Peringati Hari Ibu, Pemkab Sukoharjo Gelar Seminar Sehari

SUKOHARJO- Dalam rangka peringati Hari ibu ke 90, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak( DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo mengadakan seminar sehari bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), senin ( 17/12). Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Hj. Etik Suryani SE, MM Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil judul materi Penanaman dan Penerapan Nilai -Nilai Moral Melalui 8 fungsi Keluarga serta Yuli Sulistiyanto S.Sos dari yayasan Setara Semarang mengambil judul Bersama Membangun Kualitas Ketahanan Keluarga. Turut hadir pula Ketua Dharma Wanita Loeh Agus Santosa dan para ketua dan anggota organisasi wanita se Kabupaten Sukoharjo.

Pada sesi pembuka, Ir. Hartawan Tri Wibawa Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas DPPKBP3A selaku ketua penyelenggara menjelaskan, tema pelaksanaan kegiatan seminar sehari dalam rangka Memperingati Hari Ibu ke 90 Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 "Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki- Laki dalam Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa". Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang peran perempuan dan laki laki dalam membangun ketahanan keluarga.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak( DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo Ir. Proboningsih Dwi Danarti membuka secara resmi seminar sehari dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-90 serta menjelaskan dalam rangka peringatan hari ibu telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain melaksanakan pelayanan KB di seluruh kecamatan, melaksanakan donor darah serentak bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Sukoharjo, pemasangan spanduk Peringatan Hari Ibu ke -90 tahun 2018 serta pada hari ini dilaksanakan seminar sehari serta direncanakan puncak acara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke -90 akan dilaksanakan upacara bendera pada tanggal 22 Desember 2018 di halaman Setda," jelas Ir. Proboningsih.

Hj Etik dalam materinya menyimpulkan delapan fungsi keluarga terdiri dari fungsi Agama, Sosial Budaya, Cinta dan Kasih Sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan. Delapan fungsi keluarga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua dalam membantu pembentukan karakter anak sehingga memiliki kepribadian yang matang.

Sedangkan Yuli Sulistiyanto menjelaskan tentang bersama membangun kualitas ketahanan keluarga. " Apa yang orang tua bisa lakukan untuk mencegah kekerasan pada anak? Dengan cara antara lain Menyayangi anak sepenuh hati, Mengajarkan pada anak untuk bersikap tegas (asertif), Menjalin kedekatan dan komunikasi yang baik dengan anak. Khusus untuk mencegah kekerasan seksual dengan cara memberikan pendidikan seks pada anak sesuai tingkatan usia, Menanamkan rasa malu untuk melanggar norma agama dan norma Masyarakat, Menjelaskan tentang jenis-jenis sentuhan yang pantas dan tidakpantas dilakukan orang lain terhadapnya, Mengingatkan anak untuk melawan jika mengalami kekerasan dan Memberikan  informasi situasi yang rawan terhadap kekerasan," jelasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Bupati Sukoharjo kembali Serahkan Santunan Kematian kepada 1.477 Warga Miskin

SUKOHARJO – Sebanyak 1.477 ahli waris warga miskin (gakin) yang meninggal kembali menerima santunan uang duka kematian sebesar Rp 3 juta utuh per orang dari Pemkab Sukoharjo, bertempat di Pendapa Graha Satya Praja (GSP) Setda Kabupaten Sukoharjo, Minggu (16/12).

Santunan yang dicairkan saat ini, merupakan ahli waris yang keluarganya meninggal pada periode kematian Januari – Mei tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4.431.000.000. Terdapat 1.477 orang yang mendapat santunan dari 12 kecamatan. Hingga 2018 ini, total santunan kematian yang sudah digulirkan mencapai Rp 69,793 miliar kepada 23.264 orang ahli waris.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Sarmadi SE, M.Si melaporkan, santunan uang duka kali ini merupakan santunan untuk tahap 2 tahun 2018 ini. Dengan periode kematian warga miskin (gakin) bulan Januari-Mei 2018. " Untuk periode kematian bulan Juni -Desember 2018 disalurkan tahun 2019 mendatang," jelasnya.

