Pembukaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan Sukoharjo Tahun 2019

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo menghadiri  rapat koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Sukoharjo tahun 2019 bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (13/11).

Rakor Dewan Ketahanan Pangan kali ini mengambil tema "peran Perpadi dalam mewujudkan Beras Menjadi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung ketahanan pangan wilayah dan nasional".

Kegiatan dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perpadi Provinsi Jawa Tengah,  Ketua TP PKK Kabupaten Sukoharjo, Kepala OPD, Dinas Ketahanan Pangan beserta jajarannya.

Menurut Plt. Kepala Dinas Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo mengatakan tujuan yang bertujuan mensinergikan program kerja antar berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo serta mensinergikan antar berbagai pihak petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dengan perpadi untuk menumbuhkan kemitraan dalam upaya mewujudkan beras sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sukoharjo dengan branded merk "Beras Sukoharjo" yang mampu bersaing di pasaran dan merumuskan kebijakan strategis dalam merespon dinamika ketahanan pangan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Acara Rakor dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku ketua harian dewan ketahanan pangan.

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan diisi dengan presentasi, dan pemaparan materi para narasumber dilanjutkan diskusi terbuka yang diikuti seluruh peserta sejak awal hingga akhir kegiatan.

Nara sumber rapat koordinasi yakni Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Ir. Netty Harjianti, Direktur BUMP/PT Pengayom tani sejagad Wonogiri dan Ketua Perpadi Provinsi Jawa Tengah Ir. H. Tulus Budiyono.

Disamping itu juga digelar pelantikan pengurus perhimpunan pengusaha penggilingan padi dan beras ( PERPADI ) di Kabupaten Sukoharjo masa bakti 2018-2023 ditempat yang sama. DPC Perpadi Kabupaten Sukoharjo dipimpin Tutik  Kustiyaningsih SE.

Bupati H. Wardoyo Wijaya mengucapkan selamat atas terpilihnya pengurus PERPADI di Kabupaten Sukoharjo Periode 2018-2023 serta berharap kepada pengurus Perpadi yang baru dilantik untuk segera berkoordinasi dan menyusun langkah langkah strategis dan program kerjanya.

"tentang rencana Perpadi untuk memasok beras ke ASN pemda Sukoharjo, saya mendukung, tapi beras yang bagus, kalau tidak bagus tidak usah dibeli Perpadi dan dikin kemasan 5 kg atau 10 Kg an untuk kebutuhan SKPD di Kabupaten Sukoharjo,  nantinya hukumnya wajib bagi semua OPD ambil beras Sukoharjo," tegas Bupati.

Acara dilanjutkan pelepasan pengiriman beras dari Perpadi Sukoharjo ke Jakarta oleh Bupati dan Ketua TP. PKK didampingi Ketua Perpadi Provinsi Jateng.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

 

 

Bupati Sukoharjo Jadi Pembina Upacara HKN Ke- 55 dan Launching PSC 119 “Makmur”

SUKOHARJO– Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM bertindak selaku pembina upacara dan membacakan sambutan seragam dari Menteri Kesehatan RI pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 Tahun 2019 yang bertempat di halaman Setda Kabupaten Sukoharjo, Selasa (12/11).

Bupati menyampaikan HKN kali ini mengangkat tema "Generasi Sehat, Indonesia Unggul". Pada kesempatan ini pula, Bupati melakukan launching sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu atau Publik Safety Centre (PSC) 119 "Makmur" Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan ditandai dengan pemasangan rompi, pemasangan stiker PSC 119 "Makmur" dan menghidupkan sirine Ambulance serta menyerahkan secara simbolis penghargaan.

" tujuan dibentuknya PSC 119 Makmur ini adalah untuk mengurangi angka kematian dan kecacatan di Kabupaten Sukoharjo. PSC 119 Makmur berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan wilayah kerja tahap awal yaitu melayani masyarakat di 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang akan dibantu juga dengan fasilitas kesehatan baik berupa rumah sakit, puskesmas, klinik dan PMI. Untuk masyarakat melihat atau menemukan kegawatdaruratan berupa kecelakaan di jalan, gagal nafas ataupun kegawatdaruratan lainnya bisa menghubungi PSC 119 Makmur di nomer telpon 081222222729 atau (0271) 59992119," melalui rilis yang diterima saat upacara HKN ke -55.

