Gedung Pusat Promosi UMKM Dibuka Bupati Sukoharjo

SUKOHARJO– Bupati H. Wardoyo Wijaya SH.,MH membuka dan meresmikan Pusat Promosi Produk Unggulan UMKM di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) Graha Wijaya dan sekaligus diresmikan Pusat layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo dengan ditandai penandatangan prasasti dan pemukulan gong, Rabu (30/10). Selain itu turut diserahkan pula bantuan kredit usaha rakyat berupa uang permodalan oleh Bupati kepada penerima Bantuan antara lain dari Bank Jateng kepada pedagang pupuk dan usaha pakan ternak, dari Bank BNI kepada usaha kelontong, Bank Mandiri kepada usaha sate kambing dan usaha kelontong alat rumah tangga serta dan dari Bank BRI kepada usaha dagang jamu dan usaha dagang hasil bumi.

Bupati berharap fungsi Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya yang dulu lebih dikenal dengan gedung lowo dapat dioptimalkan fungsinya guna mendukung pembangunan khususnya sector ekonomi melalaui penguatan usaha  mikro, kecil dan menengah yang ada di kabupaten Sukoharjo.

"UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM sudah menjadi agenda pembangunan ekonomi Nasional sehingga keberadaannya harus dioptimalkan. Salah satu upaya yang dilakukan di Sukoharjo adalah dengan membangun gedung pusat promosi potensi produk unggulan tersebut," tambah Bupati.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Sukoharjo Sutarmo, SE.,MPd menyampaikan, selain pembukaan Pusat Promosi Produk Unggulan UMKM, di gedung yang sama sekaligus diresmikan Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang bekerjasama dengan UNS Solo. "Dengan pembukaan pusat promosi produk unggulan ini, kami berharap mampu meningkatkan daya saing, produktivitas produk UMKM di Sukoharjo," ujar Sutarmo

Pemkab berharap dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap produk lokal Sukoharjo sehingga menunjang pengembangan UMKM. Sutarmo, SE.,MPd melaporkan terdapat 78 UMKM yang menempati Pusat Promosi Produk Unggulan di GP3D Graha Wijaya yang dulu dikenal sebagai "gedung lowo" ini,"jelasnya. 78 UMKM tersebut telah lolos seleksi oleh tim penjaringan. Untuk lantai 1, terdapat 18 UMKM batik dan perajin, lantai 2 terdapat 18 UMKM fashion dan aksesoris, lantai 3 terdapat 26 UMKM yang terdiri dari 12 UMKM makanan dan 14 UMKM kuliner. Sedangkan lantai 4 untuk 18 UMKM produk elektronik dan handphone serta untuk Kantor PLUT. "Saat ini masih terdapat empat kios yang kosong dan direncanakan sebagian untuk tempat ATM," jelas Sutarmo.

Ditambahkan, ujar Sutarmo, untuk terus meramaikan lokasi, dinas akan melakukan promosi ke masyarakat dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo. Selain itu, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menggelar event pameran serta outing class bagi siswa SMP dan SMA. PLUT sendiri juga sudah membuat aplikasi yang bisa diunduh melalui "play store" mengenai UMKM Sukoharjo.

Sebagai bentuk dukungan Pemkab Sukoharjo, Bupati pun menggratiskan biaya sewa kios sampai bulan Desember 2018 nanti. Setelah itu baru akan dievaluasi kembali berapa tarif yang akan diberlakukan pada penghuni gedung. Sebelum acara dimulai Bupati bersama Forkopimda disuguhi tarian Anggayung Mukti dari sanggar santi budaya kerjasama dengan Persojo Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu Bupati menerima Media UMBSM GP3D Sukoharjo edisi pertama.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN.,M.Hum

(Tj)

 

KABUPATEN SUKOHARJO TERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN KEDIRI

Penerimaan Kunjungan Kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Kediri di Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu, 31 Oktober 2018 dimulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Sekda Sukoharjo. Kunker diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo, Bp. Sukito, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Bp. Ari Haryanto, S.Pd, M.Si. Rombongan dari Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dipimpin oleh Bp. Sulkani. Materi yang dipilih dalam kunker kali ini adalah yang terkait Pengawasan DPRD dalam Pembinaan Perangkat Desa.

Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo berkenan membacakan sambutan Bupati, yang intinya, mengungkapkan rasa bangga karena Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai lokasi kunker. Dipaparkan bahwa kenaikan APBD dan PAD Kabupaten Sukoharjo yang cukup signifikan, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan,  misalnya pendidikan gratis, santunan kematian, Jamkesda dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional serta jalan / jembatan.

Di Kabupaten Sukoharjo banyak produk hukum desa yang telah  lahir untuk mengatur tentang pelaksanan kegiatan di pemerintahan desa. Dalam dialog yang berlangsung, materi dan jawaban atas pertanyaan tentang pembinaan perangkat desa dijelaskan oleh pejabat perwakilan dari OPD terkait, yaitu Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Badan Keuangan Daerah, Bappelbangda dan Inspektorat.

Acara ditutup dengan tukar menukar cinderamata. Demikian penjelasan singkat dari Kabag Humas dan Protokol Setda Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (yk)

Rencanakanlah Keluarga Kita, Sinau Bareng Cak Nun di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo

Ralat.

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan BKKBN dengan Polsekta Sukoharjo, Espero dan Poltekkes Bhakti Mulia dalam rangka advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  menyelenggarakan sinau Bareng Cak Nun dan Kyai Kanjeng dengan mengambil tema "membangun pendidikan dalam keluarga", Selasa (30/10) .

Bupati H. Wardoyo Wijaya SH.,MH pertama mengapresiasi pelaksanaan kegiatan serta berharap melalui advokasi ini akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam upaya untuk membangun keluarga sejahtera dilandasi nilai nilai agama yang kuat.

Menurut Direktur Advokasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Sugiyono menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka menggapai keselamatan hidup, yakni keselamatan dalam berkeluarga, yang ukuran keselamatannya adalah tolok ukur menurut ukuran nilai-nilai Allah.

"Untuk kesekian kalinya BKKBN meminta Mbah Nun dan Kiai Kanjeng membekali ilmu bagi BKKBN sendiri maupun seluruh masyarakat ihwal bagaimana memahami hakikat keluarga, sejak dari merencanakan hingga menapaki hari-hari dalam perjalanan berkeluarga, hingga ujungnya adalah keselamatan keluarga itu sendiri. Setiap anggota keluarga tidak terjerembab dalam perbuatan yang buruk dan merusak kehidupan. Bahasa Mbah Nun cukup jelas dalam mengantarkan Berkeluarga yang benar-benar sesuai dengan takdir Allah,"ungkapnya.

Ditambahkannya itulah sebabnya, tema ditetapkan yaitu Membangun Pendidikan Keluarga. Di dalam topik ini, selaras dengan program BKKBN, terdapat pembahasan tentang apa itu keluarga, apa yang dipahami BKKBN tentang keluarga berencana dan bagaimana pemahaman masyarakat selama ini itu sendiri.

Cak Nun mengajak semua hadirin diajak dulu mengikatkan diri dan memastikan hal-hal mendasar, seperti juga pada setiap Sinau Bareng. "jangan sampai kita punya urusan/konflik dengan Allah" dan bahwa kita cinta Indonesia. Bersama-sama, ada Pak Bupati Sukoharjo, perwakilan BKKBN, Ketua DPRD, Dandim, perwakilan Forkompinda, Polres, dll, termasuk satu kelompok shalawatan Polwan di atas panggung, semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,"ajaknya sesaat menaiki panggung.

Ditambahkannya, boleh dicatat dulu bahwa yang menjadi consern BKKBN adalah keluarga dalam arti keluarga "kecil" yaitu suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anaknya.  Keluarga ini nanti akan dibentangkan lebih universal dan mendasar-mendasar. Bahwa keluarga bukan hanya satuan inti atau terkecil dalam struktur masyarakat, tapi bahwa setiap anggota badan kita pun berkeluarga, bahwa keluarga oleh Mbah Nun dipandang sebagai konsep dasar Allah dalam menciptakan makhluk-Nya. Cak Nun mengajak merencanakan bagaimana berkeluarga, di antaranya dengan pendidikan dan pembelajaran. Sinau Bareng ini adalah contoh konkretnya.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN.,M.Hum.(Tj)

Rencanakanlah Keluarga Kita, Sinau Bareng Cak Nun di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  BKKBN dengan Polsekta Sukoharjo, Espero dan Poltekkes Bhakti Mulia dalam rangka advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  menyelenggarakan sinau Bareng Cak Nun dan Kyai Kanjeng dengan mengambil tema "membangun pendidikan dalam keluarga", Selasa (30/10) .

