Jumat, 21 Desember 2018

Wabup Sukoharjo hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2018 dan Pemusnahan Miras

SUKOHARJO - Wakil Bupati Sukoharjo, H. Purwadi SE, MM menghadiri upacara  apel operasi gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin  Candi 2018, di halaman Setda Pemkab Sukoharjo, Jumat (21/12). Dengan mengambil tema "Melalui apel gelar pasukan operasi lilin candi 2018 kita tingkatkan sinergritas POLRI, dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan natal 2018 dan Tahun baru 2019".

Bertindak sebagai inspektu upacara Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Candra Ariyadi Prakosa S.I.P.,M. Tr ( Han) dan  AKBP Iwan Saktiadi S.I.K.,S.H.,M.Si selaku inspektur upacara sekaligus yang membacakan  amanat Kapolri.

Selesai apel gelar pasukan, Wakil Bupati bersama Kapolres dan Dandim  melanjutkan  pengecekan pasukan dan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti miras. Jumlah pemusnahan barang bukti sebanyak 2.150 liter jenis Ciu dan oplosan.  Turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo,  Asisten Sekda dan Kepala OPD Pemkab Sukoharjo dan  Kabag, Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres Sukoharjo.

Peserta upacara diikuti oleh Kompi satu terdiri dari 1 SST group 2 Kopassus,  1 SST Brigif 6/2 strad, 1 SST Yonif MR 413 Kostrad, 1 SST Kodim 0726/ Sukoharjo,1 SST BRIMOB Surakarta dan  1 SST Dalmas polres Sukoharjo. KOMPI II diikuti 1 SST SAT LANTAS Polres Sukoharjo, 1 SST Gabungan pospam Gereja pos 1, 1 SST Gabungan pospam Gereja pos 2, 1 SST Gabungan pospam gereja pos 3, 1 SST Gabungan Sat Intelkam dan Reskrim,1 SST DISHUB Sukoharjo dan 1 SST Satpol PP.  KOMPI III diikuti1 SST DKK ( gabungan PMI ), 1 SST BPBD, 1 SST SENKOM, 1 SST KOKAM SKH,  1 SST Banser, 1 SST MTA, 1 SST Pemuda Pancasila Sukoharjo serta dari 1 SST PRAMUKA.