Sementara itu dalam HKN ke-55 terdapat dua isu utama terkait kesehatan yang dibahas dan mendesak dituntaskan demi pembangunan SDM berkualitas. Kedua isu itu yakni soal stunting dan jaminan kesehatan nasional.

"Pembangunan SDM telah diraih ditandai dengan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia setiap tahun. Itu bisa diukur dari meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dan menurunnya angka TB," ujar Bupati H. Wardoyo Wijaya.

Ungkap Bupati, pada lima tahun terakhir ini, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya jaminan kesehatan nasional. Semuanya itu mengusung kegiatan promotif dan preventif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan. Mulai dari germas atau gerakan masyarakat hidup sehat, PIS-PK atau program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dan NS atau nusantara sehat.

" Melalui momentum Hari Kesehatan Nasional, marilah kita konsentrasikan segenap potensi kekuatan dan kebersamaan kita untuk menitiberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa."

"Saya berharap kita dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan, khususnya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan, membenahi tata kelola BPJS Kesehatan, penyediaan obat serta alat kesehatan lokal murah berkualitas," pungkas Bupati.

Acara tambahan berupa penyerahan penghargaan pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 jajaran kesehatan antara lain penghargaan Mitra Bakti Husada Perusahaan yang melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif Tingkat Kabupaten berupa piagam dan POS UKK KIT disampaikan kepada PT. Harindotma Grogol. Kedua, penghargaan STBM Award dari Kemenkes RI untuk Sanitarian Puskesmas Terbaik berupa piagam disampaikan kepada Ina Nurliana, SKM Puskesmas Grogol. Ketiga, Piagam lomba pelaksana terbaik desa siaga ber-PHBS berupa piala piagam dan uang pembinaan kepada juara 1 Rp 2,5 juta kelurahan Gayam, Juara II Rp 2 juta Kepala Desa Tanjungrejo , Juara III Rp 1,5 Juta Desa Sanggarahan Grogol. Keempat, penghargaan lomba senam lansia diraih Kecamatan Bulu. kelima, penghargaan puskesmas berprestasi sebagai juara 1 tingkat Kabupaten dan juara III tingkat propinsi untuk kategori pedesaan kepada Puskesmas Polokarto. Keenam, penghargaan Puskesmas dengan laporan PKP terbaik kepada Puskesmas Bulu. Ketujuh , penghargaan sertifikat Re-akreditasi tahun 2019 kategori paripurna diraih puskesmas kartasura, kategori utama diraih puskesmas kartasura, grogol, baki, weru, bemdosari. Kedelapan, penghargaan tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten untuk kategori dokter umum diraih dr. Romdon Nugroho dari Puskesmas Grogol, kategori dokter gigi diraih drg. Rahayu Dwi Setyawati dari puskesmas Baki, kategori perawat diraih Rita Damayanti, A.md.Kep dari puskesmas grogol, Kategori Bidan diraih Wulan Mardikaning Tyas, A.Md.Keb, kategori tenaga Kesling diraih Ina Marlina, S.KM, kategori tenaga farmasi diraih Murwani A.md.Farm Puskesmas Grogol, kategori tenaga gizi diraih Suharti Amd Gizi Puskesmas Bulu, Kategori Tenaga ATLM diraih Sasanti, Amd.AK.

Disamping itu turut diberikan bantuan closet duduk bagi penyandang disabilitas sejumlah 70 buah dan bupati menyerahkan sertifikat terdaftar pengobat tradisonal.  

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE, MM, para Asisten Sekda, kepala OPD, jajaran Dinas Kesehatan, dan seluruh peserta upacara dari Instansi kesehatan dan RSUD Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Lantik 11 Kades di Sukoharjo, ini Harapan Bupati H. Wardoyo Wijaya

Bupati  Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM melantik 11 kepala desa dari 7 Kecamatan yang berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (11/11)

Kesebelas Kepala Desa yang dilantik ini merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa serentak yang digelar pada tanggal 31 Oktober 2019 lalu. Dari 150 total jumlah desa di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya mengikuti pelaksanaan Pilkades serentak.

Bupati  berharap kepada semua Kepala Desa yang baru saja dilantik, bahwa diantara kewajiban sebagai Kepala Desa, antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa serta mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga seorang Kepala Desa harus dapat menjadi sosok seorang pemimpin dan bisa menjadi teladan bagi warga masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan Desa, harus dilaksanakan secara trasparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disipiin 4 anggaran. Hal ini penting deketahui karena Desa pada saat ini mengelola anggaran yang cukup besar, sehingga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

" Kepada Isteri Kepala Desa yang baru saja dilantik, saya berharap agar dapat mendampingi, memberi motivasi kepada suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa, sehingga dapat berjalan sesuai norma dan ketentuan yang ada. Seorang Istri Kepala Desa juga harus mampu memahami tugas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta berfungsi sebagai motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program-program PKK," harapnya.