Bupati H. Wardoyo Wijaya SH.,MH pertama mengapresiasi pelaksanaan kegiatan serta berharap melalui advokasi ini akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam upaya untuk membangun keluarga sejahtera dilandasi nilai nilai agama yang kuat.

Menurut Direktur Advokasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Sugiyono menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka menggapai keselamatan hidup, yakni keselamatan dalam berkeluarga, yang ukuran keselamatannya adalah tolok ukur menurut ukuran nilai-nilai Allah.

"Untuk kesekian kalinya BKKBN meminta Mbah Nun dan Kiai Kanjeng membekali ilmu bagi BKKBN sendiri maupun seluruh masyarakat ihwal bagaimana memahami hakikat keluarga, sejak dari merencanakan hingga menapaki hari-hari dalam perjalanan berkeluarga, hingga ujungnya adalah keselamatan keluarga itu sendiri. Setiap anggota keluarga tidak terjerembab dalam perbuatan yang buruk dan merusak kehidupan. Bahasa Mbah Nun cukup jelas dalam mengantarkan Berkeluarga yang benar-benar sesuai dengan takdir Allah,"ungkapnya.

Ditambahkannya itulah sebabnya, tema ditetapkan yaitu Membangun Pendidikan Keluarga. Di dalam topik ini, selaras dengan program BKKBN, terdapat pembahasan tentang apa itu keluarga, apa yang dipahami BKKBN tentang keluarga berencana dan bagaimana pemahaman masyarakat selama ini itu sendiri.

Cak Nun mengajak semua hadirin diajak dulu mengikatkan diri dan memastikan hal-hal mendasar, seperti juga pada setiap Sinau Bareng. "jangan sampai kita punya urusan/konflik dengan Allah" dan bahwa kita cinta Indonesia. Bersama-sama, ada Pak Bupati Sukoharjo, perwakilan BKKBN, Ketua DPRD, Dandim, perwakilan Forkompinda, Polres, dll, termasuk satu kelompok shalawatan Polwan di atas panggung, semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,"ajaknya sesaat menaiki panggung.

Ditambahkannya, boleh dicatat dulu bahwa yang menjadi consern BKKBN adalah keluarga dalam arti keluarga "kecil" yaitu suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anaknya.  Keluarga ini nanti akan dibentangkan lebih universal dan mendasar-mendasar. Bahwa keluarga bukan hanya satuan inti atau terkecil dalam struktur masyarakat, tapi bahwa setiap anggota badan kita pun berkeluarga, bahwa keluarga oleh Mbah Nun dipandang sebagai konsep dasar Allah dalam menciptakan makhluk-Nya. Cak Nun mengajak merencanakan bagaimana berkeluarga, di antaranya dengan pendidikan dan pembelajaran. Sinau Bareng ini adalah contoh konkretnya.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN.,M.Hum.(Tj)

KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SEMARANG KE KABUPATEN SUKOHARJO

Penerimaan Kunjungan Kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Semarang di Kabupaten Sukoharjo pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Graha Satya Karya Sukoharjo. Kunker diterima oleh Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Bp. Drs. Joko Purnomo didampingi Kepala Bagian Hukum Setda, Bp. Budi Susetyo, SH, MH, dan Kabag Pemerintahan Desa, Setyo Aji Nugroho, S.Sos. Rombongan dari Komisi A DPRD Kabupaten Semarang berjumlah 12 orang dipimpin oleh Bp. Jhony Budi Raharjo, SH. Materi yang dipilih dalam kunker kali ini adalah yang terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Bupati mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai lokasi kunker. Dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional" dengan potensi daerah yang ada, Pemerintah berusaha melaksanakan program – program yang pro rakyat. Kenaikan APBD dan PAD Kabupaten Sukoharjo yang cukup signifikan, digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan,  misalnya pendidikan gratis, santunan kematian, Jamkesda, JITUT dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional serta jalan / jembatan.

Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di 150 desa tanggal 11 Desember 2018, dan direncanakan Pelantikan dilaksanakan 21 Desember 2018. Untuk pembiayaan Pilkades ini, dari Pemerintah diberikan bantuan masing-masing 30 juta rupiah tiap desa. Dalam dialog yang berlangsung, materi dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan perundangan terkait pilkades dijelaskan oleh Kabag Hukum Setda, yang terkait teknis pelaksanaan dijelaskan oleh Kabag Pemerintahan Desa Setda sedangkan mengenai pertanggungjawaban dari laporan pelaksanaan pilkades dijelaskan dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo

Turut hadir dalam penerimaan kunker ini pejabat perwakilan dari OPD yang terkait dengan materi dialog. Acara ditutup dengan tukar menukar cinderamata. Demikian penjelasan singkat dari Kabag Humas dan Protokol Setda Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (yk)

Pembukaan Jambore Anak di Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO - Jambore anak Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 mengambil tema stop diskriminasi dengan harapan anak-anak dapat mengetahui bagaimana diskriminasi bias dialami anak-anak dengan berbagai bentuk. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa mewakilkan Kepala Dinas Dinas Pengendalian Peduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Ir. Proboningsih Dwi Danarti untuk membuka Jambore Anak Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 di pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (29/10).

Menurut ketua penyelenggara Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Sunarto SH.,MH melaporkan peserta jambore anak Kabupaten Sukoharjo tahun 2018  diikuti 300 siswa dari 35 sekolah tingkat smp/sma/smk dan diikuti dari Forum Anak Sukoharjo ( Fanasko). Adapun maksud dan tujuannnya sebagai sarana pembelajaran dan berbagi pengalaman peningkatan diri  menambah wawasan keilmuan serta bertujuan untuk menciptakan budaya jujur, berkreasi handal sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan potensi diri,"jelas Sunarto.

Dalam sambutan Sekda yang dibacakan secara utuh oleh  Kepala Dinas DPPKBP3A Ir. Proboningsih Dwi Danarti mengatakan, sebagai generasi penerus dan pewaris maka keberadaan anak sangatlah penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius dengan memberikan perlindungan anak dari hal yang dapat merusak dan menganggu pertumbuhan dan perkembangan anak.

"Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisiapsi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," jelasnya.

Ditambahkan, Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebagai Kabupaten/kota layak anak tiga kali berturut-turut dari tahun 2015, 2017 dan tahun 2018.

"marilah kita bersama-sama menjaga agar diskriminasi terhadap anak tidak terjadi di Sukoharjo sehingga kita bisa mempertahankan penghargaan tersebut, syukur dapat lebih meningkat lagi di masa yang akan datang. Saya harap setelah kegiatan Jambore anak Kabupaten ini, anak anak bisa menjadi pribadi yang jujur, mandiri, disiplin dan berpengetahuan luas dapat menjadi generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam pembangunan,"harapnya.

Acara dilanjutkan pemakaian topi secara simbolis  oleh Kepala Dinas Dinas Pengendalian Peduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A mewakili Sekda.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Wakil Bupati Pimpin Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Sukoharjo

SUKOHARJO - Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 90 tahun, dengan tema "Bangun Pemuda Satukan Indonesia", digelar di Halaman Kantor Bupati Sukoharjo Minggu (28/10) dipimpin Wakil Bupati H. Purwadi SE.,MM sebagai Inspektur Upacara.
Turut hadir pada upacara ini Dandim 0726/ Sukoharjo Kapolres Sukoharjo dan anggota Forkompinda lainya, Kepala OPD, KNPI dan tamu undangan lainya.
Peserta upacara berasal dari TNI, Polri, PNS, Korpri , Pemuda Pancasila, Satpol PP, Dishub, DWP,  Ormas, Pelajar,Pramuka dan juga diikuti barisan pasukan Bhineka Tunggal Ika dengan kostum pakaian adat Indonesia
Wakil Bupati Sukoharjo  yang membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi mengatakan ada tiga karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi setiap generasi muda untuk memenangi pertarungan masa depan sekaligus dalam mewujudkan mimpi Indonesia. Pertama, diperlukan generasi muda yang memiliki kualitas integritas yang tinggi, Kedua, kapasitas keahlian dan intelektual yang cukup mumpuni, Ketiga, karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional, "jelasnya.
Pada upacara tersebut dibacakan juga Putusan Kongres Pemuda oleh Pengurus KNPI Kabupaten Sukoharjo dengan latar belakang Pemuda Indonesia dengan pakaian adat dari bebagai daerah di Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia berjalan dengan khidmat.
Usai upacara dilanjutkan menyaksikan persembahan Tari semarak Nusantara dari regu Bhineka tunggal ika.
Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