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi S.I.K.,S.H.,M.Si selaku inspektur upacara membacakan  amanat Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian Ph.d  mengatakan apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran ini, merupakan momentum penting untuk meninjau kesiapsiagaan personil melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan serta guna memperkuat soliditas para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengamanan hari raya Natal 2018 dan tahun baru 2019. Sebagaimana kita ketahui situasi menjelang perayaan natal dan pergantian tahun merupakan momen yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga Karena diiringi pula dengan penetapan libur nasional.  Realitas ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, mobilitas moda transportasi serta peningkatan demand terhadap kebutuhan pokok khususnya bahan pangan kondisi ini memunculkan potensi kerawanan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan konsolidasi bersama sembari mengecek kesiapan pengamanan serta menyamakan persepsi agar pengamanan dapat berjalan dengan lancar soliditas dan sinergitas yang baik di antara para pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci utama yang harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Dalam kaitan tersebut Polri bersama segenap jajaran TNI dan stakeholder terkait lainnya gelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi lilin 2018 yang melibatkan 167.783 personil pengamanan operasi kepolisian terpusat ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019 kecuali pada 13 Polda prioritas yang di Sumut, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, sulut, Maluku, NTT dan Papua di mana kegiatan operasi akan digelar selama 12 hari terhitung sejak 21 Desember 2018. Polri telah menginventarisir beberapa potensi kerawanan diantaranya kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat potensi aksi terorisme sweeping ormas dan aksi intoleransi kecelakaan moda transportasi baik darat, Laut, maupun udara ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.Peningkatan intensitas kegiatan masyarakat akan memunculkan potensi meningkatnya kejahatan konvensional seperti begal premanisme maupun aksi street crimes seperti pencurian pencopetan dan sebagainya upaya Cipta kondisi seperti Operasi Zebra dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran kejahatan jalanan premanisme penerbitan penyakit masyarakat miras dan petasan telah dilaksanakan. Namun demikian keberadaan pos pos pengamanan dan pelayanan tetap harus dilakukan di samping itu pula penegakan aturan terkait tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat.Terkait dengan aksi terorisme peran Satgas anti teror Polda jajaran perlu untuk ditingkatkan upaya upaya preemtif Strike termasuk seluruh jaringan pelaku teror perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme Selain itu guna meningkatkan keamanan personil di lapangan perlu diterapkan Boddy system dan peningkatan kewaspadaan personil.Terhadap potensi aksi sweeping oleh ormas tertentu perlu dilakukan himbauan kepada para tokoh ormas agar tidak melakukan upaya swiping melainkan melaporkan kepada pihak kepolisian Selanjutnya petugas kepolisian yang menerima laporan segera merespon sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Ditambahkan , dalam menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan moda transportasi baik di darat laut dan udara Saya berharap jajaran kepolisian dan stakeholder terkait dapat melaksanakan upaya promotif guna menjamin terwujudnya moda transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.Sedangkan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan yang baik yang banyak dipengaruhi oleh kelancaran supply dan distribusi supaya menekankan agar seluruh jajaran terus melakukan kegiatan pendampingan dan operasi pasar secara bersama dengan seluruh instansi terkait Jika perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku penimbunan monopoli dan mafia pangan secara tepat yang tidak menimbulkan dampak kontraproduktif.Terakhir, terkait dengan kelancaran arus mudik dan arus balik dengan telah terbangunnya jalan tol di sepanjang pulau Jawa maka potensi kemacetan dan kecelakaan dalam pengamanan operasi lilin 2018 kali ini cenderung lebih rendah dibandingkan sebelumnya kondisi ini jangan membuat kita lengah Untuk itu lakukan monitoring dan pengamanan pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan yang telah dipetakan serta laksanakan manajemen dan rekayasa arus lalu lintas yang tepat. Sebelum menutup amanat ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil Polri jajaran TNI pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya yang selama ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memelihara stabilitas Kamtibmas yang kondusif Saya berharap kerjasama dan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan," jelas Kapolres membacakan secara lengkap pidato Kapolri.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

Kamis, 20 Desember 2018

Bupati Sukoharjo Hadiri Sosialisasi Bansos Non Tunai BI Lewat Pertunjukan Wayang Kulit

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menghadiri sosialisasi bantuan sosial non  melalui pertunjukan wayang kulit  dengan lakon Pandawa Syukur Dalang Ki Jungkung Darmoyo, Selasa (18/12) bertempat di  Gedung Sari Mulyo, Desa Blimbing  Kecamatan Gatak.

"Kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk dapat meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial non tunai. Sengaja kita gunakan pertunjukan wayang kulit agat masyarakat lebih mudah memahami," kata  Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, Pungky P. Wibowo.

Sosialisasi bantuan sosial non tunai tersebut ditujukan pada penerima Program keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai. Penerima dijelaskan juga mengenai manfaat bantuan, termasuk tata cara bertransaksi menggunakan kartu dan penarikan bantuan di e-warong.

Kepala Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan di sebelas kota di Indonesia. Kegiatan sosialisasi mengundang 1.600 orang dari 14 desa di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan sosialisasi dihadiri berbagai elemen seperti bupati Sukoharjo, Forkompinda dan Muspika.