Ditambahkan, nominal santunan untuk 1.477 orang ahli waris sebesar Rp4,431 miliar dimana setiap ahli waris menerima Rp3 juta. Rincian penerima santunan dari 12 kecamatan masing-masing untuk Kecamatan Tawangsari 147 orang, Sukoharjo 125 orang, Mojolaban 142 orang, Bendosari 98 orang, Grogol 134 orang, Gatak 93 orang, Weru 143 orang, Bulu 114 orang, Polokarto 156 orang, Baki 105 orang, Nguter 121 orang, dan Kecamatan Kartasura 101 orang.

Ditambahkannya lagi,  Plt. Kepala Dinas Sosial Sarmadi, SE, M.Si

Sejak program bantuan uang duka digulirkan oleh Bupati H. Wardoyo Wijaya, SH, MH, MM total anggaran bantuan uang duka kepada 23.264 orang masyarakat  dan telah memberikan bantuan uang duka Rp69,793 miliar. Dengan rincian, tahun 2011 Rp9 miliar, tahun 2012, Rp3,78 miliar, tahun 2013 Rp10,110 miliar, tahun 2014 Rp9.978 miliar, tahun 2015 Rp12,93 miliar, tahun 2016 Rp9, 135 miliar, tahun 2017 Rp8.739 miliar, dan tahun 2018 sebesar Rp7,662 miliar.

"Program santunan kematian untuk gakin merupakan salah satu program prorakyat dari Pak Bupati. Dilanjutke nopo mboten? (Diteruskan atau tidak?)," tanya Pak Medi pada warga yang dijawab dengan kompak dengan kata "lanjuuuut","tambahnya.

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya  SH, MH, MM dalam sambutannya berpesan uang digunakan sebaik-baiknya dan diharapkan bisa digandakan. Dengan pengertian dijadikan modal usaha, bisa beli kambing. Jangan dibagi dan langsung habis karena justru tidak akan bermanfaat.

"Ahli waris menerima utuh tanpa potongan sebesar Rp3 juta. Pesan saya ya itu tadi, gunakan sebaik-baiknya dan semoga arwah yang sudah meninggal dunia diterima disisi Allah SWT sesuai amal kebaikannya," harap dan doa Bupati.mengakhiri kata sambutannya.

Demikian informasi yang disampikan Kabag Humas dan Protokol Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Sukses Miliki Rencana Induk Pembangunan Smart City, Bupati Sukoharjo Raih Penghargaan

SUKOHARJO –Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara S.Stat. MBA memberikan penghargaan langsung kepada Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM  sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Republik Indonesia kepada  Kabupaten Sukoharjo yang telah menyusun rencana induk (master plan) pembangunan berbasis Smart City sehingga dengan tersusunnya rencana induk ini, Pemeintah Kabupaten Sukoharjo memiliki rencana berbasis teknologi yang terarah dalam menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi , bertempat di Indonesia Convention Centre Tangerang, Jumat (14/2). Penghargaan juga diberikan kepada 50 kota/kabupaten lainnya.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara S.Stat. MBA mengatakan "Visi utama Gerakan Menuju 100 Smart City adalah mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi," ungkap Menteri Rudiantara. "Jadi yang dikedepankan di program ini adalah strategi meningkatkan pelayanan masyarakat, sementara teknologi menjadi  enabler dari usaha tersebut," tambah Menteri Rudiantara.

Gerakan Menuju 100 Smart City ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 ini dengan melibatkan 25 kota/kabupaten. Di tahun 2018, ada 50 kota/kabupaten yang telah mendapatkan pendampingan. Tahun 2018, pendampingan akan dilakukan 25 kota/kabupaten lain sehingga di tahun 2019, diharapkan akan ada 100 kota/kabupaten.

Gerakan Menuju 100 smart city sendiri adalah gerakan yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden. Sedangkan tim ahli terdiri dari akademisi dan praktisi dari UI, ITB, UGM, Perbanas, BPPT, INSW, KTII dan Citiasia.