Bupati juga berpesan bahwa untuk gaji Ketua RT dan Ketua RW saat ini diharapkan bisa mencapai batas minimal Rp300.000,00 dan bagi yang belum memenuhi standar minimal agar ditingkatkan menjadi minimal.

Adapun nama Kepala Desa terpilih antara lain Desa Jatingarang Kec. Weru Kades Terpilih Slamet Riyadi, Desa Karanganyar Kecamatan Weru Kades Terpilih Sugito,  Desa Lengking Kecamatan  Bulu Kades Terpilih Mulyanto, Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kades Terpilih Mariyo, Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kades Terpilih Parno , Desa Wonorejo Kec. Polokarto Kades Terpilih Yusuf Aziz Rahma S.Pd ,Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kades Terpilih Pardioyant, Desa Gedongan Kecamatan Baki Kades Terpilih Lilik Hartanto, Desa Duwet Kecamatan Baki Kades Terpilih Suparno, Desa Purbayan Kecamatan Baki Kades Terpilih Budi Sriyanto dan Desa Jati Kecamatan Gatak Kades Terpilih Sutarjo.

Turut hadir Rohaniawan dan saksi, Wakil Bupati, segenap jajaran Forkopimda, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, jajaran eksekutif Pemkab Sukoharjo ,Ketua dan Sekretaris BPD, Perangkat Desa dan Keluarga, pendukung dan simpatisan kepala desa terpilih.

Acara diakhiri jabat tangan Bupati kepada Kepala Desa terlantik. Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

SUKOHARJO KEMBALI RAIH WTP, EMPAT KALI BERTURUT-TURUT

SUKOHARJO- Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo  meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), secara 4 kali berturut-turut sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah memberikan Piagam Penghargaan pada Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM di ruang loby Kantor Bupati, Senin (11/11).

Hal itu terungkap saat Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb. Prov. Jateng Sulaiman Syah, mendatangi Pemkab Sukoharjo, perihal Penyampaian Piagam Penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP, yang diterima Bupati Sukoharjo. Opini WTP ini merupakan ke-4 berturut-turut sejak tahun 2015.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan Jateng, Sulaiman Syah menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP tersebut. Menurutnya, opini WTP yang didapatkan Pemkab Sukoharjo menjadi bukti pengelolaan keuangan sudah baik. "Karena meraih opini WTP, Pemkab Sukoharjo akan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat," ujarnya.

Dikatakan Sulaiman, pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas diyakini akan mempercepat pembangunan dan peningatan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, jika Pemkab Sukoharjo mampu mempertahankan opini WTP hingga lima kali berturut-turut, piagam akan diberikan di Jakarta dan disampaikan langsung oleh Presiden.

Disisi lain, ada beberapa hal yang akan disinergikan terkait nota kesepahaman yang ditandatangani antara Kanwil Dirjen Perbendaharaan dengan Pemkab Sukoharjo. Masing-masing pertukaran data APBN dan APBD untuk bahan laporan keuangan gabungan, penyaluran belanja keuangan dari APBN, pembayaran DAK fisik dan dana desa, agar tepat sasaran, serta monitoring Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga pembinaan keuangan.

Sedangkan Bupati mengatakan, opini WTP tersebut merupakan bukti nyata Pemkab Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik pada masyarakat. Selain itu, juga komitmen mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Capaian opini WTP empat kali berturut-turut tentunya menjadi kebanggaan serta cambuk untuk terus ikut serta dalam mewujudkan "clean and good governance sebagaimana telah dicita-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," ujarnya.

Bupati berharap seluruh ASN bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi serta integritas tinggi agar dapat mewujudkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas. Dengan harapan, opini WTP dapat kembali diraih di tahun-tahun mendatang. Terkait nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Jateng, Bupati berharap dapat dijadikan babak baru dalam pelaksanaan APBN dan APBD yang lebih komprehensif.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

Hari Pahlawan, Sekda Sukoharjo : Tidak Sebar Hoax Juga Berjasa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggelar upacara peringatan hari pahlawan dihalaman Kantor Setda , Minggu (10/11).

