Sekda Sukoharjo Kembali Salurkan Bantuan Ribuan Masker

SUKOHARJO- Asisten I Sukito, S.Sos, M.Si mewakili Sekda Drs. Agus Santosa yang berhalangan hadir menyerahkan ribuan masker dalam Program Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 kepada 12 Camat se-Kabupaten Sukoharjo, bertempat di Ruang Rapat Wijaya 2 Gedung Menara Wijaya lantai 9, Kamis (11/6).

 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Ir.Proboningsih Dwi Danarti dalam laporannya mengatakan

"bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo berupa kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan rentan terdampak Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo," jelasnya.

Ditambahkannya bentuk bantuan dan penerima manfaat  adalah perempuan terdampak covid -19 terdiri dari 23 kelompok atau 230 orang perempuan rentan yang belum menerima bantuan sejenis dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN, dengan data yang sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Kedua satu kelompok membuat 1.500 masker dikalikan 23 kelompok berjumlah 34.500 masker dengan bahan droping dari Provinsi Jateng. Selain itu dalam pembuatan masker tersebut, mendapat bantuan ongkos jahit Rp 3.000 per masker sehingga tiap 10 orang akan mendapat Rp 4.500.000 diberikan melalui transfer ke rekening masing masing kelompok.

" hasil pembuatan masker 2 0% atau 6.900 masker untuk Provinsi Jateng diserahkan tanggal 28 Mei 2020 , 40 % atau 13.800 masker umtuk Kabupaten Sukoharjo yang akan didistribusikan camat sebanyak 12.000 masker dan Gerak MUPEN KB, Vaskes Pelayanan KB, Balai Penyuluh KB sebanyak 1.800 masker dan 40 % atau 13.800 masker untuk 23 kelompok penerima manfaat," tambahnya.M

Mewakili Sekda, Asisten I Sukito, S.Sos, M.S berharap "masker yang kami berikan ini bermanfaat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo. Masker, bisa dipakai untuk membentengi diri dari Covid-19," tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini para asisten Sekda dan Kesra, Camat se Kabupaten Sukoharjo dan pejabat terkait lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Plt. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo Herdis Kurnia Wijaya S.Sos. (Tj)

 

Bupati Sukoharjo Mulai Salurkan Sembako Program Jaring Pengaman Sosial

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM mulai menyalurkan bantuan sembako dalam rogram Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Mengawali pembagian sembako tersebut Bupati melihat secara langsung proses pembagian sembako ke warga penerima di sejumlah e-warong di empat Kecamatan yakni Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Grogol dan Polokarto, Selasa (28/4). 

Sebanyak 51.835 kepala keluarga (KK) akan mendapatkan paket sembako selama empat bulan ke depan, terhitung mulai April. Sistem penyaluran dilayani di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di masing masing desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Dalam penyaluran tersebut bupati meminta data ganda atau dobel penerima agar dilakukan pecoretan agar penerima sembako dampak penyebaran virus corona bisa merata.

Sembako senilai Rp 200 ribu untuk masing-masing KK diwujudkan dalam bentuk beras 15 kg, minyak goreng dan kecap. Selanjutnya Sembako tersebut disalurkan melalui e-warong yang selama ini dipergunakan untuk menyalurkan bantuan sosial pemerintah. Berdasarkan data jumlah penerima sembako untuk program JPS ini sebanyak 51.835 KK yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pemkab Sukoharjo melakukan realokasi anggaran senilai 201,7 miliar. Terdiri dari realokasi tahap I dan tahap II.

Dalam sidak tersebut, Bupati menemukan adanya data yang dobel dalam DTKS.

"Untuk data yang dobel langsung saya minta untuk dicoret," tegas Bupati.

Menurutnya, pembagian sembako dalam JPS mengacu data pada DTKS. Sehingga, penerimanya diluar warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Terkait data penerima sembako dalam DTKS, Bupati meminta agar data benar-benar divalidasi sebab pembagian itu sudah berdasarkan "by name by address".

Untuk itu mestinya sudah bisa diketahui mana saja penerima yang dobel sehingga bisa langsung dicoret dan diganti oleh warga miskin yang belum masuk dalam data.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

TP. PKK SUKOHARJO BAGIKAN MASKER

SUKOHARJO- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten  Sukoharjo membagikan sebanyak seribu paket berisi masker dan hand sanitizer pada pedagang, tukang becak, juru parkir dan warga di lingkungan Pasar Kartasura, Kecamatan Kartasura, Selasa (21/4/2020). Hal yang sama  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Sukoharjo, Hj. Etik Suryani, SE., MM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo membagikan Alat Pelindung Diri (ADP) berupa masker dan Hand Sanitiser kepada 1000 orang juga di pasar Bekonang dan pasar Cuplik dalam upaya menyikapi perkembangan Pandemi Covid 19 dengan mengadakan sosialisasi pemakaian masker wajib untuk semua di dua pasar tersebut juga, direncanakan kepada pasar pasar lainnya diwilayah Kabupaten Sukoharjo.

Pada kegiatan tersebut sekaligus sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah. Selain itu juga menggunakan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus corona. Saat pembagian masih ditemukan banyak pelanggaran masyarakat mengabaikan penggunaan masker dan langsung ditegur.