DPRD Kota Banjar Jabar Belajar Pentahapan Pilkades di Pemkab Sukoharjo

SUKOHARJO-Menghadapi pemilihan kepala desa serentak di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Pansus XXIX DPRD Kota Banjar Jabar mengadakan kunjungan kerja study banding ke Pemkab Sukoharjo tentang Pilkades dengan materi pembahasan pelaksanaan pentahapan Pilkades khususnya tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Sukoharjo, Kamis (25/10). Rombongan diterima oleh Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo Setyo Aji Nugroho S.Sos.
Rombongan dipimpin Hendri Purnomo selaku Ketua Pansus XXIX DPRD kota Banjar bersama 12 anggota lainnya. Dalam sambutannya, menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk menggali informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sukoharjo dan hal hal terkait lainnya.
"Kota Banjar Jabar saat ini baru membahas tentang Raperda tentang Pilkades, Kami ingin berguru mencari ilmu ke Kabupaten Sukoharjo khususnya tentang pelaksanaan pentahapan Pilkades di Kabupaten Sukoharjo" tutur Ketua Rombongan Pansus DPRD Kota Banjar.
Kabag Pemdes menjelaskan Kabupaten Sukoharjo Sebanyak 125 desa di 11 kecamatan Kabupaten Sukoharjo akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Desember 2018. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah (Pemdes Setda) Sukoharjo mulai mempersiapkan administrasi dan tahapan pelaksanaan pilkades tersebut. Selain itu Pemdes Pemkab Sukoharjo melakukan sosialisasi sejak awal berkaitan dengan peraturan perundang undangan tentang BPD. Aturan tersebut berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 15 Tahun 2017 tentang BPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Kedua aturan tersebut harus sejak dini dipahami Pemerintah Desa khususnya para Kepala Desa sebagai pedoman pembentukan BPD. Di Sukoharjo masa jabatan BPD di 150 desa habis serentak pada September kemaren. Pembentukan bersama BPD kemaren baru terbentuk, kamis tanggal 25 Oktober kami adakan kegiatan Bintek bagi anggota  BPD desa,"jelasnya.
Ditambahkannya, BPD ini sangat penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa salah satu tugasnya terdekat yakni menyelenggarakan Pilkades massal di 126 desa Desember mendatang," ujar Setyo Aji  Nugroho.
Aji menambahkan, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pembentukan berupa pengisian BPD dilaksanakan oleh panitia ditetapkan dengan keputusan kepala desa, jumlah panitia paling banyak 11 orang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak tiga orang dan unsur masyarakat paling banyak delapan orang, pemilihan calon anggota BPD paling lambat tiga bulan sebelum masa keanggotaam BPD berakhir.
Menjawab pertanyaan dari anggota DPRD Kota Banjar mengenai penganggaran penyelenggaraan pilkades serentak dan pembentukan BPD desa Setyo Aji Nugroho S.Sos, memberikan keterangan bahwa dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten dan APBDDes.
Selain itu juga dibahas tentang Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Aji menjelaskan, pengisian anggota BPD di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan pemilihan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih, "jelas Kabag Pemdes menjawab pertanyaan salah satu anggota Pansus XXIX DPRD Kota Banjar Jabar. Acara diakhiri tukar menukar cinderamata.
Demikian informasi yang disampaikan oleh kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Sambut Pilkades Serentak, Pemkab Sukoharjo Gelar Rapat Koordinasi

SUKOHARJO- Untuk menyukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sejumlah panitia Pilkades dan Camat mengikuti rapat koordinasi panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018 di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (23/10). Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa turut dihadiri pula Camat dan panitia Pilkades desa, Sekretaris BKPP serta undangan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Drs. Agus Santosa mewanti-wanti agar semua pihak patuh dengan pentahapan yang ditetapkan dan diikuti dengan tertib administrasi

 "kita semua berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dapat berjalan dengan baik dengan terciptannya situasi dan kondisi di tingkat desa tetap kondusif," harap Sekda.

