Pemkab Sukoharjo Gelar Simulasi Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggelar simulasi evakuasi bencana mandiri guna meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, bertempat di gedung bangunan masing masing organisasi perangkat daerah (OPD), pada bagian Setda Kabupaten Sukoharjo melaksanakan simulasi bertempat di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukoharjo, Selasa (30/4).

Adapun tema peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2019 "Kesiapsiagaan Dimulai Dari Diri Sendiri, Keluarga dan komunitas," dengan slogan "siap untuk selamat."

Turut mengikuti simulasi Asisten Sekda Administrasi Umum Eko Adji Aryanto SH, MM, Kepala Bagian Pemerintahan Ari Haryanto, M.Si, Kepala OPD terkait lainnya serta seluruh para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup  Setda.

Asisten Administrasi Umum Sekda, Eko Adji Arianto, SH, MM setelah melaksanakan apel pagi mengatakan "bahwa pelaksanaan simulasi evakuasi mandiri bencana mandiri dilaksanakan secara serentak, berdasarkan surat edaran Bupati Sukoharjo Nomor 360/1360/2019 tentang peringatan hari kesiapsiagaan bencana tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 pada tanggal 26 April 2019,  adapun tujuannya untuk menggugah dan menanamkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sukoharjo, maka dihimbau untuk mengadakan simulasi evakuasi bencana mandiri. Dengan memahami risiko, maka kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas sehingga risiko tersebut dapat diperkecil.," jelas Asisten Sekda Adji.

Ditambahkannya, Slogan "Siap untuk Selamat" mengedepankan empat hal, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini.

Pada aksi suimulasi itu, "Suatu pagi, saat karyawan karyawati Sekda Kabupaten Sukoharjo sedang melakukan aktifitas kesehariannya, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Seketika para karyawan dan orang orang yang berada di bangunan gedung masing masing melakukan penyelamatan diri. Diharapkan dalam upaya penyelamatan diri diupayakan dengan dengan berlindung dibawah meja disamping meja (segitiga kehidupan) atau ditempat lain yang aman, sambil berlari pelan pelan menuju tangga darurat, jangan menggunakan lift ," ucap Kabag Pemerintahan bertindak sebagai narator dalam membuka aksi simulasi yang diperagakan oleh seluruh PNS bagian Setda Kabupaten Sukoharjo.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukohrjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Bupati Sukoharjo Resmikan Pembangunan SP3T di Desa Dalangan Tawangsari

SUKOHARJO- Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menghadiri panen padi dan melaksanakan pengecoran secara simbolis gudang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta membuka Sarana Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) di hamparan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Mandiri desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Jumat (26/4).

Bupati mengatakan, Kabupaten Sukoharjo sudah tidak diragukan lagi keberhasilannya disektor pertanian. Hasil panen padi yang didapat selalu melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal Sukoharjo. Selain itu juga berkontribusi terhadap pemenuhan pangan nasional.

Hasil panen padi Sukoharjo bahkan mampu surplus 135 ribu ton dan menjadi stok pangan nasional. Namun besarnya hasil panen yang didapat ternyata belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu lebih disebabkan karena petani mengalami masalah keterbatasan modal. Hasil panen padi langsung dijual agar bisa mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya modal tanam berikutnya.

Pemerintah harus turun tangan membantu mengatasi masalah tersebut yakni meningkatkan kesejahteraan petani. Keberadaan berbagai bantuan pertanian dari pemerintah pusat seperti diterima Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

"Baik gapoktan dan petani harus serius dalam pengembangan pertanian. Tidak hanya meningkatkan hasil panen namun juga kesejahteraan petani. Bantuan dari pemerintah harus dimanfaatkan dengan maksimal tidak hanya digunakan tapi juga dirawat, Diharapkan setelah mendapatkan peralatan lengkap dari pemerintah pusat, sektor pertanian modern diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap ketersediaan bahan pangan nasional sekaligus membuat petani lebih sejahtera, " harap Bupati.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Ir. Netty Harjianti mengatakan, pada akhir tahun 2018 Kabupaten Sukoharjo mendapatkan bantuan SP3T yang terdiri dari 1 unit rice mill dengan kapasitas 10 ton per jam dan dana bantuan sebesar Rp 498 juta. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah dryer maupun bangunan rice mill unit

Keberadaan SP3T tersebut diharapkan dapat menyerap hasil panen padi dari petani Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari dan lokasi panen lain disekitarnya. Hasil gabah kering panen dapat diproses menjadi gabah kering giling menggunakan dryer dan dapat dilanjutkan untuk diproses menjadi beras dengan penggilingan padi.