Ketua TP PKK Sukoharjo Hj. Etik Suryani mengatakan, ada sebanyak seribu paket berisi masker dan hand santizer disiapkan dan dibagikan TP PKK Sukoharjo di lingkungan Pasar Kartasura. Masker dan hand sanitizer dibagikan gratis pada pedagang, juru parkir, tukang becak, dan warga sekitar.

Saat pembagian terlihat Hj. Etik Suryani memeragakan pemakaian masker dan hand sanitizer pada pedagang Pasar Kartasura. Hal itu sekaligus sosialisasi dari TP PKK Sukoharjo tentang pentingnya masker dan hand sanitizer untuk mencegah peyebaran virus corona. Selain itu antisipasi penularan virus di lingkungan Pasar Kartasura.

"Masih banyak yang mengabaikan. Jadi TP. PKK Sukoharjo turun langsung blusukan ke pasar dan kampung tidak sekedar membagi tapi juga sosialisasi dan praktek penggunaan masker dan hand sanitizer seperti di Pasar Kartasura ini," ujarnya.

Agenda yang disambut positif pedagang dan pengunjung Pasar ini juga dimanfaatkan untuk menghimbau masyarakat agar tetap manaruh kewaspadaan. Tentunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menghindari kerumunan massa, menjaga jarak serta tidak keluar rumah ketika tak ada keperluan mendesak.

Hal ini sebagai langkah preventif sekaligus mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran Corona VirusDisease (COVID-19).

Disisi lain, Ketua TP PKK Kabupaten Sukoharjo, Hj. Etik Suryani SE, MM mengatakan, pembagian masker dan Hand sanitiser di pasar pasar ini dilakukan guna memberikan alat pelindung diri bagi masyarakat untuk mencegah penularan virus corona.

"Kegiatan ini, salah satu bentuk kepedulian kita dalam hal memberantas penyebaran Virus, selain membagikan masker, kita dari PKK juga memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Virus Corona," ujarnya

Ditambahkannya, Hj. Etik menyampaikan, untuk mencegah penyebaran virus corona masyarakat harus menggunakan masker dan Hand Sanitizer sebagai antisipasi usai melakukan aktivitas diluar rumah maupun saat dirumah.

"Hal ini, tentunya untuk lebih peduli dengan kebersihan dan kesehatan diri agar terhindar dari berbagai penyakit khususnya Virus Corona yang saat ini sedang merebak di indonesia bahkan dunia," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum ibu-ibu, pentingnya menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus Covid-19.

"Kita berharap dengan bantuan ini, penjual dan pengunjung pasar dapat menggunakan APD masker dan menggunakan Hand Sanitiser," harap Hj. Etik Suryani.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Antipatif Virus Corona,Bupati SukoharjoTerapkan “Work From Home” Untuk ASN

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM berlakukan sistem 'Work From Home' atau bekerja di rumah secara bergiliran bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) efektif berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Sukoharjo  Nomor 060/1140/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Keputusan ini diambil sebagai tindaklanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 19 tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2436/SJ, tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti dua SE tersebut, Bupati Sukoharjo mengeluarkan edaran tentang penyesuaian sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Sukoharjo. Adapun Tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, juga untuk memastikan target-target dari pemerintah tetap dilaksanakan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Dalam surat edaran tersebut, ASN Pemkab Sukoharjo agar menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah masing-masing (work from home) dengan ketentuan minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

Disamping itu pembagian shift dalam 1 hari kerja juga diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta setiap perangkat daerah menyusun jadwal shift dan mengirimkan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Untuk RSUD, Puskesmas, BPBD, Satpol PP dan perangkat daerah penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, tetap menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sikon dan diatur pembagian kerja (shift) secara internal.

Dijelaskan pula dalam SE Bupati Sukoharjo ini terkait pelaksanaan tugas kedinasan dirumah bagi ASN diatur pula bahwa ASN tetap melaksanakan presensi secara manual dan bagi ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan  harus berada dirumah masing-masing kecuali memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan. Bagi ASN yang telah melakukan perjalanan ke nagara terjangkit COVID-19 untuk segera menghubungi nomor telepon (0271) 5992119. Disamping itu diwajibkan seluruh kepala OPD, camat untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada kepala Desa/lurah di wilayahnya masing-masing.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Fwd:

(Tj)

---------- Forwarded message ---------
Dari: aangdunk <aangdunk@gmail.com>
Date: Sel, 17 Mar 2020 pukul 13.27
Subject:
To: Humas Skh <humas.skh@gmail.com>

Cegah Corona, Bupati Sukoharjo Minta Hentikan Semua Kegiatan Yang Bersifat Massa

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengantisipasi penyebaran virus corona. Bertempat di ruang rapat Bupati dilaksanakan Rapat Terbatas Menyikapi Pandemi Convid 19 di Kabupaten Sukoharjo, Senin (16/3). Turut hadir segenap jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait serta jajarannya.

Bupati menginstruksikan untuk menghentikan Semua Kegiatan Yang Bersifat Massa dan juga dilaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat umum seperti masjid dan pasar. Tidak hanya kegiatan yang digelar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi juga kegiatan lain seperti pengajian dirumah dinas, dan kegiatan kegiatan lainnya dihentikan sementara waktu. Penghentikan dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran "Corona Virus Disease" (Covid-19) atau virus Corona.