Menurut Dr. Wikan DanarSunindyo, dosen ITB yang menjadi salah satu anggota tim pembimbing mengatakan "smart city di Indonesia pelu menunjukan dan memunculkan kekhasan daerah yang menjadi daya tarik dan menawarkan keaifan local tiap daerah, dan tidak sekedar mengikuti trend yang ada," ungkapnya.

Setelah memiliki rencana induk smart city , 50 kota/kabupaten terpilih, diharapkan dapat secara konsisten menjalankan program tersebut, selain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah masing-masing kota/kabupaten yang telah mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi Pemda lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Inspektorat Kabupaten Sukoharjo menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan pengisian  e- LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik bagi pejabat Eselon III baru dan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (13/12). Kegiatan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM.

Dalam Laporan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Drs. Nurwahyudi, MM mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada pejabat eselon III baru dan pejabat eselon IV selaku Aparatur Sipil Negara yang juga selaku penyelenggara Negara tentang pengertian dan pemahaman  Gratifikasi serta tata cara pengujian e-LHKPN yang akan dilaksanakan di tahun 2019," jelasnya. Ditambahkan, para peserta yang mengikuti para pejabat eselon III baru promosi dan semua pejabat eselon IV dilingkungan Kabupaten Sukoharjo serta fungsional tertentu.

Sementara itu Wakil Bupati mengatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemkab Sukoharjo juga merupakan misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode 2016-2021 yaitu memperkuat tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan.

"sejalan dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan program kerja KPK-RI khususnya dari bidang pencegahan, saya telah memerintahkan penerapan LHKPN bagi pejabat Eselon IV dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dan pejabat Eselon II sejak tahun 2011 dan bertahap ke Eselon III pada tahun 2014 dan Eselon IV mulai tahun 2019," tambah Wabup Sukoharjo.

Sosialisasi bernarasumberkan Inspektur Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Purnomo dengan judul materi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan materi dengan judul penyampaian tata cara pengisian e-LHKPN oleh Pokja LHKPN Kabupaten Sukoharjo Untung Priyanto Spd, SH, M.Si.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M. Hum. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Sidak Pilkades, Bupati Sukoharjo Minta Warga Jaga Kerukunan

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM meminta kepada warga Sukoharjo yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tetap menjaga kerukunan. "jaga kondusivitas keamanan Daerah. Bagi Massa calon kepala desa yang terpilih dilarang konvoi kemenangan dengan menggunakan sepeda motor," ujar  di sela-sela sidak di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol, Desa makamhaji Kecamatan Kartasura dan Desa Gentan Kecamatan Baki, Selasa (11/12).

Bupati didampingi Kapolres serta pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, turut serta melaksanakan pemantauan ke sejumlah wilayah Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo dengan dibagi dua tim pemantauan pelaksanaan Pilkades.

Seperti diketahui, Pemkab Sukoharjo mengadakan perhelatan pilkades serentak digelar di 125 desa di 11 kecamatan serta ada 362 orang calon kapala desa bertarung memperebutkan jabatan kepala desa di masing-masing desa di Sukoharjo.

"Pelaksanaan pilkades bagus dan lancar. Dilihat dari animo masyarakat tinggi datang ke TPS ada sekitar 65 persen (hingga pukul 09.30 WIB) sampai penutupan diharapkan angka partisipasi pemilih terus meningkat," tambah Bupati saat laksanakan pemantauan.

Sementara itu Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi mengatakan, Polres Sukoharjo siapkan 680 personel pengamanan untuk mengamankan jalannya pilkades ini. Ratusan personel ini di sebar di sejumlah lokasi pemungutan suara.

"sampai pelaksanaan pemungutan suara Selasa (11/12/2018) pagi belum menemukan laporan adanya gangguan keamanan pilkades. Masing masing desa yang menyelenggarakan pilkades dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Bahkan kekhawatiran adanya bandar judi atau botoh pada pelaksanaan pilkades juga tidak ditemukan," jelas Kapolres. Ditambahkan Kapolres Kondusifitas daerah yang tetap terjaga sampai pelaksanaan pemungutan suara diapresiasi kapolres. Diharapkan kondisi serupa dapat terus terjadi sampai proses penghitungan dan diketahui hasil pemenang pilkades.