Proses modern menggunakan SP3T mempermudah petani untuk segera memasarkan beras hasil penggilingan. Penjualan hasil panen padi oleh petani dalam bentuk beras diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Sebab hasil yang didapat dipastikan lebih tinggi menjual beras dibandingkan hanya gabah kering panen saja. Dengan demikian maka kesejahteraan petani juga bisa meningkat.

"Sektor pertanian modern terus dikembangkan di Sukoharjo dengan harapan tidak hanya hasil panen padi melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun juga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan terhadap petani," ujarnya.

Ir. Netty melanjutkan pada tahun 2019 Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari juga mendapatkan bantuan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi yang terdiri dari pembangunan satu unit gudang alat pertanian modern. Selain itu juga ada sarana penunjang yang terdiri dari kios sarana produksi padi (saprodi), prasarana kantor, peralatan bengkel dan modal usaha senilai Rp 800 juta. Bantuan dilengkapi dengan satu unit excavator, dua unit traktor roda empat, dua unit rice transplanter.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo sangat berharap model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dapat dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo yang mengelola budidaya dari hulu sampai hilir.

"Mulai budidaya sampai penanganan pasca panen dan pemasaran hasil tersinergi dalam satu gapoktan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Kepala Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari Bagyo Slameto mengatakan, pemerintah desa dan petani sangat berterimakasih terhadap pemerintah atas ditunjuknya Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari sebagai desa percontohan pertanian modern sekaligus mendapatkan bantuan peralatan. Bantuan yang diterima diharapkan tidak hanya memajukan sektor pertanian saja namun juga meningkatkan kesejahteraan petani. 

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs.Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)

Kantor Pertanahan Sukoharjo Berkomitmen Bangun Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

 THZ_6830.JPG

 THZ_6834.JPG

 THZ_6860.JPG

 THZ_6888.JPG

 

Kantor Pertahanan Sukoharjo melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan penandatanganan pakta integritas, Kamis (25/4). Pencanangan tersebut dalam rangka komitmen Kantor Pertanahan Sukoharjo menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan tersebut dihadiri oleh Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH, MM serta sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pencanangan ini ditandai dengan Pemakaian Pin Zona Integritas yang secara simbolis disematkan oleh Bupati Sukoharjo Kepada Kepala BPN Sukoharjo, dan penandatangan kesepakatan Zona Integritas oleh Kepala BPN dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo, Perwakilan BPN Jawa Tengah dan Perwakilan REI.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi pada Kantor Pertanahan Sukoharjo. Menurutnya, dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas tersebut tentunya akan menjadikan Kantor Pertanahan Sukoharjo lebih baik. Baik itu terkait dengan SDM maupun pelayanan pada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo Dwi Purnama mengatakan, pencanangan tersebut sebagai wujud komitmen dan keinginan kuat serta kesungguhan dalam mengukuhkan diri untuk mencegah terjadinya korupsi. Juga, komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan yang disertai upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

"Melakukan pemberantasan korupsi merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi yang modern, tetapi sudah menjadi keharusan yang utamanya untuk memenuhi ekspektasi dan aspirasi masyarakat, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien," paparnya.

Dwi mengaku masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menuju lebih baik lagi. Mengingat, masih dimungkinkan adanya oknum yang melakukan tindakan kurang terpuji atau melukai hati masyarakat. Selain itu, juga hambatan dan gangguan baik secara eksternal maupun internal, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada wibawa dan citra Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan.