Disamping itu, Bupati meliburkan Seluruh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) jenjang SD-SMP diliburkan selama 14 hari.

 "Mulai hari ini, semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dihentikan sementara selama 14 hari mulai 16 - 29 Maret," tegas Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dikatakan Bupati, dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu mencegah penyebaran virus Corona di Sukoharjo. Selain itu, untuk kalangan swasta diminta untuk menyesuaikan diri dimana salah satunya menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Selama 14 hari ke depan, ujar Bupati, Pemkab juga memberlakukan kebijakan menghentikan kedatangan tamu yang melakukan kunjungan kerja (kunker).

"Untuk DPRD juga tidak boleh melakukan kunker selama 14 hari ke depan. Agenda reses juga ditunda kecuali yang sudah terlanjur diagendakan hari ini," ujar Bupati.

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, Pemkab Sukoharjo juga akan membentuk gugus tugas dengan juru bicara Direktur RSUD Sukoharjo, drg. Gani Suharto, Sp. KG.

Hal senada diungkapkan Kapolres AKBP Bambang Yugo Pamungkas yang mengatakan, selama 14 hari ke depan tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Meski begitu, hal itu bersifat kasuistis seperti untuk acara kematian.

Sedangkan Dandim 0726 Letkol Inf Candra Ariyadi Prakosa  S.IP, M.Tr (Han) menyampaikan, terkait pencegahan penyebaran Corona, Kodim juga membatalkan upacara pembukaan TMMD Reguler di Desa Ngreco, Kecamatan Weru.

"Sedianya upacara pembukaan dilakukan hari ini, tapi kami batalkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Dandim.

Berbagai langkah diupayakan Bupati dan jajaran Forkopimda di Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah penyebaran virus corona. Selain menjaga kesehatan, kontak fisik mulai diubah karena adanya virus tersebut. Dari yang semula berjumpa saling berjabat tangan, kini harus mengubahnya dengan gaya baru yang dikenal dengan salam corona. Salam corona mulai dipraktikkan langsung di depan publik oleh Bupati bersama Forkopimda di Kabupaten Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

 

 

47 Lulusan Kursus Pranatacara Permadani Dilantik, Bupati Sukoharjo Ingatkan lestarikan bahasa dan budaya Jawa.

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH ,MM menghadiri Wisuda Purnawiyata Pawiyatan Panatacara Tuwin Pemedharsabda Bregada XVI. Sebanyak 47 orang siswa kursus pranatacara atau protokoler Jawa diwisuda di Pendapa Graha Satya Praja (GSP), Sabtu (18/1/2020). Mereka adalah peserta kursus yang digelar Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia (Permadani) Kabupaten Sukoharjo.

Bupati mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya menggali serta melestarikan budaya Jawa melalui kegiatan ini serta berharap Permadani dapat berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam pembangunan bidang kebudayaan.

"Permadani harus mampu berperan sebagai pengikat kebhinekaan dengan tidak membedakan suku agama, golongan, dan terus berupaya menjalin kerjasama serta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga mampu menjadi kekuatan dalam membangun Sukoharjo yang lebih maju dan sejahtera,"harap Bupati.

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh warga Permadani agar berusaha jadi teladan di masyarakat dengan melaksanakan"Tri Niti Yogya" (tiga perilaku baik) yang menjadi semboyan dalam bertindak, yakni selalu berbuat baik terhadap bersama, sebagai pelayan masyarakat yang baik serta setiap perbuatan selalu menyenangkan orang lain ," tambah Bupati.

Sementara itu, Pengurus Pusat Permadani yang diwakili KRA. Suyitno, M.Pd sekaligus mewakili Dewan pengurus Pusat Permadani yang berhalangan hadir turut mengapresiasi pemerintah yang sudah berpartisipasi aktif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya semua tidak lepas dari peran bapak bupati yang sangat mendukung acara Permadani.

"selamat kepada Dewan Pengurus Daerah Permadani  Sukoharjo  yang sudah melaksanakan wisuda sejumlah 47 peserta. Pengurus Permadani mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan juga termasuk pemerintah yang sudah berpartisipasi aktif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya semua tidak lepas dari peran bapak Bupati Sukoharjo yang sangat mendukung acara Permadani. Kita berharap Permadani dapat terus mengembangkan dan mampu menjaga ketentraman, terus melestarikan adat budaya sopan santun dengan cara menjalin kebersamaan  rasa persaudaraan," harapnya.

Selanjutnya dilaksanakan Pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris DPP Permadani diwakili Drs. Suwandi, M.Pd dan dilanjutkan Prosesi Wisuda.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Perkuat Ekonomi Desa, Bupati Sukoharjo Resmikan Pasar Desa Legi Weru

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM didampingi Ketua TP.PKK Hj. Etik Suryani SE, MM menghadiri peresmian pasar desa legi dan peresmian gedung serbagun bertempat di balai desa Weru , Minggu (19/1). Turut hadir Sekda Drs. Agus Santosa, Ketua DPRD Wawan Pribadi,  Kepala OPD terkait serta Camat Weru beserta warga masyarakat Weru.

Bupati dalam sambutannya mengucapkan  terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Desa (kades) Weru dan semua pihak atas partisipasinya dalam  pembangunan Gedung Serbaguna Wijaya dan Pasar Legi Weru.

"Keberadaan pasar Legi desa Weru sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah desa weru dengan adanya pembangunan pasar Weru dapat mermbanru menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa weru dan sekitarnya. Oleh karena itu dengan keberadaan pasar desa weru perlu menjadi kewenangan dan diperhatikan oleh pemerintah desa sehingga pasar desa mampu meningkatkan distribusi pendapatan hasil desa Weru. semoga dengan pembangunan gedung serba guna dan pasar Weru dapat bermanfaat untuk masyarakat desa Weru dan sekitarnya. ,"harap Bupati.

Sementara itu, kades Weru Mudjiman mengatakan revitalisasi pasar ini menghabiskan biaya sebesar 300 juta melalui anggaran desa.

"pembangunan Pasar Legi Desa di mulai pada bulan Mei tahun 2019 yang lalu dengan rancangan anggaran Dana Desa yang menelan biaya Rp 321.600.000. Pembangunan Pasar Desa ini dengan luas tanah berkisar 521 meter persegi bersetifikat dengan membangun 7 kios di pasar, dan tempat los," ungkapnya.

Pihaknya berharap pembangunan Pasar desa Legi yang lokasinya kurang lebih 300 meter dengan Kantor Balai Desa akan meningkatkan perekonomian disektor perdagangan warga dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

"  Insya Allah, kita munculkan potensi warga di sektor perdagangan sehingga penghasilan dapat meningkat dan aset desa juga ada kenaikan, ini juga terkait program pemberdayaan perekomian masyarakat," tandasnya.

Sebelum acara peresmian diawali kegiatan jalan sehat yg diikuti seribuan warga setempat. Acara diakhiri pengundian doorpres 7 buah sepeda gunung, satu dua unit mesin cuci, televisi dan hadiah hiburan lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Peringati Hari Kesadaran Nasional, Pemkab Sukoharjo Harap Seluruh ASN Miliki Api Kesadaran

SUKOHARJO - Memperingati Hari Kesadaran Nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggelar upacara di halaman Kantor Bupati Sukoharjo, Jumat (17/1/2020).

Pada upacara tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Eko Adji Arianto, SH., MM bertindak sebagai inspektur, sedangkan Agus Dianto, SSTP bertindak sebagai komandan upacara.

Menurut Eko Adji Arianto, SH., MM , momentum upacara bendera tiap tanggal 17 tersebut memiliki arti dan maksud.

Pada kesempatan tersebut, Eko Adji Arianto mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi pembangunan yang telah diperjuangkan oleh pendiri Republik dalam bidang-bidang yang menjadi tugs dan kewajiban kita.

Asisten Administrasi Umum juga berpesan, para ASN untuk mematuhi apel pagi atau mendahului pulang lebih awal, agar dapat ditingkatkan kedispilinan waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB dengan melaksanakan finger print terlebih dahulu.

" dalam laporan yang saya terima, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada karyawan-karyawati yang telah hadir sesuai jam kerja. Adapun bagi ASN yang belum bisa mengikuti apel pagi untuk dapat meningkatkan kedisplinan waktu sehingga sanksi berupa pemotongan tambahan perbaikan penghsailan tidak dikenakan. Kenudian Kedisplinan dalam berpakaian dinas, marilah kita sesuaikan dengan aturan- aturan yang ada dalam berpakaian dinas," harapnya.

Pentingnya sebuah kesadaran

Terkait kesadaran, menurutnya hal tersebut penting untuk dimiliki dalam membangun tanggung jawab secara professional dan proposional sebagai bentuk cerminan dari amanah yang diemban.

"marilah kita membentuk kesadaran sebagai pelaku-pelaku pemberi layanan publik, berusaha tampil memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan melakukan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya,"tambah Eko Adji.

Diakhir sambutan , Asisten Administrasi Umum Sekda Eko Adji Arianto, SH., MM mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka selama ini.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

Pemkab Sukoharjo Mulai Susun LKPJ Bupati 2019, Jumpa Pers dengan Wartawan

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar jumpa pers bersama dengan para wartawan dari berbagai media yang bertugas di wilayah tugas Kabupaten Sukoharjo terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Ringkasan LPPD  tahun anggaran 2019. Jumpa Pers, bertempat di ruang pertemuan RM. Sari Raras Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri, Kamis (16/1/2020).

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sukoharjo Ari Haryanto dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum bertindak sebagai narasumber dalam hal ini.

Kabag Pemerintahan Ari haryanto menuturkan, Menindaklanjuti Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019, menjelaskan bahwa, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan kepada DPRD dan pemerintah pusat setelah masa pelaksanaan anggaran berakhir.

Ari Haryanto menambahkan, dalam PP tersebut ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya. Baik kepada pemerintah pusat, DPRD, maupun masyarakat. Yakni laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemda kepada Pemerintah Pusat, dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Pemda kepada DPRD.

Kemudian ada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan Pemda kepada masyarakat. Serta Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda.

