara tersebut.

Menurut Bambang Sutrisno anggota PGRI berjumlah 6.880 orang. Pembangunan gedung adalah keputusan konferensi kerja cabang yang dilaksanakan 7 November 2015. Dari hasil konferensi dilanjutkan dengan rapat pleno pengurus dan pembentukan kepanitiaan. "Keberadaan Gedung PGRI akan menunjang kelengkapan sarana dan prasarana anggota, meningkatkan layanan dan kebutuhan organisasi," ungkapnya.

Bupati menegaskan akan dibangunkan Gapura, Bupati meminta Sekda Sukoharjo, Drs. Agus Santoso berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, "Buatkan gapura yang layak dan bagus, pembuatan gapura berkisar Rp. 80 juta nanti kami anggarkan" (aang)

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA DPRD KOTA PALANGKARAYA DAN DPRD KABUPATEN MALANG

Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Sukoharjo (Kamis, 26/1) diterima oleh Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintahan Sekda, Ibu Hasni, SH dengan didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bp..Ari Haryanto,.S.Pd,.M.Si dan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bp. Achmad Hufroni, MT.

Rombongan dari Kota Palangkara berjumlah 40 orang dipimpin Bp. Sigit Karyawan Yunianto, SH. Materi kunker yang dipilih adalah mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban / LKPJ yang fokusnya di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Sedangkan rombongan dari Kabupaten Malang berjumlah 30 orang dipimpin Bp. Drs. Harry Sasongko dengan fokus materi tentang penataan / tata ruang daerah di 2 instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Sekda, Bupati mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai lokasi kunker. Dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional" dengan potensi daerah yang ada, Pemerintah berusaha melaksanakan program – program yang pro rakyat. Kenaikan APBD dan PAD Kabupaten Sukoharjo yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir ini, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan, misalnya pendidikan gratis, santunan kematian, Jamkesda, JITUT dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional serta jalan / jembatan.

Turut hadir dalam penerimaan kunker ini perwakilan dari  BKD, Inspektorat, Bagian Pembangunan dan beberapa pejabat dari SKPD yang terkait dengan materi dialog.(Yk)

Bupati Sukoharjo Sebagai Contoh Panutan Pembayaran PBB

 

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH  menghadiri acara panutan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Agenda ini dilakukan untuk mengawali pelaksanaan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017. Kegiatan panutan pembayaran PBB merupakan sarana bagi wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta publik figur dalam memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam membayar PBB. Sehingga diharapkan dari keteladanan yang diberikan dapat diikuti oleh masyarakat.

Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH.,MH dalam sambutannya mengungkapkan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (25/1) sangat menyambut baik dan mendukung  pelaksanaan acara Panutan Pembayaran PBB-P2.  Melalui tindakan kongkrit dan contoh langsung dari para pemimpinnya diharapkan dapat terbangun kesadaran masyarakat membayar PBB-P2.

''Diharapkan di bulan Januari 2017 SPPT PBB-P2 harus sudah bisa diterima masyarakat, tujuannya agar masyarakat sedini mungkin bisa melakukan pembayaran/pelunasan PBB-P2 sampai dengan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada bulan September 2017 yang akan datang dan bisa memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan lainnya, seperti persyaratan transaksi jual beli dan perbankan,"harap Bupati.

Terkait dengan langkah penyesuaian NJOP PBB-P2 diharapkan satu sisi akan bisa memberikan kepastian yang lebih obyektif dan proporsional, terkait nilai tanah dan bangunan, disisi lain untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Pemda Sukoharjo memberikan pemberian stimulus PBB P-2 tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan jaminan dan memastikan tidak adanya kenaikan besaran pajak PBB-P2 di masyarakat.