Menurut Kepala Bagian  Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sukoharjo Setyo Aji Nugroho S.Sos mengatakan bahwa tujuan Rakor untuk memberikan bimbingan teknis tentang semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar berjalan dengan lancar.

"proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan sesuai rencana dengan pembentukan anggota BPD diseluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dan direncanakan pemungutan suara dijadwalkan tanggal 11 Desember 2018 dan pengambilan sumpah pelantikan direncanakan tanggal 21 Desember 2018,"jelas Kabag Pemdes.

Kepala bagian Hukum Budi Susetyo SH.,MH berharap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangn yang berlaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan gugutan hukum," harap Kabag Hukum.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2018

SUKOHARJO- Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2018 tingkat Kabupaten digelar di Lapangan Pringgodani Dukuh Tegalrejo Desa Mulur Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Senin (22/10). Dengan mengusung tema "Bersama Santri Damailah Negeri".

Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi SE.,MM selaku inspektur upacara, dalam membacakan amanat Bupati berharap kepada para santri untuk terus belajar dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"santri hari ini dan santri di masa yang akan datang harus mampu menjawab tantangan zaman, memenangkan pertarungan global dan dapat mengambil peran strategis  disegala lini kehidupan sebagai wujud dedikasi tinggi untuk umat bangsa dan negara,"harap Wakil Bupati.

Upacara dihadiri pula unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag, Muspika Kecamatan Bendosari, Ketua MUI, tokoh agama ormas Islam dan para pimpinan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Di akhir upacara, Wakil Bupati menyerahkan piala kepada pemenang Kejurda Pagar Nusa PC Sukoharjo Tahun 2018 dengan kategori SD/MI, kategori SMP dan Kejurda Pagar Nusa PC Sukoharjo Kategori SMK.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat Sukoharjo Resmi Dikukuhkan

SUKOHARJO – Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sukoharjo diperlukan sebuah wadah untuk menampung semua agama yang ada. Rabu (17/10), pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukoharjo periode 2018-2023 dikukuhkan oleh Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya, SH.,MH. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) kantor bupati.

Usai melakukan pengukuhan, dalam arahannya Bupati berharap, dengan telah dikukuhkannya pengurus FKUB dan Dewan Penasehat periode ini, segera lakukan koordinasi menyusun program program kerja dengan tujuan akhirnya dapat tercipta kerukunan umat beragama diwilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya,"harapnya dihadapan Forkopimda,tokoh agama dan undangan lainnya.

Sesuai SK pengukuhan FKUB No.450/55/2018, tentang pembentukan pengurus FKUB dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2023, memiliki tugas antara lain, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kajian Bupati serta melakukan sosialiasi perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam SK bupati tentang pengukuhan pengurus FKUB Sukoharjo ini, terdiri dari:

1.Dewan penasehat;

– Ketua : Wakil Bupati  Sukoharjo

– Wk.Ketua : Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sukoharjo

Dan sejumlah sejumlah Anggota.

2.Pengurus FKUB Sukoharjo 2018-2023:

1. Dr. Zainal Abas, M.Ag (Ketua)

2. Dr. H. Harun Rosjid, Sp.B.MARS (Wk.Ketua)

3. Drs. H. Dalono Abdul Rosyid (Sekretaris)

4. Ir. Dominikus Linggarno (wakil.Sekretaris)

5. Dan sejumlah anggota

Sementara itu ketua FKUB terpilih, Dr. Zainal Abas, M.Ag mengatakan "semoga kami dalam mengemban tugas ini  bisa amanah, kami menyadari amanah ini tidaklah ringan, marilah kita saling menghargai, menghormati dan saling toleransi semoga Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten yang makmur," ungkapnya.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Virus-free. www.avast.com

Apel 3 Pilar Wujudkan Pileg Pilpres 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Sukoharjo dihadiri Kapolda dan Pangdam

SUKOHARJO- - Apel 3 Pilar, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kades/lurah dalam rangka Memasuki masa kampanye Pemilu 2019  mewujudkan Pileg, Pilpres 2019 yang aman, di wilayah Kabupaten Sukoharjo, digelar apel di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Pemkab Sukoharjo dan dihadiri dua jenderal bintang dua, Kapolda Jateng Irjenpol Condro Kirono, bersama Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, turun langsung ke Kabupaten Sukoharjo untuk mengkonsolidasikan tiga pimpinan unsur terdepan yakni kepala desa/lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, Selasa (16/10).