Sementara itu Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum menyampaikan evaluasi dan sinergitas antara press dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat ditingkatkan sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan harmonis.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

PKK Gelar Rapat Konsultasi Rumuskan Program Kerja 2020, Dibuka Bupati Sukoharjo

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH , MM  membuka secara resmi rapat konsultasi (rakon) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun 2020 untuk merumuskan program kerja tahun 2020. Sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh keluarga dan masyarakat luas.

Sekedar diketahui bersama, adapun 10 program pokok PPK yakni penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi.

Ketua TP. PKK Hj. Etik Suryani SE, MM mengatakan kegiatan rapat konsultasi tersebut pada hakekatnya harus selaras dengan program-program pemerintah. Karena menurut Hj. Etik, kegiatan ini dalam rangka evaluasi program tahun 2019 dan perencanaan program untuk tahun  2020 mendatang.

"Rapat konsultasi ini merupakan forum yang sarat makna bagi gerakan PKK sekaligus evaluasi keberhasilan kinerja program TP. PKK dan perencanaan program tahun 2020," ungkap Hj. Etik Suryani.

Hj. Etik melanjutkan bahwa setiap program adalah kegiatan bersama sehingga semua TP PKK harus mengerti dan menguasai apa itu 10 program pokok PKK.

Selain itu, dengan kegiatan ini juga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi kader PKK agar tetap terus giat melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga, serta untuk meningkatkan kompetensi kader, mewujudkan 10 program PKK.

"Melalui kegiatan rapat konsultasi PKK ini, saya mengajak untuk intropeksi atau mawas diri, mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan oleh PKK selama ini. Kemudian, apa keberhasilan yang telah dicapai, apa masalah dan hambatannya, bagaimana solusi yang dibuat untuk selanjutnya kita jadikan tonggak agar melangkah lebih baik lagi kedepan," tuturnya.

Bupati H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM berharap TP PKK bisa mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

Turut hadir Sekda Drs. Agus Santosa, Ketua Dharma Wanita Persatuan Galuh Agus Santosa sekaligus wakil ketua Tp. PKK serta kepala OPD terkait.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Pengukuhan Kader Baru, Pemuda Pancasila Sukoharjo Luncurkan Ambulans Gratis

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Sukoharjo meluncurkan ambulans gratis, Minggu (12/1/2020). Peluncuran ambulans gratis sebagai  suatu bentuk kepedulian dari Majelis Pimpinan  Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat. Peluncuran ambulans gratis dilakukan di halaman Gedung Budi Sasono oleh Ketua TP. PKK Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE, MM, dalam kegiatan pengukuhan kader baru hasil pendidikan dan pelatihan (Diklat) pratama angkatan XV. Turut hadir Sekda Drs. Agus Santosa ,Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila serta anggota.

Nursito mengatakan, untuk pengukuhan kader baru sendiri sebanyak 237 orang. Kader baru tersebut merupakan hasil Diklat Pratama angkatan XV. Selama ini, MPC PP Sukoharjo secara rutin menggalang kader-kader baru untuk bergabung. Diklat tersebut digelar untuk memberikan wawasan kebangsaan dan rasa cinta Tanah Air sehingga menumbuhkan kesadaran untuk membela negara.

"Dengan Diklat ini, MPC Pemuda Pancasila Sukoharjo ingin menyiapkan kader-kader yang siap membela Pancasila dari rong-rongan elemen yang bermaksud mengantikan Pancasila dengan idiologi lain," ujar Nursito ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Ormas Pemuda Pancasila (PP) Sukoharjo masa periode 2019-2023 ini.

Terkait fasilitas kendaraan kesehatan satu unit mobil ambulans bagi warga secara cuma-cuma alias gratis Nursito menjelaskan semua masyarakat Sukoharjo khususnya warga yang kurang beruntung atau kurang mampu bisa menggunakan ambulans gratis ini," tambah Nursito.

Program ambulans gratis merupakan salah satu program sosial yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sukoharjo. Menurutnya, selama ini MPC PP Sukoharjo rutin melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat. Selain ambulans gratis, MPC PP Sukoharjo juga menyalurkan bantuan sosial untuk korban bencana alam senilai Rp 30 juta, beras 25 kilogram, dan pakaian pantas pakai empat dus. Bantuan tersebut disalurkan melalui PMI Sukoharjo.

Dengan ambulans gratis PP Sukoharjo tersebut diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat ketika membutuhkan ambulans.

"Kami berharap ambulans gratis ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Sukoharjo khususnya masyarakat kurang mampu," ujarnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Ribuan Masyarakat Ikuti Gerak Jalan sehat di Sukoharjo

 

SUKOHARJO — Ribuan Masyarakat di dua Kecamatan yakni di desa Pucangan Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo ikut serta dalam kegiatan gerak jalan sehat warga desa bersama Bupati Sukoharjo, Minggu (12/1).

Dalam arahannya sebelum melepas gerak jalan sehat tersebut, Bupati dalam hal ini diwakili oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE., MM serta di Kecamatan Bendosari diwakili Sekda Drs. Agus Santosa sama sama memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari yang sudah melaksanakan kegiatan gerak jalan sehat  ini, dengan tujuan agar masyarakat bisa hidup sehat dengan berolahraga jalan kaki.