Bupati mengapresiasi kepada Kepala Desa Ngasinan Kecamatan Bulu yang telah dapat menggerakan masyarakatnya selaku wajib pajak untuk membayar dan melunasi PBB P-2 Tahun 2017 yang telah dibayarkan pada Bulan Januari 2017. Bupati berharap agar strategi dari Kepala Desa Ngasinan dapat menjadi contoh bagi desa dan kalurahan yang lain.  

Sementara dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, RM Suseno Wijayanto, SH  menyampaikan maksud dan tujuan acara panutan pembayaran PBB P-2 untuk membangun tali silaturahmi kepada seluruh pelaku  PBB P-2 di Kabupaten Sukoharjo serta memberikan contoh tauladan bagi masyarakat akan kewajiban membayar melunasi PBB  P-2 Tahun 2017. Menurut RM Suseno,  Jumlah undangan sekitar 350 orang terdiri dari unsur perbankan Bank jateng Cabang Sukoharjo, KPP Pratama Sukoharjo, Jajaran SKPD , Camat, Kepala Desa dan lurah se-Kabupaten Sukoharjo selaku penanggungjawab penagihan di tingkat desa/kalurahan serta perwakilan wajib pajak PBB-P2 Tahun 2017.

Sementara usai membuka kegiatan  Panutan Pembayaran PBB-P2, Bupati Sukoharjo melakukan pembayaran PBB P-2 di mobil kas keliling Bank jateng Cabang Sukoharjo diikuti oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Acara diakhiri  dengan pengundian hadiah hadir yang diperuntukan bagi Wajib Pajak PBB P-2 tahun 2017. (Tj)

 

 

 

Foto: Panutan Membayar PBB-P2

Foto : Ketua KPU RI Resmikan Rumah Demokrasi

Ketua KPU RI Resmikan Rumah Demokrasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D meresmikan Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan sebagai sarana pembelajaran dan wadah informasi bagi pemilih, Selasa (24/1) di Pendopo Kantor KPU Sukoharjo. Launching Rumah Demokrasi dihadiri Wakil Bupati Sukoharjo  H. Purwadi, SE.,MM,  unsur Forkopimda, KPU Provinsi Jateng, mahasiswa serta perwakilan pelajar di Kabupaten Sukoharjo.

 Prosesi peluncuran diawali dengan penyambutan kedatangan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, M.Si.,Ph.D dengan pengalungan bunga kepada Ketua KPU RI oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Kuswanto,SH.,MH dilanjutkan dipersembahkan tarian kidung dewi sri.

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Kuswanto, SH.,MH dalam sambutannya mengatakan, " hari ini KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan peluncuran Rumah Demokrasi sebagai pusat pendidikan pemilih dan sarana informasi bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan partai politik serta KPU Sukoharjo mempunyai keinginan dan tekad kuat untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Di Rumah Demokrasi ini terdapat tiga ruangan yaitu ruang Display, ruang simulasi dan diskusi serta ruang audio visual.  Sejumlah fasilitas pendukung pendidikan pemilih dan pelayanan informasi serta dokumentasi mulai dari sejarah pemilu, informasi hasil-hasil pemilu dari tahun ke tahun mulai tahun 1955 s/d 2015 di kabupaten Sukoharjo serta perolehan hasil , partisipasi, jumlah pemilih, TPS dan tidak ketinggalan terdapat pula perpustakaan mini, maket TPS, ruang simulasi  diskusi dan ruang audio visual yang merupakan tempat pemutaran video tentang Pemilu. Disamping itu Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo juga melayani kunjungan untuk umum, pelajar dan mahasiswa dengan harapan dapat memberikan gambaran edukasi pada pemilih pemula,"ungkap Kuswanto, SH,MH.

Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE.,MH dalam sambutannya mewakili Bupati dengan diresmikannya Rumah Demokrasi ini mampu memberikan motivasi lebih untuk terus bekerja dan berkarya guna mensukseskan pemilu-pemilu selanjutnya. " atas nama Pemkab Sukoharjo kami mengapresasi kepada Ketua KPU beserta jajarannya atas diresmikannya Rumah Demokrasi semoga bisa menjadi sarana untuk membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya Pemilu dan dapat menumbuhkan semangat untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu ," harap Wakil Bupati.