Perwira tinggi tersebut disambut Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH bersama Forkopimda serta Muspika dan ratusan Babinsa, Babinkamtibmas, Kades/Lurah dan Camat se-Sukoharjo.

Konsolidasi tiga pilar tersebut bertujuan untuk menyukseskan Pemilu 2019 yang aman, damai dan menyejukkan, mengingat persoalan dan potensi konflik berada di desa/kelurahan. "Tiga pilar itu harus solid, kompak dan menjadi mesin pendingin suasana. Sehingga kondusifitas tidak terganggu meski pun Pemilu 2019 sudah memasuki tahapan Pemilu. Pangkal persoalan dan pontensi konflik berada di desa atau kelurahan. Untuk itu tiga pilar penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat tertib dan aman," ujarnya, seraya meminta tiga pilar  mengedepankan hati nurani setiap melaksanakan tugas," ujar Kapolda Jateng. 

Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto menambahkan, situasi kondusif bukan datang sendiri namun kerja keras banyak pihak, serta kerja keras tiga pilar sebagai punggawa utama Pemilu. Menurut dia, terkait Pemilu konflik sekecil apapun harus segera ditangani.

"Sebab, persoalan yang lebih luas disebabkan oleh persoalan di desa yang belum tuntas tertangani," ujar Mayjen TNI Wuryanto, sembari mengajak tiga pilar menjaga kekompakan.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

BUPATI LEPAS KONTINGEN KABUPATEN SUKOHARJO MENUJU PORPROV XV JATENG TAHUN 2018

Semangat patriot olah raga yang bergelora sangat terasa di Pendopo Graha Satya Praja Kabupaten Sukoharjo. Selasa pagi (16/10) Bupati Wardoyo Wijaya, SH,MH,MM berkenan melepas Kontingen sejumlah 191 orang dari Kabupaten Sukoharjo menuju ajang Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Tengah Tahun 2018. Kabupaten Sukoharjo mengirimkan 135 Atlit, 46 orang pelatih dan official serta 10 orang pendamping kontingen yang berlaga dalam 25 cabang olah raga.

Dengan motto Sukoharjo siap bertanding untuk meraih prestasi terbaik, selama sepekan sejak Jum'at 19 Oktober sampai Kamis 25 Oktober 2018 para atlit Sukoharjo harus berjuang di Surakarta untuk meraih prestasi, dengan tetap menjunjung sportivitas, persatuan dan kesatuan diantara seluruh peserta. Dalam sambutan dan pengarahannya, Bupati mengatakan, "kepada para atlit hendaknya selalu menjaga semangat sportivitas dan tunjukkan kemampuan untuk meraih prestasi semaksimal mungkin".

Disampaikan Ketua Kontingen Sukoharjo, Sukirso, S.Pd, keberangkatan kontingen ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah dengan diberikannya dana hibah untuk segala keperluan (uang saku, topi, kaos, jaket, training, sepatu, handuk dan tas olah raga). Karena dengan mengikuti PORPROV ini bisa digunakan para atlit untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta dapat digunakan sebagai ajang pemanduan bakat untuk mendapatkan materi menuju PON di Papua Tahun 2020 dalam meraih prestasi terbaik.

Pada kesempatan ini, Bupati berkenan memakaikan secara simbolis pakaian olahraga sebagai bukti dukungan dan apresiasi penuh atas pengiriman kontingen Sukoharjo ke PORPROV XV Jawa Tengah. Hadir dalam acara pelepasan ini anggota Forkopimda, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Kepala OPD terkait dan pengurus KONI Kabupaten Sukoharjo.

Demikian penjelasan singkat Kabag Humas dan Protokol Setda, Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum yang turut hadir dalam acara tersebut. (Yk)

HUT Kompass Sukoharjo ke-4, Gelar Pentas Seni dan Penggalangan Dana Korban Gempa

9SUKOHARJO – Dalam rangka tasyakuran HUT Komunitas Sound Sukoharjo (Kompass) ke-4 tahun 2018 ini, Kompass menggelar pentas seni Orkes Melayu dan pengalangan dana bagi korban donggala Palu yang digelar di Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo, Rabu(10/10).