"Kegiatan sosialisasi ini mendukung kelancaran penyaluran bansos non tunai, sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan BI dan Pemerintah pada 14 Agustus 2014. Transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai," tandasnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. [Tj]

Pemkab Sukoharjo Bakar 14.416 Keping KTP Elektronik Invalid

SUKOHARJO- Sebanyak 14.416 keping e-KTP  invalid atau KTP lama yang sudah tidak terpakai lagi,  dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sukoharjo, Rabu (19/12). Pemusnahan dilakukan di Pemkab Sukoharjo dengan disaksikan petugas kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Pemusnahan e-KTP tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP Elektronik. Dalam lembaran legal itu disebutkan bahwa pemusnahan KTP elektronik yang rusak atau tak terpakai dilakukan dengan cara dibakar, "ungkap Kepala Dispendukcapil Sukoharjo Sriwati Anita, SE

Ditambahkan Kepala Dispendukcapil Sukoharjo mengatakan, e-KTP invalid tersebut terdiri dari berbagai jenis. Mulai e-KTP rusak, tidak terpakai, blanko invalid karena chipnya tidak bisa dimasukkan data, dan juga e-KTP yang sudah tidak sesuai dengan data yang ada. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara dibakar. "e-KTP yang dimusnahkan ini merupakan akumulasi sejak program e-KTP dimulai. Selama ini yang rusak dan invalid kami simpan," jelasnya.

Kepala Dispendukcapil Sukoharjo menambahkan, bahwa pemusnahan hari ini merupakan pemusnahan kali pertama. Selanjutnya, sesuai instuksi dari pemerintah pusat, e-KTP invalid dan lainnya akan dimusnahkan setiap hari. Pemusnahan massal hari ini dan rencana pemusnahan harian harus dibuat berita acara dan dilaporkan ke pemerintah pusat,"tambahnya.

Pada prinsipnya, Kepala Dispendukcapil Sukoharjo menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan untuk alasan keamanan. Dengan kata lain, e-KTP rusak atau invalid tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, selama ini e-KTP rusak atau invalid hanya disimpan saja di gudang.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

 


Virus-free. www.avast.com

Rabu, 19 Desember 2018

Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo Evaluasi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

SUKOHARJO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (19/12).  Kegiatan Evaluasi Kinerja pengelolaan ADD dan DD dihadiri para Camat, Kasi PMD Kecamatan , tenaga ahli pendamping desa, Kaur Keuangan serta perwakilan badan Keuangan Daerah dan perwakilan bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas PMD, YC. Sriyana S.Sos, M.Si mewakilkan Drs. Rudiyanto, M.Si untuk membuka rapat evaluasi kinerja pengelolaan ADD dan DD Tahun 2018. Dalam sambutannya, Drs. Rudiyanto, M.Si menjelaskan bahwa yang dimaksud dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

"Pemkab Sukoharjo dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas pelaksanaan ADD dan DD relative cukup baik, dilihat dari sisi alokasi anggaran terus mengalami kenaikan setiap tahun. Seperti diketahui, Pemkab Sukoharjo Pada tahun 2015 alokasi dana desa sejumlah 45 Milyar dan pada tahun 2018 ini sudah meningkat menjadi 126 Milyar dan pada tahun 2019 direncanakan nanti alokasi anggaran sekitar 146 Milyar untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan  penyelenggaran pemerintahan di desa. ," ungkap Drs. Rudiyanto, M.Si .

Ditambahkannya tujuan dilaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan ADD dan DD untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan sekaligus pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya untuk mengevaluasi diri seberapa jauh kita bisa menjalankan amanat yang dibebankan terkait pengelolaan tersebut, sehingga kita dapat melakukan pemetaan permasalahan permasalahan yang ada, harapannya tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

" harapannya makin hari kedepan pelaksanaaan ADD dan DD di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan semakin baik lagi, harapan kami, tiap tiap desa bisa mandiri. Tujuannya paling tidak yang hadir disini bisa lebih meningkatkan kehati hatian dan lebih tertib dalam pengelolaan administrasi khususnya administrasi pengelolaan ADD dan DD dan lebih baik dalam pelaksanaannya ," harapnya mengakhiri sambutan.