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, M.Si.,Ph.D menyampaikan bahwa peresmian Rumah Pintar KPU yang dinamakan Rumah Demokrasi di Kabupaten Sukoharjo adalah yang pertama diresmikan di awal tahun 2017 di seluruh Indonesia tingkat Kabupaten/kota.

 "Nama rumah pintar Rumah Demokrasi bisa diartikan sebagai tempat, wadah dimana kita berharap  Pemilu tidak hanya sekedar momentum mencoblos tapi pemilu harus dipahami lebih bermakna.  Orang yang hadir menjadi pintar, menjadi paham, tahu, mengerti apa itu politik, demokrasi untuk memilih calon pemimpinnya dan dapat berdaya secara politik. Jadi sarana Rumah Demokrasi ini  yang disediakan oleh KPU untuk memfasilitasi siapa saja, masyarakat luas, pemilih, kalangan pelajar, kampus, yang ingin mengetahui pemilu dengan kegiatan kegiatan untuk membuat Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo ini lebih bermakna," urai Juri. (Tj)

Re: BUPATI BERI KULIAH UMUM DI UMS

2017-01-16 12:02 GMT+07:00 Humas Skh <humas.skh@gmail.com>:

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, SH, MH, memberi kuliah umum di depan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), di Ruang Seminar Lantai 7, Gedung Induk Siti Walidah UMS, Pabelan Sukoharjo, Sabtu (14/1).

 

Wardoyo Wijaya, SH, MH mengetengahkan tema Kiat Sukses Kepala Daerah, garis besar dalam kuliah tersebut adalah perkembangan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Terutama menghilangkan image masyarakat luas bahwa Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten teroris. Padahal tidak ada seorangpun warga Sukoharjo asli Sukoharjo yang menjadi teroris.

 

Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Sukoharjo untuk kali pertama, mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaksanaan laporan keuangan daerah 2015.

 

Bicara masalah potensi, Sukoharjo merupakan kabupaten industri dan jamu. Bahkan di kawasan Sukoharjo memilik pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Bahkan Sukoharjo dikenal sebagai Kabupaten Jamu dengan keberadaan Pasar Jamu Nguter terbesar di Indonesia.

"Potensi jamu di Nguter itu luar biasa, terutama di Jakarta, Luar Jawa bahkan di Malaysia, jamu yang dijual itu produksi Sukoharjo,' ujar Bupati

Sejak tahun 2010 silam hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten sudah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS, karena itu tidak ada perekrutan baru dan memaksimalkan PNS yang ada dan sebagai gantinya pembangunan infrastruktur dimaksimalkan.

"Hampir 95 persen jalan di Sukoharjo sudah halus, kami di satu sisi menekan anggaran, tapi di sisi lain kami keluarkan anggaran untuk pembangunan" Ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wardoyo mengungkapkan telah mengambil kebijakan, bahwa semua usaha yang berada di Sukoharjo atau siapapun yang memiliki usaha di Sukoharjo harus mencantumkan nama Sukoharjo atau di Sukoharjo.

Terkait nama Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak memakai nama Sukoharjo, Wardoyo mengatakan, kendati UMS tetap memakai nama Surakarta, namun kini sudah mencantumkan UMS di Sukoharjo. "Karena kata UMS menyangkut historis. Kendati begitu tetap mencantumkan nama lokasi yakni di Sukoharjo," ujarnya.

Apalagi sejauh ini UMS, menurut Wardoyo, telah memberi kontribusi bagi perkembangan Kabupaten Sukoharjo. Termasuk telah banyak Memorendum of Understansing (MoU) yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan UMS.