"Penerapan zona integritas ini merupakan salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra kementerian pada umumnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada khususnya," ujarnya.

Dwi juga mengatakan, pembangunan zona integritas dibangun dengan dua komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit dengan melakukan pembangunan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedang komponen hasil merupakan penilaian masyarakat atas hasil pembangunan yaitu indeks persepsi anti korupsi dan indeks kepuasan masyarakat.

Dalam kerangka membangun zona integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo akan melakukan 5 langkah utama. Yakni, komitmen pimpinan dan semua anggota dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan semangat dan visi yang sama, kemudahan layanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi kaum difabel.

Juga, program yang menyentuh masyarakat antara lain layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL APBN, APBD), loket online, pengaduan masyarakat medsos, monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik, serta manajemen Media antara lain menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. (ang)

 

 

Pemkab Sukoharjo Gelar Sosialisasi Perbup Tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi Cell Plan

SUKOHARJO- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Widodo SH, MH membuka acara Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana induk menara telekomunikasi (CellPlan) Kabupaten Sukoharjo 2019, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Kamis (25/4)). Turut hadir seluruh Camat, Kepala Desa atau Lurah, OPD terkait dan pimpinan perusahaan provider operator menara telekomunikasi.

Sosialisasi Perbup cellplan sehari ini digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sukoharjo dengan narasumber melalui Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Sukoharjo Muhammad Ngadenan S.Sos, MM dengan judul materi tutorial aplikasi cellplan pada android dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Menurut laporan ketua panitia yang disampaikan Suryanto SH, MM Kepala Dinas Kominfo menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah  untuk memberi pemahaman tentang pelayanan titik cellplan yang akan diikuti dengan layanan mobile cellplansukoharjo melalui aplikasi playstore serta menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pengelolaaan menara telekomunikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Kominfo, selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan mensosialiasasikan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 tentang rencana induk menara telekomunikasi (Cellplan).

Menyampaikan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa, Asisten II Widodo SH, MH mengatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 telah diberlakukan mulai tanggal 5 September 2018 dan dapat diakses oleh publik.

"Perbup Nomor 46 tahun 2018 dapat diupload di website www.cellplan.sukoharjokab.go.id. Cellplan Kabupaten Sukoharjo memlilki 156 titik pusat koordinat yang tersebar di seluruh wilayah Sukoharjo, setiap titik pusat koordinator memiliki radius zona 400 meter. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa Diskominfo sudah tidak memiliki kewenanangan dalam penarikan retribusi menara telekomunikasi, kewenangan tersebut sudah beralih ke Dinas PUPR. Sehingga pada tahun 2019 ini agar segera dapat melaksanakan pembayaran retribusi menara ke Dinas PUPR bukan lagi di Dinas Kominfo ," jelas  Asisten II Widodo.

Ditambahkan, diharapkan dalam forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat memahami zona dalam cellplan atau zona mana saja yang bisa untuk mendirikan menara telekomunikasi dan zona mana saja tidak boleh untuk mendirikan menara telekomunikasi atau zona diluar cellplan dan tidak mengabaikan persyaratan lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang sejajar Diskominfo dalam melengkapi ijin berdirinya menara telekomunikasi.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Bupati Sukoharjo Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah 2019

Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke-XXIII tahun 2019, yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab, Kamis (25/4) di halaman Setda.

Tahun ini, peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII mengusung tema "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif".

Bupati membacakan amanat dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH. Dalam amanatnya, Mendagri Tjahjo Kumolo  berharap dengan semangat Hari Otonomi Derah dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini.

"bahwa Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah merupakan tonggak sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Hari otonomi daerah merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi. Setiap Pemerintah Daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi dipemerintahan otonomi daerahnya masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut Mendagri menegaskan tiga hal peting yakni Pertama, "Mari kita kawal otonomi daerah ini agar selalu diisi dengan kegiatan kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kedua, mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional. Ketiga, Mari kita tingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintah yang sinergis," tambahnya.