Materi yang disampaikan dalam pertemuan kali ini adalah berjudul evaluasi APBDes yang disampaikan dari bagian Pemerintahan Desa serta materi dengan judul kendala dan permasalahan pengajuan pencairan ADD dan DD Tahun 2018 dari Badan Keuangan Daerah.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol. (Tj)

 


Virus-free. www.avast.com

Pemkab Sukoharjo Adakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018

SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018 tingkat kabupaten di halaman Kantor Setda Pemkab Sukoharjo, Rabu (19/12).

Wakil Bupati H. Purwadi SE, MM menyampaikan sambutan tertulis dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2018 untuk menghormati dan mengajak semua warga negara untuk membela negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

"Bela Negara tidak hanya bisa dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam  upaya dan profesi. Bela Negara tidak hanya dilakukan aparatur negara saja, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa dan negara." Ungkap Wabup H. Purwadi membacakan amanat dari Presiden RI Jokowi.

Jokowi, seperti amanat yang dibacakan Wabup Sukoharjo H. Purwadi, SE, MM kemudian menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan aksi bela negara. Bela Negara Merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media hingga tokoh pemuda dan tokoh agama, untuk memberikan sumbangsih kepada negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

"Sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, negara maritim dengan ribuan pulau, dan bangsa yang bhinneka dalam suku, ras dan agama, kita bersyukur bahwa negara kita tetap rukun, damai dan bersatu. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, bangsa Indonesia telah menunjukan keteladannya dalam menjalankan demokrasi dan mencapai banyak kemajuan yang membanggakan." Ungkapnya

Menurutnya Interaksi antar bangsa dan antar budaya ini menuntut kita untuk membuka diri berdialog dengan bangsa lain, tetapi harus berpegang teguh pada kepentingan bangsa Indonesia. Saya yakin, setiap warga negara Indonesia bisa memberikan kontribusi dengan kemampuan yang dimilikinya.

"Generasi muda kita yang menebarkan berita-berita baik dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan terus mempererat bhinneka Tunggal Ika, Merekalah yang telah ikut bela negara, yang mewujudkan kecintaan pada bangsa melebih tugas dan tanggungjawabnya." Ungkap Wabup.

Baginya Kesadaran Bela Negara, yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa harus tertanam dalam jiwa dan raga segenap bangsa Indonesia sejak dini melalui pendidikan serta Aksi Nasional Bela Negara diberbagai bidang.

Acara ini dihadiri juga oleh jajaran Forkopimda serta ribuan peserta upacara. Setelah upacara, diadakan acara tambahan berupa penyerahan hadiah piala bergilir turnamen futsal piala Bupati Cup ke 3 Purnapaskibraka Indonesia Kabupaten Sukoharjo . Wabup  beserta Muspida tampak menyerahkan piala serta uang pembinaan kepada para peraih kejuaraan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)


Virus-free. www.avast.com

Senin, 17 Desember 2018

Bupati Sukoharjo Serahkan Bahan Pakaian Seragam Pengurus RT/RW, Anggota BPD, Seragam Linmas dan Sertifikat PTSL

ralat

SUKOHARJO- Bertempat di Lapangan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto, Senin (17/12),  Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menyerahkan bahan pakaian seragam anggota BPD, pengurus RT/RW, seragam Linmas dan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo untuk putaran pertama berada di Kecamatan Polokarto dan dihari yang sama dilaksanakan hal serupa di Kecamatan Mojolaban di Gedung Serbaguna Kragilan.

Direncanakan Bupati akan menyerahkan langsung dimasing masing wilayah Kecamatan sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 yang direncanakan akan berada di Kecamatan Sukoharjo dan di Kecamatan Bendosari.