"Massa pendukung calon kepala desa harus sabar dan tidak boleh berbuar onar. Saling menjaga perasaan dan tidak boleh konvoi kendaraan saat merayakan kemenangan. Lebih baik pemenang pilkades merangkul semua calon kepala desa dan massa pendukungnya demi memajukan bersama desa," tegasnya. Larangan konvoi kendaraan saat merayakan kemenangan pilkades sudah dikeluarkan Polres Sukoharjo tersebut berlaku di 125 desa. Apabila ada praktik pelanggaran maka petugas akan memberikan penindakan dengan menjatuhkan sanksi seperti tilang. "Pasukan pengamanan dalam posisi tetap siap menjaga desa yang menggelar pilkades. Meski pemungutan suara nanti sudah digelar pasukan tetap berjaga dan belum ada penarikan anggota dari desa sampai ada instruksi lanjutan dari Polres Sukoharjo," tegas Kapolres.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo., (Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar HUT Dharma Wanita Persatuan ke- 19 dan Hari Ibu ke- 90

SUKOHARJO – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Hari Ibu ke- 90 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo digelar pada hari Jumat (19/12) bertempat  di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya. Turut hadir Ketua DWP Kabupaten Sukoharjo, Loeh Dyah Agus Santosa, Hj. Etik Suryani, SE., MM dan Amik Purwadi  selaku Penasehat DWP serta para ketua pelaksana DWP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) badan, dinas, instansi Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo saat membacakan sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat, Loeh Dyah Agus Santosa  mengatakan bahwa DWP sebagai ormas yang menghimpun dan membina istri ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, "Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang menghimpun dan membina isteri Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Dharma Wanita Persatuan wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke-19 tahun ini, telah menjadi sebuah Organisasi Perempuan yang besar, yang telah diberi petunjuk dan kemudahan dalam menjalankan program kerja organisasi secara terstruktur", katanya.

Masih kata Ketua DWP Kabupaten Sukoharjo guna menyambut tantangan perkembangan dalam kegiatan bernegara, perempuan sangat diharapkan untuk mempunyai peran dalam politik pembangunan bangsa. Dharwa Wanita Persatuan diharapkan dapat menjadi salah satu unsur yang dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dengan mengambil peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional.

 "Dengan usia yang bertambah Dharma Wanita Persatuan yakin dan optimis bahwa membangun organisasi yang lebih modern dan profesional disertai program-program pengembangan dan peningkatan kualitas anggota DWP yang berkesinambungan, akan menjadikan Anggota DWP mampu bersaing secara terbuka dan mampu berkiprah secara aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran, gagasan serta pandangan terhadap pembangunan Nasional Indonesia, Negara yang kita cintai", tutup Ketua DWP Kabupaten Sukoharjo membacakan sambutan Ketua DWP Pusat Ny. Wien Ritola Tasmaya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Agus Santosa mewakilkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo  Widodo, SH, MH untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Dharma Wanita Persatuan ( DWP) serta Peringatan Hari ibu ke

90 ini. Dalam sambutannya, Widodo SH., MH berharap para anggota DWP lebih dapat memperkuat rasa kebersamaan dan bangga terhadap organisasi serta bentuk partisipasi dan kontibusi terhadap program Pemrintah.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Ning YC Sriyana , dalam laporannya menyampaikan Dia menjelasakan, serangkaian kegiatan sudah dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT DWP ke-19  yakni Sosialisasi dan Penyuluhan Gerakan Hidup Sehat  (Germas) dengan cegah dan tanggulangi stunting bersama DWP serta penyuluhan perpustakaan sudut baca untuk lingkungan keluarga pada tanggal 23 November 2018, Donor darah pada tanggal 28 November 2018 dan Fun Game.