 "Sehingga UMS memang telah banyak memberi kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo," jelasnya.(ang)

Sambung Rasa Kadilangu Bersatu bersama Bupati Sukoharjo

Sambung Rasa Kadilangu Bersatu bersama  dengan Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH,.MH , di Pertigaan RT02/RW03 desa Kadilangu Baki dilaksanakan dalam rangka tasyakuran terpilihnya Kepala Desa Kadilangu Suharto, Minggu (15/1). Turut hadir dalam sambung rasa tersebut Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Sukohrjo Hj. Etty Suryani, Muspika Kecamatan Baki dan anggota DPRD dapil Kecamatan Baki serta tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Baki serta ratusan warga masyarakat Kadilangu.

Dalam pengarahannya Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH,.MH mengucapkan atas terpilihnya Kepala Desa Kadilangu terpilih Suharto , serta berharap Kepala Desa Kadilangu menjadi pemimpin yang mampu ngayomi, ngayemi dan ngayani untuk mewujudkan desa kadilangu yang maju bersatu tanpa membedakannya. Bupati juga meminta Kepala desa Suharto mampu bekerja sama dan tranparansi anggaran,"pinta Bupati.

Pada kesempatan ini, Bupati memberikan sejumlah bantuan yang bersifat produktif kepada karang taruna desa Kadilangu untuk digunakan usaha bersama kepentingan anak – anak muda di  desa kadilangu Baki. Diakhir acara dilaksanakan pengundian doorprise dan pertunjukan hiburan musik.(Tj)

 

Jadi Kades Manisharjo, Gelar Tasyakuran

 

Ratusan warga masyarakat Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari memenuhi kediaman rumah Kepala Desa terpilih Rumadi, yang sebelumnya adalah Kepala Desa Manisharjo sebelumnya dan kali ini kembali menjabat sebagai Kades Manisharjo masa bhakti tahun 2016-2021  untuk yang ketiga kalinya, Selasa (3/1). Acara dimeriahkan dengan pertunjukan paguyuban santri "Tansyah Eling" pimpinan K.H. Abdul Rosyid Bintoro.  Turut hadir Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH.,MH, Ketua TP.PKK Hj. Etty Suryani Wardoyo, Kapolres Sukoharjo AKBP Ruminio Ardano,Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, SP, Camat Bendosari, Muspika Bendosari serta ratusan warga Desa Manisharjo.

"Terima kasih saya masih diberi amanah oleh warga desa Manisharjo untuk kembali menjabat sebagai kades, dan Saya akan berusaha untuk membawa kemajuan kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan desa Manisharjo pada khususnya. Ini semua tidak lepas dari dukungan warga desa Manisharjo," ungkap Kades Rumadi dalam sambutannya.

Bupati mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Manisharjo dapat berjalan dengan baik, walau sebelumnya terjadi demo tuntutan dari Warga.      "Atas nama Pribadi dan Pemkab Sukoharjo, kita ucapkan selamat kepada Kades terpilih Desa Manisharjo Rumadi, dengan telah  dilantiknya pada tanggal 21 Desember 2016 dengan 13 Kades terpilih lainnya. Dengan hadirnya Kapolres  ditengah tengah tasyakuran khususnya hanya di Desa Manisharjo ini, menunjukan apresiasinya serta Kapolres memastikan pelaksanaan Pilkades serentak tanggal 8 Desember 2016  di 13 desa se-Kabupaten sukoharjo dapat berjalan dengan baik dan lancar sebelum dan sesudahnya. Harapannya, masa jabatan 6 tahun kedepan, Kepala Desa Manisharjo Rumadi serta warga desa tetap dapat menjaga kekompakan, menjaga persatuan dan dapat menciptakan suasana yang sejuk. Selain itu perlu saya sampaikan kepada para istri kepala desa, agar mampu memberikan motivasi  kepada suami saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa. Saudari juga harus memahami tugas sebagai Ketua TP. PKK Desa Manisharjo khususnya ." Pinta Bupati. (Tj)

Daftar Nama Nama Pejabat yang Dilantik Bupati

(Tj)

