Jumat, 23 November 2018

BUPATI SERAHKAN PENGHARGAAN BAGI ATLIT DAN PELATIH BERPRESTASI DI AJANG PORPROV JATENG 2018

Sebagai bentuk kepedulian terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi sekaligus sebagai motivasi dalam meningkatkan kemampuan dan prestasi yang lebih baik, Pemkab Sukoharjo menyerahkan penghargaan kepada atlit dan pelatih yang berprestasi dalam ajang Porprov Jateng 2018 pada hari Jumat, 23 November 2018 di Pendopo GSP. Kontingen dari Kabupaten Sukoharjo (atlit, pelatih dan official) sejumlah 160 orang yang dikirim ke Porprov 2018 berlaga dalam 25 cabang olahraga, meraih ranking ke 20 dari 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan perolehan emas 11 buah, perak 7 buah dan perunggu 26 buah. Berkenan hadir dalam acara ini Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Anggota Forkopimda, Asisten Sekda dan Kepala OPD terkait serta pengurus KONI Sukoharjo.

Dalam laporannya Ketua KONI Kabupaten Sukoharjo, Drs. Sukono menyampaikan permohonan maaf atas hasil yang belum memuaskan dari kontingen dalam ajang Porprov Jateng ke 15 ini. Saat bertanding, kontingen telah bersama sama berupaya optimal dengan membawa semangat sportivitas yang tinggi. Dan Kabupaten Sukoharjo menyadari bahwa kekuatan kontingen dari Kabupaten / Kota lain mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meski begitu Pemkab tetap memberikan penghargaan / bonus bagi atlit perorangan yang berprestasi dalam perolehan medali (medali emas mendapat 15 juta, perak mendapat 10 juta, perunggu mendapat 5 juta), bagi atlit beregu yang berprestasi (medali emas mendapat 7,5 juta, perak mendapat 5 juta, perunggu mendapat 2,5 juta), bagi pelatih (yang atlitnya meraih medali emas mendapatkan bonus 7,5 juta, perak mendapatkan 5 juta dan perunggu mendapakan 2,5 juta) dan bagi atlit/pelatih yang tidak memperoleh medali masing-masing mendapatkan bonus 500 ribu.

Dalam sambutan pengarahannya, Bupati Wardoyo Wijaya, SH, MH, MM menyampaikan penghargaan dan terimakasihnya atas dedikasi dan pengorbanannya kepada seluruh kontingen dan semua pihak yang mendukung pengiriman atlit untuk Porprov Jateng 2018. "Mari, kita bersama melakukan evaluasi demi perbaikan peningkatan prestasi atlit di masa yang akan datang" kata Pak War. Tidak lupa Bupati menyampaikan selamat kepada atlit yang berhasil meraih medali dan menyampaikan terimakasih atas partisipasi bagi atlit yang belum berhasil. Pesan singkat Bupati, "Jangan berhenti untuk berlatih sehingga bisa berprestasi di kejuaraan yang lain di masa yang akan datang".

Pada kesempatan ini Bupati secara simbolis berkenan menyerahkan penghargaan kepada perwakilan atlit peraih medali emas dari cabang menembak (Imran Pardede), peraih perak (irawan) dari cabang tenis lapangan, dan atlit peraih perunggu dari cabang sepatu roda (salwa varlina putri suwendo). Sedangkan perwakilan pelatih yang dapat medali emas (maria kristuatiningsih) dari cabang panahan, medali perak dari cabang renang (Nugroho Dwi) dan dari cabang Judo meraih perunggu (pelatih supriyadi). Demikian keterangan dari Kabag Humas dan Protokol Setda, Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (yk)

Bupati Hadiri HUT Korpri ke-47, Sehat dengan Senam Bugar Korpri

SUKOHARJO - Ribuan peserta mengikuti kegiatan Senam Sehat Bugar Korpri bersama Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH., MH., MM beserta Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE di alun-alun Satya Negara, Jumat (23/11).

Turut hadir Wakil Bupati H. Purwadi SE., MM, para asisten Sekda serta ribuan ASN anggota Kopri peserta senam sehat bugar Korpri.

Kegiatan yang digelar untuk memeriahkan HUT KORPRI ke-46 ini diikuti seluruh OPD di Kabupaten Sukoharjo dan anggota Korpri. Acara disemarakan dengan kegiatan senam bugar korpri dan poco poco serta pembagian doorprise yang diikuti ribuan anggota Korpri Sukoharjo. Bupati beserta Ketua TP.PKK dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Nurjayanto, SP tampak mengambil hadiah doorprise.

Diharapkan melalui senam bersama ini diharapkan, Kopri dapat mempererat silaturahim dan kebersamaan antara anggota Korpri dan bisa lebih bersemangat dalam bekerja maupun dalam tugas sehari-harinya," ungkap Ketua Panitia Agus Purwanto.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)


Virus-free. www.avast.com

Kamis, 22 November 2018

Rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini Pesan Bupati Sukoharjo dan Ustad HM. Dian Nafi

SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menghadiri pengajian dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1440 H/ 2018 M, di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (22/11). Tausyiyah oleh Al Ustadz Drs. HM. Dian Nafi', M. Pd pengasuh Ponpes Al Muayyat Windan Makamhaji Kartasura.

Turut Hadir Forkopimda Kabupaten Sukoharjo, Wakil Bupati, Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE , pejabat dilingkungan Setda, kepala OPD, ketua Ormas Islam se-Kabupaten Sukoharjo serta ribuan tamu undangan lainnya.

Bupati berpesan sebagai umat Islam patut mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW, dengan meneladani setiap pikiran, ucapan dan tindakan Rasulullah, dengan beraklaq mulia mampu menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam.

Ustad Al Ustadz Drs. KH. HM. Dian Nafi', M. Pd, dalam tausyiyah maulid mengatakan dengan dilaksanakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa mencontoh Keteladanan Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta meneguhkan kembali untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, dengan cinta akan dapat rahmat dari Allah SWT.

"yang menghambat kesholehan umat Islam adalah menerima kebodohan, menimbun harta duniawi, pelit kikir, menonjolkan amal kebaikan dan kagum pada pendapatnya sendiri dan tidak mau musyawarah. Memohonlah kebaikan hanya kepada Allah dan jauhi perbuatan jahat ,"pesan Ustadz Dian.

Selain itu Ustadz Dian Nafi menjelaskan tentang islam nusantara yang dapat merangkul dan menghormati budaya. Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran harapan kami," harap Ustadz.

Menurut laporan panitia penyelenggara Asisten II Sekda Widodo SH, MH menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan ketaqwaan keimanan dan belajar meniru aklaq Nabi Muhammad SAW serta menjalin silaturahmi dan dapat meningkatkan iman dan taqwa.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Sosialisasi Perbub Pedoman Penilaian Risiko

SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Inspektorat Kabupaten Sukoharjo menggelar Sosialisasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) Sukoharjo No. 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bertempat di hotel Istana Hapsari, Kamis (22/11). 

Sosialisasi dibuka Inspektur Kabupaten Sukoharjo Drs. Djoko Poernomo serta menghadirkan narasumber Teguh Harjanto dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng. Sosialisasi kali ini, diikuti seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Inspektur mengatakan "Kegiatan ini sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah jelas dan dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Ditambahkan, sosialisasi ini bertujuan meminimalisir risiko dalam melakukan kegiatan  dan dengan mengetahui faktor risiko  sistem pengendalian  internal  yang  efektif  dan  efisien  di OPD masing masing dapat tercipta,  untuk itu perlu penerapan  kebijakan  penilaian  risiko,"jelasnya.

"Salah satu syarat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah meningkatkan maturitas (kematangan) SPIP pada angka tiga. Saat ini, Kabupaten Sukoharjo sudah berada di angka 3, 233, harapan kami tahun depan bisa mempertahankan nilai" harap inspektur.

Sementara itu Narasumber Teguh Harjanto dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng menyampaikan "salah satu elemen SPIP adalah Penilaian Risiko, berdasar Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 13 yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sehingga dengan adanya penilaian risiko di setiap OPD diharapkan akan terdapat  keselarasan vertikal (terdapat keselarasan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan horizontal (keselarasan antara  visi, misi, tujuan dan sasaran Kebijakan dan Program mendukung terwujudnya  Visi Pimpinan Daerah), harapan kami setiap OPD bisa memahami Perbup ini dan bisa membuat penilaian risiko di OPD masing masing," harapnya.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

Senin, 19 November 2018

Milad ke-106 Muhammadiyah, Ketua TP. PKK Sukoharjo Ajak Pola Hidup Sehat

SUKOHARJO- Satu abad lebih Muhammadiyah mengabdi untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkemajuan.  Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman Yogyakarta. Milad kali ini mengangkat tema 'Ta'awun untuk Negeri'.

Dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke 106, Pimpinan Daerah Muhammdiyah Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan peringatan dengan menggelar jalan sehat dipusatkan di GOR Gelora Merdeka Jombor Kecamatan Bendosari, (18/11). Turut hadir Ketua TP.PKK Sukoharjo, Forkopimda, Kepala Kemenag Sukoharjo H. Iksan Muhadi, S.Ag, Pimpinan Daerah Muhamadiyah (PDM) Sukoharjo H. Wiwoho Aji Santoso, S.Pd, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Muhamadiyyah Sukoharjo Dra. Hj. Siti Sholikhah, M.Pd, Muspika Bendosari, Pimpinan Cabang Aiyiya (PCA),  Pimpinan Cabang Muhamadiyah (PCM), Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA)  se-Kabupaten Sukoharjo serta keluarga besar Muhamadiyah.

Ribuan Warga Muhammadiyah mengikuti jalan sehat dan dilepas Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Wardoyo Wijaya, SE dengan mengibarkan bendera Start. Hj. Etik sebelum melepas Ketua TP.PKK menyampaikan sambutan yang mengapresiasi atas event yang mendukung program Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

 "Selamat Milad Keluarga Besar Insan Muhamadiyah ke 106 Tahun. Teriring doa semoga muhamadiyah semakin maju dan jaya dalam lindungan ridho dan ampunan Allah SWT.

Selanjutnya saya mengajak marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum bagi kita bersama, untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat sebagai kebutuhan hidup masyarakat, dengan menggunakan olahraga sebagai media,"harap dan doa istri Bupati Sukoharjo yang juga menjabat Ketua TP.PKK Sukoharjo saat memberi sambutannya.

Menurut H. Wiwoho Aji Santoso selaku Ketua PDM Sukoharjo melaporkan kegiatan ini bertema Ta'awun Untuk Negeri maksudnya adalah tolong menolong sesama.

"sesuai amanah Muhamadiyah bahwa usia 106 tahun harus semakin menguatkan jati diri Muhamadiyyah bahwa Muhamadiyyah adlah tenda yang besar untuk bangsa Indonesia dan kita tidak berafiliasi kepada Parpol, kita akan memberikan contoh kebhinekaan di Indonesia dengan memberikan atensinya," jelasnya.

Ditambahkan " upaya untuk meningkatkan ekonomi dan semangat berwirausaha di Kabupaten Sukoharjo, ada Doorprise yang sangat unik yaitu 2 ekor kambing betina dan mungkin nanti bisa dikembangkan," jelasnya mengakhiri sambutannya.

Demikian informasi yang disampikan oleh Kabag Humas dan Protokol setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Pemkab Sukoharjo Gelar Sosialisasi RANHAM

SUKOHARJO – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta penerapan HAM tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti HAM dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tercipta menciptakan suatu komitmen bersama terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2018, Selasa (19/11 ) di Pendopo Graha Satya Praja ( GSP). Sosialisasi Ranham Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 secara langsung dibuka oleh Wakil Bupati Sukoharjo, H. Purwadi SE.,MM.

Turut hadir kepala bagian hukum setda Kabupaten Sukoharjo Budi Susetyo, SH., MH, Asisten Pemerintahan Sukito, S.Sos, M.Si serta diikuti peserta dari perwakilan Karang Taruna, perwakilan Guru dan siswa SMA/ K di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu, dalam laporan panitia Penyelenggara, Asisten Pemerintahan Sukito S,Sos., M.S.i mengatakan dalam sosialisasi tersebut mendatangkan narasumber yang berasal dari akademisi

penyaji Dr. YB. Irpan , SH, MH dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Polres Sukoharjo dengan judul materi Penenuhan Hak Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum dan dari Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo  Agus Widanarko SE. MH.,M.Si dengan judul materi Perlinfungan HAM bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) ,

"Untuk peserta yang mengikuti sosialisasi ini diantaranya perwakilan karang taruna di Kabupaten Sukoharjo, Perwakilan GuruTK/ SD/SMP/SMA/K serta perwakilan Siswa SMA/SMK  di Kabupaten Sukoharjo," jelas Asisten Pemerintahan.

Menurut Wakil Bupati menganggap penting kegiatan ini karena sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah melakukan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM di Kabupaten Sukoharjo.

Terkait dengan pelaksanaan HAM di Kabupaten Sukoharjo,  Pemerintah daerah telah banyak melakukan aksi-aksi nyata yang tertuang dalam bentuk program diantarannya dalam pemenuhan hak mengembangkan diri, saat ini telah melaksanaksn pendidikan gratis, tingkat SD dan SMP, dalam pemenuhan Hak Hidup, telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk Jamkesda bagi penduduk miskin dan penyandang disabilitas, dalam pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan, pada tahun 2018 Pemda mengalokasikan anggarran yang cukup besar , guna membenahi dan menambah infrastruktur  serta dalam memenuhi Hak  Turut Serta dalam Pemerintahan.

Pemkab Sukoharjo mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM. Wabup berharap "tahun 2018 kita berharap Kabupaten Sukoharjo masih menjadi salah satu penerima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM, mohon dukungan masyarakat ,"harap Wabup mengakhiri sambutan.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Sabtu, 17 November 2018

BUMDes Center Wonorejo Maju Sejahtera diresmikan OJK, Disaksikan Wabup Sukoharjo

SUKOHARJO – Pengesahan Undang-undang Desa adalah titik balik sejarah bagi desa di Indonesia, desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total menjadi subyek. Didukung Nawacita Presiden Jokowi yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggian, adalah salah satu yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Pengesahan UU Desa , Nawacita dan kemudian dana desa memang menjadi amunisi baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri, salah satunya adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Wakil Bupati H. Purwadi, SE., MM mewakili Bupati menghadiri peresmian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) center Maju Sejahtera desa Wonorejo Kecamatan Polokarto oleh OJK dan DPR RI , bertempat di Balai Desa Wonorejo, Sabtu (17/11). Tampak hadir pula Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso,  anggota DPR RI Budiman Sujatmiko, Kepala OJK Solo Laksono Dwionggo,  Muspika Polokarto.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. BUMDes tersebut merupakan yang ketiga setelah sebelumnya diresmikan BUMDes Center Jaya Makmur di Desa Traktakan Kabupaten Bonodowoso pada 27 Agustus  dan BUMDes Center Maju Bersama di Desa Tunjungtirto Kabupaten Malang pada 13 November ,"ungkap Ketua OJK Pusat saat meresmikan.

Ditambahkannya "BUMDes Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo tersebut merupakan role model suatu pusat aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan antara unit usaha sektor riil dengan unit usaha di sektor jasa keuangan, meliputi Agen Laku Pandai, BUMDes Grosir, BUMDes Online, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta penyediaan jasa penyewaan lapangan bola," kata Wimboh seperti tertulis dalam siaran pers.

Selain itu, skema bisnis BUMDes Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo dalam menjalankan usahanya telah disinergikan dengan UMKM binaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Imam Syuhodo sebagai off-taker maupun enabler dalam mengakses pasar. Hal itu terlihat dari kehadiran UMKM binaan BWM sebagai bagian dari peserta bazar pada peresmian BUMDes Center tersebut.

Skema BUMDes Center yang difaslitasi OJK tersebut telah dikembangkan dengan fokus pada penguatan tiga pilar utama. Pertama, pilar kelembagaan dan bisnis. BUMDes yang telah memiliki legalitas badan hukum didorong mendirikan unit usaha berbasis potensi desa melalui fasilitasi business matching agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.

Pilar kedua, akses keuangan, dengan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui ketersediaan akses keuangan di BUMDes.

Selanjutnya, pilar digitalisasi. "Selain berperan sebagai off-taker terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui platform market place yang dikembangkan melalui ekosistem BUMDes yaitu BUM-desa Online," katanya.

Kegiatan tersebut dimeriahkan aktivitas bazar produk UMKM masyarakat desa dan UMKM binaan BWM Imam Syuhodo di halaman Balai Desa Wonorejo Polokarto. Kegiatan bazar tersebut bertujuan mengenalkan produk para pelaku UMKM baik kepada pengurus BUMDes Center maupun masyarakat luas.

Ke depannya, lanjut Wimboh, ketika BUMDes Center telah beroperasi secara optimal maka diharapkan mampu menyerap produk UMKM masyarakat desa. Selanjutnya produk tersebut bisa dipasarkan kembali untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dengan skala usaha yang lebih luas baik lokal, nasional maupun luar negeri melalui jaringan BUMDes Center di seluruh Indonesia dengan bantuan BUM-desa Online.

Wakil Bupati H. Purwadi SE., MM dalam keterangannya, pertama mengapresiasi atas terbentuknya BUMDes di wonorejo serta mengucapkan selamat datang kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan anggota DPR RI Budiman Sujatmiko di Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Optimalisasi ini untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)