Acara itu semakin meriah dengan sumbangan suara emas lagu dari Hj. Etik Suryani Wardoyo Wijaya dengan judul symphoni yang indah serta acara diawali dengan dimeriahkan tari rampak dari TK Teladan Sukoharjo. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Asisten Sekda Widodo SH, MH Ketua DWP Loeh Agus Santosa serta penasehat DWP Hj. Etik Suryani.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Bupati Buka Kegiatan Penguatan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa Menangkal Radikalisme dan Terorisme

SUKOHARJO-  Aksi terorisme bukan hanya merugikan diri sendiri juga merugikan bangsa dengan munculnya korban jiwa ketakutan dan rasa tidak nyaman. Dari eksternal, permasalahan yang wajib diwaspadai adalah pengaruh kemajuan teknologi informasi seperti, media sosial dan internet. Kemajuan teknologi informasi modern tersebut jika tidak disikapi dengan bijak, maka teknologi tersebut akan dapat merusak sendi-sendi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Demikian petunjuk Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM dalam Pelaksanaan kegiatan penguatan nilai nilai luhur budaya Bangsa Menangkal Radikalisme dan Terorisme, yang diikuti ketua RT/RW se- Kabupaten Sukoharjo, Lurah serta dihadiri pula Forkopimda, para pejabat dilingkungan Pemkab Sukoharjo, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) , selasa (4/12). Dengan Narasumber Mantan narapidana kasus terorisme Sofyan Tsauri.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sekarang ini muncul beberapa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia baik dari internal dan eksternal khususnya menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Salah satu permasalahan internal yang mengkhawatirkan adalah lemahnya penghayatan agama dan munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit. Dari eksternal permasalahan yang wajib diwaspadai adalah pengaruh kemajuan teknologi informasi seperti media sosial dan internet. Kemajuan teknologi informasi tersebut jika tidak disikapi dengan bijak maka teknologi tersebut akan merusak sendi sendi dan nilai nilai luhur Pancasila, "jelas Bupati dalam sambutannya.

"Saya mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga silaturahmi, persatuan dan kesatuan. Kita bangun kebersamaan sehingga akan terwujud Kabupaten Sukoharjo yang aman damai dan kondusif," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sudah bergerak aktif dengan mengajak serta masyarakat sampai ketua RT/RW diundang bersama. Mereka diajak untuk membantu menjaga kondusifitas wilayah. Salah satunya yakni dengan pengawasan bersama dan menanamkan nilai nilai luhur Pancasila kepada warganya.

"Apabila ada hal hal mencurigakan atau kegiatan yang bisa memicu munculnya sampai menimbulkan keretakan persatuan dan kesatuan maka silahkan masyarakat atau ketua RT/RW segera melapor," tambah Bupati.

Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Chandra Ariyadi Prakosa mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak boleh ada sekecil ruang apapun pihak pihak yang akan memecah belah persatuan tersebut.

"NKRI harga mati harus diwujudkan jangan sampai ada teror yang menakutkan masyarakat. Tidak boleh ada terorisme dan masyarakat harus membantu mewujudkannya," ujarnya.

Mantan narapidana kasus terorisme Sofyan Tsauri yang menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan nilai nilai luhur budaya bangsa menangkal radikalisme dan terorisme ini membeberkan ciri-ciri kelompok penyebar ajaran radikal dan terorisme kepada 1200 tamu undangan yang tampak hadir di Pemkab Sukoharjo.

"Bahkan enggan sholat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, termasuk dalam melakukan sholat Jumat," kata Sofyan

Ia mengatakan saat ini mahasiswa tengah menjadi target perekrutan teroris di Indonesia. Modusnya kata dia, sangat beragam misal mengadakan diskusi ke-Islaman yang memuat konten Islam radikal sampai cuci otak (brainwash).

"Jangan karena ikut mengaji atau daurah sebulan dua bulan lantas berani berfatwa," kata Sofyan yang sempat menjalani kurungan penjara selama enam tahun ini.

Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo Gunawan Wibisono, S.Sos melaporkan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menangkal radikalisme dan terorisme bersama elemen anak bangsa khususnya esensisnya di Kabupaten Sukoharjo, tujuan memberikan pembekalan dan pemahaman kepada elemen masyarakat dalam memahami pentingnya karakter bangsa sebagai upaya menjaga eksistensi nilai-nilai luhur budaya dalam menangkal radikalisme dan terorisme, "jelas Kepala Kesbangpol Gunawan Wibisono dalam laporannya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)