Dalam tasyakuran ini hadir pula Wakil Bupati Sukoharjo H. Purwadi, SE, MM, Kapolres Sukoharjo yang diwakili oleh Kapolsek Sukoharjo Kota AKP Parwanto, SH, MH, Dandim 0726 Sukoharjo diwakili, Camat Sukoharjo ,Ketua Kompass Drs. Ikhsanudin, serta pengusaha sound sistem serta para penonton. Tasyakuran ini ditandai dengan potong tumpeng oleh Wakil Bupati Sukoharjo yang diserahkan kepada Ketua Panitia.

Wakil Bupati dalam sambutannya pertama mengapresiasi kepada komunitas Kompass atas terselenggaranya karena selain menghibur juga ada kegiatan sosial pengalangan dana korban gempa Palu. Wakil Bupati berharap kegiatan komunitas dapat lebih mempererat tali silaturahmi serta persatuan antar pengusaha sound system khususnya di Kabupaten Sukoharjo dan mengetahui sejauhmana perkembangan teknologi alat yang dimiliki sekaligus tempat sharing pengalaman. ,"ungkap Wakil Bupati.

Menurut ketua Panitia Rudi mengatakan acara ini diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan mempererat tali saliarurahmi antar sesama pengusaha sound system di wilayah Sukoharjo, serta sebagai ajang bertukar pikiran dan berbagai ilmu tentang sistem tata suara yang baik.  Rudi berharap kedepan acara ini tidak hanya diselenggarakan di Tingkat Kabupaten, tetapi juga bisa terselengagra sampai ke Kecamatan," harapnya. Acara ditutup dengan pertunjukan music dangdut Tim Sar Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

DPRD Kabupaten Klaten Kunker ke Pemkab Sukoharjo

Sukoharjo- Pansus DPRD Kabupaten Klaten mengadakan kunjungan kerja study banding ke Kabupaten Sukoharjo terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pemilihan Kepala Desa Dan RAPERDA tentang perlindungan anak, bertempat ruang rapat Sekda, hari selasa (9/10).

Rombongan diterima oleh asisten satu Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo H. Sukito S.Sos, M.Si  dan di dampingi bagian Pemdes, bagian Hukum dan bagian Dinas Pengendalian penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo.

Rombongan Pansus DPRD Kabupaten Klaten dipimpin oleh  Ari kuswanto bersama 15 anggota lainnya. Pimpinan rombongan dalam sambutannya menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk menggali informasi mengenai RAPERDA pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sukoharjo dan RAPERDA Perlindungan anak di kabupaten sukoharjo.

"Kabupaten Klaten baru akan menggelar Pilkades serentak pada bulan april  mendatang, untuk itu kami ingin menanyakan proses penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Sukoharjo termasuk penganggarannya, dan menanyakan bagaimana ruang bermain ramah anak di kabupaten sukoharjo serta Raperda tentang anak yang ada di kabupaten sukoharjo" tutur ari kuswanto.

Menjawab pertanyaan anggota Pansus DPRD Kab. Klaten, Menurut Maryadi Pemdes Kabupaten Sukoharjo, menjelaskan  Kabupaten Sukoharjo Sebanyak 150 desa di 12 kecamatan Kabupaten Sukoharjo akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Desember 2018. Bagian Pemerintahan Desa mulai mempersiapkan administrasi dan draf tahapan pelaksanaan pilkades tersebut yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan didalam RAPERDA Kabupaten Sukoharjo. Ditambahkannya, penganggaran penyelenggaraan pilkades serentak Mariyadi memberikan keterangan bahwa dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten dan APBDDes.

(DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo menjelaskan pula bahwa Kabupaten Sukoharjo mendapat Dua kali penghargaan sebagai kabupaten layak anak (KLA) selain itu mulai muncul sejumlah tempat ramah anak juga terlihat dengan beberapa pembangunan infrastruktur seperti taman layak bermain, menyediakan ruang konseling dan juga petugas kusus yang bisa menjadi akses yang sudah di atur di RAPERDA kabupaten sukoharjo nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokel Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN.,M.Hum. (Tj)