Sebanyak 20.057 bahan pakaian seragam dengan perincian bahan pakaian seragam untuk anggota BPD sebanyak 1.346, Pengurus RT terdiri ketua, sekretaris dan bendahara 14.271 seragam dan pengurus RW terdiri Ketua, Sekretaris, bendahara 4.440, Seragam Linmas berjumlah yang dibagikan ke seluruh Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6.293 dan dibagikan pula kegiatan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2018 dengan jumlah 2.850 dengan perincian tanah warga 1.784 dan tanah kas sebanyak 1.066 untuk 12 Kecamatan di Sukoharjo secara bertahap direncanakan sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.

Bupati dalam arahannya mengatakan Badan Permusyawaratan Desa, RT dan RW adalah Lembaga mitra pemerintah desa/Kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada lembaga-lembagatersebut diatas adalah, pemberian bahan pakaian seragam, termasuk pemberian pakaian seragam kepada satlinmas yang dilaksanakan pada pagi hari ini," jelas Bupati

Ditambahkan Bupati, selain itu, turut diserahkan Sertifikat Tanah PRODA (PRONA yang dibiayai dengan APBD), secara langsung diterima oleh masyarakat kecamatan Polokarto yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo atas kerjasamanya untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah program Proda di Kabupaten Sukoharjo," tambah Bupati

Bupati di akhir sambutannya berharap semoga bahan Pakaian dan Seragam ini akan lebih menumbuhkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian agar dapat lebih berperan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Kepada masyarakat penerima Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo, saya berharap penyerahan Sertifikat ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,"harap Bupati mengakhiri sambutan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)

 

 


Virus-free. www.avast.com

Bupati Sukoharjo Serahkan Bahan Pakaian Seragam Pengurus RT/RW, Anggota BPD, Seragam Linmas dan Sertifikat PTSL

SUKOHARJO- Bertempat di Lapangan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto, Senin (17/12),  Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH menyerahkan bahan pakaian seragam anggota BPD, pengurus RT/RW, seragam Linmas dan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo untuk putaran pertama berada di Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban di Gedung Serbaguna Kragilan.

Direncanakan Bupati akan menyerahkan langsung dimasing masing wilayah Kecamatan sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 yang direncanakan akan berada di Kecamatan Sukoharjo dan di Kecamatan Bendosari.

Sebanyak 20.057 bahan pakaian seragam dengan perincian bahan pakaian seragam untuk anggota BPD sebanyak 1.346, Pengurus RT terdiri ketua, sekretaris dan bendahara 14.271 seragam dan pengurus RW terdiri Ketua, Sekretaris, bendahara 4.440, Seragam Linmas berjumlah yang dibagikan ke seluruh Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6.293 dan dihari yang sama turut dibagikan pula kegiatan Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2018 dengan jumlah 2.850 dengan perincian tanah warga 1.784 dan tanah kas sebanyak 1.066 untuk 12 Kecamatan di Sukoharjo secara bertahap.

Bupati dalam arahannya mengatakan Badan Permusyawaratan Desa, RT dan RW adalah Lembaga mitra pemerintah desa/Kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada lembaga-lembagatersebut diatas adalah, pemberian bahan pakaian seragam, termasuk pemberian pakaian seragam kepada satlinmas yang dilaksanakan pada pagi hari ini," jelas Bupati

Ditambahkan Bupati, selain itu, turut diserahkan Sertifikat Tanah PRODA (PRONA yang dibiayai dengan APBD), secara langsung diterima oleh masyarakat kecamatan Polokarto yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo atas kerjasamanya untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah program Proda di Kabupaten Sukoharjo," tambah Bupati

Bupati di akhir sambutannya berharap semoga bahan Pakaian dan Seragam ini akan lebih menumbuhkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian agar dapat lebih berperan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Kepada masyarakat penerima Sertifikat PTSL APBD Kabupaten Sukoharjo, saya berharap penyerahan Sertifikat ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,"harap Bupati mengakhiri sambutan.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo. (Tj)


Virus-free. www.avast.com