"apresiasi kepada Pak Lurah Desa Bendosari dan panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, karena acara jalan sehat baik dan juga sekaligus bagian dari kesehatan kita, meskipun ada hanya beberapa menit ke Jalan, atau lebih dari 30 menit," ucap Sekda Drs Agus Santosa mewakili Bupati yang berhalangan hadir.

Sementara itu, Kepala Desa Bendosari, Suparmin, dalam laporannya mengatakan bahwa, pembangunan di tingkat Desa Bendosari setelah ada dana desa nya ya alhamdulillah juga sudah cukup baik, untuk selanjutnya nanti mohon berkenan karena saya masih baru, Jujur saja Pak  Sekda Agus kami juga punya aspirasi mohon maaf lapangan sebelah kantor belum mendapat bantuan untuk pembangunan lapangan untuk bisa dibuatkan talut seperti lapangan desa mojorejo," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Drs Agus Santosa langsung menanggapi aspirasi warga di Kecamatan Bendosari dengan memberikan bantuan senilai Rp 70 Juta.

"Dari Pak Lurah menyampaikan mohon bantuan pembangunan lapangan Desa Bendosari untuk perbaikan di lapangan, saya akan memberikan bantuan 70 juta. Lapangan adalah sarana masyarakat untuk menyatukan dan memberi manfaat untuk kesehatan kita. Suasana yang paling sehat secara fisik jelas dan sebagainya tapi lebih dari itu ada proses pertemuan antar warga masyarakat ini yang paling dasar," harap Sekda Drs Agus Santosa.

Selanjutnya Ketua TP. PKK serta Sekda Drs Agus Santosa memberangkatkan ribuan peserta gerak jalan sehat di dua Kecamatan tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan komunikasi pimpinan Setda kabupaten Sukoharjo. (Tj)

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya Terima LHP Belanja Modal Infrastruktur dari BPK Jateng

(RALAT)

SUKOHARJO- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja modal bidang infrastruktur tahun 2019 kepada Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Wawan Pribadi S.Sos di Semarang.

Penyerahan LHP tersebut bersama dengan Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Cilacap, bertempat di BPK Perwakilan provinsi Jawa Tengah jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km.14 Banyumanik, Semarang, Rabu (8/1).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menjelaskan penyerahan LHP berdasarkan hasil pemeriksaan belanja modal bidang infrastruktur tahun anggaran 2019 pada 11 entitas pemetintah kota dan Kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Wardoyo mengapresiasi BPK atas pemeriksaan ini, untuk memperbaiki amanah rakyat dengan terus bersinergi dengan DPRD agar bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 

 

 

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya Terima LHP Belanja Modal Infrastruktur dari BPK Jateng

SUKOHARJO- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja modal bidang infrastruktur tahun 2019 kepada Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Wawan Pribadi S.Sos di Semarang.

Penyerahan LHP tersebut bersama dengan Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Cilacap, bertempat di BPK Perwakilan provinsi Jawa Tengah jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km.14 Banyumanik, Semarang, Senin (8/1).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menjelaskan penyerahan LHP berdasarkan hasil pemeriksaan belanja modal bidang infrastruktur tahun anggaran 2019 pada 11 entitas pemetintah kota dan Kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Wardoyo mengapresiasi BPK atas pemeriksaan ini, untuk memperbaiki amanah rakyat dengan terus bersinergi dengan DPRD agar bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

Pelantikan DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo Periode 2019 – 2022

SUKOHARJO- Pelantikan Pengurus DPD KNPI(Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Sukoharjo periode 2019 – 2022 telah dilaksanakan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (08/01).Acara Pelantikan ini dihadiri Bupati yang diwakili oleh  Asisten I Sekda Kabupaten Sukoharjo Sukito,S.Sos.,M.Si, Forkopimda,  Ketua DPD KNPI Provinsi Jateng H. Tino Indra Wardono, Kakesbangpol Gunawan Wibisono, S.Sos, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo yang diwakili Kabid Dispora Sri Joko Indarto,S.E.,M.Hum, Ketua MPC Pemuda Pancasila Nursito, S.H.,M.H,KetuaDPC KNPI Kabupaten Sukoharjo Periode 2019 - 2020 Nanang Nugroho, S.Pd, Ketua Penyelenggara Edi Budiono, S.H, Pengurus dan anggota DPC KNPI Sukoharjo, Purnabakti Pengurus dan Anggota KNPI, Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa dan Anggota Paskibraka.

Bupati dalam sambutannya yang di bacakan asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sukito S.Sos., M.Si mengatakan bahwa, Kepada pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo yang baru saja dilantik harus mampu merangkul semua organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah bahwa KNPI mampu hadir sebagai pemuda yang peduli berprestasi dan mampu menjadi pelopor kebaikan pemuda yang kreatif, pemuda yanginovatif, memiliki ide-ide yang nantinya membawa manfaat besar bagi masyarakat dalam menghadapi era persaingan seperti sekarang ini.

"Selanjutnya kepada pengurus yang lama penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas dedikasi dan kerja kerasnya telah menghabiskan diri untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara semua itu menjadi amal baik akan mendapat balasan pahala yang berlipat dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin," ucapnya.

Sementara itu,  Ketua KNPI Jawa Tengah, H. Tino Indra Wardono, yang hadir langsung dalam pelantikan ini mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo. Ia berharap KNPI Kabupaten Sukoharjo saat ini dapat lebih baik dan agresif dari sebelumnya karena masih banyak tugas kalian untuk kemudahan yang perlu dibuktikan kepada masyarakat, peran adanya KNPI saat ini.

 "saya sangat ingin datang pelantikan ini karena saya juga ingin banyak menyampaikan pesan pesan kepada teman-teman KNPI yang baru dilantik. Pertama saya tugasi setelah kalian dilantik ini kita sebagai orang Jawa harus anjangsana silaturahmi kepada forkompinda yang hadir skpd-skpd, apa yang terkait dengan kepemudaan, Kapolres dan Dandim dan mungkin kyai ketua NU, Muhammadiyah karena apa pada prinsipnya KNPI ini adalah tempat bertemunya organisasi kepemudaan. Karena ini tempatnya toleransi tidak ada organisasi memang berhimpunnya organisasi  ini itu yang ada kalian adalah pemuda Indonesia, KNPI tempatnya kalian berkolaborasi berkoordinasi satu sama lain kepentingannya cuman satu bukan saling bersaing antar organisasi di KNPI, Tetapi bagaimana kalian bisa berkolaborasi untuk kemajuan kepemudaan yang ada di Sukoharjo. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau kalian dalam hal itu bisa betul-betul meresapi pasti kalian akan menjadi pemimpin pemimpin masa depan karena KNPI tempatnya di godoknya pemimpin-pemimpin pemuda untuk menjadi pemimpin kedepan kawah candradimuka nya organisasi itu ada di KNPI," ungkapnya.

Acara dilanjutkan Pelantikan Pengurus dan Pembacaan surat keputusan DPC KNPI dan Penyerahan Bendera Pataka KNPI Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu Ketua DPC KNPI Kabupaten Sukoharjo terpilih Nanang Nugroho, S.Pd mengajak seluruh pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2019-2022 untuk menjadi titik awal roda penggerak organisasi di Kabupaten Sukoharjo. Kelahiran KNPI adalah bukti kepeloporan generasi muda dalam menjawab tantangan di era milenial serta menkonsolidasi keanekaragaman potensi dalam rangka menyukseskan kegiatan pembangunan nasional.

"DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo sebagai wadah berhimpun seluruh elemen pemuda di Kabupaten Sukoharjo serta sebagai ujung tombak generasi muda dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi ini DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo setelah dilantik saya berharap dapat langsung bekerja nyata dilingkup pemuda, masyarakat dan seluruh elemen di Kabupaten Sukoharjo. Pelantikan pengurus DPD KNPI ini dilaksanakan merupakan legalitas formal organisasi dan merupakan awal perjalanan kepengurusan ini kedepan. "saya berharap kepada pengurus yang baru saja dilantik kita sudah menjadi keluarga besar DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo hilangkan kepentingan organisasi yang lain dan tetap mengedepankan organisasi DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo," harapnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda KabupatenSukoharjo. (Tj)

Bupati Sukoharjo Menghadiri Pengajian Tahun Baru 2020 Masehi Di Kecamatan Bulu

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM mengajak kepada semua umat Islam, agar menjadikan momentum tahun baru 2020 Masehi kali ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri pada masa-masa yang akan datang.

"Marilah kita jadikan momentum tahun baru ini, sebagai moment untuk berinstropeksi diri terhadap apa yang telah  kita lakukan ditahun yang lalu, sehingga harapannya dengan tahun yang baru ini kita semua mampu memperbaiki  dan menutupi kesalahan dan kekurangan diri kita terdahulu dengan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan Negara kita tercinta," kata bupati saat memberikan sambutan pada acara pengajian dalam rangka tahun baru masehi 2020 di Dukuh Pundungsari RT 02/V Desa Malangan Kecamatan Bulu, Selasa (7/1).

Selanjutnya Bupati mengucapkan apreasiasi  kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo sehingga pada tahun 2019 lalu, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sukses berprestasi serta selanjutnya dapat dipertahankan.

"kepada Al Ustadz  H. Sri Setyo SH, M.Si, dalam wayang dakwahnya dapat memberikan tontonan dan sekaligus tuntunan. terima kasih sudah memeriahkan acara malam hari ini, semoga pagelaran wayang dakwah, mudah-mudahan dapat memberikan tontonan dan tuntunan bagi kita semua,"

Hadir dalam pengajian tersebut Sekda Drs. Agus Santosa, Ketua DPRD, Kepala OPD terkait, Ketua TP. PKK Hj. Etik Suryani SE, MM,  camat Bulu, Muspika,  tokoh agama dan tokoh mayarakat.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.(Tj)

 

 

Bupati Resmikan Pemakaian Gedung DPRD Sukoharjo

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menandatangani prasasti peresmian gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo,  Senin (6/1). Slup-Slupan pemakaian dan Peresmian gedung DPRD baru ditandai dengan Penyerahan tokoh wayang " Srikandi " dari Bupati kepada Ki Dalang Anom Suroto dan Ki Dalang Bagong Darmono,SH dilanjutkan pagelaran wayang semalam suntuk dengan lakon " Srikandi Krido ".

"Seperti kita ketahui bersama, DPRD Kabupaten Sukoharjo memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan, khususnya dalam menjalankan fungsi legislali, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Harapan kita, gedung baru ini dapat mendukung pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo agar lebih nyaman dan lebih semangat dalam melaksanakan fungsi strategis tersebut dan Semoga gedung dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menjalankan tugas - tugas DPRD Kabupaten Sukoharjo guna melaksanakan amanah yang diemban oleh seluruh anggota DPRD ," ungkap Bupati saat meresmikan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo di Jalan Wandyo Pranoto Kelurahan Mandan Kecamatan / KabupatenSukoharjo, pada hari Senin malam (6/1/2020)

Gedung DPRD yang terletak di Kelurahan Mandan ini dibangun diatas lahan seluas 1,4 hektare.

Dibangun dengan dua lantai, gedung ini tampak megah, baik di dalam gedung maupun di halaman depan gedung. Gedung baru tersebut diperuntukan untuk 45 Anggota DPRD Sukoharjo.

Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi S.Sos  menyampaikan,  pembangunan gedung di lingkungan DPRD Sukoharjo hakekatnya kami adalah  wakil rakyat dan gedung ini adalah gedung milik rakyat.

"kami berharap kepindahan kami dari gedung lama di jalan veteran no.6 ke gedung baru ini menjadi solusi dan kami membuka seluas-luasnya komunikasi dengan warga Sukoharjo demi terciptanya Sukoharjo yang makmur, harapan kami tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sukoharjo menjdi lebih efektif dan efisien dan berkinerja smakin baik kedepannya," harap Ketua DPRD dalam sambutannya.

Tampak hadir pada persemian itu, Sekda Kabupaten Sukoharjo Drs Agus Santosa beserta Ketua DWP Galuh Agus Santosa, Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas,SH.SIK.M.Si,  Dandim 0726 Skh Letkol Inf Chandra Ariyadi Prakosa,M.Tr ( Han ), Kajari Kab.Sukoharjo Tatang Agus Volleyantoro,SH.MH, Ketua pengadilan negeri, Ketua DPRD Skh Wawan Pribadi,S.Sos beserta anggota DPRD, Kepala Dinas /  Instansi di lingkungan Pemkab, Para camat,  kepala desa / lurah se-kabupaten Sukoharjo serta para Wartawan.

Peresmian gedung baru ini ditandai dengan Penandatangan Prasasti, Pemotongan tumpeng oleh Bupati  di serahkan kepada ketua DPRD Wawan Pribadi dan dilanjutkan Peninjauan lokasi gedung di awali pengguntingan untaian melati  oleh Ibu Ketua penggerak PKK Hj Etik Suryani ,SE.MM.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan Komuniksi Pimpinan. (Tj)  

Awal Tahun 2020, Bupati Sukoharjo Lantik 155 Pejabat

SUKOHARJO - Mengawali tahun 2020, Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM melantik 155 pejabat baik yang dilantik pada jabatan baru maupun yang dikukuhkan dalam nomenklatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sukoharjo di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (6/1/2020).

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH dalam arahannya agar pejabat yang baru dilantik untuk amanah dan memegang jabatan yang baru ini dengan penuh tanggungjawab serta bekerja dengan tulus dan ikhlas.

"Pejabat hendaknya memiliki kemauan yang kuat, memiliki wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam melaksanakan kewajiban," ujarnya.

Menurutnya, jabatan yang diberikan adalah sebuah amanah yang harus disyukuri, dijaga dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, para pejabat agar bekerja secara maksimal yang dilandasi dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi guna mendukung suksesnya pembangunan di Sukoharjo.

Untuk jajaran Setda terlihat Asisten 1 Sekda, Sukito yang dilantik ulang karena menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru. Dari sebelumnya Asisten Bidang Pemerintahan menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Pemkab juga memutasi satu camat, yakni Camat Bendosari, Paulina Yuli Kusumawardhani yang digeser menjadi Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Posisisnya digantikan Rohmadi yang sebelumnya Sekcam Grogol.

Pejabat esselon 3 lainnya yang bergeser antara lain Kabag Pemerintahan Desa, Setyo Aji Nugroho menjadi Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda). Selain itu, juga sejumlah sekretaris dinas yang juga mengalami mutasi seperti Edy Soeryanta yang dari Sekretaris Bappelbangda menjadi Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan, serta Sekretaris Dinas Sosial, Subari dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Suramto Budi Utomo yang bertukar posisi.

Disisi lain, untuk posisi jabatan eselon 2 masih dibiarkan kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Antara lain Dinas Sosial, Bappelbangda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil, Dinas Kominfo, dan juga Dinas Pangan. Untuk pengisian pejabat eselon 2 sendiri, Pemkab akan membentuk Tim Seleksi (Timsel) independen. "Sesuai aturan, untuk pengisian pejabat eselon 2 harus melalui seleksi terbuka oleh timsel independen," ujar Sekretaris Daerah (Sekda), Agus Santosa usai pelantikan.

Selain itu, juga pejabat esselon 3 dan 4 di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepala sekolah SD dan SMP.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Protokol dan komunikasi pimpinan.(Tj)