Perhelatan upacara dimulai pukul 08.00 WIB dan di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Drs. Agus Santosa selaku pembina upacara.      

Selain aparatur sipil negara (ASN),  juga tampak anggota TNI-Polri dan para pelajar.

" Dengan Peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno yang menyatakan bahwa "hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar," ungkap Sekda saat membacakan sambutan serentak Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara.

Selain itu Peringatan Hari Pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak anak bangsa untuk menjadi Pahlawan Masa Kini, sebagaimana tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 "Aku Pahlawan Masa Kini".

Sekda Drs. Agus Santosa pun menyampaikan pada masa kini bahwa jadi pahlawan tidak harus berperang. Dengan inovasi,  anak-anak saat ini bisa jadi pahlawan masa kini.

"Menjadi Pahlawan Masa Kini dapat dilakukan oleh siapapun Warga Negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax. tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengingatkan para pemuda agar memaknai perjuangan dengan terus bekerja untuk bangsa.

Acara dilanjutkan ziarah serta tabur bunga di makam pahlawan Swargoloyo Desa Bakalan Kecamatan Polokarto.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. [Tj]

Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Penandatanganan KUA-PPAS 2020

SUKOHARJO – Rapat paripurna DPRD Sukoharjo dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 digelar di gedung DPRD setempat, Jumat (08/11), dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, didampingi wakil ketua DPRD.  Wabup H. Purwadi mewakili Bupati,  Selain itu, juga turut menghadiri, jajaran Kepala OPD pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda.

Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,  diubah Permendagri nomor 21 tahun 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sebagai acuan kepala perangkat daerah dalam  menyusun RKA-SKPD.

"RKA-SKPD disusun oleh Kepala Perangkat daerah memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing masing program dan kegiatan serta merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD dalam membahas kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggraran sementara APBD tahun 2020 dengan tim anggaran pemda," ungkap Wabup.

Demikian informasi yang disampaiakan Kabag Humas dan Protokol Setda. (Tj)

Tandatangani NPHD, Pemkab Sukoharjo, KPU dan Bawaslu Sepakat Rp31,1 miliar.

SUKOHARJO–  Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 31,1 miliar dengan KPU dan Bawaslu Sukoharjo bertempat di ruang rapat Sekda, Jumat (7/11).

NPHD ditandangani langsung oleh Kepala Kesbangpol Gunawan Wibisono. S.Sos didampingi  Sekda Drs. Agus Santosa , Asisten Administrasi Umum Eko Adji Aryanto  SH,MM bersama Ketua KPU Nuril Huda dan Ketua Bawaslu  Bambang Muryanto, ST

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo mengajukan adendum atau perjanjian kontrak baru terkait anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Sukoharjo Tahun 2020 mendatang.

Dalam adendum tersebut, KPU mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 23,1  Milyar sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan RI atas tambahan honorarium Ad Hoc .

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda menambahkan, penandatanganan NPHD hari ini merupakan adendum NPHD sebelumnya. Pasalnya, dalam NPHD sebelumnya hanya khusus untuk anggaran yang dialokasikan di APBD 2019. Menurutnya, untuk anggaran Rp100,7 juta yang cair tahun ini digunakan untuk melaksanakan tahapan yang sudah diatur sesuai PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020.

"Karena masuk dalam APBD 2020, otomatis anggaran baru bisa dicairkan tahun depan," ujarnya.

Selain anggaran pemilu, Bawaslu Sukoharjo juga menerima dana hibah pengawasan pemilu senilai Rp 8 miliar. Anggaran pengawasan pemilu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan selama tahapan pilkada bergulir. Misalnya, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas masyarakat.

Sementara itu, Sekda Sukoharjo, Drs. Agus Santosa, menyatakan dana hibah pelaksanaan dan pengawasan pemilu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Setelah pesta demokrasi terbesar di Kabupaten Jamu usai, auditor bakal melakukan audit penggunaan anggaran pelaksanaan pemilu.

"Saya berharap ada pengecekan penggunaan anggaran secara periodik. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan administrasi," kata dia.

Nuril juga mengatakan, dalam waktu dekat ini KPU akan meluncurkan maskot Pilkada 2020. Maskot Pilkada yang digunakan KPU dalam Pilkada 2020 merupakan maskot yang jadi pemenang lomba maskot Pilkada yang digelar KPU Sukoharjo sebelumnya, yakni Si Gasi (Gamelan Demokrasi).

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)