Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan kemanusiaan dan ekonomi belaka, persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensinya disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadinya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukoharjo mengadakan rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (29/12). Ketua TKPK Kabupaten Sukoharjo H. Purwadi SE,MM membuka Rakor TKPK serta memberi arahan untuk berpartisipasi aktif dalam mengemban tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, sehingga penurunan kemiskinan dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Penanggulangan kemiskinan akan berjalan efektif dan efisien manakala didukung dengan data penduduk miskin by name by address yang valid dan factual. Tanpa data yang valid dan faktual maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan tepat sasaran dan target program menjadi tidak tercapai. Dalam laporan Kepala Bappeda selaku sekretaris TKPK, Suyadi widodo, S.Sos menjelaskan peserta Rakor TKPK terdiri dari Kepala Desa se-Kabupaten Sukoharjo, fasilitator SLRT dua orang setiap Kecamatan yang berjumlah 250 orang serta para pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan. Penyampaian materi oleh BPS Sukoharjo tentang pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, Sistem Layanan Rujukan terpadu (SLRT) oleh sekretariat nasional SLRT serta dari KOTAKU (kota tanpa kumuh) yang disampaikan oleh Koordinator kota KOTAKU, dengan Moderator Prima Graditya. Diakhir acara juga dilaksanakan session tanya jawab. (Tj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar