FOTO

foto MoU Bupati dengan Kantor BPN

Tahun 2019 Pemkab Sukoharjo Menuju Kabupaten Tertib Sertifikat

sukoharjo- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH mentargetkan tahun 2019, seluruh tanah di Kabupaten Sukoharjo bebas dari sertifikat Letter C. Guna mencapainya, ia meminta kepada para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Sukoharjo untuk bekerja keras tanpa mengharapkan imbalan dan dapat menjadi obyek percontohan nasional sebagai Kabupaten tertib Sertifikat.

 "Saya harapkan para camat dan kades nanti harus bekerja keras dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakatnya terkait pensertifikatan ini. Saya tidak ingin ada suara masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi," ungkap H. Wardoyo Wijaya, usai penandatanganan MoU dan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di hotel Best Western, Grogol, Rabu (30/8/).

Bupati menambahkan, melalui program Prona (program operasi nasional agraria) maupun Proda (program operasi daerah agraria), masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mensertifikasi tanahnya dengan gratis. Pemerintah Desa dan Kecamatan harus mampu menyelesaikan persyaratan administratifnya dari program tersebut.

"Kesulitan justru muncul dari bawah, para kepala desa kadang masih kesulitan dalam merumuskan data dokumen. Nanti kita juga akan kumpulkan lagi camat dan kades, serta kami target kurang berapa bidang yang belum disertifikas," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Sukoharjo Dwi Purnama, menuturkan, proses percepatan pendokumentasian letter C, salah satunya terkendala di banyaknya tanah warisan. Dalam persyaratannya, sertifikasi tanah yang diwariskan harus ada keterangan dari pewaris tanah. Namun banyak dari data pewaris tanah yang sudah berada di luar kota.

"Kemarin kita sudah coba percepatan pada saat idul fitri kemarin, karena pada momentum itu biasanya pada berkumpul di kampung halaman. Nah itu saat ini kita akan minta kerja sama secara menyeluruh dengan kades dan camat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, BPN menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Sukoharjo, dengan salah satu poin yakni rencana pembuatan database pertanahan. (Tj)

 

 

KAPOLDA JATENG BERSAMA BUPATI SUKOHARJO BUKA SUMUR BOR

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendorong adanya kegiatan corporat social responsibility (CSR) dari pihak swasta untuk mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah yang dinilai krisis air bersih. Pembuatan sumur dalam di beberapa titik, dinilai cukup ampuh dalam mengatasi kekeringan yang tiap tahun terdampak musim kemarau.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya di sela peresmian dan pembukaan sumur bor di Dukuh Kerjo, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Sukoharjo, Selasa (29/8/2017). Pasalnya dengan adanya sumur dalam, maka kebutuhan warga akan air bersih bisa terpenuhi.

"Dengan adanya sumur dalam ini harapan saya Alhamdulillah rakyat di sini harusnya merasa bersyukur. Ke depannya peningkatan untuk kesehatan, kebersihan, pasti hidupnya akan terjamin dengan adanya air bersih," kata Bupati.

Lanjut Bupati, hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan warga di desa tersebut. Hingga saat ini wilayah yang dahulu berlangganan kekeringan dan krisis air bersih saat ini tidak lagi kesulitan mencari air bersih.

Hal ini merupakan salah satu hasil dari pembangunan sumur dalam oleh pemerintah melalui berbagai program air bersih. Sumur-sumur dalam di wilayah Kecamatan Bulu, Weru, dan Tawangsari saat ini sudah berfungsi melayani warga dengan baik.

Bupati menambahkan, pemerintah juga masih mempertimbangkan akan adanya jalan tembus di lokasi Dukuh Bulu agar bisa terakses lebih mudah.

Peresmian dan pembukaan sumur bor di Desa Dukuh tersebut dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Sumur tersebut merupakan bentuk CSR dari PT Batik Keris Solo bekerja sama dengan Pemkab Sukoharjo.

Dengan adanya sumur dalam tersebut, sebanyak 17 kepala keluarga di Dukuh Kerjo akan terlayani kebutuhan air bersih. (Tj)

150 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Ikuti Bimtek

SUKOHARJO- Sebanyak 150 pengurus Lembaga Kemasyarakatan  Desa  se- Kabupaten Sukoharjo, mengikuti bimbingan teknis. Bimtek dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo Hasni SH.
"Bimbingan Teknis bagi pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa ini untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung tugas-tugas dan fungsi sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa," ungkap Hasni, SH Asisten Pemerintahan di Gedung Dinas PTMPTSP Lt 3, Selasa (29/8).
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setyo Aji Nugroho S.Sos mengatakan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengandung konsekuensi terbitnya peraturan perundangan dalam tataran teknis terhadap beberapa hal pengaturan tentang desa. Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2015 menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan peraturan bupati . LKM selaku mitra pemerintah desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan kegiatan Bimtek bagi pengurus LKM untuk meningkatkan kapasitas maupun kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata manajemen yang lebih optimal sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut Kabag Pemdes, materi yang akan diberikan dalam bimtek ini mengenai produk hukum desa perda nomor 5 tahun 2016 oleh Kepala Bagian Hukum, Lembaga kemasyarakatan Desa oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo dan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dengan pembicara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. (Tj)

18 THL-TB PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO TERIMA SK PENGANGKATAN CPNS

Proses pengadaan CPNS formasi Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementrian Pertanian di Kabupaten Sukoharjo melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan, tes dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT), pengumuman, pemberkasan usul penetapan NIP, penetapan NIP oleh BKN kemudian penyerahan SK pengangkatan CPNS yang dilakukan pagi ini, Selasa, 29 Agustus 2017. Rona bahagia tampak di wajah 18 THL-TB Penyuluh Pertanian penerima SK Pengangkatan CPNS di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. Seperti disampaikan oleh Kepala BKPP Kabupaten Sukoharjo, Bp. Joko Triyono, SH, MH bahwa SK Pengangkatan CPNS diserahkan oleh Asisten Pemerintahan Sekda, Ibu Hasni, SH yang mewakili Bupati Sukoharjo, disaksikan Kepala BKPP dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan.

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Bupati berpesan kepada penerima SK, selama menjadi CPNS akan dinilai sejauh mana prestasi, dedikasi, dan loyalitasnya. Karena masih dalam masa percobaan maka akan dipantau kepribadiannya dalam menjalankan tugas. Apabila dipandang cakap, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta memenuhi persyaratan maka akan diangkat menjadi PNS. Bupati juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada ke-18 CPNS ini agar dapat bekerja sebaik-baiknya. (Yk)

 Data Penerima SK Pengangkatan CPNS THL – TB Penyuluh Pertanian :

Abdul Bashir, S.Pt	Isnaini Mayasari, SP	Supriyanto, SP
Achdiah Triana A, SP	Nurul Faridha, SP	Suranti, SP
Ardiyanto, SP	Nurul Susanti, S.Pt	Wuri Triyaningsih, S.Pt
Dina Umi M, SP	Rais Bima Kuncara	Asih Prasetyo, A.Md
Ika Harminingsih, SP	Rohmat Basuki, SP	Risma Nurmasari, A.Md
Indri Widiastuti, SP	Sri Saparni, SP	Aji Catur Nugroho

Bupati Buka Sukoharjo Expo 2017, Diikuti 120 Perajin

Sebanyak 120 perajin di Kabupaten Sukoharjo  dan sekitarnya mengikuti Sukoharjo Expo 2017 bertempat di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah ( GPPPD) Graha Wijaya. Sukoharjo Expo 2017 dalam rangka memeriahkan Hari jadi Kabupaten Sukoharjo ke -71 serta HUT Kemerdekaan RI ke-72 resmi di buka oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH.,MH, Rabu (23/8). Pembukaan dihadiri para FORKOPIMDA, pejabat OPD serta disaksikan oleh masyarakat .

Sukoharjo Expo kali ini diikuti oleh 120 stand yang terdiri dari berbagai perajin termasuk dari luar daerah Kabupaten Sukoharjo. Ada perwakilan perajin dari Kabupaten Cilacap, Rembang dan Dinas Pertanian Pemprov Jateng.

Bupati dalam sambutannya mengatakan ajang ini merupakan sarana untuk mencintai produk dalam negeri serta Bupati berharap para peserta tidak hanya berasal dari eks karesidenan Surakarta. Seluruh Kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah harus diundang,"pinta Bupati Sukoharjo.

"Masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya, harus tahu semua produk produk daerah lain di Jawa Tengah. Karena ini juga bagian dari kampanye cinta produk dalam negeri," ungkap Bupati.

Ketua panitia Sukoharjo Expo 2017 Sutarmo menjelaskan, kegiatan ini digelar selama empat hari. Mulai tanggal 23-26 Agustus. Tahun ini kemasan kegiatan dibuat beda. Bukan hanya menampilkan produk tapi ditunjukan juga proses pembuatan dari produk produk tersebut. "Kita bedakan kemasannya ini," papar Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sukoharjo Sutarmo. (Tj)