Turut hadir dalam peringatan Hari Otonomi Daerah Nasional ke XXIII tahun 2019 ini, Wakil Bupati H. Purwadi, SE, MM, Sekda Drs. Agus Santosa, Jajaran Forkopimda serta para pejabat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.(Tj)

Cegah Peredaran Miras dan Narkoba, Satpol PP Sukoharjo Lakukan Penyuluhan

SUKOHARJO– Guna mencegah peredaran miras dan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibawah Pimpinan Kasat Pol PP Heru Indarjo SH, M.Hum melakukan penyuluhan pencegahan peredaran pengunaan miras dan narkoba tahun 2019, bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (24/4).

Dalam penyuluhan ini diikuti bagi pelajar SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo. Adapun sebagai narasumber dalam acara ini Agus Widanarko SE, MH dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo.

Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran miras dan narkoba ini dibuka oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Wardino S.Sos, M.Si. Menurutnya, penyuluhan ini dilakukan agar dapat mencegah peredaran miras serta narkotika di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya para generasi milenial. Dalam acara ini, diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum.(Tj)

Pemkab Sukoharjo Gelar Peringatan Hari Kartini ke-140

SUKOHARJO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, menggelar peringatan Hari Kartini ke-140 Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 bertempat di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (22/4). Peringatan Hari Kartini Ke-140 tahun 2019 mengusung tema "Dengan Semangat Kartini Kita Wujudkan Kualitas Keluarga untuk Jawa Tengah Maju dan Berdikari ".

Pada Peringatan Hari Kartini itu dilaksanakan pembacaan sejarah singkat riwayat R. A. Kartini oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani SE, MM.

Adapun sambutan Bupati H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM yang dibacakan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Widodo, SH, MH mengajak kepada para wanita dan ibu-ibu Kabupaten Sukoharjo untuk dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga apa yang menjadi tema peringatan ini dapat terwujud dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sukoharjo yang telah menyukseskan Pemilu baik Pilpres dan Pileg.

"pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan Pemilu tanggal 17 April yang lalu, semoga akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat bangsa dan Negara, marilah kita kembali bersatu bekerja bersama untuk membangun Kabupaten Sukoharjo,"jelasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini ke-140 Tingkat Kabupaten Sukoharjo, Kepala DPPKB dan P3A Sukoharjo Ir. Proboningsih Dwi Danarti menjelaskan, ada dua lomba yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Hari Kartini. Masing-masing Lomba Senam Maumere dan Lomba Kreasi Plastik sampah rumah tangga. Peserta lomba tersebut berasal dari perwakilan Dharma Wanita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga dari instansi lainnya.

"Untuk Lomba Senam Maumere diikuti 22 peserta, sedangkan Lomba Kreasi Plastik diikuti 27 peserta. Tujuan  kegiatan ini untuk mengenang melanjutkan dan mewujudkan cita cita Kartini dalam memajukan kaum perempuan. Banyak kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2019 antara lain lomba senam maumere dan lomba kreatif plastik. Adapun pemenang Lomba senam Maumere Juara I diraih Polres Sukoharjo, Juara II Bhayangkari Sukoharjo dan Juara III Persid Kartika Chandra Kirana Kodim 0726/Sukoharjo. Untuk Lomba kreatif Plastik Juara I diraih TP. PKK Kabupaten Sukoharjo, Juara II Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo dan Juara III diraih Kecamatan Tawangsari, masing masing mendapatkan hadiah piala dan uang pembinaan,"jelasnya.

Turut hadir dalam peringatan Hari Kartini Tingkat Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 antara lain Asisten Sekda, jajaran Forkopimda, Ketua TP. PKK Hj. Etik Suryani SE, MM, Wakil Ketua TP. PKK  Hj. Amik Purwadi, Ketua Bhayangkari Polres Sukoharjo Retno Kusumo Dewi SE, Istri Ketua DPRD Nurita Tyas Susanti, Ketua Dharwa Wanita Persatuan (DWP) Hj. Galuh Agus Santosa, Kepala OPD, Camat, Ketua TP. PKK Kecamatan, Ketua TP. PKK tingkat Kalurahan serta para undangan lainnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)