Bupati Lantik 976 Pejabat Pemkab Sukoharjo

Sebanyak  976  orang pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tingkat pratama, pejabat administrasi dan kepala sekolah.   Bupati H. Wardoyo Wijaya, SH.,MH menegaskan, proses dalam pengisian jabatan dilakukan terbuka dan berhak diketahui masyarakat. Selain itu masyarakat juga bisa memberikan penilaian atas kinerja pejabat Sukoharjo. Para pejabat setelah dilantik  harus berjuang keras menunjukan prestasi. Pejabat harus melakukan perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan program pemerintah yakni revolusi mental. Semua proses dilakukan sudah sesuai aturan. Pengangkatan jabatan selama saya jadi bupati hingga sekarang tidak pernah pakai politik uang. Kalau ada isu segera laporkan ke bupati atau Kejari. Jangan sampai ada isu jabatan diperjualbelikan," jelas Bupati saat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (2/1).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah yakni memiliki prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/2016 setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan segera dilakukan pengisian jabatan, dimana seluruh pejabat struktural yang ada baik sudah menjabat maupun mengisi jabatan kosong dikukuhkan dan dilantik secara bersamaan. Khusus untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama telah melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan seleksi secara terbuka dengan melakukan uji kompetensi bekerja sama dengan assessment center untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kreatifitas yang tinggi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo Drs.  Joko Triyono,SH., mengatakan, pejabat yang diambil sumpah dan dilantik mendapatkan SK pengangkatan sesuai dengan SOTK baru. Pengangkatan kembali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II sebanyak 24 orang, pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II 6 orang, pengangakatan dalam tugas tambahan sebagai kepala SD 64 orang, pengangkatan dalam jabatan Setda eselon III 18 orang dan eselon IV 42 orang, pengangkatan dalam jabatan badan eselon III 15 orang dan eselon IV 71 oang, pengangkatan dalam jabatan dinas eselon III 96 orang, eselon IV 412 orang dan eselon V 36 orang, pengangkatan dalam jabatan kecamatan dan kelurahan eselon III 24 orang dan eselon IV 167 orang, pengangkatan dalam jabatan DPPKB PP dan PA eselon II 1 orang.

" Jadi total pelantikan untuk eselon II sebanyak  31 orang, eselon III sebanyak 153 orang, eselon IV sebanyak 692 orang, eselon V sebanyak 36 orang, Kepala Sekolah sebanyak 64 orang dan total sebanyak  976 orang," terang Kepala BKD Drs. Joko Triyono, SH. (Tj)

Tahun Baru, Bupati Sukoharjo Ajak Warga Jaga Persatuan

Pergantian tahun dari penghujung ke awal tahun menjadi harapan baru bagi khalayak kalangan. Datangnya tahun baru disambut dengan berbagai pertunjukan dengan warna-warni kembang api dan bunyi petasan sebagai tanda semarak dalam merayakannya. Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH beserta Forkopimda pada saat menghadiri pagelaran musik rock to glory  dalam rangka menyambut malam pergantian tahun baru 2017 di alun alun Satya Negara (31/12), Bupati berkesempatan  menyapa  warga masyarakat  Sukoharjo, dalam pidatonya Bupati mengucapkan selamat tahun baru 2017 serta berharap warga masyarakat Sukoharjo diimbau  tetap menjaga kekompakan, persatuan demi Sukoharjo yang lebih baik daripada tahun kemarin. Di tempat terpisah, dalam rangka ikut memeriahkan malam pergantian tahun baru, Bupati beserta Forkopimda ikut serta dalam memeriahkan dan ikut dalam pesta kembang api yang sebelumnya digelar hiburan budaya yang bertajuk Javanese Avengers yang menceritakan kisah Gatotkaca mencari cinta di Hotel Best Western Premier Solo Baru.  Acara malam pergantian tahun baru di Kabupaten Sukoharjo berlangsung dengan tertib dan lancar. (Tj)